Januari 2018

   Seiring dengan berkembangnya pembangunan disegala bidang penjuru Indonesia khususnya bidang sarana pembangunan jalan dan prasarananya, maka sudah hal yang memungkinkan akan terdapat permasalahan lalu lintas. Seperti halnya yang berada di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota tentang jalan rusak (berlobang dan bergelombang) dibeberapa titik akses jalan. Untuk itu pada Rabu, 31 Januari jajaran Satlantas Polres Pasuruan Kota bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pasuruan, Polisi Militer (PM) telah melakukan razia (operasi) gabungan di sejumlah titik - titik akses jalan terutama yang di lewati kendaraan berat atau bermuatan (angkutan barang). 
   Sementara  kegiatan ini masih dilaksanakan disatu titik yaitu di Jl. Raya Menangas Grati Kabupaten Pasuruan. Dalam pelaksanaannya, pihak Dishub juga membawa alat eletrik portebel atau alat pengukur berat kendaran, guna akurasi keabsahan dari proses penindakan hukum terhadap muatan yang berlebihan (Overload). Selanjutnya akan menindak pengemudi yang bandel. Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota AKP Kadek Ary M. SH.SIK , mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mendidik para pengendara angkutan barang agar tidak lagi melanggar ketentuan aturan yang berlaku sehingga dapat memperkecil permasalahan lalu lintas.
   "Kegiatan razia gabungan ini kami lakukan agar para pengendara sadar diri yang mana juga bisa membahayakan keselamatan dirinya sendiri dan juga orang lain, biar ada kesamaan tindak. Baik masyarakat umum maupun TNI - POLRI jika melakukan pelanggaran." Tegas Kadek kepada awak SHP. Dirinya juga berharap agar para pengendara, khususnya sopir roda empat lebih sadar dalam mematuhi segala bentuk peraturan dan juga tata tertib dalam berlalu lintas dijalan. " Kami berharap banyak dengan kegiatan ini menjadikan guru terbaik bagi mereka dan juga kesadaran pengendara  sehingga ke depan tidak ada lagi melakukan pelanggaran yang sama ". Tambahnya AKP Kadek. *ko/syah.


Pamekasan - suara harian pagi.com

    Peresmian PT.Taspen (persero) cabang Pamekasan berlangsung secara kondusif dan khidmat di hadiri oleh peserta Taspen dan Wabup pamekasan Halil Asy,ari dan beberapa pejabat organisasi perangkat (OPD) di lingkungan pemkab pamekasan, serta Ketua DPRD Halili ,kemudian perwakilan dari pihak kepolisian, dan sebagian juga dari direktur bank yang ada di pamekasan Bank jatim Rabu (17/01) di kantor cabang baru pamekasan Jln Trunojoyo No.325 itu berlangsung khidmat.
   "Dalam sambutannya Direktur utama PT.Taspen (persero) Iqbal Latanro mengatakan terima kasih kepada semua pihak elemen yang membantu mensukseskan acara peresmian gedung cabang pamekasan ini, pihaknya juga menjelaskan bahwa peningkatan layanan menjadi fokus dari sebuah perusahaan dan merupakan satu satunya yang ada di pulau madura yakni kabupaten Pamekasan,``pungkasnya Iqbal Latanro.
   "Alhasil Direktur utama juga menyampaikan kinerja keuangan taspen pada tahun 2017 16% dari198,6 Triliun pada tahun 2016 menjadi 230,36 Triliun di tahun 2017 taspen mencapai 713,37 M atau sebesar 104,19% maka di bandingkan tahun 2016 hasil usaha meningkat sebesar 188,25% ujar Iqbal Latanro.
   "Kemudian wabup pamekasan Halil Asy,ari dalam paparannya menyambut baik dan mengapresiasi atas di bukanya kantor cabang pamekasan semoga bisa memberikan sebuah pelayanan yang maksimal dan sesuai dengan tupoksinya itu, karena sejatinya jumlah Taspen di pulau madura sebanyak 66.657 orang yang terdiri dari 38.278 peserta aktif dan 28.379 peserta non pensiun serta jangkauian meliputi Kabupaten Pamekasan,Sampang,sumenep ,dan Bangkalan pada khusus nya.ungkap Halil Asy,ari.
   "Harapan dari hotijeh peserta pensiunan itu kepada pihak taspen yang dalam hal ini sudah membuka cabang baru di kota pamekasan agar memberikan pelayanan yang cepat,maksimal serta memberikan kenyamanan dan akuntabilitas kepada peserta taspen tersebut. *sin


 Didalam tahun 2018 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan, melalui Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman(Perkim) bekerjasama dengan kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pusat akan menerapkan penggunaan gas bumi untuk kebutuhan Rumah Tangga (RT) karena dinilai lebih ramah lingkungan.  Selain penggunaan gas bumi ramah lingkungan, secara kebutuhan rumah tangga juga dinilai jauh lebih murah dan efisien dibandingkan dengan menggunakan gas elpiji. Termasuk dari tingkat keamanan, penggunaan gas juga jauh lebih aman dan tidak menimbulkan bau pada saat terjadi kebocoran.
   Diketahui bahwa rencana pemasangan pipa gas sebanyak 6 ribu sambungan tersebut akan pusatkan di 8 titik kelurahan kota Pasuruan diantaranya yakni, kelurahan Purworejo, Karanganyar, Kebonsari, Gentong dan Bangilan. Sedangkan untuk yang di kelurahan Kebonagung, Gadingrejo dan Trajeng hanya sebagian sambungan akan dikerjakan. " Dari pengajuan sebanyak enam ribu empat ratus tujuh belas sambungan pipa oleh pemerintah, sudah disetujui sebanyak enam ribu sambungan oleh kementerian pusat ", kata Dyah Ermitasari selaku kepala dinas Perkim saat ditemui awak SHP dikantornya pada Senin, 15 Januari 2018 siang.        
   Menurutnya bahwa untuk pelaksanaan pemasangan pipanisasi gas dilapangan, saat ini Dinas Perkim masih menunggu hasil lelang di UKL dan UPL selesai dilakukan dari pihak kementerian pusat dan untuk proses Detail Engineering Design(DED) sendiri sudah dikerjakan pada akhir Desember 2017 lalu. " Saat ini kita masih menunggu dokumen hasil lelang dari kementerian pusat, setelah itu baru dilakukan pemasangan jaringan pipa dilapangan ", tambahnya Mita panggilan kepala dinas Perkim setiap harinya tersebut.
   Berdasarkan dari hasil kutipan data terakhir PGN pada Desember 2017 lalu, bahwa penggunaan melalui jaringan gas bumi rata rata hanya mengeluarkan uang sebanyak 3.000 hingga 4.000 rupiah per meter kubiknya. Sedangkan kalau menggunakan gas elpiji harganya Rp 12.500 per meter kubik. Dengan diberlakukannya pemakaian gas bumi melalui sistem jaringan pipa tersebut, setidaknya dapat menghemat uang dapur antara 8.500 rupiah hingga 9.500 rupiah per meter kubiknya. Selain itu masyarakat juga tidak perlu lagi repot membawa tabung gas saat melakukan isi ulang. Selain dinilai jauh lebih murah dan efisien, tingkat keramahan lingkungan serta keamanannya pun juga lebih terjaga terlebih saat terjadi kebocoran. *ko/syah


LPK Barata Dampingi Karyawan Garmen Tuntut Upah Jam Lembur

Pasuruan - suaraharianpagi.com
Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Barisan Rakyat Jelata (Barata) lakukan pendampingan terhadap ratusan karyawan perusaha an garment PT. Raindo Putra Lestari yang terletak di wilayah kelurahan Blandongan, kecamatan Bugul Kidul, kota Pasuruan guna menuntut kejelasan terkait upah jam lembur kerja pada Selasa, 9 Januari 2018. Dalam aksinya menuntut upah jam lembur (tambahan) yang jelas, sejumlah karyawan juga melakukan aksi mogok kerja. Mengingat selama ini karyawan mengaku dituntut oleh pihak perusahaan dengan sistem kejar target bukan berdasarkan pada jam kerja sesuai peraturan. Sehingga karyawan harus rela pulang malam hingga kisaran pukul 19.00 wib setiap harinya tanpa terhitung adanya upah jam lembur.
   "Kita ingin supaya pihak perusahaan membayar upah jam lembur sesuai dengan peraturan, karena selama ini kita pulang malam tanpa adanya upah lembur yang jelas," ujar salah satu karyawan yang enggan disebutkan namanya, karena merasa takut akan dipecat. Guna menyampaikan aspirasi ratusan karyawan itu, Irfan Budi Dermawan selaku ketua LPK Barata meminta pihak perusahaan supaya bisa memenuhi hak dan kewajiban karyawan yakni dengan cara menerapkan sistem kerja berdasarkan jam kerja. Sehingga dapat diketahui antara jam kerja dengan jam tambahan atau lembur. "Sesuai SOP, untuk target produksi atau jam lembur harus diumumkan secara tertulis dan dipasang disetiap bagian atau line, supaya semua karyawan mengetahui. Dan saya berharap pihak perusahaan secara kontinyu juga mendaftarkan karyawannya ikut asuransi menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, supaya mendapat jaminan keselamatan ", ungkapnya Irfan kepada pihak perusahaan.
   Menanggapi adanya aksi tersebut, Andy Darmawan selaku direktur perusahaan PT Raindo Putra Lestari menerima sejumlah perwakilan karyawan dan mengakui bahwa selama ini karyawannya dituntut mengejar target guna memenuhi jadwal pengiriman sesuai permintaan buyer. "Memang selama ini kita sistem kejar target dan harus memenuhi pesanan untuk mengejar jadwal pengiriman yang sudah ditentukan. Dengan adanya tuntutan dari sejumlah karyawan kita sudah sepakati bersama," kata Joko selaku pihak yang mewakili direktur perusahaan, Andy Darmawan.
   Tidak terjalinnya miskomunikasi yang baik antara pihak perusahaan dengan karyawan, diakui oleh Andy Darmawan merupakan salah satu penyebab terputusnya penyampaian atau keluhan. Sehingga kesinambungan keduanya tidak terjalin secara harmonis dan terikat. Setelah dilakukan mediasi dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak antara perusahaan dengan lima perwakilan karyawan yang di saksikan petugas Disnakertrans Kota Pasuruan melalui Kabid Hubungan Perindustrian Aprilita, ketua LPK Barata Irfan Budi Dermawan dan bersama Kapolsek Bugul Kidul Kompol Maryono akhirnya menyetujui sejumlah poin.
   Dari sejumlah poin yang telah disepakati bersama tersebut diantaranya yaitu tambahan jam atau lembur dapat dibayar setelah melewati jam kerja target yakni antara jam 07.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib (jam kerja target) dan bila ada tambahan lembur diatas atau melebihi jam 17.00 wib masuk kategori lembur dan akan dibayar oleh pihak perusahaan. Selain itu, kerja dihari libur atau tanggal merah maka akan masuk hitungan lembur. *ko/syah

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget