Februari 2018


Tulang Bawang (Lampung) - SHP
   Biro Perencanaan dan Anggaran (Ro Rena) Polda Lampung melaksanakan sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Dilingkungan K/L/D Dan BUMN/D Tahun 2018 untuk Polres Tulang Bawang dan Polres Mesuji pukul 10.00 WIB yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna (GSG) Wira Satya Mapolres Tulang Bawang, rabu (21/02/2018).
   Kabag Reformasi Birokrasi Polri (RBP) Rorena Polda Lampung AKBP Andry bersama dengan tim Kompol Nelson, Kompol Supini dan PNS Polri Rohmat yang didampingi oleh Kapolres Tulang Bawang AKBP Raswanto Hadiwibowo, SIK, M.Si melakukan sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Dilingkungan K/L/D Dan BUMN/D Tahun 2018 khusus untuk Polres Tulang Bawang dan Polres Mesuji.
   Kapolres Tulang Bawang dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada ketua tim beserta rombongan di Polres Tulang Bawang dan kepada seluruh peserta yang hadir agar dapat serius dan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh ketua tim.
   “Saya ucapkan selamat datang kepada AKBP Andri sebagai ketua tim beserta rombongan di Mapolres Tulang Bawang dalam rangka mensosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Dilingkungan K/L/D Dan BUMN/D Tahun 2018 untuk Polres Tulang Bawang dan Polres Mesuji serta kepada seluruh peserta yang hadir di tempat ini agar dapat serius dan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh ketua tim nantinya karena ini sangat penting dan sangat berguna untuk kita nantinya”, ujarnya.
   Kabag Reformasi Birokrasi Polri (RBP) Rorena Polda Lampung dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Poles Tulang Bawang karena telah menyiapkan segala seuatu yang menjadi syarat sebagai penyelenggara pelayanan publik yang inovasinya ditetapkan sebagai top inovasi pelayanan publik.
   “Saya meminta agar inovasi yang sudah dibuat agar lebih ditingkatkan lagi karna inovasi yang sudah dibuat oleh Polres Tulang Bawang ini sangat positif dan bisa di ajukan untuk mengikuti lomba penilaian tingkat nasional serta untuk mewujudkan percepatan program nawa cita dan tujuan pencapaian pembangunan secara berkelanjutan”, ujarnya.
   Kabag RBP Rorena Polda Lampung menjelaskan, tentang peraturan menteri PANRB nomor 03 tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Dilingkungan K/L/D Dan BUMN/D Tahun 2018 adapun tujuan KIPP adalah :
1. Mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik.
3. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik.
Selain tujuan KIPP Kabag RBP Rorena Polda Lampung juga menjelaskan mengenai Persyaratan Inovasi Yanlik, Kriteria Yanlik, Kategori Yanlik, Bobot Penilaian Inovasi Yanlik, Dan Lain-Lain.
   Acara Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KKIP) yang dilaksanakan oleh Biro Rena Polda Lampung ini dihadiri oleh Kapolres Tulang Bawang, Wakapolres Tulang Bawang, kabag, kasat, kasi, kapolsek jajaran, kasium dan kanit yang ada di Polres Tulang Bawang dan Polres Mesuji. Pewarta *rr



  Pasuruan - suaraharianpagi.com
   Guna meringankan beban derita warga terdampak banjir sungai Welang yang terjadi Kamis pagi kemarin. Polres Pasuruan Kota salurkan bantuan berupa Makanan dan Minuman (Mamin) pada Jumat, 23 Februari sekira pukul 15.00 wib.  Selain bantuan Mamin ringan berupa mie instan, air mineral, susu kaleng, selimut, beras, biskuit, kopi dan minuman sereal, pihak kepolisian juga telah menyediakan pelayanan medis dan juga obat obatan secara gratis. Pasca banjir, tak sedikit warga mengalami gatal gatal, linu pada persendian termasuk batuk batuk terjadi pada anak anak.
   "Sebagian warga ada yang mengalami gatal gatal, linu karena terendam dia dalam air selama banjir termasuk anak kecil banyak yang batuk akibat bermain air tidak bersih",  kata Riris salah satu tim medis DVI Polres Pasuruan Kota. Ratusan bantuan Mamin tersebut difokuskan didua titik desa dan kecamatan, yakni desa Karangketug kecamatan Gadingrejo dan desa Tambakrejo kecamatan Kraton. Sejumlah warga pun mengaku senang atas bantuan yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian.
   "Alhamdulillah Mas....!, atas bantuannya dari pihak kepolisian. Kami juga berharap kepada pemerintah, supaya segera melakukan upaya secepatnya untuk mengentaskan penderitaan kami akibat banjir ",  ungkap Juwariyah, salah satu warga terdampak banjir sungai Welang Rt 03, Rw 01 Karangasem, kelurahan Ketug, kecamatan Gadingrejo, kota Pasuruan. Hal senada juga disampaikan oleh Bambang Sugiarto kepala desa Tambakrejo, kecamatan Kraton, kabupaten Pasuruan. Dirinya berharap supaya pemerintah dapat memberikan solusi permasalahan banjir yang terus melanda warga disekitaran sungai Welang tersebut, termasuk tanggul yang jebol di dususn Dungpasar segera diperbaiki.
   "Terima kasih sangat kepada pihak kepolisian atas bantuannya, selanjutnya akan kita salurkan ke warga. Kepada pemerintah berharap tanggul yang roboh di daerah utara segera diperbaiki dan mencari solusi dalam menanggulangi banjir ".  pungkas Bambang kepada awak media SHP. Menjadi langganan banjir akibat meluapnya sungai Welang sudah hal biasa bagi warga sekitar, bahkan sudah menjadi kebutuhan warga bila sudah menginjak di musim penghujan khususnya diwilayah hulu. Oleh karena itu warga berharap kepada pemerintah terkait, agar secepatnya dapat mencari solusi dalam penanggulangan banjir kiriman tersebut. *ko/syah




Pasuruan - suaraharianpagi.com
   Serangkaian acara dalam rangka memperingati hari jadi kota Pasuruan yang ke 332 tahun. Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) melaksanakan giat operasi katarak secara gratis bagi masyarakat miskin kota Pasuruan. Kegiatan operasi katarak yang dilakukan di puskesmas Trajeng pada Rabu, 21 Februari sekira pukul 08.00 wib pagi kemarin, diikuti sebanyak 64 warga dari 70 kuota yang disediakan Pemkot bagi warga di 4 kecamatan diantaranya yakni kecamatan Panggungrejo, Bugul Kidul, Purworejo dan Gadingrejo.
   Guna meringankan beban masyarakat miskin ditengah mahalnya biaya operasi. Pemkot dalam bentuk kepedulian serta perhatian, khususnya bagi warga yang belum memiliki kartu BPJS juga diberikan pelayanan secara optimal. "Ditengah mahalnya biaya operasi, kita ingin memberikan pengabdian serta memberikan sumbangsih kepada masyarakat khususnya penderita katarak dibidang kesehatan supaya bisa ditangani",  kata Wakil Walikota Pasuruan, Rahardjo Teno Prasetyo kepada awak SHP dilokasi operasi katarak dilaksanakan.
   Sebelum dilakukan operasi, para peserta katarak juga harus melewati proses scraning serta pengecekan mengenai kadar gula darah, tensi dan juga kematangan katarak terlebih dahulu. Selain persiapan alat medis dan obat, secara teknik pihak Dinkes juga sudah menyiapkan mesin generator atau genset untuk antisipasi gangguan listrik. Kepala Dinkes, Dr. Bambang melalui Kabid Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Shierly Marlena dengan bertemakan ' Habis gelap terbitlah terang ', diharapkan masyarakat penderita katarak betul betul dapat memanfaatkan momen tersebut pada setiap tahunnya. " Secara rutinitas pada giat bhakti sosial ini, agar masyarakat bisa memanfaatkan kegiatan ini dan mudah mudahan untuk kuota ditahun kedepan bisa bertambah",  ujar Shierly.
   Dengan adanya pelaksanaan operasi gratis tersebut, peserta operasi katarak mengaku sangat terbantu dan betul betul terlayani. Karena secara tidak langsung telah meringankan beban masyarakat dari sisi perekonomiannya. "Terima kasih kepada pak walikota, karena dengan acara begini kita selaku warga kurang mampu merasa terbantu. Sehingga tidak harus mengeluarkan uang banyak untuk operasi katarak saya",  ungkapnya Muhafid warga kelurahan Ngemplakrejo kecamatan Panggunrejo.
   Selain dihadiri Wakil Walikota Pasuruan, dalam juga dihadiri oleh sejumlah OPD yakni kepala Dinkes, Disperindag, Dirut RS Soedarsono serta dinas Perkim kota Pasuruan. Adapun persyaratan peserta operasi katarak harus betul betul warga kota Pasuruan serta melampirkan foto kopi KK dan KTP, surat keterangan miskin dari kecamatan dan rujukan dari puskesmas tempat tinggal. *ko/syah



   Banyaknya keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan kerusakan akses jalan diwilayah Kota Pasuruan pada Rabu, 21 Februari, Komisi III DPRD Kota Pasuruan memanggil pihak proyek Tol, pihak proyek SPAM dan juga mengundang pihak terkait.  Dengan parahnya kerusakan - kerusakan jalan di Kota Pasuruan khususnya di JL. KH.MAS MANSUR / sepanjang jalan depan SMP N 8 Kota Pasuruan rusak parah dikarenakan dampak dari proyek Tol maupun proyek SPAM. Khususnya Proyek SPAM umbulan yang berada di Pleret tersebut yang mengakibatkan akses jalan tidak bisa di lewati oleh kendaraan bermuatan dan yang pada akhirnya jalan kendaraan khususnya kendaraan bermuatan tersebut dialihkan ke arah jalan di kota Pasuruan khusunya di Jl. KH.MAS MANSUR yang semestinya bukan kelas jalannya. Dengan banyaknya kendaraan bermuatan yang yang melewati jalan di sepanjang  jalan KH.Mas Mansur tersebut kini mengakibatkan jalan rusak parah dan terutama menghambat aktifitas masyarakat khususnya bagi pelajar.
   Agus Fajar Kepala Dinas Pekerjaan Umum didalam acara tersebut juga menyampaikan, bahwa sepanjang jalan tersebut masih baru saja kita bangun dan sudah bagus, sekarang sudah rusak, kita sudah mengupayakan untuk memberi rambu  biar tidak masuk tp kita juga punya keterbatasan pada akhirnya kami mulai pagi sampai sore untuk bergantian menjaga, tapi alhamdulillah sudah ada evaluasi kita bisa komunikasi dengan instansi terkait. " Dan juga untuk kerusakan jalan tersebut kita siap untuk membantu pihak terkait dengan menyiapkan tenaga dan alat untuk membenahi jalan rusak tersebut", Jelas Agus saat menyampaikan aspirasinya.
   Pada acara tersebut Muchammad Anwar sebagai Teknisi yang mewakili PT. Metta menjelaskan kepada awak media SHP " bahwa dari pihaknya siap untuk membenahi, akan tetapi kita selesaikan jalan utama dulu terutama di Pleret lalu kita bisa membenahi jalan tersebut, Dan juga disitukan bukan dari proyek kita saja namun ada proyek pembangunan Tol, jadi kita juga meminta dari pihak Tol yang kini tidak hadir dalam acara ini untuk bertanggung jawab juga, Proyek SPAM juga ini sudah hampir selesai kemungkinan akhir bulan ini kita selesaikan dan mengupayakan secepatnya untuk membenahi jalan tersebut ". Anwar juga menambahkan, ini kan sebentar lagi kita benahi dan proyek SPAM Umbulan sudah selesai, kalau misal rusak lagi masak kita juga yang membenahi lagi, sedangkan Proyek Tol sendiri juga masih belum ada jawabannya karena pihak Tol tidak datang dan Proyek Tol juga masih lama selesainya ", imbuhannya Anwar kepada awak media SHP.
    Disisi lain selang acara tersebut selesai, Helmi Ketua Komisi III juga menjelaskan "kita sudah legah dengan jawaban dari Pihak SPAM siap untuk membenahi dan juga hari ini juga mereka akan menyurvei jalan yang rusak,  akan tetapi saya masih kurang puas dikarenakan dari pihal Tol tidak hadir ". Helmi juga menambahkan kepada awak media SHP,  " Kemarin sudah kita undang melalui email tapi hari ini tidak hadir, padahal kemarin juga waktu ada keluhan warga Kelurahan Tembok dia datang, saya heran kok bisa hari ini kita undang lagi dengan agenda pembahasan dampak dari proyeknya tidak hadir". Tapi kita tetap mengupayakan, kami tetap akan memanggil pihak Tol untuk menanyakan terkait kerusakan jalan dari berasal dari dampak Proyeknya tersebut. *ko/syah


Tulang Bawang (Lampung) - SHP
   Kepolisian Resort (Polres) Tulang Bawang pantas berbangga dengan prestasi yang berhasil diraih oleh putra dan putri yang merupakan anak dari personel Polres Tulang Bawang pada ajang Bali Open Taekwondo Tournament 2018 yang diselenggarakan oleh BNN (badan narkotika nasional) di Kabupetan Badung Provinsi Bali selama 3 hari (16-18 februari 2018) lalu.
   Kontingen yang berjumlah 10 orang semuanya berasal dari Kab. Tulang Bawang dan menjadi kontigen yang mewakili Provinsi Lampung pada ajang BNN Bali Open Taekwondo Tournament 2018, kegiatan ini diikuti sebanyak 1.200 peserta dari 18 provinsi se-indonesia yang terdiri dari 1.050 atlet kyorugi dan 150 atlet poomase, bahkan ada juga peserta dari negara luar seperti Singapura dan Malaysia.
   ke 10 atlet yang mengikuti tournament ini semuanya berhasil menyabet medali yaitu 4 medali emas diraih oleh Fransisco Pudah H (13), Moza Langit (9), Brega Mustika (7) dan Royan Yudho Prayoga (14), 4 medali perak diraih oleh Syahri Romadhon (14), Brige Dzakky Eko P (9), Kayla Azizah Azahra (9) dan Adira Surya Surbakti (9), dan 2 medali perunggu diraih oleh Dwi Kurniawati (17) dan M. Zulqurnain (16).
   Kapolres Tulang Bawang AKBP Raswanto Hadiwibowo, SIK, M.Si mengungkapkan dari 10 atlet yang berangkat mengikuti tournament tersebut ada 3 atlet yang merupakan anak dari anggota Polres Tulang Bawang.
   “Moza Langit yang berhasil meraih medali emas merupakan anak kandung Bripka Musariyanto anggota Satreskrim Polres Tulang Bawang, Kayla Azizah Azahra yang berhasil meraih medali perak merupakan anak kandung Bripka Budi Akbar anggota Seksi Keuangan Polres Tulang Bawang dan Adira Surya Surbakti yang juga berhasil meraih medali perak merupakan anak kandung Briptu Samuel Surbakti anggota Seksi Propam Polres Tulang Bawang,” ungkapnya Kamis (20/02/2018).
   Kapolres yang juga merupakan pelindung U2TC (unit 2 taekwondo centre) menerangkan, bahwa dia merasa bangga dengan prestasi yang telah berhasil di raih oleh 10 atlet yang berasal dari U2TC.
   “Saya merasa sangat bangga dengan semangat dan keberhasilan yang telah mereka tunjukkan, dengan keterbatasan yang ada mereka tetap mampu mengukir prestasi dan mampu memberikan yang terbaik untuk Kab. Tulang Bawang dan Provinsi Lampung,” terangnya.
   “Saya berharap, agar pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak kita yang telah berprestasi sehingga bisa menjadi pemacu untuk anak-anak lainnya dalam mengembangkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki.” harapnya. *RR

Tulang Bawang (Lampung) - SHP
   Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Tulang Bawang laksanakan Apel Siaga Dalam Rangka Lomba Siskamling (sistem keamanan lingkungan) dan Cipkon (cipta kondisi) Pemilukada (pemilihan umum kepada daerah) tahun 2018 yang dilaksanakan hari Selasa (20/02) pukul 08.00 WIB di lapangan upacara Mapolres Tulang Bawang.
   Bertindak selaku Pimpinan Apel Bupati Tulang Bawang Hj. Winarti, SE, MH, Perwira Apel Kasat Binmas Polres Tulang Bawang AKP Dulhapid, S.Pd dan Komandan Apel Kanit Regident Sat Lantas IPTU Amsar, S.Sos.
   Apel Siaga ini diikuti oleh pasukan yang terdiri dari 1 peleton TNI AD dari Kodim 0426 Tulang Bawang, 1 peleton Brimob Subden III Menggala, 1 peleton Satuan Lalu Lintas, 3 peleton Bhabinkamtibmas (bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat), 2 peleton Sat Pol PP Kab. Tulang Bawang, 1 peleton Sat Pol PP Kab. Tulang Bawang Barat, 3 peleton Linmas (perlindungan masyarakat) dari Kab. Tulang Bawang dan Kab. Tulang Bawang Barat.
   Dalam Amanatnya Bupati Tulang Bawang mengatakan pelaksanaan Apel Siaga Dalam Rangka Lomba Siskamling dan Cipkon Pemilukada tahun 2018 sebagai sarana membangun kebersamaan dan kesetiakawanan antara TNI, Polri dan Pemerintah Daerah.
   “Apel ini sebagai salah satu upaya untuk tetap menggelorakan semangat pengabdian dalam rangka memupuk disiplin, jiwa korsa dan loyalitas serta kebersamaan dan sebagai sarana yang tepat untuk membangun kebersamaan dan kesetiakawanan antara TNI, Polri dan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Kab. Tulang Bawang dan Kab. Tulang Bawang Barat yang sejahtera,” ujarnya.
   Lanjut Bupati, pada pelaksanaan Pemilukada 2018 terdapat kerawanan yang harus diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata dalam setiap tahapan, untuk itu Polri bekerjasama dengan Kejaksaan dan Panwaslu yang tergabung dan Gakkumdu (penegakkan hukum terpadu) dapat menyelesaikan dengan tuntas setiap pelanggaran Pemilukada yang terjadi.
Kapolres Tulang Bawang AKBP Raswanto Hadiwibowo, SIK, M.Si mengatakan tema yang diangkat pada pelaksanaan apel ini adalah “Dengan Semangat Siskamling, Kita Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Harkamtibmas Dalam Rangka Menciptakan Kondisi Kamtibmas Yang Kondusif Menjelang Pemilukada tahun 2018“.
   Kapolres menjelaskan, Pelaksanaan perlombaan siskamling dimulai hari Rabu (21/02/2018) selama 1 tahun berjalan dengan beberapa kriteria penilaian dan pengumuman pemenang akan diinformasikan secara bertahap.
   “Perlombaan Siskamling yang dilaksanakan di Kab. Tulang Bawang dan Kab. Tulang Bawang Barat dimulai hari Rabu (21/02/2018) selama 1 tahun berjalan dengan kriteria penilaian diantaranya kelengkapan pos ronda, keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pos ronda, peran serta masyarakat dalam pelaksanaan siskamling dan lain-lain serta untuk pemenang diinformasikan secara bertahap yaitu tahap pertama HUT (hari ulang tahun) Pemda Kab. Tulang Bawang (20/03) dan HUT Pemda Kab. Tulang Bawang Barat (04/04), kedua HUT Polri (01/07), ketiga HUT Republik Indonesia (17/08), keempat HUT TNI (05/10) dan kelima Hari Pahlawan (10/11)”, jelasnya.

   Tampak hadir dalam apel tersebut Kapolres Tulang Bawang beserta pejabat utama dan kapolsek jajaran, Bupati Tulang Bawang, Kajari Tulang Bawang, Ketua Pengadilan Negeri Tulang Bawang, Kepala Lapas kelas II B Menggala, Forkopimda Kab. Tulang Bawang dan Kab. Tulang Bawang, Seluruh Kepala Kampung yang ada di Kab. Tulang Bawang dan Seluruh Kepalo Tiyuh yang ada di Kab. Tulang Bawang Barat. *RR

   Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Pasuruan tahun 2019, kecamatan Rejoso, kabupaten Pasuruan giat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Selasa, 13 Februari siang. Acara Musrenbang yang diikuti sebanyak 16 desa se-kecamatan Rejoso, secara keseluruhan ada sekitar 229 usulan dari masing masing desa dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar 59 miliar. Setidaknya, usulan tersebut nantinya juga akan menyesuaikan kemampuan anggaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan. Berikut 16 desa yang ada diwilayah kecamatan Rejoso, yakni desa Arjosari, Kemantren, Toyaning, Rejoso lor, Rejoso kidul, Patuguran, Segoropuro, Ketegan, Pandanrejo, Sadengrejo, Karang pandan, Sambirejo, Manikrejo, Jarangan, Kedungbako dan Kawisrejo. 
   Camat Rejoso Muhammad Hariadi berharap supaya setiap usulan pembangunan yang diajukan oleh masing masing desa dalam Musrenbang nantinya bisa terwujud dan lebih mensejahterakan warga dan juga masyarakat. "Tujuan utama adalah supaya lebih mensejahterakan masyarakat terkait dengan pembangunan yang diusulkan dimasing masing desa. Baik melalui pembangunan fisik maupun yang non fisik, dari sejumlah usulan yang ada juga akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada", ujar Hariadi saat ditemui awak SHP di ruang kerja pada Selasa, 13 Februari siang. Ada 4 bidang yang menjadi prioritas dalam usulan pada Musrenbang di kecamatan Rejoso,  diantaranya yaitu dibidang pembangunan, pemerintahan, kesehatan dan pendidikan
   Dirinya juga menyebutkan, melalui dana desa serta dukungan fasilitas dari 5 anggota DPRD kabupaten Pasuruan sesuai dengan keinginan dan usulan supaya semua bisa tercapai. Karena program usulan juga akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dari Pemkab Pasuruan. "Mudah mudahan melalui dukungan dan fasilitas dari anggota dewan, semua yang diinginkan desa bisa tercapai dan terealisasikan", tambahnya Hariadi. *ko/syah


 Pasuruan - suaraharianpagi.com
   Sebagai bentuk protes atas kejelasan mengenai kompensasi warga terdampak proyek terkait pemasangan jaringan pipa spam umbulan, warga desa Warungdowo dan Pleret turun kejalan melakukan aksi blokade akses jalan pada Minggu, 11 Februari siang kemarin. Dalam aksi yang kesekian kalinya itu, warga juga menuntut supaya kompensasi direspon dan percepatan perbaikan jalan segera dilakukan. Sehingga aktivitas perekonomian dan juga akses jalan dapat kembali berjalan normal. Mengingat selama ada proyek tersebut, warga sekitar terdampak mengaku merasa sangat dirugikan. 
   "Kami sangat mendukung proyek tersebut dan kami hanya menuntut kompensasi atas kerugian pendapatan selama proses proyek berjalan, usaha kami menjadi mati total. Kurang lebih sudah dua bulan ini kami yang terdampak tidak dapat masukan sama sekali ", ujar salah satu penjual buah dalam aksi demonya. Para aksi warga mengakui, bahwa sejak adanya proyek itu semua aktivitas baik terhadap pendapatan dari hasil warung dan juga pertokoan warga setempat maupun akses jalan lalu lintas secara global tidak berjalan sama sekali alias mati total. Sehingga para pembeli pun enggan berhenti karena tidak dapat akses atau tidak adanya area parkir kendaraan yang tersedia. 
   "Dalam aksi ini, warga terdampak hanya menuntut kebijakan ganti rugi yang pantas dan merata atas proyek pemasangan jaringan spam umbulan. Selain itu percepatan jalan supaya segera diaspal agar aktivitas warga kembali berjalan normal," tegas Kepala Desa Pohjentrek Muslim kepada awak media saat dilokasi blokade jalan. Dirinya juga menambahkan, supaya pihak pelaksanaan proyek supaya segera merespon atas tuntutan warga dari RW 07 dan RW 11 yang terdampak dengan kompensasi sebesar 500 ribu rupiah per kepala keluarga (KK) dari sebanyak 250 KK yang ada, selanjutnya pengerjaan proyek dapat dilanjutkan. " Hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait besaran kompensasi untuk warga terdampak dan yang jelas nantinya warga akan melakukan aksi jauh ebih banyak lagi guna minta kejelasan dari pihak proyek ", tambahnya Muslik. *ko/syah


   Prayoga Hari Permana (26) seorang mantan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP)  kabupaten Pasuruan pada 2017 lalu asal Klenggohan, Arjosari, kecamatan Winonganoleh, kabupaten Pasuruan mengaku sisa uang gaji sebesar 2,9 juta rupiah selama dua bulan ditilap oleh BM seorang oknum Satpol PP yang masih aktif. Menurutnya bahwa pada Juli 2017 lalu, Prayoga resmi mengundurkan diri sebagai petugas Satpol PP dengan alasan mendapat pekerjaan lain diluar. Akan tetapi sisa uang gajian selama dua bulan terakhir dibulan Mei dan Juni sebesar 2,9 juta tersebut, hingga saat ini belum diterimanya. Namun setelah dicek dikantor tempat ia bekerja sebelumnya, menurutnya uang gaji tersebut sudah dibayarkan oleh pihak kantor Satpol PP selanjutnya dititpkan ke rekan lainnya berinisial HD selanjutnya diberikan kepada saudara BM. 
   "Saat itu dia (HD-red) datang kerumah minta tanda tangan terkait pengunduran diri serta pencairan gaji terakhir, tapi uang gaji saya kok gak dikasihkan. Padahal menurut orang kantor uang gaji saya tersebut sudah dititipkan sama HD ", Kata Prayoga saat menjelaskan langsung kepada awak SHP.  Kejadian bermula, saat itu Prayoga saat itu didatangi langsung oleh HD dirumahnya guna dimintai tanda tangan pemutusan kontrak atau pengunduran diri. Namun setelah dilakukan penanda tanganan, uang gaji selama Mei dan Juni tersebut tidak atau belum diterima oleh Prayoga. 
   Sementara guna memastikan sisa uang gaji Prayoga itu dibawa oleh siapa??, akhirnya pada Sabtu, 10 Februari 2018 siang kemarin, awak SHP melelui via seluler langsung menghubungi HD yang saat ini diketahui sebagai Kasi Kesra di kecamatan Winongan, kabupaten Pasuruan dan HD pun menjelaskan bahwa uang tersebut sepenuhnya dibawa oleh BM. " Yang tau uang itu BM mas, coba tanya sama dia karena sepenuhnya uang itu ia pegang. Dan kalau mau tau kejelasannya boleh semua nanti dipertemukan, " ungkapnya HD. *ko/syah


Blitar Kabupaten - suaraharianpagi.com
   Bertempat di Pendopo Ronggo Hadi Negoro Pemerintah Kab. Blitar menggelar sosialusasi pelaksana pekerjaan pengendali banjir Kali Bogel. Dihadiri Bupati Rojanto, Kepala Ir. Fauzi Idris, Kapolres Slamet Waloya, Kasdim Blitar, Kepala OPD Lingkup Pemkab Blitar serta undangan.
   Dalam acara tersebut Bupati Rijanto menyampaikan pekerjaan ini sangat penting karena untuk menyelesaikan permasalahan banjir di daerah Sutojayan dan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Blitar sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat sejak tahun 2015. "Semoga dengan pekerjaan pengendalian banjir di Kali bogel daerah Sutojayan dan sekitarnya akan terbebas banjir," harapnya.
   Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Fauzi Idris menyampaikan pekerjaan pengendalian banjir Kali Bogel membutuhkan waktu hingga 2019 atau multi years dengan biaya 185 juta rupiah.
   Disampaikan pula oleh Fauzi Idris bahwa untuk pekerjaan Kali Bogel ini menggunakan anggaran pusat semuanya. "Memang anggaran untuk pekerjaan pengendalian banjir Kali Bogel lumayan besar, sehingga perlu 2 tahun untuk menyelesaikan, " jelasnya
   Dalam hal tender, Fauzi Idris menyampaikan kalau proyek pekerjaan pengendalian banjir ini adalah tender bebas dan lelangnya di pusat," jelasnya.
   Sementara di daerah hanya terima paket pekerjaannya. Dalam hal sosialisasi ke masyarakat yang langsung terdampak oleh pekerjaan ini, mereka sudah mendapatkan sosialisasi sejak tahun 2016. Dengan panjangnya waktu sosialisasi diharapkan masyarakat akan lebih mengetahui dan memahami pentingnya pekerjaan ini serta bisa berperan aktif untuk mrnyelesaikan pekerjaan ini hingga selesai," jelasnya.*atk


Blitar Kabupan – suaraharianpagi.com
   Sosialisasi pembangunan rumah sakit Srengat digelar Pemkab Blitar bertempat di Pendopo Ronggo Hadi Negoro. Acara ini menghadirkan dua pembicara, masing-masing Direktur Gratiifikasi Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Dion Hardika dan Direktur Penanganan Hukum LKPP, Setya Budi Ariana (31/1).
  Bupati Blitar, Rijanto, dalam sambutannya menyampaikan sosialisasi digelar untuk mencegah korupsi kolusi dan nepotisme dalam pembangunan RSUD Srengat. RSUD Srengat adalah rumah sakit yang nantinya berlokasi di Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat. Pemkab Blitar sudah mempersiapkan pembangunan rumah sakit ini sejak akhir tahun 2015.
   Pembangunan Rumah Sakit Srengat dimungkinkan akan dilakukan secara bertahap, karena saat ini pembangunan tahap 1 berada dilahan seluas 2,4 hektar, sedangkan luas aset Pemkab Blitar yang ada di Kelurahan Dandong ada 5 hektar.
   Saat sosialisasi di depan Bupati Blitar Rijanto dan Wakil Bupati Blitar Marhenis juga kepala OPD Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Kuspardani menyampaikan bahwa pembangunan Rumah Sakit Srengat dimulai 2018 ini. Dan juga ini untuk menjawab permintaan warga Kabupaten Blitar yang berada di wilayah barat supaya dibangunkan rumah sakit. Alasan warga rumah sakit daerah yang di Wlingi lokasinya sangat jauh dari tempat tinggal mereka.
   Selain itu, Kuspardani menyampaikan pembangunan rumah sakit Srengat akan menelan biaya 180-an milyar rupiah. Ini anggaran yang sangat besar oleh karena itu pembangunannya membutuhkan dua tahap penganggaran atau multiyeras.
   Sementara itu menurut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Rumah Sakit Srengat, Handono menjelaskan, pembangunan pertama ini akan dilakukan secara multiyears mulai tahun 2018 sampai dengan 2019. Sedangkan untuk sisa lahan 2,6 hektar lahan akan digunakan untuk perluasan lahan pembangunan rumah sakit. “Pembangunan Rumah Sakit ini dilakukan secara multiyears, dan dimulai tahun 2018 ini sampai dengan tahun 2019.,” ungkap Handono.
   Lebih lanjut Handono menjelaskan, untuk pembangunan perluasan masih akan disesuaikan dengan anggaran pemerintah daerah, selain itu pihaknya saat ini juga masih berfokus pada pembangunan di lahan yang telah ditentukan 2,4 hektar dengan market desain yang sudah ada.
   Handono menambahkan, rumah sakit type C di Srengat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Blitar itu nantinya model eco ramah lingkungan.
   Sementara itu dari DPRD Kabupaten Blitar Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Srengat Kabupaten Blitar akhirnya disepakati. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatangan MOU antara Pimpinan DPRD dan Bupati Blitar dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (13/10/2017).
   Sekretaris komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Andi Widodo menyatakan, sesuai pertemuan dengan tim pembangunan RSUD Srengat pihaknya memberikan dua rekomendasi. Diantaranya menyetujui pembangunan RSUD Srengat dengan syarat Detail Engineering Design, Amdal, dan Amdal Lalin, status tanah jelas, dan semua persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan sudah dipenuhi. Kedua pembangunan multi years dengan anggaran sebesar Rp 180 miliar yang diajukan eksekutif selesai tepat waktu.
   "Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkap Andi Widodo.
Sementara dari Komisi IV yang diwakili Sekretaris Komisi, Gatot Darwanto juga memberikan dua rekomendasi. Pertama menyetujui pembangunan RSUD Srengat dengan catatan eksekutif memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang pembangunan layanan kesehatan tersebut. Kedua pembangunan yang dilaksanakan multi years harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Komisi IV memberikan dua rekomendasi yang salah satunya adalah pentingnya sosialisasi yang harus dilakukan kepada masyarakat sekitar terkait pembangunan layanan kesehatan berupa RSUD,” jelas politisi PDIP ini.*atk


Blitar – suaraharianpagi.com
   Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Eko Budi Winarso mengatakan, Kabupaten Blitar termasuk dalam daftar Kabupaten yang memiliki capaian akta kelahiran tinggi sehingga diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mencetak Kartu Identitas Anak (KIA) sendiri. “Kewenangan untuk bisa mencetak KIA sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu, sehingga untuk saat ini di tahun 2018 kami menargetkan bisa mencetak sebanyak 15.000 Kartu Identitas Anak (KIA),” kata Eko.
   Lebih lanjut Eko menyebut, untuk sementara KIA yang akan dicetak dan diselesaikan, terlebih dulu hanya untuk anak yang berusia 0 hingga 5 tahun, sedangkan untuk anak usia 6 – 17 tahun akan dicetak setelahnya, sedangkan ditahun sebelumnya pihaknya sudah berhasil mencetak kurang lebih 6.500 KIA.
   Ada 39.000 anak sasaran KIA, karena kemampuan alat dan keterbatasan blangko KIA maka pencetakan akan dilakukan secara bertahap. “Karena kemampuan alat dan keterbatasan blangko KIA maka pencetakan akan dilakukan secara bertahap, karena jumlah sasaran KIA sangat banyak yaitu ada 39.000 anak,” pungkasnya. *atk



Pasuruan - suaraharianpagi.com
Guna meminimalisir jumlah pelanggaran serta menekan angka kecelakaan bagi pengendara dalam berlalu lintas di jalan, pihak Satuan Lalu Lantas (Satlantas) Polres Pasuruan Kota lakukan giat Operasi Penertiban selama bulan Februari 2018. Selain menindak para pelanggar lalu lintas, Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota AKP Kadek Ary Mahardika juga tak bosan bosan selalu menghimbau kepada para pengguna jalan yakni pengendara agar selalu mengedepankan etika serta mematuhi tata tertib dan segala bentuk peraturan yang ada termasuk jalan khusus satu arah.
   "Pengendara harus memperhatikan rambu rambu dan juga kelengkapan kendaraan, termasuk mematuhi jalan satu arah seperti dijalan belitung, sumatera, kartini dan dijalan slagah ", ujar Kadek saat dikonfirmasi awak SHP pada Senin, 5 Febuari pagi. Dirinya juga menekankan, khususnya kepada pihak orang tua terkait pengendara dibawah umur alias siswa atau pelajar. Supaya dapat memberikan pengarahan dan pengawasan saat anaknya menggunakan sepeda motor dijalan. " Untuk anak yang masih usia dini khususnya pelajar, supaya peran orang tua selalu mengawasi, mengarahkan serta mencegah anaknya bila menggunakan kendaraan dijalan umum", tambahnya kadek saat dikonfirmasi dikantornya.
   Dimulai dari kesadaran dan jaga emosional dalam berkendara, pengguna jalan juga harus melaksanakan undang undang peraturan lalu lintas serta norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. Selain itu, para pengendara juga harus mengetahui 9 aturan berlalu lintas diantaranya yakni; harus memiliki SIM, tidak menggunakan badan trotoar, menghormati pesepeda dan pejalan kaki, tidak main hand phone saat berkendara, mengetahui hak pejalan kaki, memakai helm, menggunakan lampu isyarat saat berbelok, plat nomor kendaraan harus terpasang dan pasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil. *ko/syah


Pasuruan - suaraharianpagi.com
   Semakin meningkat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat tentang pemanfaatan lahan sebagai tempat hunian (rumah) atau pembangunan lain, yang pasti akan mempersempit kebutuhan masyarakat lain yakni mengenai kebutuhan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum ( TPU ) bagi warga dan masyarakat kota Pasuruan yang meninggal nantinya. Maka dari itu guna melakukan penataan terhadap keberadaan makam umum khususnya di TPU yang ada diwilayah kota Pasuruan, dalam waktu dekat kedepan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan berencana akan menerapkan sistem retribusi TPU kepada keluarga yang masih hidup atau ahli waris selanjutnya.
   Sementara pihak Pemkot Pasuruan melalui Dinas Perkim (Perumahan dan Permukiman) dan dibantu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk melakukan pendataan mengenai keberadaan TPU sekaligus data warga meninggal yang telah dimakamkan. Selanjutnya akan diberlakukan retribusi 5 tahun sekali setiap makam atau liang lahat dengan ukuran 1 dikali 2 meter kepada keluarga atau ahli waris yang masih hidup, Sedangkan untuk besaran retribusinya saat ini masih dalam proses pembahasan oleh Pemkot Pasuruan. " Sementara ini kami bekerja sama dengan pihak terkait akan melakukan pendataan mengenai makam di tempat pemakaman umum yang ada selanjutnya akan berlakukan retribusi kepada ahli waris yang masih hidup", terang Dyah Ermitasari selaku kepala dinas Perkim kepada awak SHP diruang kerjanya pada Kamis, 1 Februari siang. 
   Dari keberadaan TPU yang sudah ditetapkan dan akan diberlakukan retribusi oleh Pemkot itu sendiri ada 5 lokasi TPU yang sudah ada yakni,  TPU  Purut 1, Purut 2, Gadingrejo, Bugul Kidul dan Pohjentrek. Selanjutnya untuk makam umum di kelurahan Tapaan dan juga Balndongan sudah diajukan kepada pihak Pemkot. Dengan diberlakukannya retribusi tersebut, " Dyah  mengakui bahwa selain untuk penataan TPU itu sendiri agar lebih rapi dan tertata ", Baik mengenai akses dan juga kondisi fasilitas lainnya juga akan mempermudah para peziarah bisa lebih mudah dalam mencari lokasi keluarga yang dimakamkan ditempat TPU tersebut. " Dengan begitu, selain menghasilkan pendapatan daerah juga mempermudah para peziarah mencari titik lokasi keluarga yang dimakamkan karena sudah dibentuk blok ", tambahnya Dyah. *ko/syah


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget