suaraharianpagi

Latest Post

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Pemberian Bansos merupakan salah satu cara untuk meringankan beban masyarakat ditengah penarapan PPKM Level 4 ini. Karena itu Ning Ita Walikota Mojokerto ingin memastikan secara langsung ketersediaan stock beras yang ada di Gudang Bulog di Jalan By Pass Kota Mojokerto dan Jalan RA Basuni Kabupaten Mojokerto, Rabu (28/7).

   Selain untuk memastikan ketersediaan beras agar tidak menghambat proses pendistribusian kepada masyarakat Ning Ita juga memastikan bahwa beras yang akan didistribusikan untuk warga Kota Mojokerto ini benar-benar beras yang layak dan berkualitas,’’Jelas Ning Ita.

   Saat peninjauan di Gudang Bulog By Pass Kota Mojokerto, Ning Ita bersama dengan Kepala Dinsos, P3A Choirul Anwar, Kepala Diskominfo Gaguk Tri Prasetya serta Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota Iptu Hari Siswanto mendapati beras dengan kualitas kurang layak untuk didistribusikan kepada masyarakat karena berkutu. Untuk itu Ning Ita meminta agar beras tersebut tidak didistribusikan untuk Warga Kota Mojokerto dan harus diganti dengan yang lebih layak lagi, karena masyarakat berhak menerima bahan pangan yang memang berkualitas dan layak untuk kondisi seperti ini.

   Hingga saat ini Bantuan yang telah di gelontorkan Pemerintah Kota Mojokerto antara lain : BPNT APBN, BPNT APBD, PKH, BST, Bansos Covud Pemkot, Bansos PPKM Pemkot, Bansos CSR untuk PKL, Bansos Baznas untuk PKL dan UKM. *adv

Jombang - suaraharianpagi.com

   Terkait pemberitaan suaraharianpagi.com 15 juli, tentang Dugaan Kepala Desa Sambirejo Terima fee 15% - 20% dari proyek aspal lapen yang dikerjakan oleh pihak ketiga atau pemborong. Camat Jogoroto, Nunik Hindayati ST. ketika dikonfirmasi via ponselnya mengatakan,”saya sangat prihatin, sudah seringkali saya ingatkan baik lewat sosialisasi dana desa (DD) atau non formal, tapi kalau diabaikan itu tanggung jawab Kepala desa sendiri”, kata Bu Camat Jogoroto, Nunik Hindayati, ST.

   Masih kata Bu Camat Jogoroto Nunik, selaku Pembina dan pengawas di tingkat Kecamatan, “tidak benar kalau dari pihak Kecamatan membiarkan setiap kegiatan proyek di desa-desa di Kecamatan Jogoroto, tim dari kecamatan selalu memonitor dan mengawasi meskipun tidak semua desa dan setiap harinya, karena keterbatasan staf kami, tegas Camat Jogoroto Nunik Hindayati ST.

   Sementara dari Inspektorat Kabupaten Jombang Eka Suprasetya, ketika dikonfirmasi suaraharianpagi.com via ponselnya mengatakan, setiap kali ada pemberitaan tentang Dana Desa (DD) akan saya tindak lanjuti, pemberitaan itu sudah saya kasihkan teman-teman yang dilapangan, cuman untuk sementara ini kondisinya masih PPKM, kami belum bisa memeriksa di lokasi, setelah PPKM  tetap akan saya agendakan untuk audit di lapangan, terimakasih atas informasi dan pemberitaannya,tegas orang nomer satu di Inspektorat Kabupaten Jombang, Eka Suprasetya kepada awak media.

   Perlu diketahui, bahwa proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) di lingkungan Kabupaten Jombang banyak bermasalah. Kali ini proyek pembangunan aspal lapen di Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya pekerjaan jalan aspal lapen tersebut ada dugaan menyalahi ketentuan dan ada indikasi suap. Jalan aspal lapen yang bermasalah tersebut berlokasi di Dusun Sambirejo, RT 05/RW 01 Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

   Proyek jalan aspal lapen di Desa Sambirejo tersebut dibiayai dari DD (Dana Desa) tahun anggaran 2021, diborongkan oleh pihak ketiga atau Pemborong, yang berinisial AG, warga desa Badang, Kecamatan Ngoro, padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa seharusnya dikerjakan secara swakelola dan 30% Dana Desa harus dipakai untuk upah pekerja warga setempat, dengan tujuan agar perekonomian masyarakat bergerak, lebih-lebih masa pandemi covid-19. Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Sambirejo, Zainal Arifin diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang berinisial AG, besarnya mencapai kisaran 15% - 20% dari nilai proyek.

   Menurut salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa Kepala Desa Sambirejo, diduga menerima uang fee dari pemborong sebesar 15% - 20% dari total nilai proyek. Saya dengar dari salah satu tokoh masyarakat Desa Sambirejo, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Desa Sambirejo diduga telah memberikan uang fee kepada Kades sebesar 15% - 20% dari total nilai proyek ujarnya.

   Sementara dari beberapa pekerja yang sempat dikonfirmasi suaraharianpagi.com, dilokasi pekerjaan 15/7, menjelaskan bawa pekerjaan Lapen di desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, tersebut diduga tidak sesuai RAB nya, karena ada beberapa item batu yang tidak dikerjakan. Pekerjaan Lapen di Desa Sambirejo, hanya menggunakan batu dua tiga dan batu 0,5. Batu dua tiga untuk menutup lobang yang besar-besar, sementara batu 0.5, untuk meratakan kata pekerja yang mengaku tinggal di desa Ngoro yang tidak mau disebut namanya.

   Jalan di Desa Sambirejo yang dibangun aspal lapen tersebut adalah jalan aspal yang kondisinya masih relatif bagus, selanjutnya tahun 2021 ini oleh pemerintah desa Sambirejo diatasnya dibangun jalan aspal lapen, jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang sebagian besar relatif masih bagus.

   Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan oleh pemborong, karena sebelumnya sudah ada jalan aspal, pemborong tinggal memoles sedikit aspal lapen dan tidak semua item batu yang seharusnya digelar dikerjakan, seperti apa yang diceritakan pekerjanya. Jadi pemborong bisa meraup keuntungan yang besar. Tapi warga yang gigit jari karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

   Informasi yang dihimpun dari warga setempat, jalan tersebut baru hari Rabu tanggal 14/7 dikerjakan, tenaga kerjanya dari luar warga desa Sambirejo, dari 7 pekerja semuanya orang dari Kecamatan Ngoro. Tidak ada satupun warga Desa Sambirejo yang dipekerjakan di pekerjaan tersebut. 

   Seperti apa yang dituturkan oleh warga desa Sambirejo kepada suaraharianpagi.com 14/7, yang kerja semuanya dari Ngoro mas, semuanya ada 7 orang, tidak ada warga Sambirejo yang diajak bekerja, lagi pula warga sini pekerjaannya buruh tani, bukan buat jalan, hanya kami yang tinggal dekat jalan yang dibangun diminta oleh perangkat membantu memberi minuman, dan makanan ringan papar warga yang tidak mau disebutkan namanya kepada awak media. 

Jadi pengerjaan jalan lapen tersebut, diduga tidak mengacu kepada program padat karya tunai (Cash for work), proyek diduga diborongkan atau dikerjakan oleh kontraktor.

   Terkait hal tersebut Kepala Desa Sambirejo Zainal Arifin, saat dikonfirmasi via ponselnya terkait pekerjaan aspal lapen di Dusun Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, yang tanpa papan nama proyek atau diduga proyek siluman tidak mau mengangkat.

   Munurut Yanto, dari Lsm GADJAH MADA yang berkantor di jalan Gajah Mada Mojokerto, mengatakan di Kabupaten Jombang banyak proyek infrastruktur desa yang dibiayai dari Dana Desa yang menyalahi ketentuan tidak pernah ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, ini yang membuat Kepala Desa semaunya mengerjakan proyek yang dibiayai dari Dana Desa 

Kejadian ini yang membuat masyarakat jadi enggan untuk melaporkan penyimpangan Dana Desa kepada pihak Inspektorat maupun ke Aparat Penegak Hukum, di Pemkab Jombang. Karena dianggap membuang-buang waktu dalam menulis laporan. Kami berharap dengan adanya kejadian ini kepala Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang, bertindak tegas kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan Dana Desa, terutama Desa Sambirejo *ryan

                                         

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memperingati Hari Anak Nasional sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana, di tengah kondisi pandemi covid-19 yang sudah dua tahun terakhir ini belum usai, ia dengan didampingi Bunda Paud Nur Chasanah memberikan motivasi sekaligus edukasi kepada anak-anak penerus bangsa agar selalu mentaati protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker saat bermain di luar rumah.

   Usai mengikuti puncak peringatan HAN 2021 secara daring dari Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto bersama Presiden RI Joko Widodo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati dan Mantan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wali Kota Ning Ita menghampiri anak-anak yang mengikuti acara untuk bercengkerama. Tak lupa, ia juga memberikan hadiah berupa seperangkat alat sekolah agar tetap bersemangat walaupun pembelajaran secara virtual.

   Tidak hanya perlengkapan sekolah bagi peserta daring, Wali Kota Ning Ita juga membagikan masker kepada anak-anak di Kota Mojokerto. Yang hari ini beruntung bertemu dengannya adalah anak-anak dari Lingkungan Kedungkwali, Kelurahan Miji. Kecamatan Kranggan. Pembagian masker ini, merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kota Mojokerto dalam menekan angka kenaikan kasus untuk anak-anak. Terlebih, anak-anak yang berusia dibawah 12, belum mendapatkan vaksinasi.

   Dan puncaknya, Walikota memberikan kado istimewa bagi anak-anak Kota Mojokerto yang hari ini berulang tahun bertepatan dengan Peringatan Hari Anak Nasional. Ada tiga anak yang beruntung ditemui olehnya. Mereka adalah :

1. Arfiansyah Ramadani Putra Hastian Al Mahbub (8thn) warga Jalan HOS. Cokroaminoto, Kelurahan Jagalan.

2. Nayla Zaskia Rahadi & Najwa Zahira Rahadi (10thn) warga Jalan Raya Kelud, Kelurahan Wates.

   Mari kita bersama-sama berdoa, agar bangsa ini kembali pulih dan sehat dari segala macam penyakit. Agar anak-anak generasi penerus dapat terlindungi. Anak Terlindungi Indonesia Maju. *hms/ds

 


Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Kesehatan, resmi melaunching Call Center Tim Reaksi Cepat (TRC) Covid-19 di nomor 08975556888 dan 081231280707. Melalui dua saluran siaga/hotline tersebut, warga Kabupaten Mojokerto dapat melaporkan secara cepat berbagai keluhan kesehatan, pelayanan faskes, dan berbagai permasalahan terkait pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi. Terdapat empat seksi yang dibentuk dengan jobdesk masing-masing.

   Yakni Seksi Kesehatan Masyarakat (Kesmas) yang menangani  ibu hamil dengan covid, ibu melahirkan dengan covid, limbah, serta isolasi desa. Selanjutnya Seksi P2P menangani ketersediaan vaksin dan tracing, Seksi SDK menangani logistik (APD, Reagen dll), Rapid Antigen dan Rapid Antibodi. Serta, Seksi Yankes yang menangani urusan rujukan pasien, pemakaman/pemulasaraan jenazah, ketersediaan oksigen hingga ketersediaan tempat tidur/BOR RS.

   Sujatmiko Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dalam laporan acara, menjelaskan fungsi TRC sebagai tempat komunikasi antar lini depan nakes, dan ring dinas kesehatan dalam menerima aduan masyarakat.

   “Situasi angka sebaran Covid-19 di Kabupaten Mojokerto makin meningkat. TRC ini kita harapkan dapat menjadi sarana penanganan Covid-19, karena nantinya berbagai laporan akan kita terima lebih cepat dari masyarakat,” ucap Sujatmiko dalam acara launching, Kamis (22/7) pagi.

   Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Mojokerto Bupati Ikfina Fahmawati, juga berharap agar call center TRC ini bisa memberi pelayanan prima pada masyarakat, secara cepat dan tepat.

   “Pandemi ini tidak bisa ditangani satu pihak saja. Semua harus bersatu dan tanggap, termasuk peran aktif masyarakat. Aduan yang dilaporkan di call center TRC ini, akan langsung ditindaklanjuti. Sehingga, otomatis penanganan akan lebih tepat dan laju sebaran virus bisa segera kita potong lebih cepat. Ini adalah komitmen kami untuk terus memberikan pelayanan prima bagi masyarakat,” tegas bupati. *adv

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak dua tahun terakhir, tidak menyurutkan bagi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto untuk berbagi kepada sesama. Hari ini, sebagai Penasehat Dewan Pengurus Korpri Kota Mojokerto, Wali Kota Ika Puspitasari menyerahkan 46 hewan kurban untuk disembelihkan melalui UPT Rumah Potong Hewan (RPH), Rabu 21 Juli 2021.

   Penyerahan hewan kurban yang dikemas dalam Upacara Penyerahan Hewan Qurban Korpri Kota Mojokerto ini, dibuka langsung oleh Wali Kota @ningita_ dengan didampingi Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria, Kapolresta AKBP Rofiq Ripto Himawan, Wakil Ketua I DPRD Sonny Basoeki Rahardjo, PJ Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Abdul Rachman Tuwo, Danramil Magersari dan seluruh kepala OPD.

   Pada kesempatan ini Wali Kota @ningita_ mengatakan hewan-hewan kurban yang hari ini diserahkan merupkan hasil iuran bersama seluruh anggota Korpri Kota Mojokerto. Di antaranya 27 ekor kambing dan 8 ekor sapi dari Korpri Kota Mojokerto, serta 3 ekor sapi dari Wali Kota Ning Ita, Wakil Wali Kota Cak @a_rizal_z dan Kapolresta AKBP Rofiq Ripto Himawan. Selain itu, wali kota Ning Ita juga kurban 12 kambing yang diserahkan pada pondok-pondok pesantren.

   Melalui tema 'Dengan Semangat Idul Qurban 1442 H/2021 M, KORPRI Kota Mojokerto Siap Berbagi di Masa Pandemi' diharapkan melalui momentum ini, dapat mewujudkan kebersamaan pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai religi atas dasar kasih sayang dan toleransi antar umat beragama. Dengan semangat Idul Kurban, Korpri Kota Mojokerto siap meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat pada masa pandemi.

   Selain itu, Wali Kota Ning Ita juga meminta kepada seluruh masyarakat agar melaksanakan penyembelihan hewan kurban melalui rumah potong hewan. Hal ini, tidak lepas dari peraturan Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pemotongan hewan kurban dilakukan selama tiga hari serta pelaksanaan penyembelihan hewan kurban diutamakan dilakukan melalui Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R). *hms/ds

 

Jombang – suaraharianpagi.com

   Meningkatnya angka Covid-19 di Jombang, berdampak pada tingkat kekhawatiran masyarakat yang tinggi. Padahal, berobat ke RSUD Jombang tidak perlu takut. Semua akan dilayani dengan sepenuh hati.

   Direktur RSUD Jombang dr. Pudji Umbaran menegaskan, tidak ada istilah “di-covid-kan” kepada siapapun yang berobat ke RSUD Jombang. Semua ditangani secara profesional. Dirinya mengingatkan kepada masyarakat agar jangan takut berobat ke RSUD Jombang. "Jadi jangan takut, ada screening sangat ketat. Kami punya dua IGD, satu khusus Covid-19, dan satunya non Covid-19," ucapnya. Ia lantas menjelaskan alur untuk bisa mendapatkan pengobatan yang tepat di RSUD Jombang. Setelah pasien tiba, wajib melakukan uji swab antigen di pintu depan.

    Jika hasilnya positif, maka akan diarahkan ke IGD khusus Covid-19. Sebaliknya, jika hasilnya negatif maka diarahkan ke IGD non Covid-19. Kemudian dilakukan screening lanjutan dengan pemeriksaan laboratoris untuk memastikan pasien dalam gejala ringan, sedang atau berat. “Pasien Covid-19 yang dimasukkan ke ruang isolasi hanya yang mengalami gejala berat kritis,” terangnya. Untuk yang bergejala ringan dan sedang, bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Sedangkan pasien yang berada di dalam ruang isolasi tidak boleh ditunggu.

   “Selama di rumah sakit, yang menunggu juga harus melakukan uji swab antigen dan biaya ditanggung rumah sakit,” terangnya. Ketentuan ini hanya satu orang untuk memastikan jika orang tersebut aman. Seandainya, mau ganti penunggu lain, harus uji swab lagi dengan biaya mandiri. “Kalau hasil uji swab bawa dari luar berlaku 3x24 jam," jelas Pudji.

   Untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, selama PPKM darurat, RSUD Jombang tidak ada jam berkunjung. Dia kembali mengingatkan agar masyarakat mematuhi Prokes ketat. Utamanya pasien tanpa gejala yang menjalani isolasi mandiri di rumah, harus mengukur kondisi kesehatannya sendiri. Karena isolasi mandiri bisa mengalami perburukan sewaktu-waktu.

   "Yang sedang isoman bisa mengukur saturasi oksigen secara mandiri, jika di bawah 95 wajib hukumnya segera lari ke rumah sakit," jelasnya. Tingginya tingkat kematian pasien Covid-19 disebabkan pasien yang datang kondisi saturasi oksigen 80. "Banyak sekali yang meninggal di IGD," jelasnya lagi.

   Pudji berharap, pemerintah desa bisa mendirikan selter untuk penanganan warga yang menjalani isolasi mandiri. Dengan melibatkan satgas Covid-19 tingkat kecamatan. "Bisa menyediakan satu oxymeter untuk dipakai orang banyak," pungkasnya. *ryan.

Jombang – suaraharianpagi.com

   Dugaan Proyek di lingkungan Kabupaten Jombang yang dibiayai dari Dana Desa (DD) banyak bermasalah. Salah satunya proyek pembangunan aspal lapen di Dusun Sambirejo, RT 05/RW 01 Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pasalnya pekerjaan jalan aspal lapen tersebut ada dugaan menyalahi ketentuan dan ada indikasi suap.

   Proyek jalan aspal lapen di Desa Sambirejo tersebut dibiayai dari DD (Dana Desa) tahun anggaran 2021, diborongkan oleh pihak ketiga atau Pemborong, padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa seharusnya dikerjakan secara swakelola dan 30% Dana Desa harus dipakai untuk upah pekerja warga setempat, dengan tujuan agar perekonomian masyarakat bergerak, lebih-lebih masa pandemi covid-19. Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Sambirejo, Zainal Arifin diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 15% - 20% dari nilai proyek.

   Menurut salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa Kepala Desa Sambirejo, diduga menerima uang fee dari pemborong sebesar 15% - 20% dari total nilai proyek. “Saya dengar dari salah satu tokoh masyarakat Desa Sambirejo, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Desa Sambirejo diduga telah memberikan uang fee kepada Kades sebesar 15% - 20% dari total nilai proyek” ujarnya.

    Jalan di Desa Sambirejo yang dibangun aspal lapen tersebut adalah jalan aspal yang kondisinya masih relatif bagus, selanjutnya tahun 2021 ini oleh pemerintah desa Sambirejo diatasnya dibangun jalan aspal lapen, jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang sebagian besar relatif masih bagus.

   Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan oleh pemborong, karena sebelumnya sudah ada jalan aspal, pemborong tinggal memoles sedikit aspal lapen, dan tidak semua item batu yang seharusnya digelar dikerjakan. Jadi, diduga pemborong bisa meraup keuntungan yang besar. Tapi warga yang gigit jari karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

   Informasi yang dihimpun dari warga setempat, jalan tersebut baru hari Rabu tanggal 14/7 dikerjakan, tenaga kerjanya dari luar warga desa Sambirejo, dari 7 pekerja semuanya orang dari Kecamatan Ngoro. Tidak ada satupun warga Desa Sambirejo yang dipekerjakan di pekerjaan tersebut.  

   Seperti apa yang dituturkan oleh warga desa Sambirejo kepada suaraharianpagi.com 14/7, ”yang kerja semuanya dari Ngoro mas, semuanya ada 7 orang, tidak ada warga Sambirejo yang diajak bekerja, lagi pula warga sini pekerjaannya buruh tani, bukan buat jalan, hanya kami yang tinggal dekat jalan yang dibangun diminta oleh perangkat membantu memberi minuman, dan makanan ringan”, papar warga yang tidak mau disebutkan namanya kepada awak media.  

   Jadi pengerjaan jalan lapen tersebut, diduga tidak mengacu kepada program padat karya tunai (Cash for work), proyek diduga diborongkan atau dikerjakan oleh kontraktor. Terkait hal tersebut Kepala Desa Sambirejo Zainal Arifin, saat dikonfirmasi via ponselnya terkait pekerjaan aspal lapen di Dusun Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, yang tanpa papan nama proyek atau diduga proyek siluman tidak mau mengangkat.

   Menurut Yanto, dari LSM Gadjah Mada yang berkantor di jalan Gajah Mada Mojokerto, mengatakan “di Kabupaten Jombang banyak proyek infrastruktur desa yang dibiayai dari Dana Desa yang menyalahi ketentuan tidak pernah ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, ini yang membuat Kepala Desa semaunya mengerjakan proyek yang dibiayai dari Dana Desa”.

   “Kejadian ini yang membuat masyarakat jadi enggan untuk melaporkan penyimpangan Dana Desa kepada pihak Inspektorat maupun ke Aparat Penegak Hukum, di Pemkab Jombang. Karena dianggap membuang-buang waktu dalam menulis laporan. Kami berharap dengan adanya kejadian ini kepala Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang, bertindak tegas kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan Dana Desa, terutama Desa Sambirejo” *ryan

Sampang – suaraharianpagi.com

   Sempat menjadi bola panas perihal pemilhan kepala desa (PILKADES) di Kabupaten Sampang, bahkan beberapa tokoh masyarakat dan komonitas masyarakat Kabupaten Sampang melakukan audensi ke DPRD selaku legeslatif untuk mempertanyakan pilkades serantak supaya di gelar di tahun ini, hal ini terjadi kerena kurangnya pemahaman serta kurangnya informasi terkait pilkades membuat suasana di kabupaten sampang sempat memanas.

   Sementara pemerintah Kabupaten Sampang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang selama ini bagaikan bola panas bagi pemerintah kabupaten sampang, bertempat di aula kantor Pemerintah kabupaten sampang Sekretaris daerah Yuliadi Setiyawan di dampingi seluruh camat, kepala bagian hukum  dan plt DPMD   menggelar konfrensi pers senin(5/07) untuk memberikan jawab  atas semua pertanyaan masyarakat selama ini.

   Sekretaris daerah Yuliadi Setiawan menjelaskan perihal dasar hukum untuk menggelar pemilihihan kepala desa serta regulasi yang sudah di atur dalam  UU no 16 tahun 2014, PP no 43 tahun 2014 yang dirubah dengan PP no 47 tahun 2015, Permendagri no 112 tahun 2014, Permendagri no 65 tahun 2014, Permendagri no 27 tahun 2020 serta Surat Keputusan (SK) Bupati yang merujuk kepada Perbup no 27 tahun 2021 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.” Jadi intinya  Pilkades sudah ada aturanya dan regulasinya jadi tidak serta merta ada dua pelaksanaan pilkade secara bergelombang dan serentak “ ungkapnya.

   “dan berdasarkan surat Keputusan Bupati Sampang dengan Nomor 188.45/272/KEP/ 430.013/2021 tahun 2021 tentang pelaksanan pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Sampang, di tetapkan pada tahun 2025 yang di ikuti oleh 180 desa se kabupaten sampan,” imbuhnya sekretaris daerah dan menutup acara pers liris. *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   DPRD Kabupaten Sampang kembali menggelar Sidang Paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan bupati APBD 2020 dan jawaban bupati sampang terhadap pandangan umum fraksi, Senin (12/7) masih dalam situasi pandemi Covid 19 dan pemberlakuan PPKM sidang di gelar secara virtual dari dua gedung, gedung pemerintah kabupaten sampang dan gedung DPRD kabupaten sampang.

   Sidang di pimpin Wakil Ketua II Fauzan Adima , Dalam sidang paripurna  diagendakan pembacaan Pandangan Umum Fraksi terhadap nota penjelasan bupati terhadap pertanggung jawaban APBD 2020 dan jawaban Bupati Sampang terhadap PU fraksi. Dalam sidang paripurna seluruh fraksi di beri kesempatan untuk menyampaikan pendapat fraksinya dimuka sidang. Termasuk pula saran dan kritik yang disampaikan untuk membangun kabupaten sampang lebih maju dan bermartabat. “Dengan ini pemandangan umum fraksi ini bisa menjadi kritik dan saran bagi bupati selanjutnya,” ujar wakil ketua III DPRD Sampang Fauzan Adima.

   Pihaknya berharap, setelah paripurna tersebut, anggota pansus langsung segera tancap gas untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. “Segera tancap gas bekerja untuk sampang lebih baik. Karena fraksi itu kepanjangan tangan partai yang mana ini akan semakin mempercepat kinerja dewan,” imbuhnya.

   Menurut fraksinya, dalam pemerintahan yang sudah dilaksanakan oleh Bupati Sampang Slamet Junaidi masih belum maksimal. Pihaknya mengharapkan banyak peningkatan yang harus segera dilakukan di tahun anggaran mendatang. “Termasuk dalam pendapatan asli daerah yang disetor dari berbagai OPD yang ada,” ucapnya. *rn

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Berdasarkan data yang masuk pada aplikasi Gayatri per 12 Juli 2021 terdapat sebanyak 150 rumah warga yang tengah melakukan isolasi mandiri. Dan dari 150 rumah tersebut terdapat  46 anak-anak.  Inilah yang disampaikan oleh Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari usai mengunjungi warga yang tengah melakukan isolasai mandiri di Kelurahan Wates, Kelurahan Kedundung dan Kelurahan Gunung Gedangan pada Senin (12/7).    

   Selama pandemi ini sudah berkali-kali Wali kota perempuan pertama ini mengunjungi pasien yang terpapar covid-19. Ia menyampaikan kunjungannya selain untuk menyapa warga yang tengah menjalankan isolasi mandiri juga untuk melihat dan memastikan kondisi masyarakat yang isoman sudah taat protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan apakah supply kebutuhan vitamin obat-obatan bagi yang ada gejala, probiotik minyak kayu putih dan sembako serta suplemen makanan dari pemkot sudah terdistribusi. 

   Orang nomor satu di Kota Mojokerto ini juga memberikan perhatian khusus bagi anak-anak yang menjalankan isolasi mandiri. Ia menjelaskan bahwa dari 46 anak yang isolasi mandiri 26 diantaranya masih berusia dibawah 10. “Anak-anak ini kategori mudah recovery dibanding orang dewasa namun yang  perlu diwaspadai adalah ketika mereka sulit untuk makan, nafsu makannya hilang. Ini orang tua perlu mengantisipasi, jangan sampai nafsu makan turun, tidak doyan makan sehingga menurunkan imunitas mereka ini yang perlu diwaspadai.”tutur Ning Ita. 

   “Dan alhamdulillah mereka yang isolasi mandiri baik lansia maupun anak-anak semuanya sudah pulih dan mereka ada yang sudah lepas pantau 10 hari atau 12 hari sehingga bisa segera berinteraksi dengan masyarakat.”jelasnya.  Kepada anak-anak ini, Ning Ita berpesan agar tidak patah semangat terutama dalam hal belajar agar bisa mencapai cita-cita meskipun harus belajar secara daring. 

   Dalam kesempatan ini Ning Ita juga menyampaikan surat ucapan terima kasih untuk warga Kota Mojokerto yang dibacakan oleh Raymond. Salah satu anak yang tengah menjalankan isolasi bersama keluarganya di Kelurahan Wates. Dalam surat yang dibacakan oleh Raymond tersebut  Ning Ita menyampaikan terima kasihnya kepada warga masyarakat  yang menjadi garda terdepan bagi pemerintah dalam menangulangi pandemic covid 19 serta masyarakat yang sudah taat terhadap prokes dan mematuhi peraturan pemerintah terkait PPKM Darurat ini. *adv

 

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari semakin sering berinteraksi dengan cara berkunjung ke rumah warga di sejumlah kawasan. Selain untuk mengetahui kondisi warga yang pernah mendapat bantuan lewat kanal ‘Curhat Ning Ita’, kunjungan ke rumah warga sengaja dilakukan untuk mengetahui secara langsung sejumlah permasalahan di lapangan sekaligus mendengar aspirasi maupun keluhan warga. Seperti yang dilakukan Ning Ita, sapaan karib wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto pada Jum’at pagi (9/7). 

   Ning Ita mendatangi rumah pasangan Lukman Hakim (53) dan Khiptiyaningsih (51) di Kelurahan Surodinawan, tepatnya di lokasi Kedung Mulang area sekitar perumnas Surodinawan Estate, untuk memberikan bantuan modal usaha berupa uang dan perlengkapan berjualan gorengan. 

   Ning Ita mengatakan apa yang dilakukannya adalah bagian dari serap aspirasi sekaligus memantau kondisi secara langsung warganya. "Terutama warga yang masuk kategori SOS dan perlu bantuan dari Pemerintah Kota Mojokerto, baik bantuan kesehatan atau bantuan sosial," jelasnya. Ning Ita menyebut, ada sinergi program antara Pemkot Mojokerto dengan  Baznas. Yakni mana-mana yang bisa disuplai dari program Pemkot Mojokerto maka akan disuplai. "Dan warga yang membutuhkan bantuan tapi belum tercover dari anggaran Pemkot maka akan kita kerjasamakan dgn Baznas sehingga mereka bisa mendapat bantuan juga," tegasnya. 

   Selama ini Pemerintah Kota Mojokerto dan Baznas selalu bersinergi untuk memberi bantuan ke warga yang kurang beruntung dan warga yang terdampak akibat pandemi covid-19. "Ini adalah upaya kita untuk terus memberi yang terbaik bagi masyarakat Kota Mojokerto. Karena saat pandemi covid-19, banyak warga yang terdampak dan membutuhkan uluran tangan dari kita. Pemerintah Kota Mojokerto akan terus membuka diri terhadap siapapun yang ingin ikut terlibat memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan," pungkasnya. 

   Perlu diketahui, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui beberapa layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah. Masyarakat bisa membuka website https://curhatningita.lapor.go.id. Setelah itu, pengguna dapat login dan melaporkan secara lengkap uraian pengaduan. Mulai dari nama lokasi, waktu, bentuk kejadian serta melampirkan bukti berupa foto. Hal yang sama bisa juga dengan membuka website www.lapor.go.id

   Selain website, juga disediakan media sosial facebook dengan masuk di akun facebook : curhatningita, Instagram : @curhatningita, twitter : @curhatningita. Atau melalui SMS 1708 dan Whatsapps pengaduan dengan nomor khusus 0811 3555 905. Serta masyarakat juga bisa datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, di Gedung Gajahmada, jalan Gajahmada Nomor 100 Kota Mojokerto. *adv

 

Jombang - suaraharianpagi.com

   Balai Besar Pelatihan Ketindan Lawang Malang bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mengadakan pelatihan Tematik Teknis Budidaya Padi untuk Aparatur, yang dilaksanakan di gedung KPRI Dinas Pertanian, dan diikuti oleh 30 orang peserta.

   Pelatihan ini dibuka oleh kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, DR. Priadi, MM. Dalam pengarahannya beliau menyampaikan bahwa pertanian di Kabupaten Jombang harus bisa mengatasi permasalahan degradasi kesuburan lahan pertanian dan juga hama penyakit yang selama ini menjadi kendala dalam berusaha tani. Selain itu diinformasikan bahwa kegiatan pelatihan ini diharapkan aparatur penyuluh pertanian bisa berorientasi budidaya tanaman padi yang sustainable agriculture serta berbasis korporasi petani sebagai strategi mewujudkan ketahanan pangan nasional.  

   Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari dengan mengusung materi dan pemateri yang sudah ahli dibidangnya. materi yang disampaikan antara lain : Pemanfaatan Perangkat Uji Pupuk (PUP), rekayasa ekologi untuk pencagahan dan pengendalian hama penyakit tanah, kesuburan lahan dan pupuk organik, pengendalian hayati tanaman padi, kemitraan, manajemen kelembagaan petani dan strategi penumbuhan dan pengembangan korporasi berbasis petani.

   Materi praktek yang awal adalah pemanfaatan perangkat uji pupuk (PUP) disampaikan oleh narasumber Himawan, SST. Dalam pemaparannya diinformasikan terkait guna dan teknis prosedur dalam pemakaian perangkat.  

   Perangkat Uji Pupuk (PUP) adalah alat penetapan kadar hara pupuk secara cepat di lapangan. Alat ini merupakan penyederhanaan secara kualitatif dari analisis pupuk di laboratorium. Oleh karena itu hasil yang diperoleh tidak tepat seperti di laboratorium, namun merupakan estimasi pengukuran kuantitatif dalam selang nilai tertentu.

Alat ini bermanfaat untuk membantu pelaku pasar dan petani untuk mengetahui kualitas pupuk secara cepat di lapangan. Alat ini dapat digunakan pula oleh pengawas pupuk untuk memonitor kualitas pupuk yang beredar di pasaran, agar segera dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

   PUP diperlukan, karena dengan dihapusnya subsidi pupuk dan liberalisasi perdagangan pupuk, banyak diproduksi pupuk yang tidak memenuhi syarat mutu dan kadar hara pupuk tidak sesuai dengan label pada kemasan. Prinsip kerja PUP adalah mengukur kadar hara nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K) dalam pupuk secara semi kuantitatif dengan metode kolorimetri (pewarnaan) dan pembentukan endapan.

   Teknik Pengambilan Sampel Pupuk: 1. Karung berisi pupuk diletakkan mendatar, 2. Tusukkan alat pengambil pupuk secara diagonal, 3. Putarkan alat setengah putaran, lalu tarik perlahan, 4. Masukkan sampel kedalam kantong plastik bersih, 5. Lakukan beberapa karung secara acak   Bila lebih dari 10 karung  (pilih 10 karung secara acak dan setiap karung diambil anak sampel), Bila kurang dari 10 karung (diambil anak sampel setiap karung), Anak sampel diaduk secara merata, selanjutnya diambil 10 gram dan dihaluskan kedalam lumpang (siap untuk di uji).

   Alat bantu analisa pupuk di lapangan terdiri dari : Pereaksi : N1, N2, N3, N4, N5. P1,P2,P3. K1,K2. Bagan warna (N,P, tabel konsentrasi K). Peralatan, Lumpang porselin. Sendok takar 0,25gr dan 2,50 gr. Rak tabung reaksi. Tabung reaksi gelas (3 buah), tabung centrifuge 50 ml (3 buah). Sendok spatula, pipet tetes plastik (3 buah),kertas saring, Tisue, Tutup karet (3 buah), pengaduk gelas. Dengan alat bantu PUP ini diharapkan petani tidak dirugikan akibat ketidaksesuaian antara info kandungan unsur yang tertera di kemasan pupuk kimia dengan realita.

   Perangkat Uji Pupuk alat bantu analisa pupuk di lapangan terdiri : Pereaksi : N1, N2, N3, N4, N5. P1,P2,P3. K1,K2. Bagan warna (N,P, tabel konsentrasi K). Peralatan Lumpang porselin, Sendok takar 0,25gr dan 2,50 gr, Rak tabung reaksi, Tabung reaksi gelas (3 buah), tabung centrifuge 50 ml (3 buah), Sendok spatula, pipet tetes plastik (3 buah),kertas saring, Tisue, Tutup karet (3 buah), pengaduk gelas. *ryan

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget