[img src="https://1.bp.blogspot.com/-y5vc1w5WmmI/Wvu0-zyCxSI/AAAAAAAAE1k/6-N0xM6XlYERbg8k5nHriuOLiwFrZiWpACLcBGAs/s1600/150%2Bx%2B450%2Bbanner.png"/]

Kepala Desa Sambongdukuh,H Dodik Nur Syahadah SH.SIP


Proyek Jalan Hotmix  Diborongkan Pemerintah Desa
Yang Tidak Taati Perbup No.4 Tahun 2019
JOMBANG-suaraharianpagi.com
   Proyek jalan lingkungan, berupa jalan aspal Hotmix di Dusun Sariloyo, RT.1,2,3,5 dan 6, RW 6 Desa Sambongdukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, diduga menyalahi  Perbup No.4 Tahun 2019, dan ada indikasi suap dan korupsi.
   Proyek jalan aspal Hotmix di Dusun Sariloyo,  tersebut diduga diborongkan kepada pihak ketiga, yaitu orang yang bernama H. IMF, Warga Kecamatan Jogoroto Jombang. Padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa tersebut harus dikerjakan secara swakelola dan 30% dana desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat terangkat.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa PJS Kades Sambongdukuh diduga H.Dodik Nur Syahadah.SH.SIP, diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 15 – 20% dari nilai proyek.
   Menurut  warga setempat yang keberatan namanya disebut mengatakan, bahwa ada   kabar yang beredar PJ Kades Sambongdukuh, H.Dodik Nur Syahadah.SH.SIP yang juga Sekretaris Desa Brambang, diduga mendapatkan uang fee dari pemborong.
Saya dengar dari salah seorang kontraktor, bahwa pemborong jalan aspal Hotmix di Desa Sambongdukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, diduga memberikan uang fee, kepada Kades besarnya kisaran 15-20% dari nilai keseluruhan  proyek”. katanya.
   Jalan  yang dibangun aspal  Hotmix tersebut, sebelumnya  adalah jalan Aspal yang kondisinya masih relatif bagus, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah Desa Sambongdukuh diatasnya dibangun jalan aspal Hotmix. Jadi pekerjaan B-nolnya jalan aspal yang relatif bagus, pada saat mengerjakan lubang yang agak dalam tidak dileveling dulu, Juga tidak transparan tidak ada papan nama proyek dan besaran  anggaran yang dipakai.
   Proyek jalan aspal Hotmix ini rawan sekali dipermainkan, karena dari mulai jenis Hotmix yang digelar mempunyai harga sendiri sendiri, apalagi kalau sampai mengurangi ketebalan dan pemadatanya. Jadi pemborong bisa mendapat untung besar. Tapi warga yang buntung atau warga yang rugi, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan”. tegasnya..
   Jalan aspal Hotmix Desa Sambongdukuh bisa dipastikan dikerjakan oleh pihak ketiga, karena untuk tenaga kerjanya tidak mungkin bisa dikerjakan oleh warga setempat, selain melibatkan alat berat, pekerjanya harus bisa mengoperasikan mesin finisher, mesin wales dan mempunyai pengalaman dibidangnya. Jadi jelas bahwa semua pekerjanya dari Pabrik yang mempunyai alat berat tersebut.
   Kepala Desa Sambongdukuh,H Dodik Nur Syahadah SH.SIP, saat dimintai konfirmasi dikantornya tidak ada ditempat, salah satu stafnya, mengatakan  bahwa pak PJS Kades keluar kantor dari siang tadi, gak tahu kemana agendanya.  Ketika ditanya siapa TPK jalan Hotmix di Dusun Sariloyo, dengan singkat diakatakan Kepala Dusun Kepala Dusun, tanpa merinci Kepala Dusun mana yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
   Dari pantauan dilapangan, pembangunan jalan aspal Hotmix tersebut mulai dikerjakan Hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, tenaga kerjanya dari pabrik pemilik alat berat bukan warga Desa Sambongdukuh. Sementara dilapangan ada dugaan ketebalan kepadatan tidak sama antara depan dan ujung jalan. Lebar jalan juga variatif, ada yang kurang dari 3 meter juga ada yang lebih dari 3 meter.
   Sebagai informasi bahwa proyek yang di dibiayai dari DD tahun 2019, ini harus di laksanakan  secara swakelola, atau dengan cara Program Padat Karya Tunai.
   Hal tersebut  diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Pelaksanaan Pembangunan Nasional / Kepala badan pembangunan nasional. No : 040-8698 Tahun  2017 ; Nomer : 954 / KMK.07 / 2017 ; Nomer : 116 Tahun 2017 ; No : 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang : penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang No : 6 Tahun 2014 tentang desa serta aturan Program Padat Karya Tunai yang ada dalam Perbup Nomer 4 tahun 2019 harus ditaati oleh Pemerintah Desa.. *ryan

Posting Komentar

[facebook]

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget