suaraharianpagi

Latest Post

Jombang – suaraharianpagi.com
   Ketika musim Kemarau tiba, Kabupaten Jombang Jawa Timur, di sebagian wilayah akan mengalami musim kekeringan. Untuk itu salah satu permasalahan yang ada saat ini dan sangat krusial adalah kebutuhan air bersih pada wilayah-wilayah tertentu, yang rawan air ketika musim kemarau tiba. Sebagaimana kita ketahui kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar minimum yang harus disediakan oleh pemerintah setempat.
   Di wilayah Kabupaten Jombang terdapat banyak lokasi yang merupakan kategori wilayah rawan air bersih dan kekeringan, salah satunya Desa Kudubanjar Kecamatan Kudu. Untuk menyikapi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Jombang melakukan Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Kudubanjar Kecamatan Kudu, Kabupaten Jawa Timur.
   Tujuan tersedianya sarana dan prasarana air minum / air bersih dalam rangka memenuhi pasokan air minum / air bersih bagi masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan dan mudah dalam pemeliharaan kedepannya.
   Sasaran dari kegiatan ini adalah terbangunnya sarana dan prasarana air minum / air bersih yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dengan jaringan pipa sehingga dapat menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan air bersih / air minum daerah setempat.
   Kegiatan ini diperlukan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dibiayai dari DAK Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Kudubanjar Kecamatan Kudu, Jawa Timur, dilaksanakan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
   Kedepannya Pemerintah Kabupaten Jombang, mengharapkan masyarakat desa Kudubanjar yang menerima manfaatnya bisa merawat dengan baik dan tidak boros dengan air, gunakan seperlunya dan jangan bocor kemana-mana, ingat pada saat musim kemarau sebelum ada jaringan air bersih ada. *ryan

Sampang – suaraharianpagi.com
   Bupati Sampang H. Slamet Junaidi bersama Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat melakukan peninjauan pelaksanaan uji kompetensi Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru, Senin (13/9).
   Peninjauan dilakukan di berbagai lokasi, dimulai dari SMAN 1 Sampang kemudian berlanjut di SMKN 1 Sampang dan diakhiri di SMKN 2 Sampang. Turut mendampingi peninjauan diantaranya Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang Asyyari, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Nor Alam, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Agus Mulyadi, Plt. Kepala BKPSDM Arief Lukman Hidayat.
   Pelaksanaan Uji Kompetensi PPPK Guru tersebut akan berlangsung selama empat hari terhitung sejak tanggal 13 sampai 16 September 2021. Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan bahwa peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan seleksi PPPK berlangsung dengan lancar. "Dari banyaknya peserta sekitar 1.700 nanti akan diambil 371 formasi PPPK Guru, hal ini bagian dari ikhtiar kami meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sampang," ungkapnya.
   Menurutnya, Kabupaten Sampang saat ini mengalami defisit guru terbukti ada satu sekolah yang memiliki 90 murid namun Guru ASN nya hanya satu orang, sisanya 6 orang GTT. "Hal ini menjadi atensi pemerintah daerah, kebijakan kami saat ini tidak akan mengizinkan guru ASN mutasi ke luar daerah, sebab di Kabupaten Sampang sendiri kekurangan tenaga pendidik," ucapnya.
   Pihaknya berharap seluruh kuota dapat terisi oleh peserta yang mengikuti seleksi dan mencapai nilai passing grade agar tidak ada rekrutmen kembali. "Secara keseluruhan hasil peninjauan kami aman dan lancar, semoga sampai hari terakhir demikian," tandasnya. *rn

Sampang - suaraharianpagi.com
   Sungguh cerdik oknum pendamping bantuan Program Keluarga Sejahtera (PKH) untuk memperkaya diri. Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang (23/09)
   Informasi warga yang di terima awak media suaraharianpagi.com sebut saja AS menyampaikan,'' Saya terahir menerima di panggil sama pendampinya mas. Ibu AS sekarang terahir menerima program bantuan pkh karena tidak ada komponin jadi bantuan ibu di blokir / bukan peserta penerima lagi. Begitu mas Singkat saja.
   Hasil konfirmasi kepada kepala desa dharma camplong Moh. Amin mengatakan, saya tidak tahu atau ikut campur urusan pkh mas. Karna itu haknya masyarakat dan saya hanya berpesan sama pendampingnya jangan sampai ada masalah dibawa cuma itu pesan saya. Saya sudah memanggil pendampinya bahwa ada keluhan warga masalah bantuan pkh tolong temui dan urus yang benar. Tutur kades
   Pantuan wartawan suaraharianpagi.com di lapangan, ibu AS menunjukkan hasil prin out koran buku Rekening Bank BRI ternyata mulai 2018 sampai 2020 masih ada bukti transferan dana bantuan PKH dan tèrtera mutasi dana antar Rekening yang sama Bank bri. Pendampin yang berinesial (SU) & (SR) sulit ditemui untuk di mintai keterangan,'' Jelasnya.
   "dalam hal tersebut (SU) & (SR) sudah melakukan pelanggaran aturan UUD pemerintah menyalagunakan dana bantuan dangan memberikan keterangan palsu dan bisa di katakan penggelapan hak orang lai,'' Pungkasnya. *bnts



Sampang - suaraharianpagi.com
   Gambar Rencana Anggaran Bangunan (RAB) tak sesuai dengan lokasi proyek yang di luncurkan dinas pendidikan Kabupaten Sampang (22/09)
   Informasi dari kontraktor proyek yang enggan disebut namanya kepada awak media suaraharianpagi.com menyampaikan," Saya belum memulai kerja masih menuggu gambar Rencana Anggaran Bangunan (RAB) dari dinas pendidikan turun mas. Sempat saya tanyakan kedinas pendidikan, kekonsultan perencana (rab) dan konsultan pengawas bagaimana kapan saya mulai kerja, jawabnya tunggu",Ujar kontraktor.
   Kontraktor menambahkan komentarnya," program dinas pendidikan sampang ada yang dikerjakan dan ada yang tidak mas. Yang di kerjakan gambar (rab) dan lokasi sama. Yang tidak sama gambar (rab) dan lokasi, ia belum dikerjakan masih menuggu perubahan gambar mas. Saya yakin Hal ini terjadi penguluran waktu mungkin konsultan perencana tidak turun kelapangan melakukan pengecekan / surve sehingga gambar tidak sesuai", imbuhnya singkat saja.
   Ketika dikonfirmasi wartawan media suaraharianpagi.com melalui pesan chat media sosial WHATSAPP kepada Pak NORALAM selaku kadis Dinas pendidikan Kabupaten Sampang, ia menjawab sangat simpel sekali. Sudah mas jalan mas," tutur kadis.
   Pantauan kuli tinta suaraharianpagi.com di lapangan tidak ada tanda-tanda akan dikerjakan sekolahan tersebut ingin dibangun tetap berdiri utuh seperti biasa. Dalam menyikapi Hal ini terjadi pejabat pemerintah dinas pendidikan kabupaten Sampang kurang bertanggung jawab, kurang tegas alias enteng", Pungkasnya. *Bnts

Sampang - suaraharianpagi.com
   Rapat dewan dalam paripurna digelar dalam rangka penyampaian nota penjelasan bupati sampang terhadap raperda Perubahan APBD TA 2021. Dimana sebelumnya sudah dilakukan pembahasan ditingkat badan musyawarah (Banmus). Sehingga hal ini diharapkan dapat memacu kerja para wakil rakyat untuk menuntaskan tugasnya secara tepat waktu.
   Ketua DPRD Sampang Fadol menyampaikan, agenda yang sudah dibahas ditingkat Banmus tersebut, merupakan raperda yang sudah dibahas oleh anggota dewan. Ia berharap, dengan adanya raperda itu bisa berdampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama terhadap masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pembangunan. “Atas semangat kinerja dari Badan Pembentukan Perda (Bapperda), Raperda ini masih akan dibahas kembali ditingkat fraksi. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat Sampang,” ucapnya.
   Pihaknya berharap usai disampaikannya nota penjelasan tersebut dapat memberikan perubahan yang lebih efektif terhadap masyarakat. Termasuk pula adanya pembahasan ditingkat fraksi yang nantinya bisa memberikan kontribusi yang nyata dan bisa memberikan evaluasi yang konstruktif bagi kemajuan pembangunan sampang kedepan. ”Dari situ nantinya akan diberikan rekomendasi yang bisa bermanfaat untuk pembangunan Sampang,” jelasnya
   Sementara itu, Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan terima kasih atas sumbangsih dan pemikiran anggota dewan yang telah melakukan tugasnya. “Kami yakin, APBD Perubahan ini akan berguna bagi masyarakat Sampang. Untuk itu, implementasinya harus dijadikan komitmen bersama untuk diterapkan,” tegasnya singkat. *rn

Jombang – suaraharianpagi.com
   Salah satu permasalahan yang ada saat ini dan sangat krusial adalah kebutuhan air bersih pada wilayah-wilayah tertentu, yang rawan air ketika musim kemarau tiba. Sebagaimana kita ketahui kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar minimum yang harus disediakan oleh pemerintah. Di wilayah Kabupaten Jombang terdapat banyak lokasi yang merupakan kategori wilayah rawan air bersih, salah satunya Desa Gedangan Kecamatan Sumobito.
   Dalam menyikapi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui Dinas Perumahan Dan Permukiman Kab. Jombang melakukan Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Ds. Gedangan Kec. Sumobito. Tujuan tersedianya sarana dan prasarana air minum / air bersih dalam rangka memenuhi pasokan air minum / air bersih bagi masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan dan mudah dalam pemeliharaan kedepannya.
   Sasaran dari kegiatan ini adalah terbangunnya sarana dan prasarana air minum / air bersih yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dengan jaringan pipa sehingga dapat menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan air bersih / air minum daerah setempat. Untuk kegiatan ini diperlukan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) yang dibiayai dari DAK Tahun Anggaran 2021.
   Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Ds. Gedangan Kec. Sumobito, Kabupaten Jombang, dilengkapi dengan Rencana Keselamatan Kerja untuk mengidentifikasi pekerjaan, bahaya pekerjaan dan pengendalian bahaya yang timbul dari pekerjaan.
   Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Ds. Gedangan Kec. Sumobito dilaksanakan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Diharapkan setelah pekerjaan selesai nanti masyarakat desa setempat bisa merawat dengan baik sehingga dimusim kemarau akan datang tidak lagi akan mengalami krisis air minum. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com 
   Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang, Dr. H. Akh. Jazuli, SH, MSi menyambut positif dilaksanakanny Koordinasi Bantuan Keuangan Khusus Program Pemberdayaan BUMDes Maju, Pemberdayaan Desa Mandiri dan Pemberdayaan Usaha Perempuan dari Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jombang.
   Disampaikan Sekda Jazuli saat memberikan pengarahan pada acara Sosialisasi dan Koordinasi Bantuan Keuangan Khusus Program Pemberdayaan BUMDes Maju, Pemberdayaan Desa Mandiri dan Pemberdayaan Usaha Perempuan oleh Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh 16 Desa, di Ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang pada Rabu (15/9/2021).
   Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan pemahaman terkait program tersebut kepada semua pemangku kepentingan yang terkait, termasuk kepada pelaksana program dan stake holder lainnya. Sehingga terjalin penyelarasan kebijakan sekaligus kolaborasi dalam rangka proses keberlanjutan program yang pada akhirnya dengan stimulus dana yang diberikan akan mampu menjadi pemicu dan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan program.
   Masih kata Sekda Akh. Jazuli bahwa tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dampak dari adanya wabah covid-19 semakin menurun. Oleh karena itu dengan adanya program khusus ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga di desa sekaligus mendorong perekonomian pedesaan, mengoptimalkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat, pengembangan potensi ekonomi desa, pengelolaan usaha ekonomi produktif serta mendorong tumbuhnya produk unggulan pedesaan melalui program Jatim Puspa, Pemberdayaan BUMDes dan Desa Berdaya. “Dengan adanya program ini semoga BUMDes makin berdaya, mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan”, tuturnya.
   “Dengan sosialisasi ini saya berharap program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat. Perlu dikoordinasikan dengan baik, dijelaskan bagaimana tata penggunaannya, pertanggungjawabannya, sehingga sesuai dengan peruntukannya”, tandas Sekda Jazuli yang didampingi Kepala DPMD Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto.
   Kepala DPMD Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto mengatakan bahwa program pemberdayaan BUM Des Maju, Pemberdayaan Desa Mandiri (Desa Berdaya) dan Pemberdayaan Usaha Perempuan Jawa Timur (Puspa) bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku ekonomi lokal untuk memanfaatkan sumberdaya milik lokal dalam rangka kesejahteraan bersama dan memperbanyak pelaku ekonomi untuk mengurangi faktor produksi yang tidak terpakai.
   Pada kesempatan tersebut diserahkan secara simbolis Bantuan Khusus Keuangan dengan jumlah dana total sebesar Rp. 1.434.625.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta, enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang akan diberikan kepada Pemberdayaan BUMDes Maju kepada 6 desa, masing-masing BUMDes mendapatkan 75 juta rupiah. Sasaran dari program ini adalah untuk penguatan permodalan BUMDes Maju.
   Pemberdayaan Desa Mandiri (Desa Berdaya) kepada 7 desa, masing-masing desa berdaya akan mendapatkan 100 juta rupiah. Sasaran program ini adalah untuk desa yang mempunyai status kemajuan dan kemandirian desa di tahun 2020 sebagai Desa Mandiri.
   Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) sebanyak 3 Desa (total sebanyak 97 keluarga penerima manfaat dalam bentuk barang senilai masing-masing Rp. 2.500.000 per KPM). Sasaran dari program ini adalah KPM Graduasi (Graduasi Sejahtera, Mandiri dan Alamiah) program PKH, dan KPM Pengganti yang berasal dari data DTKS selain KPM Graduasi PKH setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi.
   Hadir pada acara ini, Kukuh Tri Sandi S.Pi, MT, M.Sc, Kasi Promosi dan Pemasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur selaku narasumber, Asisten, Staf Ahli serta kepala OPD terkait lingkup Pemkab Jombang, beserta para Camat, perwakilan dari Bank Jombang dan Bank Jatim, Kepala Desa dan Ketua BPD dari 16 Desa lokasi Program bersama pendamping dan pelaksana program.*ryan

Jombang - suaraharianpagi.com
   Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang bekerjasama dengan Kantor Bea Cukai Kediri terus melakukan sosialisasi sekaligus melakukan pembinaan khususnya kepada para pedagang rokok disejumlah Desa yang ada di kabupaten Jombang. Karena Cukai Hasil Tembakau (CHT) alias cukai rokok memiliki peran penting bagi negara. Keberadaan cukai rokok dapat meningkatkan pendapatan pemerintah.
   Kegiatan sosialisasi khususnya “Gempur Rokok Illegal” kali ini dilanjutkan di desa Kebon Agung - Ploso - Jombang, Kamis
   Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Aries yuswantono saat sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ketetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, Terangnya.
   Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat, “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. tidak apa apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama – lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” pungkasnya.
   Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Doni Sumbada yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal.
   Disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang – barang apa saja yang bisa dikenai cukai, “ada 4 (Empat) karakteristik barang kena cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakaaat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” Katanya.
   Disampaikan pula bahwa ada juga beberapa barang yang bisa dikenai cukai, “ada 3 (Tiga) barang yaitu Etil Alkohol (EA) atau Etanol yang dikenal dengan istilah umum alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya” Terangnya.
   Materi lainnya juga disampaikan terkait pengertian pita cukai, “Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita Cukai dilekatkan pada kemasan barang kena cukai. Pita Cukai akan berganti desain pada setiap tahun anggaran berikutnya. Pita Cukai dalam keseharian dikenal sebagai istilah BANDEROL” Pungkasnya. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com
   Cukai Hasil Tembakau (CHT) alias cukai rokok memiliki peran penting bagi negara. Keberadaan cukai rokok dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Dalam rangka mendukung itu semua, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang bekerjasama dengan Kantor Bea Cukai Kediri terus melakukan sosialisasi sekaligus melakukan pembinaan khususnya kepada para pedagang rokok disejumlah Desa yang ada di kabupaten Jombang.
   Kegiatan sosialisasi khususnya “Gempur Rokok Illegal” berlanjut di desa Bawangan - Ploso - Jombang, Kamis.
   Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Aries Yuswantono saat sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ketetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, Terangnya.
   Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat, “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. tidak apa apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama – lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” pungkasnya.
   Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Syaiful Arifin yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal.
    Disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang – barang apa saja yang bisa dikenai cukai, “ada 4 (Empat) karakteristik barang kena cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakaaat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” Katanya.
   Disampaikan pula bahwa ada juga beberapa barang yang bisa dikenai cukai, “ada 3 (Tiga) barang yaitu Etil Alkohol (EA) atau Etanol yang dikenal dengan istilah umum alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya” Terangnya.
   Materi lainnya juga disampaikan terkait pengertian pita cukai, “Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita Cukai dilekatkan pada kemasan barang kena cukai. Pita Cukai akan berganti desain pada setiap tahun anggaran berikutnya. Pita Cukai dalam keseharian dikenal sebagai istilah BANDEROL” Pungkasnya. *ryan

Sampang – suaraharianpagi.com

   Penambangan galian C yang terletak di Dusun Banjar Desa Banjartabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Diduga Tak berizin. Dilokasi, nampak terlihat gundukan, lobang tanah yang curam bekas penambangan, dua alat berat berupa Backhoe serta beberapa truk pengangkut pasir.
   Dari keterangan warga setempat kepada wartawan suaraharianpagi.com bahwa lokasi tersebut sangat berbahaya karena dulu pernah memakan korban tertimpa reruntuhan tanah karena galian tanah terlalu dalam. Lain halnya saat sopir truk diberhentikan oleh awak media bilang,“ ndak apa-apa di video ataupun difoto karena saya disini beli bukan pemilik, minggu, (12/9)
   Sementara pemilik tambang saat akan di konfirmasi tidak ada di tempat. Akan tetapi saat dikonfirmasi melalui telp selulernya membenarkan bahwa tambang atau galian tanah tersebut tidak berizin atau ilegal. Menurut pengakuan dari saudara pemilik tambang bahwa setiap bulan harus setor kepada polres sebesar Rp. 2.000.000,-. Sebenarnya berat dengan permintaan Polres harus setor Rp. 2.000.000,- per bulan tapi mau gimana lagi demi keamanan’’, ucapnya kepada awak media.
   Dikesempatan lain wartawan suaraharianpagi.com mencoba menghubungi oknum Polres (polisi yang menerima uang) tidak pernah di respon. *bnts


Jombang - suaraharianpagi.com
   Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai khususnya “Gempur Rokok Illegal” terus dikampanyekan kepada masyarakat, kali ini dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jombang di desa Ngudirejo - Diwek - Jombang, Kamis.
   Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Aries Yuswantono saat memberi sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ketetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, Terangnya.
   Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat, “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. tidak apa apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama-lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” pungkasnya.
    Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Rudi Suprianto yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal.
   Disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang-barang apa saja yang bisa dikenai cukai, “ada 4 (Empat) karakteristik barang kena cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakaaat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” Katanya.
   Disampaikan pula bahwa ada juga beberapa barang yang bisa dikenai cukai, “ada 3 (Tiga) barang yaitu Etil Alkohol (EA) atau Etanol yang dikenal dengan istilah umum alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya” Terangnya.
   Materi lainnya juga disampaikan terkait pengertian pita cukai, “Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita Cukai dilekatkan pada kemasan barang kena cukai. Pita Cukai akan berganti desain pada setiap tahun anggaran berikutnya. Pita Cukai dalam keseharian dikenal sebagai istilah BANDEROL” Pungkasnya. *ryan


Jombang – suaraharianpagi.com

   Ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai khususnya “Gempur Rokok Illegal” terus dikampanyekan kepada masyarakat, salah satunya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jombang di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten  Jombang,

   Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Aries Yuswantono saat sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ke-tetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, terangnya.

   Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan    ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat,

   “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. Tidak apa apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. Saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama-lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” pungkasnya.

   Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Raden Doni Sumbada yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal. Disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang – barang apa saja yang bisa dikenai cukai, “ada 4 (Empat) karakteristik barang kena cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakaaat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” Katanya.

   Disampaikan pula bahwa ada juga beberapa barang yang bisa dikenai cukai, “ada 3 (Tiga) barang yaitu Etil Alkohol (EA) atau Etanol yang dikenal dengan istilah umum alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya” Terangnya.

   Materi lainnya juga disampaikan terkait pengertian pita cukai, “Pita Cukai adalah dokumen security sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur security dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita Cukai dilekatkan pada kemasan barang kena cukai. Pita Cukai akan berganti desain pada setiap tahun anggaran berikutnya. Pita Cukai dalam keseharian dikenal sebagai istilah BANDEROL” Pungkasnya. *ryan

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget