Halloween Costume ideas 2015
[img src="https://1.bp.blogspot.com/-y5vc1w5WmmI/Wvu0-zyCxSI/AAAAAAAAE1k/6-N0xM6XlYERbg8k5nHriuOLiwFrZiWpACLcBGAs/s1600/150%2Bx%2B450%2Bbanner.png"/]

Dari ketiga Dusun tersebut masing-masing mempunyai anggaran tersendiri, Dusun Ketawang mempunyai anggaran 123 juta, Dusun Blimbing, 48 juta dan Dusun Cangkringan 130 juta.


Diduga Proyek Dana Desa Dikondisikan
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Proyek jalan lingkungan, berupa jalan aspal Hotmix di Dusun Ketawang RT.01, RW.04, Dusun. Blimbing RT.7, RW.01 dan Dusun Cangkringan RT.01 dan RT,02, Desa Blimbing, Kecamatan Godo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, diduga menyalahi ketentuan, dan ada indikasi suap.
   Proyek jalan aspal Hotmix tiga Dusun tersebut diduga diborongkan kepada pihak ketiga,  Padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa tersebut harus dikerjakan secara swakelola dan 30 persen dana desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat terangkat.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar dari warga, bahwa Kades Blimbing Taufik Kamal, diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 15–20% dari nilai proyek.
Dari ketiga Dusun tersebut masing-masing mempunyai anggaran tersendiri, Dusun Ketawang mempunyai anggaran 123 juta, Dusun Blimbing, 48 juta dan Dusun Cangkringan 130 juta.
   Menurut warga setempat yang keberatan namanya disebut mengatakan, bahwa ada   kabar yang beredar Kades Blimbing, Taufik Kamal, diduga mendapatkan uang fee dari pemborong.
Saya dengar dari salah seorang kontraktor, bahwa pemborong jalan aspal Hotmix di Desa Blimbing, Kecamatan Godo, Kabupaten Jombang, diduga memberikan uang fee, kepada Kades besarnya kisaran 15-20% dari nilai keseluruhan  proyek. Katanya.
   Jalan  yang dibangun aspal  Hotmix tersebut, sebelumnya  adalah jalan paving, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah Desa Blimbing, diatasnya dibangun jalan aspal Hotmix. Jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan paving.
   Proyek jalan aspal Hptmix ini rawan sekali dipermainkan, karena dari mulai jenis Hotmix yang digelar mempunyai harga sendiri-sendiri, apalagi kalau sampai mengurangi ketebalan dan pemadatanya. Jadi pemborong bisa mendapat untung besar. Tapi warga yang buntung atau warga yang rugi, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Tegasnya..
   Jalan aspal Hotmix Desa Blimbing bisa dipastikan dikerjakan oleh pihak ketiga, karena untuk tenaga kerjanya tidak mungkin bisa dikerjakan oleh warga setempat, selain melibatkan alat berat, pekerjanya harus bisa mengoperasikan mesin fhiniser, mesin wales dan mempunyai pengalaman dibidangnya. Jadi jelas bahwa semua pekerjanya dari Pabrik yang mempunyai alat berat tersebut.
   Kepala Desa Blimbing, Taufik Kamal, saat dimintai konfirmasi dikantornya tidak ada ditempat, salah satu staf perempuanya mengatakan  bahwa pak Kades ke Pendopo Kabupaten Jombang menghadiri pelantikan anggota BPD, ia juga membenarkan di Desa Blimbing ada tiga titik pembangunan jalan hotmix, masing masing di Dusun Ketawang RT.02/04 dengan anggaran Rp.123 juta, Dusun Blimbing RT,07/01, sebesar Rp. 48 juta, dan Dusun Cangkringan RT.01/RT02, sebesar Rp. 130 juta. Itu semua anggaranya dari Dana Desa 2019.
   Kektika ditanya dari mana  uangnya sementara Dana Desa baru turun tahap pertama 20% dan berapa volume pekerjaan dimasing masing Dusun, “saya tidak tahu dari mana pak Kades dapat uang, tapi yang jelas pembangunan jalan hotmix di tiga dusun sudah selesai semua. Sementara untuk volume pekerjaan tunggu pak Sekdes saja,
“karena RAB nya Sekdes yang membawa”. Tegas staf perempuan yang begitu sigap mejawab pertanyaan wartawan.
   Dari pantauan dilapangan, pembangunan jalan aspal Hotmix tersebut mulai dikerjakan sekitar satu minggu menjelang lebaran Idul fitri 1440 H. tahun 2019,  tenaga kerjanya dari pabrik pemilik alat berat bukan warga desa Blimbing. Sementara dilapangan ada dugaan ketebalan tidak sama antara depan dan ujung jalan. Lebar jalan juga variatif, ada yang kurang dari 3 meter juga ada yang lebih dari 3 meter.
   Sebagai informasi bahwa proyek yang di dibiayai dari DD tahun 2019, ini harus di laksanakan  secara swakelola, atau dengan cara Program Padat Karya Tunai.
Hal tersebut  diatur dalam Surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Pelaksanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan pembangunan nasional. No : 040-8698 Tahun 2017; Nomer: 954/KMK.07/2017; Nomer:116,Tahun 2017;No: 01/SKB/M.PPN/ 12/2017 Tentang : penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang No : 6 Tahun 2014 tentang desa. *ryan

Labels:

Posting Komentar

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget