[img src="https://1.bp.blogspot.com/-y5vc1w5WmmI/Wvu0-zyCxSI/AAAAAAAAE1k/6-N0xM6XlYERbg8k5nHriuOLiwFrZiWpACLcBGAs/s1600/150%2Bx%2B450%2Bbanner.png"/]

Dinkes Kabupaten Malang Menunggu Siapa Yang Bakal Jadi Tersangka


Eksekutor Buru Tersangka Kapitasi
Malang – suaraharianpagi.com
   Terkait pemanggilan beberapa pejabat dari Dinas kesehatan oleh penyidik Kejari Kepanjen yang masih berlangsung hingga saat ini, guna permintaan keterangan atas diduganya bahwa telah terjadi dugaan pemotongan dana Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) juga masalah Dana Kapitasi mulai tahun 2015 sampai 2017 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
   Seperti dilansir oleh beberapa media siber di Kabupaten Malang terkait dana kapitasi di Dinkes tersebut banyak menuai kontroversi karena peruntukannya diduga kurang tepat sasaran dan disinyalir kuat ada pemotongan ditingkat jajaran pegawai baik yang PN ataupun yang Honor.
   Menurut beberapa sumber dari kalangan dokter yang minta disave identitasnya " kami merasa kasihan dengan kondisi saat ini yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, hanya karena kesalahan beberapa gelintir orang yang berakibat instansi Dinas jadi sorotan masyarakat banyak ".
   "Ya kalau sorotan baik, ini kita disorot karena harus mengembalikan insentif yang sudah kita terima beberapa tahun lalu sejak kepala Dinas Kesehatan dipegang dr.Abdurrahman dan semua harus dikembalikan ke Kas Negara melalui bagian keuangan Dinkes saudari Titin ".
"Adapun mengenai nominal antara pegawai satu dengan lainnya berfariasi tergantung status jabatan yang disandang, seperti contoh kalau seorang Kasie harus mengembalikan uang sekitar 6 juta, Kabid 9 juta, Pegawai kontrak atau honorer 2,1 juta, Pegawai biasa yang berstatus Pegawai Negeri 3 juta rupiah".
   "Yang bikin kami agak bingung, dimana letak kesalahan kalau seseorang yang bekerja mendapat insentif, kan wajar namanya orang kerja mendapat tambahan gaji atau istilah insentif, Tapi ini kok disuruh mengembalikan".tegasnya pada awak media (14/1).
   Kabag keuangan Dinkes Kabupaten Malang Yohan beberapa kali mau dimintai konfirmasi oleh wartawan, tapi selalu menghindar dan Plt Kepala Dinkes dr.Ratih Maharani juga cenderung tidak mau menemui awak media hingga surat permintaan konfirmasi yang dilayangkan beberapa awak media juga tidak dihiraukan oleh pihak Dinas terkait.
   Lebih jauh, menurut Kasie Intel Kejari Kepanjen Heri P saat dihubungi (28/1) "terkait masalah pemanggilan pejabat Dinas Kesehatan tersebut, tunggu saja sampai ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini proses pemanggilan masih berjalan". Ungkapnya.
   Sedangkan dari Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 ayat (2) pasal 4 sudah dijelaskan "Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. *ich/team

Posting Komentar

[facebook]

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget