Juni 2019


Diduga Proyek Dana Desa Dikondisikan
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Proyek jalan lingkungan, berupa jalan aspal Hotmix di Dusun Ketawang RT.01, RW.04, Dusun. Blimbing RT.7, RW.01 dan Dusun Cangkringan RT.01 dan RT,02, Desa Blimbing, Kecamatan Godo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, diduga menyalahi ketentuan, dan ada indikasi suap.
   Proyek jalan aspal Hotmix tiga Dusun tersebut diduga diborongkan kepada pihak ketiga,  Padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa tersebut harus dikerjakan secara swakelola dan 30 persen dana desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat terangkat.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar dari warga, bahwa Kades Blimbing Taufik Kamal, diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 15–20% dari nilai proyek.
Dari ketiga Dusun tersebut masing-masing mempunyai anggaran tersendiri, Dusun Ketawang mempunyai anggaran 123 juta, Dusun Blimbing, 48 juta dan Dusun Cangkringan 130 juta.
   Menurut warga setempat yang keberatan namanya disebut mengatakan, bahwa ada   kabar yang beredar Kades Blimbing, Taufik Kamal, diduga mendapatkan uang fee dari pemborong.
Saya dengar dari salah seorang kontraktor, bahwa pemborong jalan aspal Hotmix di Desa Blimbing, Kecamatan Godo, Kabupaten Jombang, diduga memberikan uang fee, kepada Kades besarnya kisaran 15-20% dari nilai keseluruhan  proyek. Katanya.
   Jalan  yang dibangun aspal  Hotmix tersebut, sebelumnya  adalah jalan paving, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah Desa Blimbing, diatasnya dibangun jalan aspal Hotmix. Jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan paving.
   Proyek jalan aspal Hptmix ini rawan sekali dipermainkan, karena dari mulai jenis Hotmix yang digelar mempunyai harga sendiri-sendiri, apalagi kalau sampai mengurangi ketebalan dan pemadatanya. Jadi pemborong bisa mendapat untung besar. Tapi warga yang buntung atau warga yang rugi, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Tegasnya..
   Jalan aspal Hotmix Desa Blimbing bisa dipastikan dikerjakan oleh pihak ketiga, karena untuk tenaga kerjanya tidak mungkin bisa dikerjakan oleh warga setempat, selain melibatkan alat berat, pekerjanya harus bisa mengoperasikan mesin fhiniser, mesin wales dan mempunyai pengalaman dibidangnya. Jadi jelas bahwa semua pekerjanya dari Pabrik yang mempunyai alat berat tersebut.
   Kepala Desa Blimbing, Taufik Kamal, saat dimintai konfirmasi dikantornya tidak ada ditempat, salah satu staf perempuanya mengatakan  bahwa pak Kades ke Pendopo Kabupaten Jombang menghadiri pelantikan anggota BPD, ia juga membenarkan di Desa Blimbing ada tiga titik pembangunan jalan hotmix, masing masing di Dusun Ketawang RT.02/04 dengan anggaran Rp.123 juta, Dusun Blimbing RT,07/01, sebesar Rp. 48 juta, dan Dusun Cangkringan RT.01/RT02, sebesar Rp. 130 juta. Itu semua anggaranya dari Dana Desa 2019.
   Kektika ditanya dari mana  uangnya sementara Dana Desa baru turun tahap pertama 20% dan berapa volume pekerjaan dimasing masing Dusun, “saya tidak tahu dari mana pak Kades dapat uang, tapi yang jelas pembangunan jalan hotmix di tiga dusun sudah selesai semua. Sementara untuk volume pekerjaan tunggu pak Sekdes saja,
“karena RAB nya Sekdes yang membawa”. Tegas staf perempuan yang begitu sigap mejawab pertanyaan wartawan.
   Dari pantauan dilapangan, pembangunan jalan aspal Hotmix tersebut mulai dikerjakan sekitar satu minggu menjelang lebaran Idul fitri 1440 H. tahun 2019,  tenaga kerjanya dari pabrik pemilik alat berat bukan warga desa Blimbing. Sementara dilapangan ada dugaan ketebalan tidak sama antara depan dan ujung jalan. Lebar jalan juga variatif, ada yang kurang dari 3 meter juga ada yang lebih dari 3 meter.
   Sebagai informasi bahwa proyek yang di dibiayai dari DD tahun 2019, ini harus di laksanakan  secara swakelola, atau dengan cara Program Padat Karya Tunai.
Hal tersebut  diatur dalam Surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Pelaksanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan pembangunan nasional. No : 040-8698 Tahun 2017; Nomer: 954/KMK.07/2017; Nomer:116,Tahun 2017;No: 01/SKB/M.PPN/ 12/2017 Tentang : penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang No : 6 Tahun 2014 tentang desa. *ryan


Minta PPDB Diinformasikan dengan Jelas

Mojokerto-suaraharianpagi.com
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Mojokerto tahun 2019, harus diakomodir dan diinformasikan sejelas-jelasnya untuk menghindari miskomuni kasi. Imbauan ini disampaikan Wakil Bupati Mojokerto Pungka siadi, pada acara halalbihalal dengan seribu orang guru di gedung PGRI Banjaragung Kecamatan Puri, Kamis (27/6) pagi.
“Saya mengimbau kepada seluruh PGRI yang hadir disini, untuk memberikan kejelasan kepada calon siswa agar informasi PPDB 2019 di Kabupaten Mojokerto tidak rancu. Pemerintah telah mengakomodir aturan pusat yang meliputi zonasi, perpindahan alamat, dan prestasi,” kata wabup.
Wabup juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto sangat peduli terhadap  dunia pendidikan. Dibuktikan dengan peningkatan anggaran untuk pendidikan, yang meningkat 26 persen dan diharapkan bisa terus merangkak menjadi 29 persen.
“Pendidikan merupakan pilar terpenting. Pemerintah Kabupaten Mojokerto, berkonsentrasi agar sektor ini mampu membawa perubahan lebih baik pada kemajuan Kabupaten Mojokerto ke depan. Pendidikan yang diajarkan guru, adalah gerbang masa depan bagi terciptanya pemimpin bangsa,” tambah wabup.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Zainal Abidin, mengucapkan terimakasih atas support penuh Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang banyak mengganggarkan pembangunan di sektor pendidikan.  
“Kami berterimakasih pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto, khususnya pada Bapak Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, yang sangat memprioritaskan sektor pendidikan guna pembangunan jangka panjang Kabupaten Mojokerto dalam hal peningkatan SDM,” kata Zainal.
Ketua PGRI Bambang Sutrisno dalam kesempatan halalbihalal ini, sekaligus memperkenalkan gedung baru PGRI yang dibangun atas biaya dari anggota PGRI.
“Mari kita majukan PGRI bersama yang sudah kita bangun dari nol sampai di puncak sekarang. Gedung ini dibangun dengan tujuan sebagai peningkatan mutu dan SDM, tempat workshop dan seminar, serta pusat pelatihan kegiatan guru-guru di Kabupaten Mojokerto,” tegas Bambang. * Hms/Ds



Jembatan dan TPT Bermasalah Penegak Hukum
 Dan Pihak Terkait Harus Bertindak Tegas 
JOMBANG-suaraharianpagi.com
   Koordinator Lsm Gadjah Mada, Mojokerto, Erik, menanggapi, Proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) di Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jatim, bermasalah. Oleh karena itu warga meminta aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur bertindak tegas.
   Proyek dengan Pembangunan TPT Kebun Desa, volume.166 M3, dengan anggaran Rp. 155.384.100; dari DD 2018, yang berlokasi di Dusun Nglebak RT.01, RW.01, yang saat ini kondisinya roboh sekitar 20 sampai 25 meter menutupi saluran air.
Sementara bangunan Deker dan TPT yang kondisi bangunan tidak jauh berbeda, selain Tembok Penahan Tanah ( TPT ) sebagian besar belum selesai, bahu jembatan sebelah kiri dari arah selatan juga roboh alias ambrol. Untuk kegiatan ini anggaranya sangat fantastik sekitar Rp.318.406.000; semua dari Dana Desa (DD) 2018.
   Koordinator LSM Gadjah Mada, Mojokerto, Erik, ia mengatakan “aparat penegak hukum (Polisi atau Kejaksaan) harus bertindak tegas segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Nglebak  Abu Asim, dan TPK nya Heri.selaku pelaksana kegiatan.
Mereka jangan cuman dipanggil dan diperiksa bila perlu mereka segera ditahan. Karena sudah jelas-jelas kedua  proyek di Desa Nglebak, bermasalah.  karena proyek tersebut dikerjakan secara asal-asalan. Saya juga berharap Pemkab Jombang juga mengambil tindakan tegas”. tegas Erik.
   “Jangan sampai Kabupaten Jombang, dijadikan objek proyek Dana Desa, oleh Kepala Desa Nglebak, Abu Asim,  karena yang rugi selain Pemkab juga masyarakat, apabila sebuah proyek tidak memenuhi spek dan cepat rusak maka untuk beberapa tahun tentunya kita tidak dapat pembangunan yang sama karena mengacu pada aturan mainnya” ungkapnya
Untuk itu, kami mendesak aparat penegak hukum, jeli dan segera bertindak tegas. Jangan menunggu laporan resmi dari masyarakat. Panggil dan periksa dulu kepala Desa Nglebak Abu Asim, TPK Heri, dan pihak terkait lainya, nanti akan ketahuan ada pelangaran hukum atau tidak. Kalau mereka tidak pernah dipanggil dan diperiksa mungkin penegak hukum tidak akan tahu ada pelangaran hukum atau tidak.  kata Erik.
   Ditambahkan Setiap perencanaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Jembatan, pasti dibuat sebaik mungkin agar masa pemakaian (penggunaan)  bisa bertahan lama, minimal 5 sampai 6 tahun, bahkan lebih. Namun aneh tapi nyata, TPT maupun Jembatan, masih dalam hitumgan bulan sudah roboh dan ambrol. Artinya jika Jembatan dan TPT tersebut dikerjakan sesuai  Rencana anggaran belanja (RAB) tidak mungkin Jembatan dan TPT akan rusak. Jadi kuat dugaan Jembatan dan TPT dikerjakan asal-asalan”. Katanya.
   Tidak hanya itu pelaksanaan proyek Jembatan dan TPT yang berlokasi di RT.01/02, yang dianggarkan dari Dana Desa 2018,sebesar Rp.318.406.000;  tersebut tidak transparan, TPK, Heri, selaku pelaksana proyek sejak awal pengerjaan sampai hari ini   tidak memasang papan nama proyek, apalagi prasasti yang menunjukan volume pekerjaan. Padahal pemasangan  papan nama proyek dan prasasti wajib dalam persyaratan dan lingkup pelaksanaan kontruksi.
   Menurut Erik, ini semua bisa terjadi karena lemahnya pengawasan baik dari Kecamatan dan dari Dinas Teknis setempat. Bahkan kami menduga mereka memang bersekongkol untuk mengerjakan proyek tersebut secara asal-asalan.
Kalau pihak Kecamatan dan Dinas teknis melakukan pengawasan dengan benar, tidak mungkin ini semua akan terjadi. Oleh karena mereka harus diseret keranah hukum. Dan kami berharap penegak hukum segera memanggil dan memeriksa mereka, bila perlu segera ditahan. Tegas Erik.
   Sementara Kepala Desa Nglebak Abu Asim  didampingi TPK. Heri, ketika dikonfirmasi di kantornya, membenarkan kalau TPT Kebun Desa roboh, kerobohan TPT itu karena Bencana Alam, bila musim penghujan sungai tersebut bisa meluap sampai melewati ketinggian pasangan, bila air sudah surut mencari jalan keluar menuju sungai dan menekan pasangan akhirnya pasangan tersebut roboh.
   Untuk Jembatan penghubung Desa Nglebak dan Desa Ngrimbi, Dusun Datirejo, yang sampai hari ini mangkrak dan ambrol bahu kiri jembatan, ia katakan bahwa, pengerjaanya bertahap,recananya tahun depan akan kita anggarkan kembali. Ketika ditanya kenapa bahu jembatan  ambrol, dengan entengnya ia menjawab bahwa itu juga bencana Alam.
   Dari pantauan dilapangan,pembangunan tidak transparan, tidak adan papan nama proyek juga  tidak ada prasasti yang menunjukan volume pekerjaan. Proyek dikerjakan akhir tahun 2018 , namun kondisinya sangat memprihatinkan  sudah pada roboh baik yang berlokasi di RT.01/01 dan RT.01/02 Dusun Nglebak, Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Jawa Timur. *ryan


Persiapan CJH Sudah 95 Persen 
Mojokerto - suaraharianpagi.com
  .Sebanyak 1.791 orang Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Mojokerto tahun 2019, mengikuti pembukaan bimbingan manasik haji di gedung IPHI Kabupaten Mojokerto, Senin (17/6) pagi. Bimbingan manasik dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, dengan dihadiri Moch Amin Mahmud selaku Plt. Kepala Kemenag Kanwil Provinsi Jawa Timur, beserta OPD terkait.
Kepala Kemenag Kabupaten Mojokerto Barozi, dalam laporanya memberi informasi persiapan CJH yang sudah mencapai 95 persen. CJH juga akan mendapatkan materi manasik yang berkaitan dengan kesehatan, ilmu manasik haji dan pelaksanaan praktek di lapangan dengan bimbingan narasumber.
CJH Kabupaten Mojokerto tahun 2019 dengan total 1.791 orang,  terdiri dari 837 orang laki-laki dan 954 orang jamaah perempuan. Jumlah ini meningkat dari tahun 2018 lalu, yakni 1.402 orang. Lansia tertua berumur 93 tahun bernama Mi'un warga Desa Sengon Kecamatan Ngoro, dan jamaah termuda bernama Rohilah 19 tahun dari Mojosari.
    “Persiapan manasik haji sudah dilaksanakan di tingkat kecamatan, dan pada tingkat kabupaten. Kali ini calon haji mendapatkan pemantapan pelaksanaan manasik selama 6 kali di IPHI Kabupaten Mojokerto. Dimohon untuk yang berusia muda untuk saling membantu disana saat ibadah haji nanti,” kata Barozi.
    Wabup Mojokerto Pungkasiadi juga berpesan pada para CJH untuk wajib menaati semua instruksi dan arahan pembimbing.  
“Nantinya kalau sudah tiba di tanah suci Makkah dan Madinah, saya minta jamaah wajib menaati peraturan dan arahan pebimbing. Kepada staf yang bertugas, terus layani para jamaah karena ini merupakan tugas kita sebagai pelayan masyarakat,” ujar wabup.



Kesempatan Santri Perbaiki Negeri

Artikel Mahasiswa IPB 
Indonesia dikenal dengan salah satu negara muslim terbesar di dunia. Negara haruslah hadir memberikan kesempatan kepada umat muslim, terutama bagi kalangan santri untuk terus menempuh pendidikan. Pendaftaran Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) merupakan salah satu bagian memberikan jalur khusus santri untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di universitas negeri di Indonesia.
Santri memiliki keunikan tersendiri, dari beberapa kelebihannya dibandingkan dengan siswa dari lulusan sekolah umum lainnya, khususnya pengetahuan dan kecerdasan dibidang spiritual dan akhlak. Di era sekarang semakin meningkatnya kasus kriminalitas yang marak terjadi di Indonesia, maka mendorong para santri untuk meningkatkan peran mendongkrak keberhasilan pembangunan Indonesia menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Kini saatnya pemerintah perlu memberi ruang yang cukup, termasuk iklim kondusif kepada para “santri” dan “pesantren” agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Pesantren tidak cukup hanya menciptakan para santri yang memiliki kompetensi tinggi tetapi juga harus mampu menciptakan produk kreatif dan inovatif yang dapat dikontribusikan ke ranah industri bernuansa islami. Para santri perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), agar dapat menjawab berbagai masalah yang terjadi di masyarakat seperti pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pembangunan karakter yang jujur, berkhlak mulia, motivasi tinggi, tahan malang serta cerdas dan kreatif. Bahkan harus mampu berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan strategis seperti pembangunan dibidang ekonomi, lingkungan hidup, kemanan kedaulatan negara dan budaya. Karena itu pesantren termasuk pesantren modern seperti yang sekarang kita lihat di berbagai tempat di Indonesia masih perlu terus diselaraskan baik kualitas maupun jumlah.

Berdasarkan Pangkalan Data Pondok Pesantren Kementrian Agama Republik Indonesia, jumlah pesantren di Indonesia sebanyak 25.938 pesantren. di mana pulau jawa menjadi persebaran pondok pesantren terbanyak yaitu sebesar 82,2 % dari seluruh Indonesia. sedangkan jumlah pesantren sendiri 3.962.700
Pendaftaran Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) akan dibuka pada 1 April 2019 mendatang. PBSB 2019 akan dibuka di 11 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan 7 Perguruan Tinggi Umum.  PBSB sebagai bentuk afirmasi negara bagi para santri agar dapat merespon tantangan zaman. Agar santri dapat mentransformasikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dalam konteks kekinian,  setidaknya ada dua aspek yang menjadi perhatian, yaitu pemahaman dan penguasaan terhadap aspek ilmu agama (tafaqquh fiddin) serta kemampuan menentukan maslahat kemanusiaan (tafaqquh fii mashalihil khalqi) di masa depan.
Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB)  bertujuan sebagai pemberdayaan sosial bagi santri melalui upaya memperluas akses bagi santri berprestasi yang memiliki kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan prestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi, melalui tindakan afirmatif dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Tidak sedikit para santri yang mempunyai kemampuan luar biasa, kecerdasan yang imajiner, namun mereka terhalang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kedepannya, mereka diharapakan menjadi pelopor bangsa yang siap mengabdi kepada pondok pesantren dan negeri Indonesia.
Upaya pemberdayaan pesantren melalui upaya penguatan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pengembangan masyarakat, dengan pembentukan jaringan kerja sama antara dunia pendidikan tinggi dengan pondok pesantren.
Berikut daftar perguruan tinggi dan jurusan yang disediakan dalam PBSB Reguler 2019:
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
1. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan; a) Farmasi, b) Keperawatan, c) Kesehatan Masyarakat
2. Fakultas Adab Dan Humaniora; a) Sejarah Dan Kebudayaan Islam, b) Bahasa Dan Sastra Arab
3. Fakultas Sains Dan Teknologi; Teknik Informatika
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
1. Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan; a) Pendidikan Bahasa Arab, b) Pendidikan Guru Madrasah, Tadris Bahasa Inggris, Tadris Matematika
2. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan; a) Farmasi, b) Pendidikan Dokter
3. Fakultas Ekonomi; a) Perbankan Syariah, b) Akuntansi
4. Fakultas Sain Dan Teknologi; Teknik Informatika
5. Fakultas Syariah; Al Ahwal As Syakhshiyyah
6. Fakultas Psikologi; Psikologi
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
Fakultas Dakwah; a) Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, b) Pengembangan Masyarakat Islam
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Fakultas Ushuluddin; Tasawuf Psikoterapi
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Fakultas Ushuluddin; a) Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, b) Ilmu Hadits
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan; a) Pendidikan Dokter, b) Farmasi, c) Ilmu Keperawatan, d) Kesehatan Masyarakat
UIN WALISONGO SEMARANG
Fakultas Syariah; Ilmu Falak
MA'HAD ALY AS'ADIYAH SENGKANG
Takhassus Tafsir Dan Ilmu Tafsir
MA'HAD ALY HASYIM ASY'ARI JOMBANG
Takhassus Hadits Dan Ilmu Hadits
MA'HAD ALY KEBON JAMBU CIREBON
Takhassus Fiqh Dan Ushul Fiqh
MA'HAD ALY SALAFIYAH SYAFI'IYAH SITUBONDO
Takhassus Fiqh Dan Ushul Fiqh
INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB)
1. Fakultas Pertanian; a) Manajemen Sumberdaya Lahan, b) Agronomi Dan Hortikultura, c) Proteksi Tanaman
2. Fakultas Kedokteran Hewan; Kedokteran Hewan
3. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan; a) Teknologi Hasil Perairan, b) Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap
4. Fakultas Peternakan; a) Ilmu Nutrisi Dan Teknologi Pakan, b) Teknologi Produksi Ternak, c) Teknologi Hasil Ternak
5. Fakultas Kehutanan; Silvikultur
6. Fakultas Teknologi Pertanian; a) Teknologi Industri Pertanian, b) Teknik Sipil Dan Lingkungan
7. Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA); Meteorologi Terapan
8. Fakultas Ekologi Manusia; a) Ilmu Gizi, b) Ilmu Keluarga Dan Konsumen
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) SURABAYA
1. Fakultas MIPA; a) Matematika, b) Statistika
2. Fakultas Teknologi Informasi; a) Sistem Informasi, b) Teknik Informatika
3. Fakultas Teknologi Industri; a) Teknik Elektro, b) Teknik Industri
UNIVERSITAS CENDRAWASIH JAYAPURA
1. Fakultas MIPA; Farmasi
2. Fakultas Kedokteran; Ilmu Keperawatan
3. Fakultas Kesehatan Masyarakat; Ilmu Kesehatan Masyarakat
4. Fakultas Teknik; Teknik Sipil
UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) YOGYAKARTA
1. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis; a) Akuntasi, b) Ilmu Ekonomi
2. Fakultas Farmasi; Farmasi
3. Fakultas Kedokteran Hewan; Kedokteran Hewan
4. Fakultas Psikologi; Psikologi
5. Fakultas Teknologi Pertanian; a) Teknologi Industri Pertanian, b) Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI) BANDUNG
1. Fakultas Ilmu Pendidikan; a) Bimbingan Dan Konseling, b) Teknologi Pendidikan
2. Fakultas Pendidikan Seni Dan Desain; a) Pendidikan Seni Musik, b) Pendidikan Seni Rupa
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA JAKARTA
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya; Sastra China
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
1. Fakultas Hukum; Ilmu Hukum
2. Fakultas Kedokteran; Ilmu Gizi
Syarat ketentuan dapat diakses melalui https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pbsb/


Hitungan Jari, Cor Jalan Beton Rusak

JOMBANG (Jatim) - suaraharianpagi.com
 Proyek Dana Desa di Mojo kerto Bermasalah, kali ini pro yek bangunan jalan rabad beton, di Desa Jati Pasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya jalan di desa tersebut hanya beberapa bulan selesai dibangun sudah rusak parah.
 Jalan rabad beton tersebut berlokasi di Dusun Jati Pasar,, RT 2, RT 4 dan RT 6, RW 2, sepanjang 600 meter lebih dan lebar 4 m dengan ketebalan 20 cm, dibiayai dari Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp 600.000.000;
   Dari pantauan dilapangan pembangunan tidak transparan, tidak ada papan nama proyek, juga tidak ada prasasti bangunan yang mencantumkan volume pekerjaan. Jalan selesai dibangun pada akhir tahun 2018 lalu, namun kondisinya saat ini sudah memprihatinkan, sudah mengalami pecah-pecah, retak, dan permukaan jalan sudah terkelupas alias rontok. Tentunya rakyat tidak akan ikhlas jika uang pajak yang mereka bayar, digunakan secara asal-asalan.
   Menurut salah seorang warga yang menolak disebutkan namanya, ia mengatakan, bangunan jalan tersebut selesai dikerjakan sekitar akhir Desember 2018 lalu, tapi sekitar tiga bulan jalan sudah rusak, permukaan jalan banyak yang terkelupas, pecah-pecah dan retak.
“Ini bisa dilihat sendiri kondisi jalanya sekarang sudah rusak. Pelaksanaan pem bangunan memang dilaksanakan secara asal-asalan. Adonan semen yang digunakan takaranya ngawur . Padahal saat pelaksanaan sudah saya ingatkan, tapi tidak digubris. Ketimbang saya dimusuhi, akhirnya saya pilih diam.”Kata sang warga kepada wartawan beberapa hari yang lalu.
“”Saya yakin rakyat juga tidak akan ikhlas kalau, uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah digunakan untuk membangun asal-asalan seperti ini. Dana Desa kan uang dari rakyat, bukan uang pribadi Kades”. Ujarnya
Ditambahkan kalau jalan rabad beton ini ada yang sebagian kecil masih bagus, itu karena setelah di komplin Ketua BPD setempat pada saat pelaksanaan. Kalau tidak, bisa dari ujung Utara sampai ujung Selatan jalan sudah hancur, Tegas warga dengan nada kecewa.
   Menanggapi hal tersebut Kepala Desa Jati Pasar, Khosim, saat dimintai konfirmasi di Kantornya, ia menyatakan “Untuk jalan rabad beton di Desa Jati Pasar RT2, RT 4 dan RT.6, RW.2, membenarkan kalau 40% kondisi jalan saat ini rusak dan mengelupas permukaanya,tapi masih ada 60% kondisi jalan masih bagus, itu tetap tanggung jawab saya untuk membenahi, sebenarnya semua pekerjaan sudah saya serahkan kepada TPK, kebetulan TPK-nya Pak Kasun Dusun Jati Pasar sendiri Sulkan, tapi apapun yang terjadi dilapangan tetap tanggung jawab saya, tegas Kades Jati Pasar kepada, wartawan.
   Sementara dari Lembaga Swadaya Masyarakat GADJAH MADA yang berkantor di Mojokerto, Erik, ketika dimintai komentarnya terkait pekerjaan di Desa Jati Pasar mengatakan.
“Untuk diketahui, setiap perencanaan infrastruktur yang dibiayai dari APBN atau APBD harus dibuat perencanaan yang bagus dan matang, agar infrastruktur/bangunan yang dibangun dari uang keringat rakyat dapat digunakan oleh rakyat dalam waktu yang lama minimal 5 sampai 6 tahun bahkan lebih. Jadi jika ada bangunan yang dibiayai dari APBN (DD) hanya hitungan bulan sudah rusak, itu layak dipertanyakan dan Aparat Penegak Hukum segera merespon dan memeriksa pelaku Dana Desa dilapangan baik Kepala Desa maupun TPK nya. *ryan



Polresta Pasuruan Gelar Acara Deklarasi Tolak Kerusuhan
Jalan Santai Dan Berolahraga Bersama

Pasuruan–suaraharianpagi.com
 Dalam rangka menjaga Kondu sifitas keamanan Kota Pasu ruan, Polres Kota Pasuruan meng gelar Deklarasi Anti Kerusu han pada Minggu, 16 Juni (pagi), di Gor Untung Suropati, tepatnya di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasu ruan. Sebulum acara Deklarasi Anti Kerusuhan ini dimulai, acara terse but diawali dengan kegiatan Jalan Santai Dan Olahraga Bersama, yang dihadiri Forkopinda Kota Pasuruan (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat Kota Pasuruan. Acara tersebut digelar dengan tema Jatim Bersatu menuju Indonesia Damai. Tak hanya itu, untuk menambah semangat masyarakat yang turut hadir dalam acara ini, pihak Pantia juga mempersiapkan ratusan hadiah Door Prize, hadiah Utama Sepeda Gunung dan Kulkas, yang diperebutkan melalui kupon undian.
     Kapolresta Pasuruan AKBP. Agus Sudaryatno S.I.K, MH mengungkapkan, "Polresta Pasuruan menggelar acara ini untuk bersilaturahmi pasca lebaran dan juga  sekaligus  persiapan HUT Bhayangkara yang ke-73th". Kapolres juga mengatakan, "acara ini digelar dengan tema “Jatim Bersatu Menuju Indonesia Damai”, yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar supayah menjaga kondusifitas diwilayah Kota Pasuruan", jelasnya. Tak hanya itu, Kapolresta Pasuruan menambahkan”, tak hanya itu, acara ini digelar juga untuk mengajak masyarakat Kota Pasuruan untuk berolahraga dan menggunakan waktunya untuk hal hal yang positif dan bermanfaat", jelasnya.
   Kapolres juga menambahkan, "Yang terpenting kami mengajak kepada masyarakat agar tidak meniru kegiatan di Jakarta melakukan demo yang berakhir rusuh dan harapanya, agar supaya Masyarakat Indonesia, khususnya Masyarakat Wilayah hukum Polres Kota Pasuruan bisa menghatgai keputusan MK terkait pasca pemilu 2019 yang dilaksanakan pada bulan kemarin dan juga dan juga menciptakan suasana Indonesia menjadi Aman, Damai dan Tentrem", teranganya. *syah



Proyek Balai Desa Jati Pelem Diduga Tidak Sesuai RAB
Jombang (JATIM) - Suaraharianpagi.com
   Pekerjaan proyek Pendopo, Balai Desa Jati Pelem, Kecamatan Dewek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tahun 2018 diduga di kerjakan tidak sesuai dengan RAB dan Pekerjaannya pun, masih mangkrak sampai hari ini,
   Proyek Pendopo Balai Desa Jati Pelem, semakin Hari semakin menguatkan kecurigaan warga yang melihatnya. soal kualitas dan kuantitas bangunannya. Keadaan ini, sepertinya luput dari pengawasan petugas, diduga pengawas dari Dinas Perkim tutup mata, selama pelaksanaan proyek berjalan.
   Dari pantauan Suara Harian Pagi, di lokasi pekerjaan proyek Pendopo Balai Desa Jati Pelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, di kerjakan yang penting selesai dan pekerjaannya diduga tidak sesuai dengan RAB-nya. Dari mulai pondasi bangunan sampai pasangan yang seharusnya memakai batu kali tapi dipasang batu Kombong.
   Untuk menyiasati supaya tidak disoroti warganya TPK Desa Jati Pelem, langsung menutup pasangan Batu Kombong dengan plesteran .
   Salah satu warga Jati Pelem yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa Kepala desa Jati Pelem memang ruwet,kerjanya hanya sulap menyulap dan sunat menyunat kegiatan didesa, pekerjaan apa yang tidak dimainkan oleh Kepala desa,dari awal musyerdes (musyawarah desa) seharusnya batu kali untuk bangunan Pendopo Balai Desa Jati Pelem tapi karena pandainya Kepala Desa disulap memakai Batu Kombong, warga diangaap tidak tau permainan dia, semua sudah tahu, Cuma warga diam karena tidak mau gaduh dengan Kepala Desanya, kalau bisa digarap saja, ujar warga sampil minta kepada wartawan agar diberitakan.
   Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Jati Pelem, Dudut, yang juga Kepela Dusun Jati Pelem, ketika dikonfirmasi dirumahnya membenarkan kalau pekerjaan Proyek Pendopo Balai Desa Jati Pelem tidak sesuai dengan RAB-nya.
   Dari awal RAB nya memang Batu Kali, semua perangkat desa Tahu, tapi ketika akan dimulai pekerjaan RAB nya, berubah, perubahan itu kapan saya sendiri tidak tahu, Karena perintah Kepala Desa ya saya kerjakan. Bahkan pernah diperiksa Kasi Pem, dari Kecamatan Diwek yang benama Aji, dia bilang RAB nya tidak sesuai, tapi kok tidak ada teguran ya saya jalan terus.
   Dikatakan, Pekerjaan saya hanya mengerjakan kegiatan atas perintah Kepala Desa, untuk yang belanja matrial, Kasi Pem Desa Jati Pelem Supri. Jadi apa yang dibelanjakan itulah yang saya kerjakan. Ia juga membenarkan bahwa dari mulai pondasi sampai pasangan memakai batu Kombong, Karena itulah perintah Kepala Desa Jati Pelem, Parjono”. Tegas Dudut kepada wartawan.
   Proyek Pembangunan Pendopo Balai Desa terletak di Dusun Pelem, Desa Jati Pelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dengan volume pekerjaan, 12 meter x 9 meter, yang dialokasikan dari Dana Pendapatan Lain-lain Desa Jati Pelem tahun 2018, sebesar Rp. 193.300.000; juta.
Sementara Kepala Desa Jati Pelem, Parjono ketika akan di konfirmasi baik di kantornya maupun dirumahnya tidak ada di tempat, *ryan


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget