Januari 2019


Eksekutor Buru Tersangka Kapitasi
Malang – suaraharianpagi.com
   Terkait pemanggilan beberapa pejabat dari Dinas kesehatan oleh penyidik Kejari Kepanjen yang masih berlangsung hingga saat ini, guna permintaan keterangan atas diduganya bahwa telah terjadi dugaan pemotongan dana Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) juga masalah Dana Kapitasi mulai tahun 2015 sampai 2017 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
   Seperti dilansir oleh beberapa media siber di Kabupaten Malang terkait dana kapitasi di Dinkes tersebut banyak menuai kontroversi karena peruntukannya diduga kurang tepat sasaran dan disinyalir kuat ada pemotongan ditingkat jajaran pegawai baik yang PN ataupun yang Honor.
   Menurut beberapa sumber dari kalangan dokter yang minta disave identitasnya " kami merasa kasihan dengan kondisi saat ini yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, hanya karena kesalahan beberapa gelintir orang yang berakibat instansi Dinas jadi sorotan masyarakat banyak ".
   "Ya kalau sorotan baik, ini kita disorot karena harus mengembalikan insentif yang sudah kita terima beberapa tahun lalu sejak kepala Dinas Kesehatan dipegang dr.Abdurrahman dan semua harus dikembalikan ke Kas Negara melalui bagian keuangan Dinkes saudari Titin ".
"Adapun mengenai nominal antara pegawai satu dengan lainnya berfariasi tergantung status jabatan yang disandang, seperti contoh kalau seorang Kasie harus mengembalikan uang sekitar 6 juta, Kabid 9 juta, Pegawai kontrak atau honorer 2,1 juta, Pegawai biasa yang berstatus Pegawai Negeri 3 juta rupiah".
   "Yang bikin kami agak bingung, dimana letak kesalahan kalau seseorang yang bekerja mendapat insentif, kan wajar namanya orang kerja mendapat tambahan gaji atau istilah insentif, Tapi ini kok disuruh mengembalikan".tegasnya pada awak media (14/1).
   Kabag keuangan Dinkes Kabupaten Malang Yohan beberapa kali mau dimintai konfirmasi oleh wartawan, tapi selalu menghindar dan Plt Kepala Dinkes dr.Ratih Maharani juga cenderung tidak mau menemui awak media hingga surat permintaan konfirmasi yang dilayangkan beberapa awak media juga tidak dihiraukan oleh pihak Dinas terkait.
   Lebih jauh, menurut Kasie Intel Kejari Kepanjen Heri P saat dihubungi (28/1) "terkait masalah pemanggilan pejabat Dinas Kesehatan tersebut, tunggu saja sampai ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini proses pemanggilan masih berjalan". Ungkapnya.
   Sedangkan dari Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 ayat (2) pasal 4 sudah dijelaskan "Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. *ich/team



Jombang – suaraharianpagi.com
   Pemerintah desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, terus berupaya membangun infrastruktur di desanya secara merata, tujuannya untuk menunjang kegiatan masyarakat dengan mewujudkan bagunan yang layak bagi masyarakat.
   Kepala Desa Tejo, H.Untung Spd, mengatakan kami prihatin selama ini sekolah paud menggunakan gedung seadanya, oleh karena itu, Pemdes memanfaatkan dana Desa ( DD ) untuk membangun gedung PAUD. Agar anak–anak dari desa Tejo bisa menikmati sekolah yang layak, pembangunan PAUD tersebut dalam rangka untuk kontribusi memajukan dunia pendidikan untuk mempersiapkan generasi yang memiliki SDM yang berkualitas. Saya berharap sekali, sekolah PAUD ini nantinya bisa terus berkembang kata Kades Tejo.
Lebih lanjut ia menjelaskan disamping membangun PAUD, dan juga membangun jalan Aspal Lapen dan normalisasi saluran air di Desa Tejo.
   Menurutnya 3 sarana tersebut cukup vital karena menunjang kecerdasan anak didik dan menunjang akses perekonomian, sarana penunjang tersebut. Diharapkan bisa melancarkan akses perekonomian kami sangat berterimakasih pada pemerintah pusat mengeluarkan dana (DD), karena nilainya cukup besar dan bisa membantu pemerintah Desa untuk kesejahteraan rakyat yang telah di amanatkan oleh undang–undang.
   Untuk pembangunan sekolah PAUD dibangun dari titik Nol atau bangunan baru, menghabiskan dana 150 juta rupiah. Untuk normalisasi saluran menelan biaya 33 juta rupiah.
Pembangunan berupa jalan Aspal Lapen berlokasi di dusun Klampisan sebanyak 7 titik lokasi, yaitu : titik satu sepanjang 232 m x 3 m, anggaran Rp. 78.033.000, titik kedua sepanjang 230 m x 2,7 m dengan anggaran Rp. 47.934.000, titik ketiga sepanjang 195 m x 2,6 m dengan anggaran Rp. 39.401.000, titik keempat sepanjang 360 m x 3 m dengan anggaran Rp.82.292.000 , titik kelima sepanjang 295 m x 2,5 m, anggaran Rp.57.105.000, titik keenam panjang 380 m x 2,6 m, anggaran Rp. 79.406.000, titik ketujuh panjang 295 m x 2,5 m, dengan anggaran Rp.56.332.000.
Jadi untuk pemnagunan jalan aspal lapen ada tujuh titik lokasi semua juga di danai dari Dana Desa tahun 2018.
   Pemerintah desa Tejo selalu komitmen untuk membangun demi kemajuan Desa dan kesejahteraan warga di desa Tejo ini, masih banyak infrastruktur yang belum tersentuh pembangunan. Karena dana desa dari pemerintah pusat baru berjalan sejak tahun 2015 lalu.
   Kami berharap untuk pembangunan infrastruktur tidak hanya dari dana desa saja, tetapi dari progam lainnya, karena desa kami masih butuh banyak dana untuk pembangunan, oleh karena itu, kami berharap bisa mendapatkan bantuan selain dari dana desa utnuk mempercepat pembangunan di desa kami jelasnya.
  Ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) desa Tejo, Abdul Malik mengatakan, sesuai instruksi kepala desa dalam pekerjaan kami selalu harus mengutamakan kualitas hasil pekerjaan karena kami warga yang akan menikmati pembangunan nantinya, jika bangunan berkualitas baik kami sendiri yang akan menikmati bangunan sampai lama oleh karena itu, kami TPK memaksimalkan pembangunan yang dibiayai dari dana desa ini kata Abdul Malik.
   Untuk tenaga kerja diambilkan dari warga setempat ini sebagai wujud pemberdayaan pada warga masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarkat ia menambahkan, pekerjaan dimulai pada bulan juli 2018 lalu. Untuk pembangunan jalan sudah selesai semua dan untuk bangunan PAUD dan normalisasi saluran air sudah rampung 100% dengan pembangunan itu semua semoga masyarakat lebih sejahtera, harapnya. *usa



JOMBANG – suaraharianpagi.com
   Proyek pembangunan Tembok penahan tanah (TPT) di desa Jatiganggong dan Kepuhkajang, Kecamatan Perak, Jombang, Jawa timur. Diduga dikorupsi, pasalnya dilapangan diduga ada pengurangan volume pekerjaan, dan pekerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi.
   Proyek TPT tersebut dikerjakan oleh Badan kerja sama antar desa (BKAD) kecamatan Perak. Lokasi pekerjaan ada ditepi jalan Jatiganggong dan Kepuhkajang, sepanjang 517 meter, yang terbuat dari pasangan batu. Menghabiskan anggaran Rp 600 juta, yang bersumber dari Program infrastruktur sosial ekonomi wilayah (Pisew) tahun 2018 sebesar Rp 590 juta atau APBN 2018, dan dari Bantuan operasional desa (BOP) sebesar Rp 10 juta. Salah satu titik pemasangan tiang tross untuk menyambungkan TPT yang spot-spot
   Dari pantauan dilapangan pekerjaan tersebut diduga kuat ada pencurian atau pengurangan volume pekerjaan pasangan batu sepanjang 68 meter, tinggi 2 meter, dan ketebalan sekitar 30 – 35 Cm. Bukan hanya itu spesifikasi mortar pengikat pasangan batu kuat dugaan juga dikurangi, hal itu terlihat dari mortar pengikat pasangan batu mudah pretel atau mudah remuk.
Menurut, Harun warga Kecamatan Perak, ia mengatakan, pembangunan TPT tersebut seharusnya dibangun sepanjang 517 meter. Tapi kenyataan dilapangan pengerjaan TPT diduga dikurangi 68 meter. Bangunan TPT dibuat spot-spot.
   Salah satu titik pemasangan tiang tross untuk menyambungkan TPT yang spot-spot
“Sebanyak lima titik yang spot-spot yang tidak dibangun pasangan batu. Dari lima titik tersebut panjangnya semuanya 68 meter. Jadi ada dugaan pekerjaan sepanjang pasangan batu 68 meter tersebut diduga kuat dicuri, atau ada pengurangan volume pekerjaan.” Kata Harun.
   Menurut Harun, pada bagian yang tidak dibangun pasangan batu, atau TPT oleh BKAD Kecamatan Perak, disiasati dengan cara memasang tros atau tiang pancang yang terbuat dari beton cor. Diatas tiang pancang selanjutnya dipasang balok beton, yang menyambungkan permukaan (bagian atas) pasangan batu yang spot-spot.
   “Kalau dilihat dari atas jalan, TPT tersebut tidak spot-spot. Tapi jika dilihat dari samping, akan kelihatan TPT tersebut kroak atau bolong, karena tidak dibangun pasangan batu yang baru, hanya dipasang tiang pancang dari beton, diatasnya dipasang balok beton. Jadi seolah-olah TPT tersebut nyambung semua, padahal spot-spot.” Terang harun.a.
Salah satu titik bangunan TPT campur tiang tros. Nampak tros (tiang) beton yang dipasang untuk menyambungkan TPT yang spot-spot.
   Harun menduga pembangunan TPT tersebut sengaja dikerjakan akal-akalan, hal ini diduga disengaja, karena ada pihak-pihak yang diduga mencari keuntungan pribadi pada proyek itu.
“Jadi sepanjang 68 meter, tinggi 2 meter, dan ketebalan sekitar 30 – 35 Cm, pekerjaan pasangan batu yang tidak dikerjakan oleh BKAD Kecamatan Perak. Bukan hanya itu luluh atau mortar pengikat pasangan batu juga diduga kuat ada pengurangan spesifikasi. Kami berharap, aparat penegak hukum mengusut kasus ini. Agar segera memangil BKAD kecamatan Perak dan pihak dinas terkait lainya.” Tegas Harun. *ryan/usa



Pasuruan – suaraharianpagi.com
   Hati-hati menuliskan status di media sosial Anda. Jika tidak, berurusan dengan pihak berwajib. Seperti yang terjadi di Pasuruan, sebuah akun Facebook dilaporkan ke polisi karena unggahan statusnya dianggap penyinggung. Status yang tertera di sebuah akun FB dengan nama Matones Cortes, dianggap menyinggung LSM Pasuruan. Akibatnya, sejumlah LSM kota/ Kabupaten melaporkan ke Polres Pasuruan Kota. 
    "Kami melaporkan dan mengadukan akun Facebook ini dengan aduan pencemaran nama baik terhadap kami, para LSM ", terang Kusuma. Status Facebook yang diunggah pada Minggu, 20 Januari itu bertuliskan: "Lek Penggaweane LSM ojok ngarani wong liyo korupsi, amergo awak e Dewe tukang nyrampok duwek negoro ". Status ini, menurut Kusuma, mengundang keresahan karena memunculkan persepsi buruk di masyarakat tentang profesi seseorang, seolah-olah nama yang disebutkan dalam akun adalah "RAMPOK". "Tulisan ini sangat tidak etis, dan akan menimbulkan opini nrgatif dikalangan madayarakt", tambah Kusuma, si rambut panjang. 
    Lebih jauh, Kusuma menyebut, aduan yang dilakukannya ini semata-mata ingin memberikan pelajaran hukum kepada siapa saja agar bisa bertindak arif dan bijaksana dalam menggunakan media social”. Tindakan kami bertujuan mendidik masyarakat agar lebih bijak menggunakan sosial media", katanya.
    Dengan adanya kejadian ini, Lukman Hakim Ketua Umum LSM Garda Pantura juga menyampaikan”, dugaan penghinaan terhadap LSM ini kita sudah laporkan kepada penegak hukum Polresta Pasuruan. Dengan adanya kejadian ini kami secara kemanusiaan sudah mema'afkan terlapor, namun ini kami sudah serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum biarlah penegak hukum yang melanjutkan permasalahan ini sesuai dengan undang-undang yang ada".
    Selain itu Lukman juga menambahkan”, dengan adanya kejadian seperti ini biar menjadi pelajaran kepada masyarakat,  setidaknya menggunakan media sosial dengan sebijak mungkin, jika memang tidak diperlukan sikap - sikap yang tidak punya kepentingan ini tentu harus ditinggakan, apa lagi itu mengundang kontorfensi dan memicu konflik itu yang kita tegaskan ".
Hingga berita ini diterbitkan, Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pemilik akun”. * syah



Sidoarjo – suaraharianpagi.com
   Dalam Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan softlaunching Mal Pelayanan Publik  yang di buka oleh Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah, S.H., M.HUM di Gedung Sidoarjo Community Center (SCC) di Jl. Veteran Lingkar Timur hari ini, yang dihadiri oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN RB, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA. 
Softlaunching Mal Pelayanan Publik ini mendapat apresiasi yang bagus dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN RB. Kamis, (10/1/2019).
   Turut hadir pula dalam kegiatan softlaunching ini Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Sidoarjo, dan para pimpinan instansi yang membuka layanan di Mal Pelayanan Publik ini diantaranya, Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Kepala BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Pimpinan instansi vertikal BUMN maupun BUMD, Kepala Kementerian Agama Sidoarjo, para kepala OPD se-Kabupaten Sidoarjo Serta para UKM di Kabupaten Sidoarjo.
    Bupati Sidoarjo menjelaskan bahwa sejak penandatanganan komitmen Mal Pelayanan Publik di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2018 lalu telah dilakukan langkah – langkah konkrit untuk mewujudkan berdirinya Mal pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo ini. Dan pada hari ini telah dilakukan uji coba pelayanan – pelayanan yang ada di Mal Pelayanan publik ini untuk melihat kekurangan dari masing – masing pelayanan, agar pada saat peresmian Mal pelayanan Publik nantinya kekurangan – kekurangan tersebut segera dapat dilakukan penyempurnaannya. 
   “Kinerja Kabupaten Sidoarjo dari 540 Kabupaten seluruh Indonesia ada 10  Kabupaten / kota yang mendapat penghargaan kinerja terbaik. 
   Dari sepuluh Kabupaten Kota tersebut Kabupaten Sidoarjo mendapat nomor satu untuk penghargaan Kinerja terbaik,” jelas Abah Ipul
   Deputi Bidang Pelayanan Publik, mengatakan bahwa kunjungan ke Sidoarjo ini, tujuannya untuk melihat kondisi terkini mal pelayana publik yang ada di daerah, terutama di Kabupaten Sidoarjo. Dimana Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dari 14 Kabupaten / Kota yang telah melakukan penandatanganan komitmen mal pelayanan publik di Kemen PAN RB.
Kami sangat bersyukur karena komitmen pimpinan daerah, terutama di Kabupaten Sidoarjo telah merealisasikan komitmen tersebut dengan baik. Mal pelayanan publik ini merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam konteks nawacita presiden, untuk memberikan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat. 

“Pada kesempatan ini kami mengajak semua pihak untuk sama – sama menjaga dan menyelesaikan mal pelayanan publik, agar mal pelayanan publik ini dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sidoarjo,”pinta Diah
Selanjutnya dilaksanakan pemotongan tumpeng oleh Deputi KemenPAN RB sebagai tanda telah dilaksanakan softlaunching Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo yang diserahkan kepada Bupati Sidoarjo. *bag





Pasuruan - suaraharianpagi.com
   Suasana sebelumnya adem, ketika pihak PLN, mempersilahkan perwakilan peserta aksi masuk untuk dapat berdialog, sampaikan aspirasi dengan pimpinan PLN yang berkantor di Jl Panglima Sudirman, Kota Pasuruan itu. Hanya saja, kondisi sedikit menghangat, setelah mengetahui Agus Setiono, Manager Area PT PLN (persero) Pasuruan tidak menemui mereka. Teriakan pun menggema di salah satu ruang pertemuan PLN itu.
  Mereka pun memutuskan keluar dan tidak melanjutkan dialog yang diagendakan saat itu. Akan tetapi, suasana panas masih terlihat, tatkala seorang di antaranya, tiba-tiba menggebrak meja dan berteriak ke arah pegawai PLN, meski kemudian, berhasil diajak keluar, menghindari hal-hal yang tak terduga.
    “Percuma, percuma, percuma!” teriak seorang peserta aksi menunjukkan kekecewaan gara-gara tak ditemui pimpinan PLN.
    Koordinator Aliansi Komponen Masyarakat Pasuruan (AKRAB), Ayik Suhaya menegaskan, kekecewaan terhadap PLN saat penyampaian aspirasi itu, dianggapnya wajar dan cukup beralasan. Pasalnya, sejak jauh sebelumnya, surat telah dilayangkan, salah satunya meminta bertemu langsung dengan pimpinan PLN, dalam hal ini Manager Are, Agus Setiono. “ Lha kalau kalau diwakilkan, tidak bisa memberikan kebijakan,” tandas Ayik, mengungkapkan alasan meninggalkan ruangan dialog bersama pihak PLN.
     Aksi AKRAB kali ini, dilakukan setelah pihaknya menerima banyak masukan dan keluhan terkait seringnya PLN melakukan pemadaman. Dari catatan mereka, warga kerap tak mengetahui bila pada waktu tertentu listrik dipadamkan. Sehingga PLN dianggap sewenang-wenang, karena pemadaman dilakukan tanpa pemberitahuan kepada warga. Belum lagi, persoalan pemutusan jaringan listrik di rumah-rumah milik warga. Warga seringkali merasa tertekan, lantaran PLN kerap tidak memiliki kebijakan, berperan bak diktator, yang langsung memutus listrik warga, bilamana ada tunggakan tagihan. Sampai saat ini belum ada penjelasan disampaikan oleh pihak PLN, terutama Agus Setiono, Manager Area PT PLN (persero) Pasuruan, terkait sikap dan tuntutan AKRAB. *syah



Blitar – suaraharianpagi.com
   RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang sudah beroperasi lama ternyata masih belum bisa menangani limbah B3. Dan untuk menangani limbah B3nya rumah sakit Ngudi Waluyo harus bekerja sama dengan pihak ketiga.
   Sebuah kenyataan bahwa untuk menangani limbah Berbau, Bahaya dan Beracun Ngudi Waluyo harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Untuk kerjasama penanganan limbah ini menghabiskan biaya yang lumayan besar.
   Menurut Juru bicara RSUD Ngudi Waluyo Febri menyampaikan untuk kerjasama pengolahan limbah B3 dengan pihak ketiga dibutuhkan biaya hingga 1,5 Milyar rupiah. Hal ini didasarkan pada asumsi limbah rumah sakit dalam satu bulan 3-3,8 ton, sementara per kilo gram limbah dihargai Rp. 25.000,-
   "Dibutuhkan biaya hingga 1,5 Milyar dalam satu tahun hanya untuk menangani limbah berbau, bahaya dan beracun yang dihasilkan rumah sakit Ngudi Waluyo,"Jelasnya
   Masih menurut Febri, Rumah sakit Ngudi Waluyo membutuhkan biaya besar guna mengolah limbah B3 ini, sehingga tidak menimbulkan danpak lingkungan ke masyarakat.
   Diakui oleh Febri rumah sakit Ngudi Waluyo belum mengantongi ijin untuk menampung limbah B3. Sehingga harus dicarikan pihak ketiga untuk menanganinya. Oleh karena belum memiliki alat yang bisa untuk memusnahkan limbah B3.
   Untuk pihak ketiga, masih menurut Febri ditunjuk PT Pria Mojokerto yang sudah mengantongi ijin dari Kementrian untuk mengolah dan memusnahkan limbah B3.
   Namun dari hasil investigasi Tim, kerjasama rumah sakit Ngudi Waluyo dengan PT Pria Mojokerto ini bermasalah. *atk



Blitar – suaraharianpagi.com
   Polres Blitar Kota pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 menga mankan 2 kegiatan penyam paian aspirasi atau yang masyarakat luas lebih mengetahui dengan istilah demo buntu dari ditutupnya Cafe karaoke Maxi Brillian di Kota Blitar terus menjadi polemik.
   Kali ini dua kubu yang berseberangan menggelar aksi demonstrasi dengan tuntutan berto lak belakang. Satu kubu mendesak Maxi Brillian kembali diizinkan beroperasi. Sementara kubu lainnya menuntut seluruh tempat karaoke ditutup.
   Kegiatan pengamanan dipimpin langsung Wakapolres Blitar Kota Kompol Widarmanto SH. MH didampingi Kabag Ops Kompol Hari Sutrisno. Kelompok pertama di bawah komando Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) mendatangi Kantor DPRD Kota Blitar. Dalam aksi ini, tampak pekerja karaoke dan LC Maxi Brillian ikut serta dalam aksi unjuk rasa.
   Dalam aksinya, Koordinator GPI menilai pihaknya telah melakukan serangkaian investigasi dan menemui pengusaha serta karyawan Maxi Brillian. Hasilnya pesta striptis dan video striptis tersebut tidak ada. Hasil investigasi kami, tidak ada peristiwa terjadinya tarian striptis di tempat hiburan di Blitar. Video seronok yang beredar di media sosial yang bersamaan dengan terjadinya penindakan hukum di tempat hiburan itu bukan terjadi di Blitar.*atk



Blitar – suaraharianpagi.com
   Peredaran kosmetik illegal yang mengandung bahan berbahaya dibongkar Polres Blitar. Dari hasil sidak ke dua salon, polisi mengamankan satu dus krim muka dan tiga dus berbagai jenis kosmetik ilegal. Serta 65 label kosmetik buatan sendiri.
   Selain mengamankan kosmetik ilegal, dalam operasi cipta kondisi jelang akhir tahun, polisi juga mengamankan 1.648 pil koplo dan menangkap 17 pengedar sediaan farmasi tak berizin.
   Kapolres Blitar AKBP Anissullah M Ridha mengatakan, ini merupakan hasil ungkap kasus selama sepekan.
   "Kami atensi terutama yang peredaran kosmetik illegal. Karena dari hasil uji BPOM kosmetik yang sudah banyak beredar di Blitar ini mengandung zat-zat kimia berbahaya bagi penggunanya. Salah satunya, terbukti mengandung merkuri," jelas kapolres kepada wartawan di mapolres
   Dari pengakuan tersangka AS (33), ibu rumah tangga warga Desa Pojok, Garum mendapat kosmetik tersebut dengan membeli online. Kosmetik dikirim dari satu wilayah di daerah Jawa Barat.
   "Untuk krim wajah per item dijual antara Rp 15 ribu sampai Rp 50 ribu. Dan mereka mencetak merek label sendiri. Seperti di sini ada merek Theraskin, Andre Griya Paes dan Melasma Treatment.
   "Pada pemakaian jangka lama, sepengetahuan kami, badan akan mengandung logam berat. Selain itu bisa menimbulkan luka iritasi pada permukaan kulit si pemakai," ungkap kapolres. Polisi mengimbau, salon lain yang masih menyediakan kosmetik sejenis tanpa izin agar segera mengembalikan ke produsen dan tidak mengedarkan lagi ke masyarakat luas.*atk


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget