Halloween Costume ideas 2015
[img src="https://1.bp.blogspot.com/-y5vc1w5WmmI/Wvu0-zyCxSI/AAAAAAAAE1k/6-N0xM6XlYERbg8k5nHriuOLiwFrZiWpACLcBGAs/s1600/150%2Bx%2B450%2Bbanner.png"/]

Ada Dugaan Pungli di Desa Mentaos Gudo Kabupaten Jombang


Jombang – suaraharianpagi.com
   Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau dengan sebutan lain Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan komitmen dan kewajiban pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. khususnya masyarakat bawah untuk bisa memiliki dan mempunyai sertifikat tanah. Desa tidak mempunyai hak untuk memungut Biaya Perolehan Hak Tanah & Bangunan (BPHTB), Desa hanya sebatas mengeluarkan surat keterangan tanah, karena semua sudah di atur oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Mentri terkait biaya untuk pengurusan PTSL / PRONA sebesar Rp.150.000 dan itupun sudah mencakup semua kebutuhan untuk pengurusan prona.dan tidak ada tambahan lagi…dengan dalih apapun.
   Namun SKB tiga menteri tersebut nampaknya hanya dipandang sebelah mata oleh Perangkat Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Banyak pengaduan masyarakat desa setempat ke awak media ini terkait dengan banyaknya pungutan setelah pengukuran tanah, ada yang dikenakan biaya Rp.600,000,- dan ada juga Rp.400,000,- bahkan sampai di atas Rp.1 juta, Dari pengakuan masyarakat mekanisme pembayarnya ke perangkat desa, sedangkan perangkat desa sendiri mempaparkan kepada masyarakat yang ikut PTSL/PRONA bahwa untuk pengurusan dan pengukuran di kenakan biaya 1% .
   Dilain tempat Muhamad Sholeh Kades Mentaos kecamatan Gudo saat di datangi awak media di ruang kerjanya terkait hal tersebut, beliau menyampaikan “kalau panitia PTSL/PRONA sampai saat ini belum terbentuk, cuma tiap dusun sudah mengusulkan nama nama untuk jadi panitia. dan menurut kades Mentaos “kalau ada perangkat kami yang sudah menarik biaya pada masyarakat pasti tak panggil dan akan kami evaluasi”, karena tidak tidak ada intruksi dari kades untuk menarik biaya bahkan Ia juga belum mendengar, katanya Sedangkan pengukuran yang sudah berjalan menurut pengakuan kades Mentaos itu hanya untuk mengukur batas wilayah karena itu permintakan dari BPN”, kilahnya.
   Aturan terkait pelaksanaan program PTSL/ PRONA sudah sangat jelas. Bahkan telah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang meliputi Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. SKB 3 Menteri sudah ditentukan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat peserta PTSL. Untuk wilayah Kategori I sebesar Rp. 450.000, Kategori II sebesar Rp. 350.000, Kategori III Rp. 250.000, Kategori IV Rp. 200.000,
Kategori V Jawa dan Bali biaya yang ditanggung masyarakat sebesar Rp 150.000. Rinciannya untuk pembiayaan penggandaan dokumen, pengangkutan dan pemasangan patok, transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam perbaikan dokumen yang diperlukan  *usa

Labels:

Posting Komentar

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget