Juni 2019


Diduga Proyek Dana Desa Dikondisikan
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Proyek jalan lingkungan, berupa jalan aspal Hotmix di Dusun Ketawang RT.01, RW.04, Dusun. Blimbing RT.7, RW.01 dan Dusun Cangkringan RT.01 dan RT,02, Desa Blimbing, Kecamatan Godo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, diduga menyalahi ketentuan, dan ada indikasi suap.
   Proyek jalan aspal Hotmix tiga Dusun tersebut diduga diborongkan kepada pihak ketiga,  Padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa tersebut harus dikerjakan secara swakelola dan 30 persen dana desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat terangkat.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar dari warga, bahwa Kades Blimbing Taufik Kamal, diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 15–20% dari nilai proyek.
Dari ketiga Dusun tersebut masing-masing mempunyai anggaran tersendiri, Dusun Ketawang mempunyai anggaran 123 juta, Dusun Blimbing, 48 juta dan Dusun Cangkringan 130 juta.
   Menurut warga setempat yang keberatan namanya disebut mengatakan, bahwa ada   kabar yang beredar Kades Blimbing, Taufik Kamal, diduga mendapatkan uang fee dari pemborong.
Saya dengar dari salah seorang kontraktor, bahwa pemborong jalan aspal Hotmix di Desa Blimbing, Kecamatan Godo, Kabupaten Jombang, diduga memberikan uang fee, kepada Kades besarnya kisaran 15-20% dari nilai keseluruhan  proyek. Katanya.
   Jalan  yang dibangun aspal  Hotmix tersebut, sebelumnya  adalah jalan paving, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah Desa Blimbing, diatasnya dibangun jalan aspal Hotmix. Jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan paving.
   Proyek jalan aspal Hptmix ini rawan sekali dipermainkan, karena dari mulai jenis Hotmix yang digelar mempunyai harga sendiri-sendiri, apalagi kalau sampai mengurangi ketebalan dan pemadatanya. Jadi pemborong bisa mendapat untung besar. Tapi warga yang buntung atau warga yang rugi, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Tegasnya..
   Jalan aspal Hotmix Desa Blimbing bisa dipastikan dikerjakan oleh pihak ketiga, karena untuk tenaga kerjanya tidak mungkin bisa dikerjakan oleh warga setempat, selain melibatkan alat berat, pekerjanya harus bisa mengoperasikan mesin fhiniser, mesin wales dan mempunyai pengalaman dibidangnya. Jadi jelas bahwa semua pekerjanya dari Pabrik yang mempunyai alat berat tersebut.
   Kepala Desa Blimbing, Taufik Kamal, saat dimintai konfirmasi dikantornya tidak ada ditempat, salah satu staf perempuanya mengatakan  bahwa pak Kades ke Pendopo Kabupaten Jombang menghadiri pelantikan anggota BPD, ia juga membenarkan di Desa Blimbing ada tiga titik pembangunan jalan hotmix, masing masing di Dusun Ketawang RT.02/04 dengan anggaran Rp.123 juta, Dusun Blimbing RT,07/01, sebesar Rp. 48 juta, dan Dusun Cangkringan RT.01/RT02, sebesar Rp. 130 juta. Itu semua anggaranya dari Dana Desa 2019.
   Kektika ditanya dari mana  uangnya sementara Dana Desa baru turun tahap pertama 20% dan berapa volume pekerjaan dimasing masing Dusun, “saya tidak tahu dari mana pak Kades dapat uang, tapi yang jelas pembangunan jalan hotmix di tiga dusun sudah selesai semua. Sementara untuk volume pekerjaan tunggu pak Sekdes saja,
“karena RAB nya Sekdes yang membawa”. Tegas staf perempuan yang begitu sigap mejawab pertanyaan wartawan.
   Dari pantauan dilapangan, pembangunan jalan aspal Hotmix tersebut mulai dikerjakan sekitar satu minggu menjelang lebaran Idul fitri 1440 H. tahun 2019,  tenaga kerjanya dari pabrik pemilik alat berat bukan warga desa Blimbing. Sementara dilapangan ada dugaan ketebalan tidak sama antara depan dan ujung jalan. Lebar jalan juga variatif, ada yang kurang dari 3 meter juga ada yang lebih dari 3 meter.
   Sebagai informasi bahwa proyek yang di dibiayai dari DD tahun 2019, ini harus di laksanakan  secara swakelola, atau dengan cara Program Padat Karya Tunai.
Hal tersebut  diatur dalam Surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Pelaksanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan pembangunan nasional. No : 040-8698 Tahun 2017; Nomer: 954/KMK.07/2017; Nomer:116,Tahun 2017;No: 01/SKB/M.PPN/ 12/2017 Tentang : penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang No : 6 Tahun 2014 tentang desa. *ryan


Minta PPDB Diinformasikan dengan Jelas

Mojokerto-suaraharianpagi.com
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Mojokerto tahun 2019, harus diakomodir dan diinformasikan sejelas-jelasnya untuk menghindari miskomuni kasi. Imbauan ini disampaikan Wakil Bupati Mojokerto Pungka siadi, pada acara halalbihalal dengan seribu orang guru di gedung PGRI Banjaragung Kecamatan Puri, Kamis (27/6) pagi.
“Saya mengimbau kepada seluruh PGRI yang hadir disini, untuk memberikan kejelasan kepada calon siswa agar informasi PPDB 2019 di Kabupaten Mojokerto tidak rancu. Pemerintah telah mengakomodir aturan pusat yang meliputi zonasi, perpindahan alamat, dan prestasi,” kata wabup.
Wabup juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto sangat peduli terhadap  dunia pendidikan. Dibuktikan dengan peningkatan anggaran untuk pendidikan, yang meningkat 26 persen dan diharapkan bisa terus merangkak menjadi 29 persen.
“Pendidikan merupakan pilar terpenting. Pemerintah Kabupaten Mojokerto, berkonsentrasi agar sektor ini mampu membawa perubahan lebih baik pada kemajuan Kabupaten Mojokerto ke depan. Pendidikan yang diajarkan guru, adalah gerbang masa depan bagi terciptanya pemimpin bangsa,” tambah wabup.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Zainal Abidin, mengucapkan terimakasih atas support penuh Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang banyak mengganggarkan pembangunan di sektor pendidikan.  
“Kami berterimakasih pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto, khususnya pada Bapak Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, yang sangat memprioritaskan sektor pendidikan guna pembangunan jangka panjang Kabupaten Mojokerto dalam hal peningkatan SDM,” kata Zainal.
Ketua PGRI Bambang Sutrisno dalam kesempatan halalbihalal ini, sekaligus memperkenalkan gedung baru PGRI yang dibangun atas biaya dari anggota PGRI.
“Mari kita majukan PGRI bersama yang sudah kita bangun dari nol sampai di puncak sekarang. Gedung ini dibangun dengan tujuan sebagai peningkatan mutu dan SDM, tempat workshop dan seminar, serta pusat pelatihan kegiatan guru-guru di Kabupaten Mojokerto,” tegas Bambang. * Hms/Ds



Jembatan dan TPT Bermasalah Penegak Hukum
 Dan Pihak Terkait Harus Bertindak Tegas 
JOMBANG-suaraharianpagi.com
   Koordinator Lsm Gadjah Mada, Mojokerto, Erik, menanggapi, Proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) di Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jatim, bermasalah. Oleh karena itu warga meminta aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur bertindak tegas.
   Proyek dengan Pembangunan TPT Kebun Desa, volume.166 M3, dengan anggaran Rp. 155.384.100; dari DD 2018, yang berlokasi di Dusun Nglebak RT.01, RW.01, yang saat ini kondisinya roboh sekitar 20 sampai 25 meter menutupi saluran air.
Sementara bangunan Deker dan TPT yang kondisi bangunan tidak jauh berbeda, selain Tembok Penahan Tanah ( TPT ) sebagian besar belum selesai, bahu jembatan sebelah kiri dari arah selatan juga roboh alias ambrol. Untuk kegiatan ini anggaranya sangat fantastik sekitar Rp.318.406.000; semua dari Dana Desa (DD) 2018.
   Koordinator LSM Gadjah Mada, Mojokerto, Erik, ia mengatakan “aparat penegak hukum (Polisi atau Kejaksaan) harus bertindak tegas segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Nglebak  Abu Asim, dan TPK nya Heri.selaku pelaksana kegiatan.
Mereka jangan cuman dipanggil dan diperiksa bila perlu mereka segera ditahan. Karena sudah jelas-jelas kedua  proyek di Desa Nglebak, bermasalah.  karena proyek tersebut dikerjakan secara asal-asalan. Saya juga berharap Pemkab Jombang juga mengambil tindakan tegas”. tegas Erik.
   “Jangan sampai Kabupaten Jombang, dijadikan objek proyek Dana Desa, oleh Kepala Desa Nglebak, Abu Asim,  karena yang rugi selain Pemkab juga masyarakat, apabila sebuah proyek tidak memenuhi spek dan cepat rusak maka untuk beberapa tahun tentunya kita tidak dapat pembangunan yang sama karena mengacu pada aturan mainnya” ungkapnya
Untuk itu, kami mendesak aparat penegak hukum, jeli dan segera bertindak tegas. Jangan menunggu laporan resmi dari masyarakat. Panggil dan periksa dulu kepala Desa Nglebak Abu Asim, TPK Heri, dan pihak terkait lainya, nanti akan ketahuan ada pelangaran hukum atau tidak. Kalau mereka tidak pernah dipanggil dan diperiksa mungkin penegak hukum tidak akan tahu ada pelangaran hukum atau tidak.  kata Erik.
   Ditambahkan Setiap perencanaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Jembatan, pasti dibuat sebaik mungkin agar masa pemakaian (penggunaan)  bisa bertahan lama, minimal 5 sampai 6 tahun, bahkan lebih. Namun aneh tapi nyata, TPT maupun Jembatan, masih dalam hitumgan bulan sudah roboh dan ambrol. Artinya jika Jembatan dan TPT tersebut dikerjakan sesuai  Rencana anggaran belanja (RAB) tidak mungkin Jembatan dan TPT akan rusak. Jadi kuat dugaan Jembatan dan TPT dikerjakan asal-asalan”. Katanya.
   Tidak hanya itu pelaksanaan proyek Jembatan dan TPT yang berlokasi di RT.01/02, yang dianggarkan dari Dana Desa 2018,sebesar Rp.318.406.000;  tersebut tidak transparan, TPK, Heri, selaku pelaksana proyek sejak awal pengerjaan sampai hari ini   tidak memasang papan nama proyek, apalagi prasasti yang menunjukan volume pekerjaan. Padahal pemasangan  papan nama proyek dan prasasti wajib dalam persyaratan dan lingkup pelaksanaan kontruksi.
   Menurut Erik, ini semua bisa terjadi karena lemahnya pengawasan baik dari Kecamatan dan dari Dinas Teknis setempat. Bahkan kami menduga mereka memang bersekongkol untuk mengerjakan proyek tersebut secara asal-asalan.
Kalau pihak Kecamatan dan Dinas teknis melakukan pengawasan dengan benar, tidak mungkin ini semua akan terjadi. Oleh karena mereka harus diseret keranah hukum. Dan kami berharap penegak hukum segera memanggil dan memeriksa mereka, bila perlu segera ditahan. Tegas Erik.
   Sementara Kepala Desa Nglebak Abu Asim  didampingi TPK. Heri, ketika dikonfirmasi di kantornya, membenarkan kalau TPT Kebun Desa roboh, kerobohan TPT itu karena Bencana Alam, bila musim penghujan sungai tersebut bisa meluap sampai melewati ketinggian pasangan, bila air sudah surut mencari jalan keluar menuju sungai dan menekan pasangan akhirnya pasangan tersebut roboh.
   Untuk Jembatan penghubung Desa Nglebak dan Desa Ngrimbi, Dusun Datirejo, yang sampai hari ini mangkrak dan ambrol bahu kiri jembatan, ia katakan bahwa, pengerjaanya bertahap,recananya tahun depan akan kita anggarkan kembali. Ketika ditanya kenapa bahu jembatan  ambrol, dengan entengnya ia menjawab bahwa itu juga bencana Alam.
   Dari pantauan dilapangan,pembangunan tidak transparan, tidak adan papan nama proyek juga  tidak ada prasasti yang menunjukan volume pekerjaan. Proyek dikerjakan akhir tahun 2018 , namun kondisinya sangat memprihatinkan  sudah pada roboh baik yang berlokasi di RT.01/01 dan RT.01/02 Dusun Nglebak, Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Jawa Timur. *ryan

suaraharianpagi.com
   Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Mojokerto sudah dimulai sejak Senin (24/6). Untuk itu Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari meninjau secara langsung pelaksanaan PPDB di SMPN 1 Kota Mojokerto, Jl. Gajah Mada 143 Kota Mojokerto.    
Ning Ita meninjau pelaksanaan PPDB dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Amin Wachid dan jajarannya. Ning Ita menyampaikan bahwa pelaksanaan PPDB di Kota Mojokerto pada hari pertama berjalan dengan lancar. 
   “Alhamdulillah PPDB pada hari pertama di Kota Mojokerto lancar. Berjalan dengan baik tidak ada kegaduhan, semua bisa terlayani dengan baik. Saya juga melihat kekhawatiran dari orang tua khawatir anaknya tidak bisa masuk sekolah ini,” kata Ning Ita. 
   Lebih lanjut Ning Ita menyampaikan penerapan zonasi di Kota Mojokerto adalah mengacu pada Permendiknas No 51 Tahun 2018. “Tujuan dari zonasi adalah pemerataan di seluruh layanan pendidikan atau sekolah-sekolah supaya tidak ada lagi bahasanya sekolah favorit dan tidak favorit,” jelas Ning Ita. Ning Ita juga menyampaikan, Pemkot akan mendukung upaya itu sekaligus akan men-support dengan program terkait infrastruktur. 
   Masih kata Ning Ita, pembangunan infrastruktur pendidikan juga menjadi prioritas termasuk meningkatkan kualitasnya bagi yang belum terstandard atau kurang layak. “Terkait guru, melalui Dinas Pendidkan akan melakukan rotasi-mutasi supaya kualitas guru bisa merata di seluruh sekolah yang ada di Kota Mojokerto,” jelas Ning Ita. 
   Terkait jumlah sekolah yang ada di Kota Mojokerto, Ning Ita mengatakan jumlah sekolah yang ada sudah memadai sesuai dengan jumlah warga usia sekolah. 
   Ning Ita menambahkan, Dinas Pendidikan telah menyediakan posko pengaduan untuk pelayanan PPDB di Kota Mojokerto. Pihak Telkom Kota Mojokerto juga telah menjamin selama PPDB Online pada tanggal 2 sampai 5 Juli mendatang, server akan dapat diakses dengan baik sebagaimana PPDB Online tahun-tahun sebelumnya. *Humas/Ds


Persiapan CJH Sudah 95 Persen 
Mojokerto - suaraharianpagi.com
  .Sebanyak 1.791 orang Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Mojokerto tahun 2019, mengikuti pembukaan bimbingan manasik haji di gedung IPHI Kabupaten Mojokerto, Senin (17/6) pagi. Bimbingan manasik dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, dengan dihadiri Moch Amin Mahmud selaku Plt. Kepala Kemenag Kanwil Provinsi Jawa Timur, beserta OPD terkait.
Kepala Kemenag Kabupaten Mojokerto Barozi, dalam laporanya memberi informasi persiapan CJH yang sudah mencapai 95 persen. CJH juga akan mendapatkan materi manasik yang berkaitan dengan kesehatan, ilmu manasik haji dan pelaksanaan praktek di lapangan dengan bimbingan narasumber.
CJH Kabupaten Mojokerto tahun 2019 dengan total 1.791 orang,  terdiri dari 837 orang laki-laki dan 954 orang jamaah perempuan. Jumlah ini meningkat dari tahun 2018 lalu, yakni 1.402 orang. Lansia tertua berumur 93 tahun bernama Mi'un warga Desa Sengon Kecamatan Ngoro, dan jamaah termuda bernama Rohilah 19 tahun dari Mojosari.
    “Persiapan manasik haji sudah dilaksanakan di tingkat kecamatan, dan pada tingkat kabupaten. Kali ini calon haji mendapatkan pemantapan pelaksanaan manasik selama 6 kali di IPHI Kabupaten Mojokerto. Dimohon untuk yang berusia muda untuk saling membantu disana saat ibadah haji nanti,” kata Barozi.
    Wabup Mojokerto Pungkasiadi juga berpesan pada para CJH untuk wajib menaati semua instruksi dan arahan pembimbing.  
“Nantinya kalau sudah tiba di tanah suci Makkah dan Madinah, saya minta jamaah wajib menaati peraturan dan arahan pebimbing. Kepada staf yang bertugas, terus layani para jamaah karena ini merupakan tugas kita sebagai pelayan masyarakat,” ujar wabup.



Kesempatan Santri Perbaiki Negeri

Artikel Mahasiswa IPB 
Indonesia dikenal dengan salah satu negara muslim terbesar di dunia. Negara haruslah hadir memberikan kesempatan kepada umat muslim, terutama bagi kalangan santri untuk terus menempuh pendidikan. Pendaftaran Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) merupakan salah satu bagian memberikan jalur khusus santri untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di universitas negeri di Indonesia.
Santri memiliki keunikan tersendiri, dari beberapa kelebihannya dibandingkan dengan siswa dari lulusan sekolah umum lainnya, khususnya pengetahuan dan kecerdasan dibidang spiritual dan akhlak. Di era sekarang semakin meningkatnya kasus kriminalitas yang marak terjadi di Indonesia, maka mendorong para santri untuk meningkatkan peran mendongkrak keberhasilan pembangunan Indonesia menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Kini saatnya pemerintah perlu memberi ruang yang cukup, termasuk iklim kondusif kepada para “santri” dan “pesantren” agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Pesantren tidak cukup hanya menciptakan para santri yang memiliki kompetensi tinggi tetapi juga harus mampu menciptakan produk kreatif dan inovatif yang dapat dikontribusikan ke ranah industri bernuansa islami. Para santri perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), agar dapat menjawab berbagai masalah yang terjadi di masyarakat seperti pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pembangunan karakter yang jujur, berkhlak mulia, motivasi tinggi, tahan malang serta cerdas dan kreatif. Bahkan harus mampu berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan strategis seperti pembangunan dibidang ekonomi, lingkungan hidup, kemanan kedaulatan negara dan budaya. Karena itu pesantren termasuk pesantren modern seperti yang sekarang kita lihat di berbagai tempat di Indonesia masih perlu terus diselaraskan baik kualitas maupun jumlah.

Berdasarkan Pangkalan Data Pondok Pesantren Kementrian Agama Republik Indonesia, jumlah pesantren di Indonesia sebanyak 25.938 pesantren. di mana pulau jawa menjadi persebaran pondok pesantren terbanyak yaitu sebesar 82,2 % dari seluruh Indonesia. sedangkan jumlah pesantren sendiri 3.962.700
Pendaftaran Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) akan dibuka pada 1 April 2019 mendatang. PBSB 2019 akan dibuka di 11 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan 7 Perguruan Tinggi Umum.  PBSB sebagai bentuk afirmasi negara bagi para santri agar dapat merespon tantangan zaman. Agar santri dapat mentransformasikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dalam konteks kekinian,  setidaknya ada dua aspek yang menjadi perhatian, yaitu pemahaman dan penguasaan terhadap aspek ilmu agama (tafaqquh fiddin) serta kemampuan menentukan maslahat kemanusiaan (tafaqquh fii mashalihil khalqi) di masa depan.
Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB)  bertujuan sebagai pemberdayaan sosial bagi santri melalui upaya memperluas akses bagi santri berprestasi yang memiliki kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan prestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi, melalui tindakan afirmatif dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Tidak sedikit para santri yang mempunyai kemampuan luar biasa, kecerdasan yang imajiner, namun mereka terhalang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kedepannya, mereka diharapakan menjadi pelopor bangsa yang siap mengabdi kepada pondok pesantren dan negeri Indonesia.
Upaya pemberdayaan pesantren melalui upaya penguatan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pengembangan masyarakat, dengan pembentukan jaringan kerja sama antara dunia pendidikan tinggi dengan pondok pesantren.
Berikut daftar perguruan tinggi dan jurusan yang disediakan dalam PBSB Reguler 2019:
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
1. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan; a) Farmasi, b) Keperawatan, c) Kesehatan Masyarakat
2. Fakultas Adab Dan Humaniora; a) Sejarah Dan Kebudayaan Islam, b) Bahasa Dan Sastra Arab
3. Fakultas Sains Dan Teknologi; Teknik Informatika
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
1. Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan; a) Pendidikan Bahasa Arab, b) Pendidikan Guru Madrasah, Tadris Bahasa Inggris, Tadris Matematika
2. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan; a) Farmasi, b) Pendidikan Dokter
3. Fakultas Ekonomi; a) Perbankan Syariah, b) Akuntansi
4. Fakultas Sain Dan Teknologi; Teknik Informatika
5. Fakultas Syariah; Al Ahwal As Syakhshiyyah
6. Fakultas Psikologi; Psikologi
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
Fakultas Dakwah; a) Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, b) Pengembangan Masyarakat Islam
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Fakultas Ushuluddin; Tasawuf Psikoterapi
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Fakultas Ushuluddin; a) Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, b) Ilmu Hadits
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan; a) Pendidikan Dokter, b) Farmasi, c) Ilmu Keperawatan, d) Kesehatan Masyarakat
UIN WALISONGO SEMARANG
Fakultas Syariah; Ilmu Falak
MA'HAD ALY AS'ADIYAH SENGKANG
Takhassus Tafsir Dan Ilmu Tafsir
MA'HAD ALY HASYIM ASY'ARI JOMBANG
Takhassus Hadits Dan Ilmu Hadits
MA'HAD ALY KEBON JAMBU CIREBON
Takhassus Fiqh Dan Ushul Fiqh
MA'HAD ALY SALAFIYAH SYAFI'IYAH SITUBONDO
Takhassus Fiqh Dan Ushul Fiqh
INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB)
1. Fakultas Pertanian; a) Manajemen Sumberdaya Lahan, b) Agronomi Dan Hortikultura, c) Proteksi Tanaman
2. Fakultas Kedokteran Hewan; Kedokteran Hewan
3. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan; a) Teknologi Hasil Perairan, b) Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap
4. Fakultas Peternakan; a) Ilmu Nutrisi Dan Teknologi Pakan, b) Teknologi Produksi Ternak, c) Teknologi Hasil Ternak
5. Fakultas Kehutanan; Silvikultur
6. Fakultas Teknologi Pertanian; a) Teknologi Industri Pertanian, b) Teknik Sipil Dan Lingkungan
7. Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA); Meteorologi Terapan
8. Fakultas Ekologi Manusia; a) Ilmu Gizi, b) Ilmu Keluarga Dan Konsumen
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) SURABAYA
1. Fakultas MIPA; a) Matematika, b) Statistika
2. Fakultas Teknologi Informasi; a) Sistem Informasi, b) Teknik Informatika
3. Fakultas Teknologi Industri; a) Teknik Elektro, b) Teknik Industri
UNIVERSITAS CENDRAWASIH JAYAPURA
1. Fakultas MIPA; Farmasi
2. Fakultas Kedokteran; Ilmu Keperawatan
3. Fakultas Kesehatan Masyarakat; Ilmu Kesehatan Masyarakat
4. Fakultas Teknik; Teknik Sipil
UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) YOGYAKARTA
1. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis; a) Akuntasi, b) Ilmu Ekonomi
2. Fakultas Farmasi; Farmasi
3. Fakultas Kedokteran Hewan; Kedokteran Hewan
4. Fakultas Psikologi; Psikologi
5. Fakultas Teknologi Pertanian; a) Teknologi Industri Pertanian, b) Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI) BANDUNG
1. Fakultas Ilmu Pendidikan; a) Bimbingan Dan Konseling, b) Teknologi Pendidikan
2. Fakultas Pendidikan Seni Dan Desain; a) Pendidikan Seni Musik, b) Pendidikan Seni Rupa
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA JAKARTA
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya; Sastra China
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
1. Fakultas Hukum; Ilmu Hukum
2. Fakultas Kedokteran; Ilmu Gizi
Syarat ketentuan dapat diakses melalui https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pbsb/


Hitungan Jari, Cor Jalan Beton Rusak

JOMBANG (Jatim) - suaraharianpagi.com
 Proyek Dana Desa di Mojo kerto Bermasalah, kali ini pro yek bangunan jalan rabad beton, di Desa Jati Pasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya jalan di desa tersebut hanya beberapa bulan selesai dibangun sudah rusak parah.
 Jalan rabad beton tersebut berlokasi di Dusun Jati Pasar,, RT 2, RT 4 dan RT 6, RW 2, sepanjang 600 meter lebih dan lebar 4 m dengan ketebalan 20 cm, dibiayai dari Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp 600.000.000;
   Dari pantauan dilapangan pembangunan tidak transparan, tidak ada papan nama proyek, juga tidak ada prasasti bangunan yang mencantumkan volume pekerjaan. Jalan selesai dibangun pada akhir tahun 2018 lalu, namun kondisinya saat ini sudah memprihatinkan, sudah mengalami pecah-pecah, retak, dan permukaan jalan sudah terkelupas alias rontok. Tentunya rakyat tidak akan ikhlas jika uang pajak yang mereka bayar, digunakan secara asal-asalan.
   Menurut salah seorang warga yang menolak disebutkan namanya, ia mengatakan, bangunan jalan tersebut selesai dikerjakan sekitar akhir Desember 2018 lalu, tapi sekitar tiga bulan jalan sudah rusak, permukaan jalan banyak yang terkelupas, pecah-pecah dan retak.
“Ini bisa dilihat sendiri kondisi jalanya sekarang sudah rusak. Pelaksanaan pem bangunan memang dilaksanakan secara asal-asalan. Adonan semen yang digunakan takaranya ngawur . Padahal saat pelaksanaan sudah saya ingatkan, tapi tidak digubris. Ketimbang saya dimusuhi, akhirnya saya pilih diam.”Kata sang warga kepada wartawan beberapa hari yang lalu.
“”Saya yakin rakyat juga tidak akan ikhlas kalau, uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah digunakan untuk membangun asal-asalan seperti ini. Dana Desa kan uang dari rakyat, bukan uang pribadi Kades”. Ujarnya
Ditambahkan kalau jalan rabad beton ini ada yang sebagian kecil masih bagus, itu karena setelah di komplin Ketua BPD setempat pada saat pelaksanaan. Kalau tidak, bisa dari ujung Utara sampai ujung Selatan jalan sudah hancur, Tegas warga dengan nada kecewa.
   Menanggapi hal tersebut Kepala Desa Jati Pasar, Khosim, saat dimintai konfirmasi di Kantornya, ia menyatakan “Untuk jalan rabad beton di Desa Jati Pasar RT2, RT 4 dan RT.6, RW.2, membenarkan kalau 40% kondisi jalan saat ini rusak dan mengelupas permukaanya,tapi masih ada 60% kondisi jalan masih bagus, itu tetap tanggung jawab saya untuk membenahi, sebenarnya semua pekerjaan sudah saya serahkan kepada TPK, kebetulan TPK-nya Pak Kasun Dusun Jati Pasar sendiri Sulkan, tapi apapun yang terjadi dilapangan tetap tanggung jawab saya, tegas Kades Jati Pasar kepada, wartawan.
   Sementara dari Lembaga Swadaya Masyarakat GADJAH MADA yang berkantor di Mojokerto, Erik, ketika dimintai komentarnya terkait pekerjaan di Desa Jati Pasar mengatakan.
“Untuk diketahui, setiap perencanaan infrastruktur yang dibiayai dari APBN atau APBD harus dibuat perencanaan yang bagus dan matang, agar infrastruktur/bangunan yang dibangun dari uang keringat rakyat dapat digunakan oleh rakyat dalam waktu yang lama minimal 5 sampai 6 tahun bahkan lebih. Jadi jika ada bangunan yang dibiayai dari APBN (DD) hanya hitungan bulan sudah rusak, itu layak dipertanyakan dan Aparat Penegak Hukum segera merespon dan memeriksa pelaku Dana Desa dilapangan baik Kepala Desa maupun TPK nya. *ryan



Polresta Pasuruan Gelar Acara Deklarasi Tolak Kerusuhan
Jalan Santai Dan Berolahraga Bersama

Pasuruan–suaraharianpagi.com
 Dalam rangka menjaga Kondu sifitas keamanan Kota Pasu ruan, Polres Kota Pasuruan meng gelar Deklarasi Anti Kerusu han pada Minggu, 16 Juni (pagi), di Gor Untung Suropati, tepatnya di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasu ruan. Sebulum acara Deklarasi Anti Kerusuhan ini dimulai, acara terse but diawali dengan kegiatan Jalan Santai Dan Olahraga Bersama, yang dihadiri Forkopinda Kota Pasuruan (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat Kota Pasuruan. Acara tersebut digelar dengan tema Jatim Bersatu menuju Indonesia Damai. Tak hanya itu, untuk menambah semangat masyarakat yang turut hadir dalam acara ini, pihak Pantia juga mempersiapkan ratusan hadiah Door Prize, hadiah Utama Sepeda Gunung dan Kulkas, yang diperebutkan melalui kupon undian.
     Kapolresta Pasuruan AKBP. Agus Sudaryatno S.I.K, MH mengungkapkan, "Polresta Pasuruan menggelar acara ini untuk bersilaturahmi pasca lebaran dan juga  sekaligus  persiapan HUT Bhayangkara yang ke-73th". Kapolres juga mengatakan, "acara ini digelar dengan tema “Jatim Bersatu Menuju Indonesia Damai”, yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar supayah menjaga kondusifitas diwilayah Kota Pasuruan", jelasnya. Tak hanya itu, Kapolresta Pasuruan menambahkan”, tak hanya itu, acara ini digelar juga untuk mengajak masyarakat Kota Pasuruan untuk berolahraga dan menggunakan waktunya untuk hal hal yang positif dan bermanfaat", jelasnya.
   Kapolres juga menambahkan, "Yang terpenting kami mengajak kepada masyarakat agar tidak meniru kegiatan di Jakarta melakukan demo yang berakhir rusuh dan harapanya, agar supaya Masyarakat Indonesia, khususnya Masyarakat Wilayah hukum Polres Kota Pasuruan bisa menghatgai keputusan MK terkait pasca pemilu 2019 yang dilaksanakan pada bulan kemarin dan juga dan juga menciptakan suasana Indonesia menjadi Aman, Damai dan Tentrem", teranganya. *syah


suaraharianpagi.com
   Lomba adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kreativitas. Termasuk warga yang telah lanjut usia di Kota Mojokerto. Untuk itu Dinas Sosial Kota Mojokerto dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Mojokerto ke-101 menyelenggarakan momen khusus untuk warga lansia di Kota Mojokerto. 
   Yaitu Lomba Lansia yang dibuka secara langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari pada hari Minggu (16/6) di Taman Kehati, Jalan Raya Ijen Kota Mojokerto. Disamping menjadi rangkaian acara dalam peringatan Hari Jadi Kota Mojokerto, Lomba Lansia ini juga digelar dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh pada 29 Mei yang lalu. 
   Lomba yang digelar khusus untuk warga lansia pada tahun ini yaitu lomba menulis surat untuk Ibu Wali Kota Mojokerto. Lomba cipta kreasi daur ulang dan lomba busana muslim. Lomba diikuti oleh kurang lebih 300 orang lansia yang berasal dari berbagai kelompok / organisasi lansia di Kota Mojokerto. Diantaranya adalah Komda Lansia, Yayasan Gerontologi, LVRI, PWRI, Pepebri, Karang Werda, Posyandu Lansia dan kelompok lansia di tingkat TR/RW. 
   Mengawali sambutannya, Ning Ita menyampaikan apresiasinya atas partisipasi para peserta yang telah mengikuti lomba. Melalui kegiatan ini, Ning Ita berharap dapat meningkatkan komunikasi dankebersamaan diantara lansia, mewujudkan dan meningkatkan kesadaran para lanjut usia, keluarga dan masyarakat. 
   Memaknai kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai kegiatan terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan lanjut usia. “Selain itu dengan digelarnya lomba bagi lansia ini diharapkan dapat memotivasi para individu, keluarga, organisasi sosial, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia dengan mengembangkan jiwa dan semangat kebersamaan menuju lanjut usia Indonesia Sejahtera 2025,” kata Ning Ita. 
   “Dengan lomba kreasi daur ulang ini diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya “recycling life style”, yaitu gaya hidup yang memanfaatkan barang tidak terpakai (sampah) menjadi produk baru yang mempunyai nilai seni dan ekonomi dengan sentuhan kreativitas,” Jelas Ning Ita. 
   Ning Ita menambahkan bahwa lomba kreasi daur ulang menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, sekaligus sebagai media agar masyarakat dan khususnya generasi muda lebih tertarik untuk berpartisipasi dan terlibat dalam kreasi daur ulang. 
   Melalui lomba menulis surat untuk Wali Kota dan lomba busana muslim, Ning Ita berharap agar dapat meningkatkan produktivitas para lansia di Kota Mojokerto. Karena menurut Ning Ita para lansia dalam menyongsong masa tuanya haruslah terus memiliki semangat yang tinggi dan berdaya guna. Menutup pengarahannya, Ning Ita berdoa agar warga lansia di Kota Mojokerto akan senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan untuk terus berkarya. *Humas/Ds

Proyek Balai Desa Jati Pelem Diduga Tidak Sesuai RAB
Jombang (JATIM) - Suaraharianpagi.com
   Pekerjaan proyek Pendopo, Balai Desa Jati Pelem, Kecamatan Dewek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tahun 2018 diduga di kerjakan tidak sesuai dengan RAB dan Pekerjaannya pun, masih mangkrak sampai hari ini,
   Proyek Pendopo Balai Desa Jati Pelem, semakin Hari semakin menguatkan kecurigaan warga yang melihatnya. soal kualitas dan kuantitas bangunannya. Keadaan ini, sepertinya luput dari pengawasan petugas, diduga pengawas dari Dinas Perkim tutup mata, selama pelaksanaan proyek berjalan.
   Dari pantauan Suara Harian Pagi, di lokasi pekerjaan proyek Pendopo Balai Desa Jati Pelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, di kerjakan yang penting selesai dan pekerjaannya diduga tidak sesuai dengan RAB-nya. Dari mulai pondasi bangunan sampai pasangan yang seharusnya memakai batu kali tapi dipasang batu Kombong.
   Untuk menyiasati supaya tidak disoroti warganya TPK Desa Jati Pelem, langsung menutup pasangan Batu Kombong dengan plesteran .
   Salah satu warga Jati Pelem yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa Kepala desa Jati Pelem memang ruwet,kerjanya hanya sulap menyulap dan sunat menyunat kegiatan didesa, pekerjaan apa yang tidak dimainkan oleh Kepala desa,dari awal musyerdes (musyawarah desa) seharusnya batu kali untuk bangunan Pendopo Balai Desa Jati Pelem tapi karena pandainya Kepala Desa disulap memakai Batu Kombong, warga diangaap tidak tau permainan dia, semua sudah tahu, Cuma warga diam karena tidak mau gaduh dengan Kepala Desanya, kalau bisa digarap saja, ujar warga sampil minta kepada wartawan agar diberitakan.
   Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Jati Pelem, Dudut, yang juga Kepela Dusun Jati Pelem, ketika dikonfirmasi dirumahnya membenarkan kalau pekerjaan Proyek Pendopo Balai Desa Jati Pelem tidak sesuai dengan RAB-nya.
   Dari awal RAB nya memang Batu Kali, semua perangkat desa Tahu, tapi ketika akan dimulai pekerjaan RAB nya, berubah, perubahan itu kapan saya sendiri tidak tahu, Karena perintah Kepala Desa ya saya kerjakan. Bahkan pernah diperiksa Kasi Pem, dari Kecamatan Diwek yang benama Aji, dia bilang RAB nya tidak sesuai, tapi kok tidak ada teguran ya saya jalan terus.
   Dikatakan, Pekerjaan saya hanya mengerjakan kegiatan atas perintah Kepala Desa, untuk yang belanja matrial, Kasi Pem Desa Jati Pelem Supri. Jadi apa yang dibelanjakan itulah yang saya kerjakan. Ia juga membenarkan bahwa dari mulai pondasi sampai pasangan memakai batu Kombong, Karena itulah perintah Kepala Desa Jati Pelem, Parjono”. Tegas Dudut kepada wartawan.
   Proyek Pembangunan Pendopo Balai Desa terletak di Dusun Pelem, Desa Jati Pelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dengan volume pekerjaan, 12 meter x 9 meter, yang dialokasikan dari Dana Pendapatan Lain-lain Desa Jati Pelem tahun 2018, sebesar Rp. 193.300.000; juta.
Sementara Kepala Desa Jati Pelem, Parjono ketika akan di konfirmasi baik di kantornya maupun dirumahnya tidak ada di tempat, *ryan


suaraharianpagi.com
   Perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto pada Selasa (11/6), Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari melantik 51 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Admistrator dan Pengawas di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto. 
   Gerbong mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Admistrator dan Pengawas pada tahun pertama kepemimpinan Ning Ita untuk mengisi beberapa posisi yang kosong. Antara lain Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip dijabat oleh Suhartono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Agung Moeljono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kini menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. 
   Staf Ahli Bidang Pembangunan Perekonomian dan Keuangan Kota Mojokerto dijabat oleh Sri Mudjiwati yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto, Posisi Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kota Mojokerto ditempati oleh Djoko Suharyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto. 
   Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Mojokerto diisi oleh Riyanto yang sebelumnya menjadi Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto. 
   Posisi Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto yang diduduki oleh Rudi Ismail bertukar dengan Ovie Risna Kartika yang menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto. Ari Tjatur Juda Instiningsih dari Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto menjadi Sekretaris pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto. 
   Beberapa posisi Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Kota Mojokerto juga mengalami pergeseran diantaranya Choirul Anwar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol menjadi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menggantikan Enny Rahmawati yang saat ini menjadi Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. 
   Sedangkan posisi Kepala Bagian Humas dan Protokol digantikan oleh Hatta Amrulloh yang sebelumnya menjadi Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto. Kepala Bagian Organsasi Istibsyaroh menjadi Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kota Mojokerto digantikan oleh Rina Purwanti yang sebelumnya menjadi Kepala Bagian Keuangan pada RSU dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto. 
   Agoes Heri Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan bergeser menjadi Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Mojokerto digantikan oleh Nara Nupiksaning Utama yang sebelumnya menjadi Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto. 
   Dalam pengarahannya, Ning Ita menyampaikan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik. “Jabatan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik–baiknya. Oleh karena itu, jabatan yang diberikan harus disyukuri dan diimbangi dengan keikhlasan, prestasi, dedikasi dan loyalitas dalam bekerja,” kata Ning Ita. 
   Ning Ita menyampaikan, mutasi jajaran pejabat di setiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan dan kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas karir pegawai. Pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan tugas serta pelayanan yang maksimal. 
   “Pelantikan pejabat ini dimaksudkan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu,” lanjutnya. 
   Dalam kesempatan ini, Ning Ita berharap para pejabat yang dilantik dapat segera menyesuaikan diri dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program kerja dan pelayanan pada masyarakat. 
   Ning Ita juga berpesan agar para pejabat yang dilantik mampu menjadi teladan, menjaga moralitas, meningkatkan disiplin dan profesionalisme serta meningkatkan kerjasama baik dengan staf, rekan kerja dan semua pihak terkait. “Kepemimpinan yang cakap dan berintegritas, serta bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan memberikan sumbangsih positif bagi keberhasilan pembangunan,” pungkasnya. *Humas/Ds

suaraharianpagi.com
   Pemerintah Kota Mojokerto Sabtu pagi (1/6) menggelar upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila. Upacara digelar di halaman Kantor Wali Kota Mojokerto, Jalan Gajah Mada 145, Kota Mojokerto. Bertindak selaku Inspektur upacara adalah Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria. 
   Turut serta dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila adalah Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Ketua DPRD Kota Mojokerto serta segenap jajaran Forkopimda Mojokerto dan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Harlistyati. Seluruh ASN di lingkungan Pemkot Mojokerto menjadi peserta upacara. 
   Membacakan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Cak Rizal-sapaan akrab Wakil Wali Kota, menyampaikan bahwa upacara ini untuk memperingati hari kelahiran Pancasila. Karena Pancasila mampu menyatukan kita semua sebagai satu bangsa dan hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
   “Pancasila sebagai suatu keyakinan dan pendirian yang asasi harus terus diperjuangkan. Keberagaman kondisi geografis, flora, fauna hingga aspek antropologis dan sosiologis masyarakat hanya dapat dirajut dalam bingkai kebangsaan yang inklusif,” ungkapnya. Proses internalisasi sekaligus pengalaman nilai-nilai Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 
   Sebagai negara dan bangsa yang inklusif dan tidak chauvisi diperlukan pengelolaan unit kultural dan unit politik secara dialektis. Maksudnya, keberagaman yang ada secara alami dan kultural harus dikelola dan dikembangkan untuk membangun “Tamansari Kebudayaan” yang memungkinkan semua makhluk hidup tumbuh sesuai dengan ekosistem yang sehat dimana Indonesia dan Pancasila adalah rumah kita semua. 
   “Untuk itu diperlukan kesadaran dan pemahaman untuk saling menghormati, saling bekerja sama, bergotong royong dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kondisi demikian dapat berkembang melalui budaya politik kewargaan yang demokratis. Budaya politik yang tidak menimbulkan ketakutan. Kita Indonesia, Kita Pancasila adalah sosok yang percaya diri, optimis dan penuh harapan dalam menatap masa dengan sebagai bangsa yang maju, adil dan makmur,” tuturnya. 
   "Melalui peringatan hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2019, Pancasila perlu dijadikan sebagai sumber inspirasi “politik harapan” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita semua harus terus menerus secara konsisten merealisasikan Pancasila sebagai dasar Negara, Ideologi Negara dan pandangan dunia yang dapat membawa kemajuan dan kebahagiaan seluruh bangsa Indonesia. 
   Kita bersatu membangun bangsa untuk merealisasikan tanah kehidupan masyarakat yang rukun, damai, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Kita Indonesia, Kita Pancasila. 
   Dalam upacara ini juga dilaksanakan penyerahan hadiah dari lomba cerdas cermat dan penulisan essay terkait dengan tema Hari Lahir Pancasila yang diikuti oleh kalangan ASN di Kota Mojokerto. Lomba tersebut diharapkan mampu mengasah kemampuan ASN terkait nilai-nilai Pancasila. *Humas/Ds

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget