[img src="https://1.bp.blogspot.com/-y5vc1w5WmmI/Wvu0-zyCxSI/AAAAAAAAE1k/6-N0xM6XlYERbg8k5nHriuOLiwFrZiWpACLcBGAs/s1600/150%2Bx%2B450%2Bbanner.png"/]

Pengerjaan Jalan Lingkungan Desa Plemahan Sudah Bobrok


Jombang - suaraharianpagi.com
   Pembangunan jalan lingkungan, berupa jalan aspal lapen di Dusun Mojodadi sampai Dusun Sekapat, Desa Plemahan Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2018, diduga menyalahi ketentuan, dan ada indikasi suap.
   Pasalnya, pekerjaan jalan aspal lapen sepanjang 716 meter, dan lebar 3 meter, tersebut diborongkan kepada pihak ketiga, yaitu orang bernama Sugito,warga Kedung Betik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa harus dikerjakan secara swakelola dan 30 persen dana desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat terangkat.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa ada dugaan Kades Plemahan, Chamami,  menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran  20-25 persen dari nilai proyek.
   Menurut, Kr, (48) warga setempat, kabar yang beredar Kades Plemahan, diduga mendapatkan uang fee dari pemborong.
   "Saya dengar-dengar dari salah seorang kontraktor, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Dusun Mojodadi sampai Sekapat, diduga memberikan uang fee, kepada Kades besarnya kisaran 20 - 25 persen dari nilai proyek." Kata, Kr,  kepada awak awak media ini
   Jalan di Dusun Mojodadi - Sekapat, yang dibangun aspal lapen tersebut, adalah jalan aspal yang rusak dan berlubang, selanjutnya tahun 2018 ini, oleh pemerintah desa Plemahan, diatasnya dibangun jalan aspal lapen sepanjang 716 meter dan lebar 3 meter.
   "Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan, karena jalan aspal yang sebelumnya sudah ada, bagian atas jalan hanya dipoles sedikit dengan aspal lapen. Jadi pemborong bisa mendapat untung besar. Tapi warga yang buntung atau warga yang rugi, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan." Ucap, Kr,
   "Ya betul pekerjaan aspal lapen dikerjakan oleh pihak ketiga, karena desa tidak mempunyai tenaga ahli, yang memborong jalan ini Sugito warga Kedungbetik, Kesamben, Tegas TPK sekaligus LPMD Desa Plemahan, Isman. Kepada awak Nusantara Pos, dikantor Balai Desa Plemahan belum lama ini.
   Jalan aspal lapen Desa Plemahan, nilai proyek Rp 176.664.450; juta. Adapun panjangya 716 meter, dan lebarnya 3 meter. Untuk tenaga kerja juga dari pihak ketiga, tidak ada warga setempat”. Tegas Isman dengan nada bangga seakan tidak ada masalah dengan apa yang telah dilakukan.
   Keterangan TPK, Isman ternyata diamini oleh Sekertaris Desa Plemahan, Agus Harianto, saat dimintai konfermasi, ia mengaku bahwa untuk tenaga kerka memang diambilkan dari warga luar desa alias dari pihak ketiga (Pemborong)  karena warga tidak bisa mengerjakan jalan aspal lapen tersebut. Jadi terpaksa tenaga kerja diambilkan dari luar desa.
   "Memang tenaga kerjanya diambilkan dari luar desa Plemahan, karena warga setempat tidak bisa mengerjakan jalan aspal lapen tersebut. Oleh karena itulah tenaga kerjanya diambilkan dari luar desa Plemahan." Kata Agus Harianto, kepada wartawan, di Kantor Balai Desa Plemahan.
   Lalu berapa anggaran proyek jalan tersebut ? “Nilai proyek tersebut sekitar Rp. 176.664.450 jutaan, yang bersumber dari Dana Desa 2018. Panjang jalan aspal lapen, yakni sepanjang 716 meter dan lebar 3 meter”. Kata  Agus Harianto, sambil mengerjakan pekerjaan rutinitas di kator Balai Desa Plemahan
   Ditambakan bahwa pembangunan jalan aspal lapen tersebut mulai dikerjakan akhir Nopember 2018,   tenaga kerja  bukan warga desa Plemahan. Tegas Sekdes Agus Harianto.
    Sementata pantauhan dilapangan menunjukan bahwa pekerjaan Aspal Lapen di Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, kondisinya sudah mulai  mengelupas dan berlubang- lubang disana-sini. Disamping itu jalan juga sudah mulai retak-retak dan  ada yang sudah ambrol aspalnya. Ada dugaan bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan RAB nya dan spesifikasi teknis.
   Sementara Kepala Desa Plemahan, Chamami saat akan dikomfemasi dikantornya tidak ada ditempat, sekdes Plemahan Agus Harianto menyodorkan no telpon Kades agar.menghubungi mengadakan temu janji,
Sebagai informasi bahwa proyek yang di dibiayai dari DD tahun 2018, ini harus di laksanakan  secara swakelola, atau dengan cara Program Padat karya tunai (Cash for wark). Hal tersebut  diatur dalam Surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Pelaksanaan pembangunan nasional / Kepala badan pembangunan nasional. No : 040-8698 Tahun  2017 ; Nomer : 954/KMK.07/ 2017 ; Nomer : 116 Tahun 2017 ; No : 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang : Penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang No : 6 Tahun 2014 tentang desa. *usa

Posting Komentar

[facebook]

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget