April 2019
Twitter Facebook



Tulang Bawang – suaraharianpagi.com
Buapat Tulang Bawang Barat, Umar Ahmad SP,  Beri Sanbutan pembukaan MTQ yang ke-47 provinsi lampung  kabupaten tulang bawang barat, yang dihadiri oleh gubernur lampung, Ridho Fikardho, beserta jajaran Anggota Porkopnda provisi lampung pada hari sabtu 27/4/2019.  pukul 20:45 WIB.
   Tabik Pun,Yang terhormat bapak gubernur lampung beserta jajaran pemerintah, forkopinda se provisi lampung, ketua LPTQ provinsi lampung, kepala kantor Kementrian Agama, provinsi lampung, ketua MUI, provinsi lampung, Bupati/Walikota se-provinsi lampung, Ketua DPRD kabupaten tulang bawang barat. 
   Anggota forkopinda kabupaten tulang bawang barat, ketua LPTQ, kabupaten/ kota se-provinsi lampung, ketua kapilah sepripinsi lampung, ketua kapilah kabupaten kota, pejabat pimpinan tinggi pratama,serta pejabat Administratut, di lingkungan pemerintah, kabupaten tulang bawang barat. 
   Kepala kantor kementrian agama, tulang bawang barat, ketua MUI tulang bawang barat, pengurus Ormas islam se-kabupaten tulang bawang barat, Tamu undangan pemuka agama, tokoh adat tokoh masyarakat, pengurus pondok pesantren, peserta MTQ,  Rekan-rekan pres, dan hadirin semua yang sangat berbahagia. 
   Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat allah SWT karena hanya atas rahmad dan karunianya lah pada malam hari ini, kita dapat berkumpul, ditempat ini untuk menghadiri upacara pembukaan MTQ ke-47 provinsi lampung kabupaten tulang bawang barat. 
   Kami ucapkan selamat datang di Kabupaten tulang bawang barat, yang berjuluk di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai dan kepada Bapak gubernur lampung, beserta tamu undangan,lain yang berasal dari luar kabupaten tulang bawang barat. 
   Sungguh merupakan sebuah kebanggaan dan jebahagiaan, serta kebahagiaan masyarakat tubaba,di usia yang masih muda yang genap 10 tahun, kami telah mendapatkan kehormatan untuk menjadi Tuan Rumah, untuk menyelenggarakan MTQ Ke-47 privinsi lampung. 
   Penunjukan sebagai tuan rumah MTQ ini kami maknai sebagai sebuah kesempatan  belajar, untuk menjadi pelayanan yang baik, bagi masyarakat yang luas, sekaligus berkontribusi, bagi kemajuan, provinsi lampung. 
   Insak allah penyelenggaraan MTQ ini pun ingin kami jadikan sebagai penyemangat dalam proses pembangunan, daerah karena di usia baru genap 10 tahun kabupaten tulang bawang barat, memang masih dalam berbenah, memperbaiki diri, dan berupaya meraih kesejajaran dengan kabupaten kabupan lain kabupate/kota lain yang sudah lebih maju dan berkembang.
   "Bapak Gubernur dan hadirin sekalian yang berbahagia, MTQ ke-47 provinsi lampung di laksanakan di kabupaten Tulang Bawang Barat, mulai tanggal 26 april hingga 3 mei 2019. Beberapa rangkaian kegiatan sudah dilaksanakan sebelum secara resmi dibuka pada malam hari ini, di antaranya:
   "Malam Taauruf dan pelantikan Dewan Hakim, "Technical Meeting dan pengesahan Peserta, "Pawai Taauruf,dan
"Pembukaan Bazaar MTQ. 

adapun tema yang diangkat pada MTQ Ke-47 Provinsi Lampung ini adalah:
"ALLAH Memberi Waktu,Kita Menuju Cahaya"
   Dengan Tema tersebut,diharapkan melalui MTQ ini kita dapat Lebih dihargai waktu, Memanfaatkannya untuk beribadah,Meningkatan keimanan,beramal sholeh,serta nasehat-menasehati dalam kebenaran dan kesabaran 
   Dalam agama islam, demensi waktu sangatlah penting,kita dituntut memanfaakannya secara efesien untuk meraih kebaikan untuk diri sendiri maupun bersama. 
   Demi Masa" Sesunguhnya Manusia itu benar-benar dalam kerugian. 
Kecuali Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan saling menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasehat-menasehati supaya menepati kesabaran,(QS AL Ashr:1-3).
Bapak Gubernur, dan hadirin sekalian yang berbahagia. MTQ ke-47 Provinsi Lampung di kabupaten Tulang Batat akan mengggelar 8 cabang perlombaan,Yaitu:
1.Cabang Tiliwatil Quran 
2.Cabang Qiroat
3.Cabang Hifdzil Quran 
4.Cabang Tahfidz
5.Cabang Fahmil Quran
6.Cabang Syahril Quran, dan
8.Cabang Masabaqah Makalah lilmiah Quran. 
Pelaksanaan lomba untuk 8 (delapan) cabang tersebut dilaksanakan di 2 (dua)  kecamatan, yaitu kecamatan Tulang Bawang tengah dan Tulang Bawang Udik, Dengan Memanfaatkan Aula Kantor Pemerintahaan Daerah, Gedung Olahraga,Sesat Agung,  Masjid,  Pondok Pesentren,  dan Aula Sekolah Atau madrasah.
   Sedangkan Untuk Pemondokan, Para Kafilah dan Dewan Hakim Kami tempatkan di Psnginapan dan Rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar Arena Perlombaan.
   Bapak Gubernur, dan Hadirin sekalian yang berbahagia. Melalui kesempatan yang baik ini,  kami atas nama masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat Menyampaikan terimah kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memberi Kesempatan kepada kami untuk Menjadi Tuan Rumah MTQ Ke-47 Provinsi Lampung 
   Kami juga menyampaikan terimah kasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, Forkopinda, Jajaran Kementrian Agama,  LPTQ, MUI, Ormas Islam,  Alim Ulama,  Dan semua Pihak yang telah memberikan Dukungan penyelenggaraan MTQ ke-47  Provinsi Lampung Di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
   Kami menyadari bahwa kesuksesan penyelenggara MTQ ini, nantinya tidak haya akan ditentukan oleh kemampuan kami sebagai tuan rumah, nanmun dibutuhkan pran aktif dan sumbangsih dari seluruh unsur, yang terlibat, baik jajaran LPTQ, jajaran  pemerintah provinsi lampung kementrian agama, dewan hakim, maupun juga kapilah dari kabupaten kota, se-provinsi lampung. 
   Untuk itu kami pun sangat berharap, kiranya kita semua, dapat saling berkerjasma, dalam penyelenggaraan MTQ ini,  lebih mengingat bahwa kabupaten tulang bawang barat, untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah, penyelenggara Event tingakt Provinsi Lamoung. 
   Dengan segala kerendahan hati pun kami menyampaikan permohonan Maaf apa bila dalam penyamnutan serta pelayanan yang kami berikan, selama penyelenggaraan MTQ ini, terdapat berbagai kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan lainya. 
   "Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini, kami memohon kiranya Bapak Gubernur berkenan untuk memberikan pengarahan, sekaligus untuk membuka secara resmi MTQ Ke-47 provinsi lampung, di kabupaten tulang bawang barat ini pinta Bupati tulang bawang barat, Umar Ahmad. SP. Advetorial kegiatan bupati tulang bawang barat. 
Kabiro: Sandy. Wartawan: Andi February Gunawan.  Nopriwan. SP. 


Twitter Facebook


Jombang - suaraharianpagi.com
   Pembangunan jalan lingkungan, berupa jalan aspal lapen di Dusun Mojodadi sampai Dusun Sekapat, Desa Plemahan Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2018, diduga menyalahi ketentuan, dan ada indikasi suap.
   Pasalnya, pekerjaan jalan aspal lapen sepanjang 716 meter, dan lebar 3 meter, tersebut diborongkan kepada pihak ketiga, yaitu orang bernama Sugito,warga Kedung Betik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa harus dikerjakan secara swakelola dan 30 persen dana desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat terangkat.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa ada dugaan Kades Plemahan, Chamami,  menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran  20-25 persen dari nilai proyek.
   Menurut, Kr, (48) warga setempat, kabar yang beredar Kades Plemahan, diduga mendapatkan uang fee dari pemborong.
   "Saya dengar-dengar dari salah seorang kontraktor, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Dusun Mojodadi sampai Sekapat, diduga memberikan uang fee, kepada Kades besarnya kisaran 20 - 25 persen dari nilai proyek." Kata, Kr,  kepada awak awak media ini
   Jalan di Dusun Mojodadi - Sekapat, yang dibangun aspal lapen tersebut, adalah jalan aspal yang rusak dan berlubang, selanjutnya tahun 2018 ini, oleh pemerintah desa Plemahan, diatasnya dibangun jalan aspal lapen sepanjang 716 meter dan lebar 3 meter.
   "Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan, karena jalan aspal yang sebelumnya sudah ada, bagian atas jalan hanya dipoles sedikit dengan aspal lapen. Jadi pemborong bisa mendapat untung besar. Tapi warga yang buntung atau warga yang rugi, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan." Ucap, Kr,
   "Ya betul pekerjaan aspal lapen dikerjakan oleh pihak ketiga, karena desa tidak mempunyai tenaga ahli, yang memborong jalan ini Sugito warga Kedungbetik, Kesamben, Tegas TPK sekaligus LPMD Desa Plemahan, Isman. Kepada awak Nusantara Pos, dikantor Balai Desa Plemahan belum lama ini.
   Jalan aspal lapen Desa Plemahan, nilai proyek Rp 176.664.450; juta. Adapun panjangya 716 meter, dan lebarnya 3 meter. Untuk tenaga kerja juga dari pihak ketiga, tidak ada warga setempat”. Tegas Isman dengan nada bangga seakan tidak ada masalah dengan apa yang telah dilakukan.
   Keterangan TPK, Isman ternyata diamini oleh Sekertaris Desa Plemahan, Agus Harianto, saat dimintai konfermasi, ia mengaku bahwa untuk tenaga kerka memang diambilkan dari warga luar desa alias dari pihak ketiga (Pemborong)  karena warga tidak bisa mengerjakan jalan aspal lapen tersebut. Jadi terpaksa tenaga kerja diambilkan dari luar desa.
   "Memang tenaga kerjanya diambilkan dari luar desa Plemahan, karena warga setempat tidak bisa mengerjakan jalan aspal lapen tersebut. Oleh karena itulah tenaga kerjanya diambilkan dari luar desa Plemahan." Kata Agus Harianto, kepada wartawan, di Kantor Balai Desa Plemahan.
   Lalu berapa anggaran proyek jalan tersebut ? “Nilai proyek tersebut sekitar Rp. 176.664.450 jutaan, yang bersumber dari Dana Desa 2018. Panjang jalan aspal lapen, yakni sepanjang 716 meter dan lebar 3 meter”. Kata  Agus Harianto, sambil mengerjakan pekerjaan rutinitas di kator Balai Desa Plemahan
   Ditambakan bahwa pembangunan jalan aspal lapen tersebut mulai dikerjakan akhir Nopember 2018,   tenaga kerja  bukan warga desa Plemahan. Tegas Sekdes Agus Harianto.
    Sementata pantauhan dilapangan menunjukan bahwa pekerjaan Aspal Lapen di Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, kondisinya sudah mulai  mengelupas dan berlubang- lubang disana-sini. Disamping itu jalan juga sudah mulai retak-retak dan  ada yang sudah ambrol aspalnya. Ada dugaan bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan RAB nya dan spesifikasi teknis.
   Sementara Kepala Desa Plemahan, Chamami saat akan dikomfemasi dikantornya tidak ada ditempat, sekdes Plemahan Agus Harianto menyodorkan no telpon Kades agar.menghubungi mengadakan temu janji,
Sebagai informasi bahwa proyek yang di dibiayai dari DD tahun 2018, ini harus di laksanakan  secara swakelola, atau dengan cara Program Padat karya tunai (Cash for wark). Hal tersebut  diatur dalam Surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Pelaksanaan pembangunan nasional / Kepala badan pembangunan nasional. No : 040-8698 Tahun  2017 ; Nomer : 954/KMK.07/ 2017 ; Nomer : 116 Tahun 2017 ; No : 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang : Penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang No : 6 Tahun 2014 tentang desa. *usa

Twitter Facebook

suaraharianpagi.com
   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari Rabu (27/4) pagi menghadiri acara Penandatanganan Komitmen dan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Nasional yang bertempat di Ruang Rapat Serbaguna lantai 1 Kementerian PAN-RB, Jalan Jenderal Sudirman Kav 69, Jakarta Selatan. 
   Penandatanganan komitmen dilakukan antara Menteri PAN-RB, Syafrudin dengan 36 Bupati / Wali Kota yang akan serius menggarap pelayanan publik pada tahun ini. Penandatanganan Komitmen dan Rapat Koordinasi ini adalah bentuk pelaksanaan pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kewajiban pemerintah derah untuk melakukan konsultasi dalam penyelenggaraan mal pelayanan publik. 
   Ning Ita menyampaikan bahwa tugas dari pemerintah adalah memberikan kemudahan dalam hal pelayanan, oleh karena itu sebagai penyelenggara negara, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memberikan pelayanan yang baik dan cepat. 
   “Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah mendorong daerah untuk memberi kemudahan pelayanan melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik,” jelas Ning Ita 
   Dijelaskan oleh Ning Ita bahwa konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan langkah strategis dan mendatangkan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas dengan cara mengintegrasikan berbagai layanan yang diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah pusat, daerah, badan usaha milik negara/daerah, dan bahkan oleh swasta, untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat luas. 
   “Di Kota Mojokerto kita sudah mempunyai GMSC yang menjadi mal pelayanan publik, sudah ada Dispenduk, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, kantor imigrasi, telecenter, pertanahan, samsat cornerdan kantor pajak, bank-bank BUMD juga sudah ada,” kata Ning Ita. 
   Ning Ita menambahkan akan terus memantau perkembangan GMSC dan akan berusaha melengkapi sarana dan prasarana untuk GMSC. Sehingga akan memberikan kenyamanan untuk warga yang memanfaatkan layanan di GMSC. * Humas/Ds
Twitter Facebook

Forum Group Diskusi Bersama Dinas Kesehatan Mojokerto
 suaraharianpagi.com – Kabupaten Mojokerto
   Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menggelar  Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) ke 2 Kabupaten Mojokerto 2019 yang diikuti 200 Peserta dengan tema  “Penguatan Kolaborasi Kabupaten Mojokerto Menuju Cakupan Kesehatan Semesta” di Ayola Hotel (4/5). Acara dibuka oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kab.Mojokerto Agus M Anas Edi Santoso mewakil Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi.
   Agus M Anas Edi Santoso dalam sambutannya menghimbau agar seluruh unit kerja pelayanan public baik Puskesmas, Rumah Sakit, maupun OPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk terus berkomitmen dan memberikan kinerja terbaik pada masyarakat untuk mensukseskan Gerakan Mayarakat Hidup Sehat (GERMAS).
   “Unit unit kerja baik Puskesmas Kecamatan, maupun OPD harus terus berinovasi, Masyarakat tidak bisa berdiri sendiri, mereka juga butuh bantuan organisasi dan instansi untuk bersama mengsukseskan program GERMAS.” Tegas Anas.
   Kepala Dinas Kesehatan Didik Chusnul Yakin mengatakan dalam Laporanya bahwa rapat  ini merupakan pelaksanaan program Dinas Kesehatan untuk menjalin kolaborasi dan mensukseskan Program bersama, meliputi program bersama terkait Angka Penurunan AKI dan AKN, Pencegahan Stunting dan Mutu meningkatkan Imunisasi, pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Eliminasi TBC.
   Didik Chusnul Yakin menambahkan, bahwa saat ini banyak inovasi dibidang kesehatan yang di gagas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa seperti SAJADAH (Santri Jatim Sehat & Berkah), BUAIAN (Bunda Anak Impian), KOPIPU (Konseling dari Pintu ke Pintu).
   RAKERKESDA Kabupaten Mojokerto di Sesi terakhir  membedah permasalahan yang ada dimasyarakat Sesi terakhir di tutup dengan pembagian perkelas dan organisasi terkait dengan masalah kesehatan yang ada, para peserta juga harus merumuskan permasalahan yang ada dan solusi terbaik dari Forum Group Diskusi.
   Dalam rapat kali ini juga di hadiri oleh Yayuk Pungkasiadi Wakil Ketua TP PKK Kab.Mojokerto, Forkopimda, OPD terkait. Peserta RAKERKESDA di hadiri oleh perwakilan dari Puskesmas, Rumah Sakit, Organisasi Profesi, PONKESDES, Asosiasi Pengobatan Traditional yang ada di Wilayah Kabupaten Mojo kerto.  *hms/desy


Twitter Facebook


Pilpres 2019 Winarti Gunakan Hak Pilih Di TPS 001 Kampung Astra Ksetra

suaraharianpagi.com - Lampung
   "Salurkan hak pilih kita sesuai hati nurani," demikian pesan yang disampaikan Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, saat menyapa warga yang antri, usai memberikan hak suara di TPS 001 Kampung Astra Ksetra Kecamatan Menggala, dalam Pemilu Pilpres dan Pileg Tahun 2019, Rabu (17/04/2019).
   Dalam kesempatan tersebut, Bunda Winarti, sapaan akrab Bupati Tulangbawang, juga menyampaikan bahwa Pilpres dan Pileg merupakan waktunya memilih pemimpin Bangsa Indonesia dan wakil-wakil di Parlemen untuk 5 tahun kedepan.
   "Ayo gunakan hak pilih kita semua, yakinlah yang kita pilih adalah putra-putri terbaik kita, baik untuk Presiden atau untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Anggota DPD," ujar Bunda Winarti.
   Melaksanakan pemberian hak pilih di TPS 001 Kampung Astra Ksetra ini, merupakan simbol yang dilakukan orang nomor satu di Kabupaten berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur, sebagai simbol berangkat dari pintu gerbang Tulangbawang, mengingat Kampung Astra Ksetra merupakan jalur perlintasan masuk awal memasuki Tulangbawang dari arah Kota Bandar Lampung.
   "TPS ini kan letaknya diperbataasan Tulangbawang dengan Lampung Tengah. Saya ingin berangkat dari pintu gerbang masuk Tulangbawang dan sampai ke ujung Tulangbawang. Kita jadikan momen ini untuk terus melakukan hal terbaik untuk Tulangbawang," semangat Bunda Winarti, seusai melakukan pencoblosan.
   Selesai melakukan pencoblosan, Bupati Winarti memantau jalannya pelaksanaan pemantauan Pemilu di Kantor Kesbangpol Tulangbawang. daat berada dilokasi Bupati didampingi Sekdakab Ir. Anthoni MM beserta sejumlah Kepala OPD dilingkup Pemkab Tulangbawang.
   Adapun dalam pelaksanaan hajat demokrasi ini, direncanakan juga akan dilakukan pemantauan, keliling disekitar Kecamatan Banjar Baru dan Banjar Agung oleh Bupati Winarti dan rombongan, guna memastikan Pemilu Pilpres dan Pileg dapat berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.


Twitter Facebook

Pemkab Gelar Musrenbang RPJMD 2019-2020,
Bupati Siapkan 5 Misi Jadikan Sampang Hebat Bermartabat
Sampang suaraharianpagi.com
   Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Bappelitbangda Sampang menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musren- bang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019–2024, yang di gelar di Aula RSUD Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, pada Kamis (11/04).
  Kegiatan tersebut di hadiri langsung oleh Bupati Sampang H. Slamet Junaidi bersama Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, Perwakilan dari Bakorwil Madura, Wakil Ketua DPRD Sampang asal Ketapang, Forkopimda, Sekdakab, Pimpinan OPD, Camat dan Forkopimca Ketapang, Tokoh masyarakat setempat, serta ormas LSM dan segenap awak media.
   Dalam sambutannya, Bupati H. Selamet Junaidi menjelaskan target Pemerintah Kabupaten Sampang dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sampang pada lima (5) tahun kedepan, yaitu berorentasi kepada 5 misi Pemerintah Sampang saat ini, guna mewujudkan Sampang Hebat bermartabat.
 Dalam sambutannya Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan, “Perencanaan Pembangunan kedepan harus berorientasi kepada 5 misi Pemerintah untuk mewujudkan Sampang yang hebat dan bermartabat.
  Lima misi itu antara lain Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, Mewujudkan kemandirian ekonomi Daerah khususnya Pedesaan melalui pengembangan Agrobisnis, Pariwisata serta Ekonomi kreatif.”ucapnya
   Idi panggilan akrab Bupati Sampang menambahkan, “Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, Tata kelola Pemerintahan Daerah serta Desa secara transparan dan akuntabel yang berorientasi terhadap pelayanan publik serta Harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tèrtib, damai dan bersatu, dan lima misi inilah yang menjadi dasar program kegiatan di OPD,” imbuhnya
  Dengan itu semua diharapkan mewujudkan Program – program pembangunan Bupati Sampang agar seluruh OPD saling bersinergi serta menghilangkan ego sektoral agar tercapainya pembàngunan Sampang Hebat Bermartabat.
 “Kami sangat optimis terhadap lima program prioritas lima tahun ke depan supaya dapat diselesaikan satu persatu. Pada intinya, dasar program pemerintah dapat bermanfaat untuk masyarakat luas di Kabupaten Sampang.
  Perlu diketahui, “Pada tahun 2019 Pemkab Sampang menganggarkan sebesar 5 Milyar, untuk melanjutkan pembangunan RSUD Kecamatan Ketapang, semoga pada tahun 2020 pembangunannya selesai dan secepatnya bisa digunakan oleh masyarakat di wilayah Pantura, seperti Kecamatan Ketapang, Sokobanah, Banyuates dan Robatal," tutup Bupati. *rn


Twitter Facebook

suaraharianpagi.com
   Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria pada Jumat pagi (12/4) hadir mewakili Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam acara tasyakuran pembukaan kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Mojokerto, di Jalan Mojopahit Nomor 454, Kranggan, Kota Mojokerto. 
   Membacakan sambutan Wali Kota, Wawali menyampaikan apresiasinya dan menyambut baik atas pembukaan kantor Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Mojokerto. “Mudah–mudahan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahdan bisa memberikan motivasi serta semangat kerja bagi karyawan karyawati Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Mojokerto,” kata Cak Rizal sapaan akrab Wawali, mengawali membaca sambutan dari Ning Ita. 
   Masih membacakan sambutan Wali Kota, Cak Rizal berharap Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Mojokerto bisa membangun hubungan baik dengan Pemerintah Kota Mojokerto dan seluruh elemen masyarakat. Dalam mencapai kolaborasi dan sinergi positif. “Serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Mojokerto. Sebagaimana visi Kota Mojokerto yaitu mewujudkan Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat,” lanjut Cak Rizal. 
   “Persaingan dalam dunia usaha semakin hari semakin bertambah ketat. Masyarakat atau konsumen semakin pandai dalam memilih lembaga-lembaga perbankan yang sesuai dengan yang diharapkannya.Oleh karena itu, saya berharap Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Mojokerto dapat mengutamakan pelayanan publik dan tidak hanya sekedar slogan saja, tetapi betul-betul diterapkan dalam kinerja sehari-hari,” kata Cak Rizal menyampaikan pesan Ning Ita. 
   Cak Rizal melanjutkan bahwa dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dapat memperoleh hasil yang maksimal, baik bagi Bank Jatim Syariah maupun kepada nasabah itu sendiri. 
   Mengakhiri sambutannya, Cak Rizal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan Bank Jatim Syariah ini. Sebagai salah satu motor penggerak perekonomian di Kota Mojokerto melalui budaya gemar menabung dan memanfaatkan program penyaluran kredit berbasis syariah. 
   Peresmian Kantor Cabang Pembantu Bank Jatim Syariah Mojokerto ditandai dengan pemotongan pita oleh Cak Rizal bersama jajaran Direksi Bank Jatim Syariah yang dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Dalam kesempatan ini Cak Rizal juga membuka rekening di Bank Jatim Syariah. *Humas/Ds
Twitter Facebook

Paripurna Penandatanganan LKPJ Dan Rekomendasi DPRD
suaraharianpagi.com-Sampang
   Rapat paripurna penandatanganan keputusan DPRD kabupaten Sampang, tentang rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Sampang tahun 2018, rapat di pimpin langsung wakil ketua DPRD Sampang Fauzan Adima, Hadir Bupati Sampang Slamet Junaidi, Sekda, Forkompinda, dan jajaran OPD Sampang. Senin (8/5/19).
   Mewakili Panitia Khusus (pansus) LKPJ Bupati Sampang 2018 , H. Sahid menjelaskan ada 12 rekomendasi yang disampaikan pada Bupati Sampang, diantaranya masih belum ada kemajuan pembangunan jembatan Sreseh-Pengarengan (Srepang).
   “Bahkan pembebasan lahan untuk akses jembatan Srepang hingga saat ini belum maksimal yang dianggarkan di dinas PUPR kabupaten Sampang, tahun 2018 lalu anggaran Rp. 15 miliar pembebasan lahan, hanya terserap Rp. 5 miliar, oleh sebab itu, pansus meminta Bupati Sampang untuk mendorong keseriusan OPD untuk menyelesaikan pembangunan Srepang”.Tegas H. Sahid politisi partai Golkar.
   Sekedar diketahui, rencana pembangunan jembatan Srepang di sosialisasi kepada masyarakat, dilakukan sejak pada 2012 lalu, hingga saat ini 2019 masih belum ada pengerjaan pembangunan jembatan, baru tahapan pembebasan lahan.
   Adapun 12 item rekomendari DPRD Sampang terhadap LKPJ 2018 Bupati Sampang, diantaranya, Pemerintah daerah supaya membuat data base kemiskinan, yang membuat data perkembangan penduduk miskin, kantong kemiskinan dengan menyebut kecamatan dan desa untuk memudahkan intervensi penanggulangan kemiskinan berdasarkan lokasi yang dibutuhkan.
   Adanya upaya dari pemerintah daerah terhadap peningkatan PAD dari semua OPD penghasil.
   Mengingat kontribusi sektor pertanian yang masih mendominasi PDRB Kabupaten Sampang, maka perlu penekanan kepada pemerintah Daerah, untuk lebih memperhatikan dan memperkuat sektor ini diantaranya : pelatihan, akses permodalan, perbaikan pasar desa, penguatan unit usaha mandiri, padat karya produktif, ketersediaan pupuk, dan kewirausahaan untuk mendukung perluasan kesempatan kerja di kawasan perdesaan.
   Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja daerah yang lebih produktif, yang didukung peningkatan investasi daerah. Hal tersebut harus dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi, yang progresif dengan kebijakan yang mampu menstimulasi pertumbuhan.
   Pembentukan, penguatan tugas dan fungsi serta dukungan yang cukup bagi TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah).
   Pembangunan infrastruktur perdesaan, harus mendapat perhatian lebih besar lagi secara kuantitas dan kualitasnya guna memperlancar arus distribusi barang dan jasa, termasuk didalamnya optimalisasi sumber daya air.
   Terkait Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang yang masih dalam kategori rendah dan belum sesuai target, maka perlu diambil langkah – langkah konkrit diantaranya : pemenuhan guru dan penerimaan penempatan guru menjadi faktor utama, meningkatnya kualitas pendidikan di samping sarana dan prasarana, yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
   Pelaksanaan program kerja paket A, B dan C diharapkan bisa membantu meningkatkan nilai IPM dan harus semakin digalakkan khususnya untuk penduduk usia 25 Tahun ke atas.
   Terkait dengan capaian indeks Kepuasan Masyarakat yang masih pada kisaran 78,66 dan belum memenuhi target. 9. Diharapkan Bupati Sampang untuk meningkatkan fungsi koordinasi, pengawasan dan pengendalian seluruh program SKPD agar bersinergi dengan baik.
   Terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, agar Bupati memacu inovasi dan kinerja SKPD, untuk mengembangkan potensi daerah, memacu kinerja investasi daerah, meningkatkan kegiatan ekonomi, sektor sekunder terutama dalam pengelolaan hasil industri pertanian, serta dapat menginisiasi penumbuhan lapangan kerja baru, serta pelaksanaan pelatihan – pelatihan untuk menciptakan generasi siap kerja.
   Terhadap peningkatan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan, dengan indikator nilai keswadayaan Masyarakat, ada kecenderungan terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, namun demikian kami berharap keterlibatan Masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan harus didukung penuh sebagai fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah.
   Terhadap prestasi yang belum membanggakan pada kinerja pembangunan, dari aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat, hendaknya menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan kontrol seluruh kebijakan dan pendanaan program prioritas daerah guna menunjang mendukung pelaksanaan RPJMD 2019 – 2024.
   Terhadap pembangunan jembatan sreseh – pangarengan yang hingga saat ini belum menunjukkan kemajuan pekerjaan yang belum maksimal terkait pembebasan lahan walaupun sudah dianggarkan dalam DPA pada dinas PUPR, maka pansus meminta Bupati untuk mendorong keseriusan OPD untuk menyelesaikan pembangunan Srepang. *rony


Twitter Facebook

suaraharianpagi.com
   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto Kamis siang (11/4) menggelar rapat paripurna di ruang rapat gedung DPRD Kota Mojokerto, Jalan Gajah Mada 145. Agenda sidang paripurna adalah penyampaian summary Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Mojokerto Akhir Tahun Anggaran 2018. 
   Mengawali pemaparannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan bahwa pemaparan LKPJ kepada DPRD dilakukan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, selanjutnya dibahas oleh DPRD untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
   Untuk mengetahui capaian kinerja pembangunan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundangundangan, laporan keterangan pertanggungjawaban ini menggunakan evaluasi kinerja kebijakan pembangunan Kota Mojokerto. Yang dilakukan melalui pendekatan pengukuran indikator makro sosial dan ekonomi sebagai salah satu indikator terhadap pencapaian visi misi, dan prioritas pembangunan Kota Mojokerto. 
   Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2014-2019 visi Kota Mojokerto adalah terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral. Dan menetapkan misi Kota Mojokerto yaitu: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi; 3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai; 4. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tenteram. 
   Lebih lanjut Ning Ita menyampaikan bahwa mengacu pada RPJMD tahun 2014-2019, tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto tahun 2018 adalah mewujudkan investasi dan kemandirian ekonomi daerah yang berfokus pada pembangunan investasi. 
   “Arah menuju visi misi, dan prioritas pembangunan tersebut paling tidak dapat dideteksi melalui beberapa indikator. Antara lain PDRB per kapita, indeks harga konsumen / inflasi, indeks daya beli, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan indeks gini,” kata Ning Ita. 
   Dalam kesempatan ini Ning Ita juga memaparkan tentang pengelolaan keuangan daerah di Kota Mojokerto pada tahun 2018 serta pencapaian pembangunan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perhubungan, bidang penyelenggaraan pemerintahan dan inovasi daerah. 
   Berdasarkan analisis dan indikator kinerja pembangunan kota yang dipaparkan sebelumnya, dapat dipastikan ada kemajuan pembangunan kota yang dicapai pada tahun 2018, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara memadai. “Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, dengan keterbatasan sumber daya pembangunan kota yang dimiliki, belum seluruh harapan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal,”kata Ning Ita. 
   Kota Mojokerto juga telah mendapatkan sederet prestasi tingkat Nasional, antara lain: penghargaan Pakarti Utama II tingkat Nasional 2017; penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri RI 2018; penghargaan Universal Health Coverage Award dari Menteri Dalam Negeri; penghargaan Kota Layak Anak Kategori Pratama dua tahun berturut-turut dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI; penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK berturut-turut sejak tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017; Penghargaan Adipura yang diraih 3 Kali Berturut-turut pada tahun 2016 , 2017 Dan 2018. 
   Ning Ita berharap Pemerintah Kota Mojokerto dengan segenap komponen pembangunan kota harus terus bekerjasama dan sama-sama bekerja, untuk mewujudkan harapan-harapan dan kebutuhan yang lebih besar tersebut pada masa yang akan datang. 
   Mengakhirnya pemaparannya Ning Ita atas nama Pemerintah Kota Mojokerto mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Ketua, para Wakil Ketua, para Ketua Fraksi dan Komisi serta seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto, seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (forkopimda) Kota Mojokerto. 
   Serta seluruh elemen masyarakat dari kalangan perguruan tinggi, akademisi, intelektual, profesional, pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, ormas, orsospol, insan pers di Kota Mojokerto, atas dukungan dan partisipasinya dalam pembangunan Kota Mojokerto. 
   Turut hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto penyampaian LKJP adalah jajaran Forkopimda Kota Mojokerto, Wakil Walikota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Sekda Kota Mojokerto Harlistyati, Asisten Sekda Kota Mojokerto serta segenap kepala OPD, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. * Humas/Ds
Twitter Facebook


Suaraharianpagi.com tubaba - lampung
   Kornelia Umar, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tulang Bawang Barat (Tubaba) akan optimalkan penanganan sampah plastik untuk kebersihan lingkungan masyarakat.
   Ungkapan ini dikatakan Kornelia, dalam acara rapat konsultasi (Rakon) tahun 2019 yang berlangsung di ruang aula bupati di Tiyuh (Desa) Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT) kabupaten setempat, Rabu (10/04/19) sekira pukul 08:30 WIB.
   Ketua TP-PKK menyampaikan, bahwa salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan program yang harus dilaksanakan di antaranya pengurangan penanganan sampah plastik dan stunting atau kekurangan gizi.
   Pemerintah telah menetapkan target dalam pengurangan sampah plastik mengacu pada Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yaitu jumlah pengurangan sampah plastik 30 persen pada 2025.
   “Produksi sampah plastik memang sulit dihentikan, namun sangat mungkin untuk dikurangi terutama dengan mengubah kebiasaan kecil di rumah,” kata Kornelia Umar.
   Ada delapan (8) upaya yang akan dilakukan oleh TP-PKK Tubaba untuk mengurangi sampah plastik yaitu;
1.       Manfaatkan kantong atau wadah dari plastik yang ada, seperti Kantong plastik yang dapatkan dari pasar sebaiknya tidak Iangsung dibuang sehingga kita bisa menggunakannya lagi di kemudian hari.
2.       Membatasi pemakaian kemasan plastik. Sisa kemasan adalah jenis sampah plastik yang paling banyak kita hasilkan sehari-hari. Contohnya shampo kemasan sachet.
3.       Membawa tas belanjaan sendiri, bawa selalu tas kanvas kemanapun kita pergi sehingga tidak perlu Iagi membungkus belanjaan dengan kantong plastik.
4.       Kurangi memesan makanan, masaklah makanan sendiri. Memasak makanan sendiri menghindari produksi sampah plastik.
5.       Gunakan peralatan makanan dan botol minuman sendiri.
6.       Kurangi penggunaan sedotan plastik.
7.       Simpan makanan dalam toples kaca.
8.   Olah sampah plastik jadi barang baru.
   “Upaya penanganan atau pengurangan sampah plastik ini sangat penting untuk kita sosialisasikan serta melaksanakan, dan hendaknya kita jadikan sebagai salah satu program kegiatan PKK Tulang Bawang Barat,” harapnya.
   Hal lain lanjut Kornelia, yang perlu mendapat perhatian adalah permasalahan stunting yaitu, sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya.
   Adapun penyebab anak terkena stunting adalah faktor gizi buruk dan faktor penyakit Iain seperti diare. Penyakit stunting memiliki dampak yang sangat buruk yaitu selain bentuk tubuh anak yang pendek, perkembangan otak anak stunting menurun sebanyak 3O persen dari anak yang normal.

   Kornelia mengingatkan bahayanya Stunting begitu berdampak besar pada pertumbuhan anak, maka perlu ada penanganan serius dengan memberikan asupan gizi pada ibu hamil dan balita serta menjaga lingkungan agar tetap bersih.
   “Program penanganan stunting ini pun perlu kita rancang untuk dilaksanakan, tentunya melalui kerjasama dan sinergi di antara unsur terkait yang ada di daerah ini,” pintanya.
Kabiro sandy/nopriwan/andi febri gunawan. 


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget