Maret 2019

suaraharianpagi.com
   Dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto kembali menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Mojokerto. Hal ini sebagai langkah untuk optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Mojokerto.
   Langkah ini diperkuat dengan penandatanganan kesepakatan antara Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dengan Kepala BPJS Kesehatan Dina Diana Permata pada Jumat (29/3) di Ruang Nusantara, Kantor Pemkot Mojokerto. Turut hadir dalam acara penandatanganan komitmen, Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Asisten dan Kepala OPD terkait, Camat, Lurah serta Kepala Rumah Sakit se-Kota Mojokerto.
   Dalam sambutannya, Ning Ita menyampaikan bahwa Kota Mojokerto sudah mencapai UHC (Universal Health Coverage) sejak 2018 bahkan menjadi pendahulu diantara kabupaten / kota di Jawa Timur. “Ini adalah prestasi yang patut kita banggakan, meski demikian masih ada beberapa kekurangan yang perlu disempurnakan,” kata Ning Ita.
   Lebih lanjut Ning Ita menghimbau agar semua pihak terkait pemberi pelayanan kesehatan harus ekstrasabar dalam menghadapi masyarakat. “Terutama teman-teman di Puskesmas adalah garda pertama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” jelas Ning Ita.
   Hal lain yang menjadi sorotan Ning Ita adalah masalah ketidaksinkronan data. “Kedepan melalui kader motivator, saya ingin warga yang tidak mempunyai kartu BPJS untuk sesegera mungkin diedukasi untuk mengurus kepesertaan BPJS. Tidak perlu menunggu sakit, baru kemudian mengurus,” jelas Ning Ita. Ning Ita menambahkan bahwa mengurus kepesertaan BPJS tidak bisa sehari jadi, karena dibutuhkan mensinkronkan data. Hal ini juga harus diketahui oleh masyarakat.
   Mengakhiri sambutannya, Ning Ita mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan dan seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Mojokerto dalam mendukung layanan kesehatan bagi warga Kota Mojokerto.
   Senada dengan Ning Ita terkait UHC di Kota Mojokerto, Kepala BPJS Kesehatan Dina Diana Permata menyampaikan bahwa sudah 95,3 % warga di Kota Mojokerto ter-cover BPJS Kesehatan. Dina menjelaskan bahwa antara pihaknya telah menjalin kesepakatan dengan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dan Dispendukcapil Kota Mojokerto untuk melakukan sinkronisasi data.
   “Data penduduk yang ada akan dipilah mana penduduk yang belum terdaftar akan dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Dinkes dan Dispenduk kemudian akan diserahkan ke BPJS. Harapannya nantinya seluruh penduduk Kota Mojokerto mendapat kepastian akan jaminan kesehatan,” jelas Dina.
   Ia melanjutkan bahwa BPJS banyak menerima keluhan karena kamar RS faskes BPJS yang selalu penuh. Terkait hal ini Dina menjelaskan bahwa rumah sakit di Kota Mojokerto menjadi rujukan dari daerah lain di sekitar Kota Mojokerto. “Untuk meminimalisir keluhan dari peserta, kami telah meminta seluruh rumah sakit untuk menyediakan dashboard. Sehingga ada transparansi dan petugas yang ditunjuk untuk melakukan updating data kamar,” lanjut Dina.
   Lebih lanjut Dina mengatakan bahwa kepuasan adalah tujuan utama BPJS Kesehatan. “Untuk mewujudkan kepuasan kepada masyarakat Kota Mojokerto. Harapannya, komunikasi dan koordinasi bisa berjalan lebih baik lagi dengan Pemkot dan fasilitas kesehatan sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan bisa kita carikan solusi bersama-sama. Sehingga bisa memberikan kepuasan pelayanan untuk peserta,” pungkas Dina. *Humas/Ds

suaraharianpagi.com
   Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menerima hasil evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dari Kemenpan-RB pada Kamis (28/3) di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Kav 71-73, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. 
   Hasil evaluasi SPBE diserahkan kepada 616 lembaga pemerintah yang terdiri dari 89 Kementerian / Lembaga, 43 Pemerintah Provinsi, 458 Kota / Kabupaten dan 35 kepolisian se-Indonesia. Penyerahan hasil evaluasi SPBE dilakukan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. 
   Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin mengatakan evaluasi tersebut bukan ajang untuk mencari siapa yang terbaik, melainkan untuk memacu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat melalui SPBE. 
   Syafruddin mengatakan pentingnya seluruh instansi kelembagaan dihubungkan melalui sistem elektronik adalah untuk mempercepat kinerja pelayanan publik. “Jadi kalau semua infrastruktur itu disinkronkan dari seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah tentu akan sangat efektif dan efisien dalam aspek-aspek kontroling, pengawasan sekaligus mempercepat kinerja dan tata kelola pemerintahan dari tingkat pusat dan daerah. Karena kita bisa monitoring semua apa yang dilakukan dan yang pasti adalah berujung kepada percepatan pelayanan publik," jelas Syafruddin. 
   Usai menerima hasil evaluasi, Ning Ita menyampaikan bahwa dengan diterimanya hasil evaluasi akan menjadi acuan bagi pemerintah Kota Mojokerto untuk penerapan SPBE kedepan. “Evaluasi SPBE ini bukan tentang mana yang memiliki teknologi lebih canggih, tetapi lebih untuk menilai penerapan SPBE dalam instansi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Ning Ita. 
   Sebelum acara penyerahan hasil SPBE berlangsung, Ning Ita dengan didampingi oleh Sekdakot Mojokerto Harlistyati dan Kabag Organisasi Istibsaroh melakukan konsultasi dengan Kepala Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Muhammad Yusuf Ateh. * Humas/Ds

suaraharianpagi.com
   Agenda terakhir dari Rakomwil IV Apeksi ke-15 di Surabaya adalah Surabaya Vaganza. Dalam acara yang berlangsung Minggu (24/3) pagi, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dengan didampingi oleh suami Supriyadi Karima Saiful beserta Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Harlistyati mengendarai jeep willys yang telah dihias bunga mengikuti parade dalam Surabaya Vaganza. 
   Dua puluh jeep willys telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Para Wali Kota peserta Rakomwil IV Apeksi di Surabaya beriring - iringan naik kendaraan tersebut. Selain jeep willys juga ada kendaraan hias Polrestabes Surabaya dan Polres Tanjung Perak yang menjadi peserta istimewa dalam Surabaya Vaganza 2019. 
   Surabaya Vaganza merupakan acara tahunan yang kembali digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya ke-726. Surabaya Vaganza 2019 mengusung tema Puspawarni. Tema ini merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu “puspa” dan “warni”. Puspa memiliki arti bunga, kemudian “warni” berarti corak atau rupa yang beraneka ragam. Puspawarni adalah bunga yang memiliki corak dan rupa yang beraneka ragam sebagai simbol keanekaragaman warna-warni yang terdapat di Indonesia. Dengan tema “Puspawarni Indonesia” diharapkan dapat mempersembahkan keanekaragaman warna-warni seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. 
   Mengikuti parade di Surabaya Vaganza, Ning Ita menyampaikan rasa gembira, bangga dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. “Semoga nuansa seperti ini juga bisa kita hadirkan di Kota Mojokerto. Kemarin kita telah mempersembahkan Mojotirto Festival yang kedepan akan menjadi agenda tahunan di Kota Mojokerto,” kata Ning Ita. 
   Ning Ita menambahkan bahwa dalam Rakomwil ini pihaknya banyak belajar dan bertukar pendapat dengan para Wali Kota peserta rakomwil. “Terutama dari Kota Surabaya, saya banyak belajar tentang pembangunan infrastruktur yang dapat diadopsi untuk meningkatkan potensi wisata di Kota Mojokerto,” lanjutnya. 
   Surabaya Vaganza diikuti oleh 77 peserta yang terdiri dari 40 mobil hias yang didesain dengan sangat menarik dan oleh 37 peserta parade budaya dari berbagai komunitas, suku bangsa, siswa, mahasiswa dan warga Surabaya serta beberapa grup drumband. 
   Mengambil start di Tugu Pahlawan dan finish di Taman Bungkul dengan rute Jl. Pahlawan, Jl. Keramat gantung, Jl. Gemblongan, Jl. Tunjungan, Jl. Gubernur Suryo, Jl. Panglima Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Raya Darmo. *Humas/Ds



Pasuruan – suaraharianpagi.com
   Rabu, 6 Maret, Romi dan kuasa hukumnya Muhammad Nasrul, kembali mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan. Ia meminta kejelasan BPN terkait janji kesepakatan yang dilakukan untuk melakukan pengukuran tanah di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan. Nasrul mengungkapkan kedatangannya kali ini, mempertanyakan atas gagalnya pengukuran tanah yang rencananya akan dilakukan kemarin, Rabu (6/3/2019), Namun tiba-tiba pihak BPN tidak jadi melakukan pengukuran.
   ”Minggu kemarin kita sudah sepakat kalau hari ini akan dilakukan pengukuran. Tapi kita dipanggil kesini (kantor BPN) ", kata Nasrul. Setelah dilakukan pertemuan, pihak Nasrul, belum mendapatkan kepastian dari pihak BPN. Bahkan kedatangan Nasrul kali ini hanya diberi janji untuk menunggu terbitnya sertifikat baru. ” Katanya kita disuruh nunggu untuk penerbitan sertifikat baru. Setelah itu baru akan dilakukan pengukuran,” tambahnya.
   Padahal, sengketa tanah ini sudah berlangsung selama 3 tahun. Pihak BPN pun diduga sengaja mengulur-ulur permasalahan ini. ” Kami berharap agar BPN secepatnya melakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat yang baru. Sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut ", harap Nasrul.
   Sementara itu pihak BPN enggan memberi keterangan terkait permasalahan tersebut. Bahkan pihaknya hanya meminta Satpam untuk memberi tahu kepada awak media jika sudah ada kesepakatan dengan pihak Nasrul dan Bagiono. ” Maaf ya mas, saya disuruh menyampaikan ke teman-teman media kalau permasalahan ini sudah ada kesepakatan, ” tukas sang Satpam.
  Sebelumnya, Nasrul dan pemilik tanah datang ke BPN untuk menagih janji BPN pada Oktober 2016 silam. Sebab BPN sempat berjanji bakal melakuan pengukuran ulang dan pembatalan sertifikat pada sertifikat yang dimiliki oleh Bagiyono pada lahan seluas 675 meter persegi. Ia menyebut dirinya mendapatkan kuasa dari ahli waris Alifah pada 2016 silam untuk mengurus sertifikat pengganti pada lahan seluas 850 meter persegi. Dalam sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan pada 2001 diketahui jika luas tanah secara keseluruhan 1.425 meter persegi. Namun masalah muncul sebab sertifikat untuk sisa tanah seluas 675 meter persegi atas nama Bagiyono, warga Desa Warungdowo tidak melalui pemecahan sertifikat. Pada sertfikat yang diterbitkan 2013 lalu itu, diketahui jika sertifikat yang dimiliki oleh Bagiyono diterbitkan melalui prona oleh BPN setempat.
   Hal ini membuat penerbitan sertifikat pengganti terkendala. Sebab, BPN beranggapan sertifikat kepemilikan tanah bertumpuk dan penerbitan sertifikat pengganti hanya bisa dilakukan jika Bagiyono bersedia melakukan pencabutan. *Syah


Rabad Beton Warga Minta Penegak Hukum Menindak Tegas
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Bangunan jalan rabad beton sepanjang 436 meter, dan lebar 4 meter, di Dusun Rawarayung-Bakalan dan Dusun Panemon Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, baru tujuh bulan selesai dibangun sudah rusak parah.
   Bangunan jalan rabad beton sepanjang 436 meter, dan lebar 4 meter, di Dusun Rawarayung–Bakalan menelan biaya sebe sar Rp. 392.881.252.90 juta, sementara yang di Dusun Panemon yang Panjangnya 216 meter dan lebar 3 meter menelan biaya sebesar Rp.146.945.000, juta. Semuanya dibiayai dari Dana Desa tahun 2018.
   Jalan rabat beton tersebut dibangun mengunakan Dana Desa tahun 2018, kondisinya memprihatinkan, hancur, remek dan retak – retak dari ujung jalan ke ujung jalan. Menurut RK (46) warga setempat jalan rabad beton di Dusun Rawarayung – Bakalan dan Panemon, mulai dikerjakan sekitar Pertengahan bulan Agustus 2018, “Tapi aneh pada November 2018 jalan sudah rusak, jalan terjadi retak-retak, permukaan jalan sudah terkelupas, berlubang, dan beberapa titik jalan sudah ada yang pecah dan remuk”. Ujar RK kepada awak media.
   Selanjutnya oleh Pemerintah desa Bakalanrayung,  jalan tersebut sempat diperbaiki, tapi perbaikan hanya tambal sulam saja.“Sampai hari ini buktinya jalan tersebut kondisinya masih rusak parah. Masak usia bangunan hanya 7 bulan sudah rusak. Saya berharap aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas, agar Dana Desa ini betul-betul membawa manfaat buat warga Bakalanrayung”. tegasnya.
   Saya berharap bangunan jalan tersebut dibongkar total, karena kerusakan jalan tersebut, akibat buruknya mutu beton atau adonan semen yang digunakan untuk jalan tersebut. Perbaikan tambal sulam tidak akan mampu memulihkan kaulitas beton secara keseluruhan. “Menurut saya kalau diperbaiki harus dibongkar total, diganti dengan bangunan baru. Karena percuma diperbaki kalau hanya tambal sulam saja, nanti akan rusak lagi. Perbaikan tambal sulam itu hanya akal-akalan saja, karena tidak akan mampu memperbaiki mutu jalan secara keseluruhan”. Kata RK.
   Kepala desa Bakalanrayung Supadmi, saat dikonfirmasi di kantornya ia mengakui adanya kerusakan jalan tersebut, karena pada saat proses pengerjaan jalan belum selesai warga sudah memaksa menggunakan jalan tersebut, namun ia membantah kalau dikatakan jalan tersebut patah dan remuk.
   “Memang betul ada kerusakan, permukaan jalan aus dan terkelupas, tapi tidak benar kalau jalan tersebut terjadi patah dan remuk. Kami mohon kalau bisa jangan ditulis di media “ tegas Supadmi dengan nada memohon.
   Terkait hal tersebut menurut LSM Gadjah Mada, ia mengatakan kerusakan jalan yang hanya hitungan bulan, harus ada tindakan tegas dari Pemkab Jombang, dan aparat penegak hukum.
   “Jalan hanya hitungan bulan sudah rusak, ini sangat tidak lazim. Kuat dugaan Pemerintah desa Bakalanrayung dan Tim pengelola kegiatan (TPK) desa Bakalan  rayong H.Sutrino bersekongkol untuk mengerjakan jalan rabad beton tersebut tidak sesuai dengan perencanaan atau spesifikasi teknis. Karena jalan tidak akan rusak dalam hitungan bulan, jika benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi teknis”.
Jadi harus ada pertangungjawaban hukum baik perdata maupun Pidana, oleh Pemerintah desa, dan TPK desa Bakalanrayung. “konflik ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, Karena kerusakan jalan tersebut berimplikasi luas, misalkan kerugian materiil, atau kerugian masyarakat dan keuangan Negara. Oleh karena itu Pemkab Jombang, dan penegak hukum harus bertindak tegas”. kata wartawan
   Bahkan dapat berpengaruh kepada masyarakat Jombang terhadap nilai dan kualitas bangunan yang dibiayai Dana Desa itu sendiri, seperti bangunan draynase, jalan, gedung atau bangunan sipil lainya. tandasnya *us/ryan




Pasuruan - suaraharianpagi.com 
   Sebagai bentuk keseriusan dalam upayanya menindak tegas para pelaku tindak pidana kriminal, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Agus Sudaryatno di masa kerja pertama selama 100 harinya berhasil menangkap sebanyak 77 pelaku kriminal dari 131 kasus yang diungkap dan di selesaikan. Dari jumlah kasus yang ditanganinya yakni sebanyak 186 kasus, sebanyak 131 kasus atau 70% (persen) diantaranya sudah diungkap. Selebihnya dengan sisa sebanyak 55 kasus atau 30% (persen) yang belum terungkap akan menjadi pekerjaan rumah bagi pihak Kepolisian Resort Pasuruan Kota itu sendiri.
   Dalam acara press release turut dihadiri oleh pihak forkopimda beserta jajaran kepolisian, baik dari Polsek wilayah hukum Polres Pasuruan Kota maupun jajaran anggota lainnya.
Berdasarkan dari data yang dihimpun dalam ungkap kasus 100 hari kerja AKBP Agus Sudaryatno dalam acara jumpa pers atau press release di Mapolres Pasuruan Kota jalan Gajah Mada pada Rabu, 27 Februari. Pihak kepolisian menyebutkan, bahwa dari sebanyak 131 kasus yang diungkapnya itu didominasi pada kasus pencurian dengan pemberatan (curat) yakni mencapai sebanyak 16 kasus. Dan di susul pada kasus jenis penipuan yakni sebanyak 12 kasus, selanjutnya di susul pada kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yaitu sebanyak 10 kasus.
   "Ini semua berkat kerja keras dan upaya dari tim atau jajaran dilapangan, yang mana informasi dari masyarakat juga sangat dibutuhkan. Termasuk peran serta masyarakat dengan cara menghidupkan siskamling, yang pasti juga dapat meminimalisir atau menekan ruang gerak para pelaku", Kata Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Agus Sudaryatno S.I.K. Selain berhasil mengamankan puluhan pelaku tindak kejahatan jalanan, pihak kepolisian juga menyita 3 unit sepeda motor dan 1 buah kendaraan berupa truk colt diesel serta terdapat puluhan perkakas kendaraan sepeda motor lain yang sudah dalam kondisi tidak utuh (tinggal rangka saja) yang diduga dilakukan oleh pelaku untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Kaitannya dalam aksi pencurian yang terjadi ditengah lingkungan masyarakat, Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat khususnya yang ada diwilayah hukum Polres Pasuruan Kota agar segera memberikan laporan kepada pihak berwajib bila terjadi kehilangan maupun menjadi korban tindak kejahatan. "Bagi masyarakat yang menjadi korban dari pelaku kriminal atau tindak kejahatan segera melapor ke Polsek terdekat atau ke Polres, supaya kami bisa cepat melakukan tindakan dan upaya penangkapan pelaku", Pesannya.
   Bukan hanya itu, pihak Kepolisian juga telah berhasil mengungkap sebanyak 35 kasus dalam penyalahgunaan narkoba dengan jumlah 43 pelaku di yang diamankan. Dari sebanyak 35 kasus tersebut, 28 kasus diantranya adalah kasus narkotika jenis shabu dengan barang bukti seberat 32,22 gram.
   Sementara untuk kasus obat keras atau yang berbahaya, tercatat ada 7 kasus dengan 8 orang tersangka dari berbagai jenis yakni diantaranya jenis pil trihex (pil kucing), pil dextro dan pil double L. " Untuk penyebaran narkoba sudah masuk dalam dunia siswa pelajar, untuk itu kita akan berupaya terus memutus rantai peredaran dalam penyalahgunaannya. Bagi orang tua juga harus lebih ekstra untuk memberikan pengawasan penuh putri putrinya ", Tambahnya. *syah


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget