Juli 2019

Program PTSL Diduga Ada Indikasi Pungli
Jombang -  suaraharianpagi.com
 Masyarakat Desa Brudu, Keca matan Sumobito, Kabupaten Jom bang, Jawa Timur  mengeluhkan Program Pendaftaran Tanah Sistema tik Lengkap (PTSL).  Pasalnya, da lam prateknya, program tersebut panitia masih menarik biaya berfariasi antara Rp.500.000; sampai Rp.700.000; bahkan lebih.
   Menurut LN (47) warga Desa Brudu, kepada Suaraharianpagi.com  mengatakan, waktu sosialisasi di kantor balai Desa Brudu, biaya Program  Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sebesar Rp.150.000; Dengan perincian untuk beli patok pembatas tanah,biaya matrei, fotocopy, dan biaya transport panitia di desa.
   Tapi kenyataan dilapangan berbeda, malah saya mengajukan pemecahan menjadi 5 sertifikat dipungut biaya Rp. 2,5 juta. Jadi satu sertifikat dikenakan biaya Rp. 500.000; Pungutan tersebut ditarik oleh Kepala Dusun Brudu.
   Masih menurut LN, pungutan liar tersebut berdalil untuk mengurus surat – surat tanah didesa. Padahal pemerintah desa tidak mempunyai kewenangan untuk memungut biaya surat–surat tanah didesa. Jadi pungutan Rp. 500.000; itu jelas–jelas Pungli, harus ditindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum.
   Hal senada juga dikatakan oleh Parto bukan nama sebenarnya, warga dusun Plosorjo, yang mengajukan 3 bidang sertifikat, ia harus mengeluarkan uang dari kocenya sebesar Rp. 1,5 juta. Dengan alasan untuk mengurus surat–surat didesa, beli patok pembatas tanah, matrei dan foto copy. Saya tidak habis pikir, pada saat sosialisasi di balai Desa Brudu, biaya pengurusan Program PTSL Cuma Rp.150.000; Tapi kenyataanya kami di kenakan Rp, 500.000; per bidang, jadi kami harus membayar Rp 1,5 juta tiga bidang.
   “Bukan hanya saya saja yang dipungut biaya selangit, tapi hampir semua warga Desa Brudu yang mengajukan Program PTSL di pungli Rp. 500 ribu, persertifikat. Pungutan tersebut di tarik lewat Kepala Dusun masing-masing” Tegas Parto dengan nada kecewa.
   Sementara mengutip keterangan Kepala BPN Kabupaten Jombang, Titik Agustiningsih SH.M.Hum. pada saat menyerahkan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap (PTSL) disalah satu desa , mengatakan, program percepatan pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap (PTSL) ini memang digratiskan kepada masyarakat.
Jadi BPN tidak memungut apa-apa dari masyarakat, “saya juga memerintahkan kepada staf – staf saya agar tidak memungut biaya ke masyarakat karena program ini sudah dibiayai dari APBN”.
   Kepala Desa Brudu, Syamsi ketika akan dikonfirmasi di Kantornya tidak ada ditempat, di temui sekretaris Desa Brudu Ibu Chusnul, dalam penjelasanya ia mengatakan bahwa pertanggal 24 Juli 2019 warga masyarakat Brudu yang sudah mendaftar program PTSL sudah mencampai angka 1584 bidang, sedangkan untuk TKD ( Tanah Kas Desa ) ada 55 bidang, jadi totol semua 1584 bidang + 55 bidang= 1639 bidang yang sudah terdaftar di BPN Kabupaten Jombang.
   Ketika di tanya kapan sertifikat bisa diterima oleh warga masyarakat Brudu? “Kalau tidak ada kendala bulan Agustus sudah bisa Lounching”, tegas Bu Chunul dengan nada percaya diri. Ketika ditanya apa benar ada pungutan di luar ketentuan, dengan tegas di jawab “saya tidak tahu bapak, tolong tanyakan ke pak Kades Syamsi, kebetulan baru saja meninggaslkan kantor.” *ryan


 Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Upaya Pemerintah Kota Mojo kerto untuk meningkatkan kesejahte raan dan kebahagiaan anak-anak Kota Mojokerto kembali berbuah manis. Hal ini dibuktikan dengan kembali diraihnya Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) oleh Kota Mojokerto. Penghargaan diterima Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, di Makassar, pada Selasa (23/7) malam.
   Selain menerima Penghargaan KLA Madya pada tahun ini Kota Mojokerto juga mendapat apresiasi berupa penghargaan atas Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Tahun 2019 yaitu Alun-alun Kota Mojokerto.
   Dalam sambutannya, Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Lenny N. Rosalin mengatakan bahwa penerima penghargaan KLA 2019 meningkat 40% dari tahun sebelumnya. “Penerima penghargaan KLA dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Angka penerima KLA tahun ini meningkat 40 persen dibanding tahun 2018, Tahun lalu jumlah kabupaten kota yang meraih penghargaan hanya 177 kabupaten/kota,” kata Lenny.
   Lenny menyampaikan, selain penganugerahan kota layak anak, Kementerian PPPA juga meluncurkan model gereja layak anak dan deklarasi jurnalis kawan anak. “Kita telah luncurkan masjid layak anak, malam ini akan ada model gereja layak anak, selain itu kita juga mendeklarasikan jurnalis kawan anak, kita berharap bisa mewujudkan Indonesia Layak Anak di tahun 2030,” ucap Lenny.
   Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise kembali menekankan pentingnya Kota layak Anak di seluruh wilayah Tanah Air.  Anak berhak tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan anak melalui pembentukan Kabupaten/Kota layak anak.
   “Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban kita semua, mari kita berikan yang terbaik bagi 80 juta anak Indonesia. Mereka adalah generasi penerus bangsa kita ke depan. Mari wujudkan Indonesia layak anak tahun 2030,” kata Menteri Yohana Yembise, dalam sambutannya.
   Atas diterimanya penghargaan KLA Madya dan Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak, Ning Ita menyampaikan terima kasih atas kerja keras semua pihak baik dari organisasi perangkat daerah, masyarakat dan juga pelaku usaha atas kolaborasinya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
   “Anak-anak adalah calon pemimpin masa depan. Untuk itu agar kelak menjadi pemimpin yang baik, kita harus memberikan pendidikan dan fasilitas yang baik untuk anak-anak,” kata Ning Ita.
Sebanyak 247 kabupaten/kota tercatat memperoleh penghargaan kota layak anak (KLA). Ke-247 tersebut mendapatkan penghargaan untuk 5 kategori tingkatan yakni KLA Pratama, KLA Muda, KLA Nindya, KLA Madya dan KLA Utama.
   Dalam gelaran acara tersebut para tamu undangan disuguhkan tarian khas kota anging mammiri yang dibawakan oleh pelajar SMP dan SMA se-kota Makassar. Selain itu pembacaan doa juga dibawakan oleh anak-anak perwakilan dari 5 Agama yakni Islam, Khatolik, Protestan, Budha dan Hindu. *ADV


Jombang - suaraharianpagi.com
   Sebagai bentuk wujud rasa syukur kepada Allah SWT, masyarakat desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang menggelar ke giatan Ruwatan Desa yang dise lenggarakan setiap tahunya  ber tempat di Balai Desa Miagan.
 Didalam acara ini pemerintah Desa Miagan bersama warga masyarakat mengadakan Kirab Budaya gunu ngan hasil bumi yang  secara resmi di berangkatkan oleh Kepala Desa Miagan Antok Budi Subagyo, dari dusun Pandean menelusuri jalan Poros Miagan, lewat dusun Miagan finish didepan Balai Desa Miagan.
   Kirab Budaya  Gunungan Hasil Bumi pada ruwatan desa atau sedekah desa  Miagan tahun ini di meriahkan dengan lomba kreasi Tumpeng yang bahanya dari hasil bumi, untuk merebutkan piala juara 1,2 dan 3. Kepala Desa Miagan. Sementara pesertanya bisa satu RT atau gabungan dari beberapa RT.
   Antok Budi Subagyo Kepala Desa Miagan, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan selamat serta sukses kepada seluruh warga desa Miagan yang telah mengadakan peringatan hari ruwatan desa, dengan harapan kedepan agar kegiatan seperti ini dapat di tingkatakan lagi untuk menuju desa yang maju dan berdaya saing.
    Antok juga  mengatakan kegiatan peringatan hari ruwatan desa dan sedekah desa ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang di adakan oleh seluruh warga  desa dan pemerintahan desa Miagan, dengan anggaran bersumber dari swadaya masyarakat.
“ Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan rasa cinta kepada desa serta meningkatkan persatuan dan kesatuan warga desa Miagan menuju masyarakat yang adil, makmur dan bermartabat”, ujar Kades Miagan.
Ditambahkan saya ucapkan rasa bersyukur dan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat desa Miagan karena secara guyup rukun saling bergotong royong demi dapat terlaksananya kegiatan peringatan hari ruwatan desa Miagan tahun 2019 ini dan dengan penuh khidmat serta berjalan meriah.”tegas Kades Miagan Antok.
   Kegiatan Sedekah Desa Miagan selain dimeriahkan lombah  arak  arakan tumpeng hasil bumi, campursari, dimalam harinya juga digelar kesenian daerah wayang kulit dengan Kidalang H. Wasis Asmoro dari Parembugkan Kesamben. *ryan

suaraharianpagi.com
   Program Oke Singkirkan Kesakitan Diare Dengan Observasi Pangan Aman, Mencuci Tangan Pakai Sabun Dan Air Minum Aman atau yang disebut dengan istilah POSKO PAMAN merupakan inovasi Puskesmas Wates Kota Mojokerto. Kini program ini masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 Kementerian PAN RB Republik Indonesia. 
   Pada Kamis (12/7), Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari melakukan pemaparan di hadapan tim penilai di Ruang Sriwijaya, Kantor Kementerian PANRB RI, Jalan Sudirman Kav. 69 Jakarta. 
   Dalam pemaparannya Ning Ita menjelaskan, POSKO PAMAN sudah dilaksanakan oleh Puskesmas Wates sejak 3 tahun yang lalu. “Kelurahan Wates bebas buang air besar sembarangan (ODF / open defecation free) tanggal 12 Nopember 2014, dan secara bertahap menurunkan angka penyakit diare dari 827 kasus pada tahun 2015, menjadi 822 kasus pada 2016, 797 kasus pada 2017 dan 665 kasus pada tahun 2018,” jelas Ning Ita. 
   Lebih lanjut Ning Ita menjelaskan, melalui POSKO PAMAN, Puskesmas Wates dapat menurunkan kebiasaan konsumsi makan tidak aman dari 56,56% (2015) menjadi 42,86% (2016), 25.93% (2017), dan 27,54 % (2018) serta menurunkan kebiasaan tidak mencuci tangan pakai sabun dari 51,85% (2015) menjadi 50% (2016), 44,45% (2017) dan 24,64% (2018). “Dengan POSKO PAMAN juga berhasil menurunkan kebiasan mengkonsumsi air minum tidak aman,” terang Ning Ita. 
   Lima pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) secara utuh sebagaimana Perwali Nomor 1 tahun 2015 tentang STBM, terdiri dari : 1. Tidak BAB sembarangan (ODF/jamban sehat), 2. Cuci tangan pakai sabun, 3. Mengolah air minum (PAM RT) dan makanan dengan cara aman, 4. Mengelola sampah rumah tangga dengan aman, 5. Bank sampah 128 se-kota, 6. Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman (mandi, cuci, ipal komunal). 
   Dalam kesempatan ini Ning Ita juga memaparkan, bahwa di POSKO PAMAN memberikan akses kemudahan mengujikan makanan yang diduga mengandung bahan tambahan makanan berbahaya secara gratis. “POSKO PAMAN dijumpai di sekolah, kegiatan cuci tangan pakai sabun, pembinaan kantin sekolah dan pedagang kaki lima di depan sekolah,” lanjut Ning Ita. 
   Masih dalam pemarannya, Ning Ita menjelaskan dengan adanya POSKO PAMAN selain meningkatkan harapan hidup warga Kota Mojokerto juga berpengaruh secara ekonomi seperti meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pedagang makanan sehingga meningkatkan pendapatan pedagang makanan. “Kader POSKO PAMAN pada saat ini terdiri dari anggota TP PKK (10 orang), Kader motivator kesehatan (25 orang), Guru (20 orang), Tokoh masyarakat (8 orang), Tiwisada (138 orang) dan Kader kesehatan Remaja (25 orang),” kata Ning Ita. 
   Menutup pemaparannya, Ning Ita menjelaskan POSKO PAMAN sejak tahun 2016 sudah ditiru oleh 3 posyandu di Kota Mojokerto, yaitu Raung Merapi, Batok Bromo dan Panderman. Dan dari tahun ke tahun semakin banyak diadopsi oleh Posyandu di Kota Mojokerto hingga bulan Juli 2019 sudah diadopsi oleh 20 posyandu dan menargetkan akan diadopsi oleh 26 Posyandu. 
   Selain diadopsi oleh Posyandu, POSKO PAMAN juga telah diadopsi oleh PKK Kota Surabaya, PKK Kabupaten Nganjuk dan Disperta Kota Bandung. Dengan keberhasilan yang telah dicapai dengan POSKO PAMAN, Ning Ita berharap POSKO PAMAN juga dapat diadopsi oleh daerah-daerah lain di luar Kota Mojokerto, sehingga semakin meningkatkan kesehatan penduduk Indonesia. *Humas/Ds

suaraharianpagi.com
   Sebanyak 133 calon jamaah haji asal Kota Mojokerto, pada Senin (22/7) siang diberangkatkan oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya dari Pendopo Graha Praja Wijaya Jalan Gajah Mada 145 Kota Mojokerto. 
   Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, Moh. Zaini dalam laporannya menyampaikan pada tahun 2019 calon jamaah haji dari Kota Mojokerto terdiri dari 63 orang perempuan dan 70 orang laki-laki. “Calon Jamaah Haji tertua adalah Khotib (79) warga Prajurit Kulon Gang 6 dan yang termuda adalah M Azygaf Irfa’ur Rozak Al Rosyid (18) warga Pekayon,”jelas Zaini. Tahun ini seharusnya ada 134 calon jamah haji dari Kota Mojokerto, namun satu orang harus tertunda keberangkatannya karena sakit. 
   Mengawali pengarahannya, Wali Kota Ning Ita menyampaikan ucapan selamat kepada calon jamaah haji Kota Mojokerto yang mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2019 ini. “Haji mabrur tentu menjadi cita-cita panjenengan. Tentunya untuk memperoleh predikat tersebut, mari kita awali dengan niat yang tulus untuk mengharap ridha Allah subhanahu wata’ala kemudan diikuti dengan melaksanakan seluruh rangkaian haji sesuai dengan syarat dan rukun haji,” kata Ning Ita. 
   Ning Ita menambahkan bahwa yang tidak kalah penting dalam menjalankan ibadah haji adalah menghindari hal-hal yang membatalkan haji tersebut. 
   Dalam kesempatan ini, Ning Ita berpesan kepada seluruh calon jamaah haji agar selalu berbesar hati dalam menghadapi umat muslim dari seluruh dunia. Bermacam-macam budaya, latar belakang dan suku. “Oleh karena itu diperlukan kebesaran hati , kesabaran untuk saling menolong saling menghormati apapun perbedaannya yang ada diantara tamu Allah,” pesan Ning Ita. 
   Ning Ita menambahkan bahwa salah satu kunci dalam menjalankan ibadah haji adalah sabar. Karena hanya dengan kesabaran maka kondisi apaupun yang dirasakan di sana akan tetap membuat senantiasa ikhlas menerima apapun keadaannya. 
   lebih lanjut Ning Ita mengingatakan seluruh calon jamaah haji Kota Mojokerto untuk menjaga kesehatan karena dalam melaksanakan ibadah haji memerlukan kondisi fisik dan stamina yang kuat. 
   “Saya berpesan, jaga kesehatan utamakan hal-hal yang wajib. Jaga makanan dan minuman yang dikonsumsi dan yang tidak kalah penting adalah mengatur waktu istirahat. Sebisa mungkin pada waktu yang memungkinkan istirahatkan tubuh, fisik panjenengan. Agar ketika kembali melaksanakan rangkaian ibadah haji memiliki kekuatan, memiliki energi untuk menjalankan sesuai syarat dan rukun sesuai yang ditentukan,” kata Ning Ita. 
   Menutup pengarahannya, Ning Ita memohon doa dari para calon jamaah haji untuk mendoakan agar Pemkot Mojokerto, seluruh pejabat dan perangkat daerahnya diberikan kekuatan untuk mengemban amanah yang sebaik-baiknya sehingga bisa melakukan pembangunan yang maksimal dan mensejahterakan Kota Mojokerto. 
   Dari Asrama Haji Sukolilo, calon jamaah haji asal Kota Mojokerto akan berangkat ke Tanah Suci bersama dengan calon jamaah haji dari Kabupaten Jombang, Sidoarjo dan Bondowoso yang tergabung dalam Kloter 52. *Humas/Ds

suaraharianpagi.com
   Wakil Walikota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria dan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Harlistyati menghadiri Deklarasi Gerakan Penyelamatan Aset Negara, di gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya (Kamis, 18/7). 
   Deklarasi ini juga merupakan acara simbolik penyerahan aset negara yang berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) kepada Pemerintah Kota Surabaya. Deklarasi ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Bupati se - Jawa Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kantor Pertanahan se - Jawa Timur. 
   Pada kesempatan ini Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang telah mengambil posisi strategis dalam penyelamatan aset negara. Menurut Khofifah, penyelamatan aset bukan hal yang mudah dan ini merupakan capaian yang luar biasa. 
   Walikota Surabaya, Tri Rismaharini juga bersyukur karena aset negara senilai kurang lebih Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) di YKP dan Gelora Pancasila telah berhasil dikembalikan dan kembali menjadi aset warga kota Surabaya. 
   Deklarasi ini bermakna agar para Kepala Daerah dapat melakukan sinergi serupa guna penyelamatan aset di wilayah masing - masing. (Rr, Rv) Wakil Walikota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria dan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Harlistyati menghadiri Deklarasi Gerakan Penyelamatan Aset Negara, di gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya (Kamis, 18/7). 
   Deklarasi ini juga merupakan acara simbolik penyerahan aset negara yang berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) kepada Pemerintah Kota Surabaya. Deklarasi ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Bupati se - Jawa Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kantor Pertanahan se - Jawa Timur. 
   Pada kesempatan ini Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang telah mengambil posisi strategis dalam penyelamatan aset negara. Menurut Khofifah, penyelamatan aset bukan hal yang mudah dan ini merupakan capaian yang luar biasa. 
   Walikota Surabaya, Tri Rismaharini juga bersyukur karena aset negara senilai kurang lebih Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) di YKP dan Gelora Pancasila telah berhasil dikembalikan dan kembali menjadi aset warga kota Surabaya. 
   Deklarasi ini bermakna agar para Kepala Daerah dapat melakukan sinergi serupa guna penyelamatan aset di wilayah masing - masing. *Humas/Ds


Pabrik Kertas di Mojokerto Ini Bakal Olah Sampah Plastik Jadi Energi Listrik
Mojokerto - suaraharianpagi.com
  Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan sam pah plastik di pabrik kertas di Mojo kerto ini akan diolah menjadi energi listrik. Hal tersebut disampaikan usai mengunjunginya PT Mega Sur ya Eratama, Desa Jasem, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. “Tujuan kami kesini ingin melihat penjajakan rencana proses untuk menyiapkan dari sampah plastik menjadi energi listrik. Sekarang ini secara nasional, Pak Presiden meminta untuk kita melakukan pemetaan dari sampah untuk bisa menjadi energi plastik,” ungkapnya, Senin (15/7/2019).
   Untuk sampah basah, lanjut mantan Menteri Sosial RI ini, sudah diinisiasi di Surabaya dan sampah plastik sedang diinisiasi di Mojokerto. Menurutnya, Pemprov Jawa Timur punya Pekerjaan Rumah (PR) terkait sampah plastik. Jawa Timur termasuk lima besar di dunia. “Sehingga bagaimana pengolahan sampah plastik bisa menjadi energi itu salah satu dalam Rencana Umum Energi Daerah. Raperda RUED sekarat dibahas di DPRD, kita berharap energi yang terbarukan atau energi non forsil di tahun 2025 di Jatim bisa sudah mencapai 16,8 persen,” katanya.
   Diantara energi non fosil, lanjut orang nomor satu di Jawa Timur ini, masyarakat biasa mendengar PLPB, PLTA, PLTS. Sehingga dalam kunjungan ke Mojokerto untuk melihat bahwa sampah bisa menjadi listrik. Dan yang dikelola di Mojokerto, awal Agustus sudah bisa operasi.
“Insya Allah awal Agustus sudah bisa operasi, adalah sampah plastik menjadi energi listrik. Kita sedang koordinasikan dengan beberapa kabupaten/kota apakah sampah basah bisa menjadi listrik atau sampah plastik menjadi listrik. Didalam kunjungan ini kita menemukan bahwa pabrik kertas di Jawa Timur masuk 5 besar ekspor Jawa Timur,” ujarnya.
   Industri kertas di Jawa Timur menyumbang 23 persen industri kertas nasional, industri kertas di Jawa Timur sebagian besar menggunakan wish paper. Persoalannya adalah ketika sampah kertas di ekspor ada ikutan sampah plastik. Akhinya per 20 Juni lalu, sampah kertas yang di import akhirnya di re ekspor. “Rata-rata hari ini, pabrik kertas di Jawa Timur yang bahan bakunya menggunakan bahan baku sampah kertas, bahan baku makin menipis. Termasuk pabrik ini. Bahan bakunya kira-kira bertahan 10 hari kedepan, informasi ada 305 kontener tertahan di Tanjung Perak dan potensi di re ekspor,” tuturnya.
   Ini akan menjadi PR Pemprov Jawa Timur untuk mengkoordinasikan dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Perindustrian. Menurutnya, semua pasti menolak import sampah plastik tapi kemudian import sampah kertas yang menjadi bahan baku pabrik kertas tertahan. “Oleh karena itu harus segera dicari solusi supaya Industri kertas di Indonesia, khususnya industri kertas di Jawa Timur yang menggunakan bahan baku kertas bekas tidak berhenti beroperasi. Pabrik yang kita datangi ini, 100 persen menggunakan bahan baku kertas bekas,” jelasnya.
   Khofifah menambahkan, suplai nasional di PT Mega Surya Eratama hanya mencapai 20 persen dari kebutuhan kapasitas produksi pabrik. Artinya 80 persen harus di import. Menurutnya, ada opsi PAL artinya penebangan kayu di hutan akan masif. Jika menggunakan kertas bekas problemnya adalah ikutan sampah plastik.
   “Sehingga ikutan sampah plastik harus dipisahkan untuk bisa membangun industri kertas kita supaya tetap bisa berlangsung di antara negara lain yang melakukan masifikasi dari industri kertas yang ada. Itu temuan lapangan kita, intinya kita kesini ingin melihat kesiapan energi listrik yang akan dilakukan melalui pengolahan sampah plastik,” tegasnya.
   Menurutnya, jika bisa berjalan di awal Agustus maka kesepakatan Pemprov Jawa Timur dengan PT Mega Surya Eratama dengan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengkomunikasikan dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Pasalnya, pada dasarnya ITS mempunyai teknologi untuk sampah basah menjadi listrik.
   “Ini sampah plastik menjadi energi listrik. Kalau ITS bisa menyiapkan teknologi yang lebih masif maka harga dari mesin untuk mengolah sampah plastik menjadi energi listrik akan lebih mudah dan murah. Jika butuh sparepart kita butuh, lebih mudah dan aksesnya dan bisa terkoneksi dengan problem pengolahan sampah di kabupaten/kota di Jawa Timur,” urainya.
Masih kata Khofifah, di Mojokerto menjadi inisiator pertama untuk mengolah sampah plastik menjadi energi listrik. Sampah basah menjadi energi listrik sudah di uji coba di Surabaya dan Lamongan. Saat ini sudah disiapkan oleh Kementrian ESDM dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
   “Terutama adalah untuk menjadi energi listrik, tidak hanya sampah reuse atau sampah recycle, reduce. Jika penggunaannya untuk listrik maka menyiapkan energi non fosil. Ini 7,8 mega watt, pabrik ini selama ini punya power plant menggunakan batu bara maka akan digantikan secara bertahap dengan sampah plastik,” lanjutnya.
   Saat ini masih menggunakan teknologi luar, mesin sudah datang dan diperkirakan awal Agustus akan beroperasi. Jika ITS bisa mereplikasi mesin maka akan semakin bermakna bagi penyiapan energi non fosil. Tidak hanya di Jawa Timur tapi juga di Indonesia.
   Sementara itu, Dirut PT Mega Surya Eratama, Siswanto menjelaskan secara teknis proses produksi hingga bahan baku yang diperoleh. “Bahan baku 80 persen kami dapat dari import. Seperti Inggris, Australia, Amerika, Singapura, dan negara-negara Eropa. Sedang 20 persen sisanya dari lokal,” pungkasnya.
   Produksi PT Mega Surya Eratama dilalukan di atas lahan seluas 29 hektar dan sudah dikembangkan seluas 40 hektar. Jawa Timur sendiri tercatat sebagai penghasil limbah plastik ke-tiga terbesar di dunia. Fakta ini tentu menjadi catatan dan PR bersama, terkait bagaimana bisa menekan dan memaksimalkan kondisi tersebut.
   PT Mega Surya Eratama di Desa Jasem, Kecamatan Ngoro bakal mengolah limbah plastik sebagai tenaga alternatif pembangkit listrik. Industri yang bergerak di bidang kertas ini, juga disebut-sebut sebagai inisiator pertama pemanfaatan limbah plastik menjadi energi listrik.
Dalam kunjungannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dengan didampingi langsung Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi dan Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Heriyatno. *Humas/Ds



Proyek Jalan Hotmix  Diborongkan Pemerintah Desa
Yang Tidak Taati Perbup No.4 Tahun 2019
JOMBANG-suaraharianpagi.com
   Proyek jalan lingkungan, berupa jalan aspal Hotmix di Dusun Sariloyo, RT.1,2,3,5 dan 6, RW 6 Desa Sambongdukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, diduga menyalahi  Perbup No.4 Tahun 2019, dan ada indikasi suap dan korupsi.
   Proyek jalan aspal Hotmix di Dusun Sariloyo,  tersebut diduga diborongkan kepada pihak ketiga, yaitu orang yang bernama H. IMF, Warga Kecamatan Jogoroto Jombang. Padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa tersebut harus dikerjakan secara swakelola dan 30% dana desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat terangkat.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa PJS Kades Sambongdukuh diduga H.Dodik Nur Syahadah.SH.SIP, diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 15 – 20% dari nilai proyek.
   Menurut  warga setempat yang keberatan namanya disebut mengatakan, bahwa ada   kabar yang beredar PJ Kades Sambongdukuh, H.Dodik Nur Syahadah.SH.SIP yang juga Sekretaris Desa Brambang, diduga mendapatkan uang fee dari pemborong.
Saya dengar dari salah seorang kontraktor, bahwa pemborong jalan aspal Hotmix di Desa Sambongdukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, diduga memberikan uang fee, kepada Kades besarnya kisaran 15-20% dari nilai keseluruhan  proyek”. katanya.
   Jalan  yang dibangun aspal  Hotmix tersebut, sebelumnya  adalah jalan Aspal yang kondisinya masih relatif bagus, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah Desa Sambongdukuh diatasnya dibangun jalan aspal Hotmix. Jadi pekerjaan B-nolnya jalan aspal yang relatif bagus, pada saat mengerjakan lubang yang agak dalam tidak dileveling dulu, Juga tidak transparan tidak ada papan nama proyek dan besaran  anggaran yang dipakai.
   Proyek jalan aspal Hotmix ini rawan sekali dipermainkan, karena dari mulai jenis Hotmix yang digelar mempunyai harga sendiri sendiri, apalagi kalau sampai mengurangi ketebalan dan pemadatanya. Jadi pemborong bisa mendapat untung besar. Tapi warga yang buntung atau warga yang rugi, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan”. tegasnya..
   Jalan aspal Hotmix Desa Sambongdukuh bisa dipastikan dikerjakan oleh pihak ketiga, karena untuk tenaga kerjanya tidak mungkin bisa dikerjakan oleh warga setempat, selain melibatkan alat berat, pekerjanya harus bisa mengoperasikan mesin finisher, mesin wales dan mempunyai pengalaman dibidangnya. Jadi jelas bahwa semua pekerjanya dari Pabrik yang mempunyai alat berat tersebut.
   Kepala Desa Sambongdukuh,H Dodik Nur Syahadah SH.SIP, saat dimintai konfirmasi dikantornya tidak ada ditempat, salah satu stafnya, mengatakan  bahwa pak PJS Kades keluar kantor dari siang tadi, gak tahu kemana agendanya.  Ketika ditanya siapa TPK jalan Hotmix di Dusun Sariloyo, dengan singkat diakatakan Kepala Dusun Kepala Dusun, tanpa merinci Kepala Dusun mana yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
   Dari pantauan dilapangan, pembangunan jalan aspal Hotmix tersebut mulai dikerjakan Hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, tenaga kerjanya dari pabrik pemilik alat berat bukan warga Desa Sambongdukuh. Sementara dilapangan ada dugaan ketebalan kepadatan tidak sama antara depan dan ujung jalan. Lebar jalan juga variatif, ada yang kurang dari 3 meter juga ada yang lebih dari 3 meter.
   Sebagai informasi bahwa proyek yang di dibiayai dari DD tahun 2019, ini harus di laksanakan  secara swakelola, atau dengan cara Program Padat Karya Tunai.
   Hal tersebut  diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Pelaksanaan Pembangunan Nasional / Kepala badan pembangunan nasional. No : 040-8698 Tahun  2017 ; Nomer : 954 / KMK.07 / 2017 ; Nomer : 116 Tahun 2017 ; No : 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang : penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang No : 6 Tahun 2014 tentang desa serta aturan Program Padat Karya Tunai yang ada dalam Perbup Nomer 4 tahun 2019 harus ditaati oleh Pemerintah Desa.. *ryan


PEMKAB JOMBANG GANDENG BEA CUKAI KEDIRI
SOSIALISASI KETENTUAN BIDANG CUKAI
Jombang - Suaraharianpagi.com
   Bertempat di Balai Desa Pojok Klitik, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, telah dilakukan sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, dengan menghadirkan pembicara dari Kantor Bea Cukai Kediri.
Sosialisasi selama kurang lebih 2 jam tersebut diikuti oleh warga sekitar Kecamatan Plandaan dan Desa Plandaan sendiri.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sub Seksi Layanan Imformasi Bea Cukai Kediri, Hendratno Sasmito hadir sebagai pembicara. Dalam sosialisasi yang juga dihadiri oleh Sekretaris Camat Plandaan dan Kepala seksi Informasi Publik Kominfo Kabupaten Jombang, Hendratno memaparkan terkait larangan membeli rokok tanpa dilekati pita cukai.
   “Rokok polos itu artinya rokok yang tanpa dilekati pita cukai, padahal cukai itu banyak manfaatnya dan setiap tahun Kabupaten/Kota menerima DBHCHT. Jadi jangan beli yang polos – polos, karena dengan membeli rokok legal dengan pita cukai artinya kita juga mendukung pembangunan” tegasnya.
DBHCHT digunakan untuk mendanai beberapa program kegiatan yang diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit 50% dari alokasi DBHCHT yang diterima setiap daerah.
   Besaran alokasi DBH untuk masing–masing Kota/Kabupaten baik sebagai penghasil maupun lainya diatur oleh Gubernur dan diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan. Sedangkan komposisi besaran alokasi DBH berkisat 30% untuk Propinsi, 40% untuk kota/ kabupaten penghasil Cukai dan 30% untuk kota/kabupaten lainnya.
Lebih lanjut,Hendratno juga menjelaskan terkait rokok illegal yang sering beredar di daerah “ jangan membeli rokok illegal dan rokok polos, apalagi yang tidak dilekati cukai, atau dilekati pita cukai palsu, itu jelas melanggar UU Nomer 11 tahun 1995 Jo UU Nomer 39 tahun 2007 tentang Cukai” Pungkasnya. *ryan



Jalan Rabat Beton Rusak Parah,
Ada Dugaan Anggaran Tidak Transparan
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Lagi-lagi proyek Dana Desa di Jombang Bermasalah, kali ini proyek bangunan jalan rabat beton, di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa timur, yang bermasalah. Pasalnya jalan di desa tersebut hanya beberapa bulan selesai dibangun kondisinya  sudah rusak parah.Jalan rabad beton tersebut berlokasi di Dusun Ngembul RT.01 RW.13, sepanjang 165 meter dan lebar 3 meter dibiayai dari Dana Desa tahun 2018.
   Dari pantauan dilapangan pembangunan tidak transparan dalam prasasti bangunan tidak mencantumkan ketebalan jalan rabat beton dan besaran anggaran. Jalan selesai dibangun pada akhir tahun 2018 lalu, namun kondisinya saat ini sudah memprihatinkan. Sudah mengalami pecah-pecah, retak, dan permukaan jalan sudah terkelupas alias rontok. Tentunya rakyat tidak akan ikhlas jika uang pajak yang mereka bayar, digunakan secara asal-asalan.
   Tak hanya itu tahun 2018 di lokasi yang sama di Dusun Ngembul RT 02/03 RW 12/13,  Pemerintah desa Kesamben, juga menbangun jalan rabat beton  sepanjang 163,28 meter, tebal 15 Cm dan Lebar 3 meter, dengan anggaran Rp. 100.000.000; dari APBD Tahun 2018 berupa BKK (Bantuan Keuangan Khusus).   
   Menurut salah seorang warga yang menolak disebutkan namanya, ia mengatakan, bangunan jalan tersebut selesai dikerjakan sekitar akhir tahun 2018 lalu, tapi sekitar tiga bulan jalan sudah rusak, permukaan jalan banyak yang terkelupas, pecah-pecah dan retak.
   Ini bisa dilihat sendiri kondisi jalanya sekarang sudah rusak. Pelaksanaan pembangunan memang dilaksanakan secara asal-asalan. Adonan semen yang digunakan takaranya ngawur. Padahal saat pelaksanaan warga sekitar sudah banyak yang mengingatkan, tapi tidak digubris oleh TPK-nya Sukiat. Ketimbang dimusuhi, akhirnya pilih diam. Kata sang warga kepada suaraharianpagi.com.
   “Ditambahkan saya ini rakyat biasa, jadi hanya bisa pasrah, padahal uang yang digunakan untuk membangun adalah uang hasil pajak  yang dikumpulkan dari keringat rakyat bukan uang dari kantong pak Kepala Desa tegas  warga dengan nada jengkel.
   Dilapangan menunjukan permukaan jalan rabat beton di Dusun Ngembul RT01 RW 13 yang dibangun dengan Dana Desa tahun 2018 baru beberapa bulan sudah rusak parah, sementara di RT02/03 RW 12/13, dusun yang sama, yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus  (BKK) kondisi jalan rabat beton tak jauh berbeda.
 Saya yakin rakyat juga tidak akan ikhlas kalau, uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah digunakan untuk membangun asal-asalan seperti ini. Dana Desa kan uang dari rakyat, bukan uang pribadi Kades”. ujarnya.
    Menangapi hal tersebut Kepala Desa Kesamben Aris Priyowasono ST, saat diminta konfirmasi lewat ponselnya ia membenarkan bahwa jalan rabat beton yang di Dusun Ngembul kondisinya sudah rusak, Kerusakan itu karena belum kering sangat sudah dilewati kendaraan bermotor yang membawa mutan lebih dari 20 ton. Disamping itu di Desa Kesamben cara pengerjaanya secara manual tidak memakai mesin penyadur semen, ya begilah kondisinya, nanti kita perbaiki.
 Semua pekerjaan di Desa Kesamben diserahkan ke TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Sukiat. kata Kades Kesamben Aris Priyowasono ST. 
    Untuk diketahui, setiap perencanaan infrastruktur yang dibiayai dari APBN atau APBD harus dibuat perencanaan yang bagus dan matang, agar infrastruktur/bangunan yang dibangun dari uang keringat rakyat dapat digunakan oleh rakyat dalam waktu yang lama minimal 5 sampai 6 tahun bahkan lebih. Jadi jika ada bangunan yang dibiayai dari APBN (DD) hanya hitungan bulan sudah rusak, itu layak dipertanyakan dan di usut tuntas oleh Penegak Hukum. Jangan ada kesan bahwa uang pembangunan yang digelontorkan ke desa  desa menjadi obyek Kepala Desa mencari keuntungan pribadi. *ryan 


LSM Gadjah Mada Soroti Proyek Pukesmas Kesamben
Yang Diduga Ada Penyimpangan
Jombang - suaraharianpagi.com
   Pembangunan Rehabilitasi Berat Gedung Puskesmas Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, senilai Rp3.066.731.738.49; termasuk PPN, mendapat sorotan oleh LSM Gadjah Mada. Pasalnya pekerjaan tersebut ditengarai banyak praktek penyimpangan.
Pembangunan Puskemas Kesamben, yang dibiayai dari dana DBHCHT tahun angaran 2019, sebesar 3 milyar lebih itu sedang dalam proses pengerjaan, pembangunan Rehabilitasi Berat Gedung Pukesmas tersebut di kerjakan oleh PT. Wiratama Graha Raharja. Dengan nomer kontrak.027/1543/415.17/2019. Dengan waktu pelaksanaan 180 Kalender.
   Dalam pelaksanaan pekerjaan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam rencana anggaran belanja (RAB). Yang mencolok adalah pada pekerjaan pembesian yang dipasang pada bangunan tersebut.
   Diungkapkan oleh Koordinator LSM Gadjah Mada, Joni S, Pembangunan Rehabilitasi Berat Gedung Puskesmas kesamben tersebut kini sedang dalam pengerjaan. Dari hasil pantauan kami dilapangan ternyata bangunan tersebut menggunakan tulangan besi, diduga tidak sesuai spesifikasi teknis,yang sudah ditentukan dalam rencana anggaran belanja (RAB) nya.
Hal tersebut terungkap pada saat kami melakukan pengambilan foto dilapangan, bahwa terdapat besi plan atau sepatu yang tidak sama. Pada pembesian plat atau sepatu ada dua jenis besi yang dirakit, pada bagian atas besi 13 ulir sementara bagian bahwa besi 10 polos. Hal ini yang menjadi kecurigaan kami bahwa ada dugaan PT. Wiratama Graha Raharja melakukan kecurangan dalam pelaksaan pengerjaan.
   Pembangunan Puskesmas adalah fasilitas umum, menyangkut keselamatan orang banyak. Jadi kalau memang dugaan kami benar bahwa besi plat atau sepatu yang dirakit dan dipasang tidak benar harus ada tindakan khusus dari PPK. Karena dianggap tidak sesuai standart teknis, bila perlu dilakukan pembongkaran.
   Bukan hanya itu saja, pembangunan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kesamben tersebut lemah dari sisi pengawasan, pasalnya konsultan pengawas atau suvervisi dari CV.Giritama Konsultan, jarang sekali melakukan pengawasan.
   Berkali–kali kami investigasi ke proyek tersebut, tapi kami tidak pernah ketemu dengan pengawas proyek tersebut. Jadi selama ini konsultan pengawas tidak menjalankan tugas dengan baik, disamping itu ada informasi bahwa CV. Giritama Konsultan juga mempunyai pengawasan di proyek yang lain sehingga ada kesan banyak pekerjaan yang perlu diawasi tapi pekerjanya minim sekali” papar Joni
   Sunarko salah satu kepala kerja PT. Wiratama Graha Raharja yang mengaku orang Nganjuk ketika ditanya terkait perakitan besi plan atau sepatu kok ada dua jenis besi, dengan entengnya dijawab sudah sesuai dengan gambar, ketika ditanya mana gambarnya atau sopdrowinya, dengan berkelit tidak ada.
   Terkait hal tersebut PPK Pembangunan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kesamben.ketika dikomfirmasi di kantornya, Dr. Wahyu, mengatakan bahwa amanah dari rakyat ini jangan dibuat main-main, kita harus bekerja sungguh-sungguh, selain ada pengawas yang sudah memenangkan kontrak, kami juga membetuk pengawas internal dari Dinas Kesehatan sendiri. Bukan kami tidak percaya dengan kinerja CV. Giritama Konsultan, tapi hanya melengkapi agar tidak kecolongan dari hal-hal yang tidak baik.seperti informasi atau gambar yang diberikan pada saya kali ini, untuk kebenaranya akan saya tanyakan kepada PPTK kami. *ryan


PEMDES PAKAI DANA DESA BANGUN JALAN LAPEN DAN GEDUNG UMKM


   Jombang_suara harian pagi, com,Pemerintah desa Jatipelem Kecamatan, Diwek  kabupaten, Jombang, terus berupaya memba ngun infratruktur desannya. tujuan nya untuk menunjang kegiatan masyarakat dengan mewujutkan bangunan yang layak bagi masya rakat.
    Lancarnya aktifitas perokonomian tidak lepas dari infrastrukrur yang memadai, hal tersebut menjadi perhatian pemerintah desa jatipelem sebagai bentuk perhatian pemdes memanfaatkan dana desa (DD) untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur desannya.
Dana desa (DD) tahun 2018 di glontorkan untuk pembangunan fisik berupa, pembangunan jalan aspal lapen yang terletak di dusun Dukuan Rt/Rw, 02.01, panjang 1400m dan lebar 3m, anggaran Rp 115, 000.000, membangun pagar makam yang terletak di dusun, Pelem Rt/Rw, 01, 01, panjang 98m, dengan anggaran Rp 100, 000, 000, dan rehap atap gedung selep di dusun Pelem Rt/Rw, 01, 01, anggaran Rp 30, 000, 000, dan juga membangun gedung Umkm.yang berlokasi didepan kantor balai desa Jatipelem, sumber dana dari dana desa (DD) dan lain_lain sebesar Rp, 377, 000, 000,
    Menurut kepala desa Jatipelem Parjono mengatakan,"pembangunan yang dilaksanakan ini merupakan hasil dari musawarah perencanaan pembangunan desa (musrengbangdes) tahun lalu yang melibatkan perangkat desa, Badan musawarah desa (Bpd) Lembaga pemberdayaan masyarakar desa (Lpmd) Tokoh masyarakat (Tomas) Karang taruna.
    Lebih jauh Parjono menjelaskan,"Pemerintah desa Jatipelem, selalu komitmen untuk membangun demi kemajuan desa dan kesejahtraan wargannya, didesa Jatipelem ini masih banyak infrastruktur desa yang masih belum tersentuh pembangunan, kami berharap untuk membangun infrastruktur tidak hanya dari dana desa saja tetapi dari program yang lainya, karena desa kami masih banyak butuh dana untuk pembangunan, oleh karena itu kami berharap desa Jatipelem bisa mendapatkan bantuan selain dari dana desa, untuk mempercepat pembangunan didesa kami,"jelasnya,
    Ketua tim pelaksana kegiatan (Tpk) Desa Jatipelem , Dudut mengatakan,"sesuei intruksi Kepala desa dalam pengerjaan kami selalu harus mengutamakan kwalitas hasil pekerjaan karena kami (warga) sendiri yang akan menikmati pembangunan ini.jika pembangunan berkwalitas baik bisa menikmati bangunan sampe  lama, oleh karna itulah kami Tpk memaksimalkan pembangunan yang dibiayai dari dana desa ini, untuk pekerja diambilkan dari warga setempat ini sebagai wujud pemberdayaan kepada warga masyarakat dan alkhamdulillah, pekerjaan selesai dan sesuei dengan rencana dan rampung, dengan pembangunan itu semua, semoga masyarakat lebih seiahtera,"harapnya, *usa


Dr. Aqua Dwipayana Memberi Ceramah
Kepada Personel Dan Parsit Divisi 2 Kostrad Yonzipur 10

 Pasuruan – suaraharianpagi.com
   Pada Kamis, 11 Juli ( siang ) pakar Komunikasi dan Motivator Nasional Dr. Aqua Dwipayana, M.I.Kom memberikan ceramah motivasi kepada Personel dan Parsit Divisi 2 Kostrad, Bataliyon Zipur 10/JP/2, Pasuruan. Acara tersebut dihadiri oleh 220 Personel yang meliputi 100 Personel Militer / Prajurit TNI dan 120 Personel Parsit. Dalam kegiatan ini Dr. Aqua menekankan tentang pentingnya meningkatkan kemam puan komunikasi prajurit TNI kepada Satuannya dan juga kepada keluarganya. Menurutnya, komuni kasi akan berjalan maksimal, apabila apa yang dikomunikasikan itu mempunyai kualitas, terutama bagi para prajurit yang saat ini posisinya jauh dari keluarganya. " Bukan jaminan orang yang tiap hari ketemu komunikasinya baik, yang penting itu bukalah komunikasi seluas -luasnya dengan keluarga. Karena sesibuk apapun keluarga tetap menjadi prioritas utama," ucapnya saat memberikan materi. Dengan adanya kesempatan itu pula Dr. Aqua mengapresiasi Pangdiv ( Panglima Divisi ) 2 Kostrad, Mayjend (Mayor Jenderal) Tri Yuniarto yang telah mengajak prajuritnya untuk mengasah kemampuan dalam berkomunikasi dan berinovasi.
      Tak hanya itu, Danyon ( Komandan Bataliyon ) Zipur 10 Mayor CZI Dendi Rahmad Subekti yang diwakili oleh Danki (Komandan Kompi) Kapten Czi Khaidir Ilham turut mengapresiasi Kepada Pangdiv (Panglima Divisi) 2 Kostrad, Mayjend (Mayor Jendral) Tri Yuniarto yang telah mendatangkan Dr. Aqua Dwipayana, M.I.Kom ke Divisi 2 Kostrad, Bataliyon Zipur 10, Pasuruan untuk memberikan gambaran mengasah kemampuan dalam berkomunikasi dan berinovasi. " Saya cukup mengapresisasi dengan kegiatan ini dan suatu kebanggaan bagi kita khususnya warga Yonzipur 10 ini, karena jarang - jarang kita didatangkan motivator yang Nasional. Danki menyebutkan bahwa Kegiatan ini bukan hanya Yonzipur 10 saja, melainkan diseluruh Divisi 2 Kostrad yang meliputi dari Kesatuan di Malang, Kesatuan di Beji kemudian Kesatuan di Banyuwangi dan  terakhir nanti juga akan memberikan yang sama pada Kesatuan di Solo ", terangnya.
     Kapten Czi Khaidir Ilham mengatakan, " secara pribadi kegiatan ini cukup positif bagi kita terutama buat prajurit dan istri2 prajurit. Harapan saya kedepan apa yang disampaikan Bapak Dr. Aqua ini mudah - mudahan dapat merubah pola hidup, pola fikir dan juga menambah wawasan bagi prajurit dan keluarganya sehingga kedepannya bisa meningkatkan pengetahuan, tujuannya semoga mempunyai taraf hidup lebih baik dalam menjalani hidup kedepanya. Dan juga bentuk sosialnya kepada masyarakat lebih bertambah, bisa menempatkan diri dikehidupan masyarakat, apalagi juga bahwa prajurit TNI ini juga lahir dari masyarakat dan masyarakat adalah bagian dari prajurit TNI ", jelasnya.
       Menurut Kapten Czi Khaidir Ilham  didalam acara ini ada poin - poin terpenting yang dipaparkan Dr. Aqua pada ceramahnya. "ada bebera pa pokok-pokok poin penting apa yang dipaparkan beliau ini, antara lain yang pertama sebagai mana yang dipaparkan beliau pada pembukaan tadi adalah semua  kegiatan awali dengan rasa bersyu kur, kita melihat segala sesuatu dengan lihat kebawah, karena kita lihat kebawah disitu kita akan bersyukur  bahwasanya masih banyak yang taraf hidupnya jauh dibawah kita. Yang kedua mungkin bersilaturahmi, dengan nersilaturahmi itu juga membuka pintu rejeki, karena rejeki itu bukan hanya dari materi saja, rejeki itu banyak contoh saja seperti apa yang disampaikan beliau tadi, 'dengan bersilaturahmi beliau berkunjung kesuatu tempat dan beliau disiapkan penginapan dan segala macam,  itu saja menutnya adalah salah satu rejeki ', jelasnya.
     Kapten Czi Khaidir Ilham juga menambahkan bahwa, " kita ini adalah Seorang prajurit TNI yang mana kita juga harus bekerja secara keras, cerdas dan ikhlas. Tugas apapun itu yang mana memang sudah menjadi tugas kita, yang namanya kita bekerja harus secara ikhlas, tambahnya. *Syah



Terkait Insident Terjadinya Diinternal PDIP Kota Pasuruan,

Ketua DPC BMI Kota Pasuruan Angkat Bicara


Pasuruan – suaraharianpagi.com
   Menyikapi Permasalahan yang terjadi diinternal partai PDI Perjuanga Kota Pasuruan terkait keputusan Hasil Konfercab yang diselenggarakan di Surabaya, Ketua DPC BMI (Banteng Muda Indonesia) Kota Pasuruan Ach. Son Haji atau biasa dipanggil setiap harinya Bung Son sangat menyayangkan adanya peristiwa yang terjadi pada internal Partai PDIP Kota Pasuruan. Bung Son mengatakan saat ditemui awak media SHP, " saya sangat prihatin dan menyesalkan atas peristiwa yang terjadi di internal PDI Perjuangan Kota Pasuruan hingga viral di media sosial maupun di masyarakat Pasuruan. Saya selaku kader muda partai berlambangkan banteng moncong putih sangat kecewa dengan permasalahan yang terjadi di PDI Perjuangan Kota Pasuruan. Kalau saya menilai, tidak ada yang salah , partai terus mengamanatkan untuk tegak lurus menghormati segala keputusan, akan tetapi saya mengamati dan menganalisa bahwa semua ini merupakan imbas dari sistem kepartaian yang belum maksimal dalam mengedepankan asaz musyawarah mufakat ", jelasnya. 
    Menurutnya Peraturan Partai (PP) No 28 tahun 2019 terdapat pasal yang rawan menimbulkan konflik dalam penentuan kepengurusan, yang disebutkan poin - poin untuk menjadi KSB ( Ketua, Sekretaris dan Bendahara) yaitu minimal harus menjadi anggota partai selama tujuh tahun dan keanggotaan itu dibuktikan melalui kartu anggota partai, sedangkan dipoin lain berdasarkan pasal pasal 44 menyatakan DPP PDIP dapat menetapkan KSB DPC maupun DPD. "Saya melihat dan menganalisa PP (Peraturan Partai) No 28 tahun 2019 terdapat pasal yang rawan menimbulkan konflik dalam penentuan kepengurusan, yang dimana disebutkan bahwa untuk menjadi Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) minimal harus menjadi anggota partai selama tujuh tahun dan Keanggotaan itu juga dibuktikan melalui kartu anggota partai, sedangkan dipoin lain pasal 44 yang disitu disebutkan DPP PDIP dapat menetapkan KSB DPC maupun DPD, atas dasar pertimbangan kepentingan strategis partai. Kedua poin tersebut sangat rawan konflik juga, dan kini sudah terbukti dihampir seluruh daerah terjadi konflik ketidak puasan kepengurusan kader banteng dalam kepetusuan DPP dalam hal merekomendasikan penetapan KSB", menurutnya.
   Bung Son juga mengatakan, " ini harus menjadi evaluasi DPP PDI Perjuangan dalam mengeluarkan PP (Peraturan Partai), harus tidak berbenturan dengan AD/ART partai, apalagi partai saya ini sangat menjunjung tinggi demokrasi dan mengedepankan musyawarah mufakat, jelasnya ".
   Dengan adanya kejadian ini Bung Son berharap semoga konflik ini bisa terselesaikan dengan cepat dan tanpa ada yang tersakiti. " dengan kejadian ini saya berharap semoga konflik ini bisa terselsaikan dengan secepat - cepatnya, tanpa ada yang tersakiti. Karena pada hakekatnya adanya partai politik berdiri itu untuk memperjuangkan kedaulatan dan kemakmuran rakyat bukan hanya kepentingan golongan semata. Mengutip pidato Soekarno,' Pasalnya partai politik suka main sikut dan berkonflik terus, panggung politik pun selalu gaduh ', padahal stabilitas amat dibutuhkan bagi bangsa yang baru merdeka.
   Bung Son menambahkan, "Diluar kita selalu berkata; bersatu, bersatu, bersatu!, Bahkan aktif mempersatukan, aktif mempersatukan!, Paradoks kedalam bagaimana, saudara-saudara? Kita sikut-sikutan satu sama lain!.... Sekarang ini kita terpecah belah!, terpecah - belah bukan hanya oleh rasa suku, bukan oleh rasa kedaerahan, ada penyakit yang kadang - kadang bahkan lebih hebat  daripada rasa suku dan rasa daerah! Yaitu penyakit kepartaian!, Bagaimana tidak, terus terang saja saudara ku!!!, itulah yang disebut penyakit kepartaian ", tambahnya. *Syah


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget