Halloween Costume ideas 2015

suaraharianpagi

Latest Post

Sampang - suaraharianpagi.com
   Pemerintah Kabupaten Sampang mengelar Safari Ramadhan 1439H untuk pertama kalinya di Masjid “Karomah “ dusun Korajah Desa Kara Kecamatan Torjun, acara hadiri PJ Bupati Jonathan Judianto yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Putut Budi Santoso , Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA) , Seluruh Kepala Dinas (SKPD),Camat Torjun, Perwakilan anggota DPRD Kabupaten Sampang, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan warga sekitar. Safari ramadhan ini mengangkat tema “Ramadahan Berkualitas Membangun Muslim Cerdas “Jum’at (18/05). 
   Dalam sambutanya Pj Bupati Jonathan Judianto yang diwakili Sekretaris Daerah Putut Budi Santoso mengucapkan permintaan maaf kepada tamu undangan karena ada hal yang sangat mendesak Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto tidak bisa menghadiri acara langsung karean Pj Bupati Sampang memegang dua jabantan yaitu sebagai kepala bakesbangpol propinsi Jawa Timur,” saya mewakili Pj Bupati Sampang mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya karena ada kepentingan mendesak jadi tidak bisa menghadiri acara hari dan ini tidak lepas dari tugasnya sebagai kepala Bakesbangpol Propensi Jawa timur, mengingat situasi yang terjadi di Surabaya tempat beliau bertugas dalam keadaan tidak kondusif” ungkapnya 
   Di sela-sela acara secara simbolis sekretaris daerah Putut Budi Santoso menyerahkan bantuan supaya bisa di gunakan untuk memperbaiki apa yang perlu di mesjid “Karomah “ dusun Korajah Desa Kara Kecamatan Torjun , Acara di kemas dengan suasana santai dan sederhana , meskipun demikian acara berjalan dengan khidmad dan khusuk.#rn

Pasuruan - suaraharianpagi.com
   Dalam rangka guna memberikan kenyamanan serta jaminan kepercayaan kepada masyarakat, khususnya pelanggan retribusi berlangganan di wilayah kota Pasuruan. Dinas Perhubungan (Dishub) kota Pasuruan selama bulan ramadhan akan menindak tegas para oknum Juru Parkir (Jukir) yang melakukan Pungutan Liar (Pungli) di 83 titik lokasi. Pembebasan retribusi non berlangganan yang telah diberlakukan oleh pihak Dishub sejak Januari 2018 silam itu, diharapkan para Juru Parkir (Jukir) dilapangan selanjutnya tidak melakukan pungutan atau penarikan retribusi  kepada masyarakat kota Pasuruan khususnya pengendara.
   Selanjutnya, secara intensif Kepala Dishub akan menempatkan sejumlah petugas dan anggotanya disejumlah titik dilapangan untuk melakukan pengawasan di lokasi parkir yang ada. " Kita akan menaruh sejumlah anggota untuk mengatur tatanan parkir serta melakukan pengawasan terhadap petugas parkir dilapangan. Karena, petugas jukir selama ini sudah dikasih komisi setiap bulannya. Jadi tidak alasan untuk memungut retribusi dilapangan ", Ungkap Lucky Danardono selaku Kepala Dishub kota Pasuruan, saat ditemui awak SHP di ruang kerjanya beberapa hari lalu.
   Diketahui, bahwa sebanyak 113 petugas Jukir yang ditempatkan pada 83 titik lokasi. Saat ini sudah masuk dalam verifikasi data honorer sebesar 600 ribu rupiah tiap bulan melalui Dishub. Serta sudah mendapat bimbingan dan juga arahan setiap satu minggu sekali terkait tugas dan tanggung jawab, baik mengenai kinerja dalam mengatur tatanan parkir maupun terkait larangan terhadap penarikan retribusi parkir kepada masyarakat kota Pasuruan. " Bila ada oknum jukir yang melakukan pungutan retribusi parkir dilapangan, kita sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian akan kita usut dan kita proses hukum ", Tegasnya Lucky, sambil berharap supaya pihak pengelola memberi masukan pada petugas yang direkrutnya. Supaya tidak melakukan pungutan kepada pelanggan parkir di kota Pasuruan.
   Tentunya, hal itu dilakukan bertujuan untuk menekan serta meminimalisir adanya Pungli atau penarikan retribusi kepada pelanggan atau masyarakat yang dilakukan oleh oknum Juru Parkir (Jukir) nakal yang tidak bertanggung jawab nantinya. Mengingat, saat ini sejumlah petugas Jukir di bawah naungan dan binaan Dishub sudah menerima honor setiap bulan dari Pemerintah melalui dinas terkait. Untuk itu, diharapkan tidak ada lagi keluhan pelanggan khususnya masyarakat kota Pasuruan terkait pungutan terlebih melakukan pemerasan terhadap pelanggannya. *Ko/Syah


Pasuruan - suaraharianpagi.com 
 Dalam percepatan program Neighborhood Upgrading and Shal ter Project (NUSP) tahun 2018, untuk mengentaskan wilayah dan kawasan kumuh yang ada di Indonesia salah satunya di daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan tahun ini. Rencananya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerja an Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tahun ini akan menggelon torkan dana bantuan yang disetujui yakni senilai 3,6 miliar rupiah dari yang diajukan pihak Pemkot Pasuruan sebelumnya yaitu sebesar 4,1 miliar rupiah. Nantinya dana sebesar 3,6 miliar rupiah tersebut, juga akan difokuskan di 5 kelurahan yang ada di kecamatan Panggungrejo, kota Pasuruan.
   "Tahun ini ada lima kelurahan dari sebelas kelurahan yang disetujui oleh kementerian, karena di prioritaskan untuk mengentaskan dari kawasan kumuh", Ujar Gustav Purwoko, selaku sekretaris dan PPKom Dinas Perkim kota Pasuruan saat di temui awak SHP di kantornya pada Rabu, 16 Mei siang. Dari dana bantuan tersebut, nantinya juga akan di wujudkan dalam bentuk pembangunan fisik. Yakni berupa sarana dan prasaran jalan paving didalam kampung, saluran drainase dan pembuangan limbah rumah tangga berupa MCK termasuk septick tank komunal.
   Terdapat ada 5 kelurahan dari 11 kelurahan yang diajukan sebelumnya akan mendapatkan bantuan dana tersebut, diantaranya yaitu kelurahan Kebonsari dengan dana bantuan sebesar 640 juta rupiah, kelurahan Ngemplak sebesar 610 juta rupiah, kelurahan Bugul Lor sebesar 650 juta rupiah dan kelurahan Kandang Sapi sebesar 400 juta rupiah. Sementara untuk kelurahan Trajeng jauh lebih besar dari 4 kelurahan lain, yakni sebesar 1,3 miliar rupiah.  Tercatat, Pemkot Pasuruan hingga tahun 2018 ini sudah mendapat bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat terhadap program NUSP melalui Kementerian PUPR sejak tahun 2015 silam yaitu lebih kurang sebesar 26,8 miliar. Hal itu bertujuan untuk pengentasan pada kawasan atau permukiman kumuh di Pemkot Pasuruan, khususnya yang ada wilayah pesisir pantai utara.
   Berikut anggaran yang sudah digelontorkan kepada Pemkot Pasuruan tiap tahunnya yakni ditahun 2015 sebesar 1,2 miliar rupiah, tahun 2016 11 miliar rupiah, dan di tahun 2017 kemarin sebesar 10 miliar rupiah, sedangkan di tahun 2018 ini yakni sebesar sebesar 3,6 miliar rupiah. Gustav juga menyampaikan, bahwa di tahun 2019 mendatang. Untuk wilayah kecamatan Panggungrejo, di targetkan bebas dari kawasan kumuh seperti yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebelumnya. "Ditargetkan dalam waktu dua tahun mendatang, untuk wilayah pesisir akan bebas dari kawasan kumuh", Tambahnya.
   Dalam proses pengambilan keputusan untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat, guna menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Diharapkan peran BKM ditiap kelurahan bersama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tiap lingkungan warga nantinya dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial, ekonomi dan sarana prasarana dasar lingkungan bagi masyarakat miskin. Berdasarkan dengan akumulasi pembangunan dengan sistem swadaya masyarakat melalui KSM dilapangan. Terhitung dalam rata rata, saat ini kawasan kumuh yang ada di sejumlah wilayah di kota Pasuruan hanya tersisa sekitar 40 persen. *ko/syah


Pasuruan - suaraharianpagi.com
   Guna menekan adanya gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dari para pelaku tindak kriminal dan juga kejahatan, masyarakat desa Tanggulangin, kecamatan Kejayan, kabupaten Pasuruan dibantu pihak Kepolisian dan TNI meningkatkan sistem keamanan dengan Pam Swakarsa dan Siskamling. Tentunya hal itu dilakukan, agar warga dan juga masyarakat bersama sama turut peduli serta memberikan peran dan juga partisipasinya didalam menjaga Kamtibmas di tengah lingkungan warga dan sekitar dari setiap ancaman. Baik yang mengarah pada tindakan kriminal maupun tindakan yang mengarah pada tindak kejahatan seperti aksi teror bom yang sudah terjadi akhir akhir ini.
   Untuk itu, melalui sistem Pam Swakarsa keliling serta mengoptimalkan fungsi dari Siskamling yang ada. Diharapkan warga dan juga masyarakat khususnya di desa Tanggulangin, supaya selalu peka dan juga waspada terhadap setiap perilaku dan gerak gerik dari orang yang tak dikenal. Untuk selanjutnya segera melaporkan kepada pihak berwajib, yaitu melalui Bhabinkamtibmas wilayah hukum Polres Pasuruan maupun kepada Babinsa setempat bila dirasa atau ada hal hal yang mencurigakan atau ada aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. " Saya berpesan pada warga khususnya Pak RT dan RW, karna sekarang lagi viral masalah aksi teror bom. Jadi harap waspada terutama dengan orang yg tidak dikenal, minimal identitas diri harus lengkap dari mana asal usulnya orang tersebut ", Ungkap Suradi, selaku Kades Tanggulangin kepada awak SHP pada Selasa, 15 Mei malam.
   Selain itu, Ia juga berpesan kepada seluruh warga dan juga masyarakatnya. Supaya selalu menjauhi atau menghindari adanya penyalahgunaan narkoba dan juga obat obatan terlarang, terlebih melakukan tindak kriminal dan juga kejahatan yang melawan hukum. " Khusus pemuda dan remaja, jangan sampai terlibat dg pergaulan yg gak jelas yang mengarah pada tindakan kriminal dan kejahatan. Apalagi terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba dan itu betul betul harus di hindari ". Pesan Suradi kepada warga dan juga masyarakatnya.
   Diketahui untuk saat ini, pihak desa Tanggulangin sementara membuat pos siskamling di 3 titik terlebih dahulu. Yakni di wilayah RT 02, 03 dan 04, yang terletak di dusun Tembero dan akan ditambah lagi pos kamling baru dalam waktu dekat. Sementara itu, menurut salah satu anggota Polsek Kejayan Polres Pasuruan. Rokhim selaku Bhabinkamtibmas di desa Tanggulangin, menyampaikan pesan dan motivasi kepada setiap warga. Agar turut serta dalam mengantisipasi pada setiap tindakan dan juga pergerakan yang mencurigakan oleh orang lain atau yang tak dikenal.
   " Kenapa kita harus jadi polisi bagi diri sendiri, karna aparat desa dan keamanan jumlahnya yang minim. Sehingga kurang bisa maksimal untuk menjaga keamanan di masing masing desa, karna kejahatan bukan karna niat si pelaku tapi karna adanya kesempatan ". Kata Rokhim sembari memberikan motivasi dan semangat tinggi kepada warga yang menjaga di Siskamling malam itu. Pastinya, upaya dalam melakukan pencegahan dan juga kewaspadaan dengan sistem swakarsa serta mengembalikan fungsi dari pos kamling itu sendiri. Setidaknya dapat menekan ruang lingkup serta meminimalisir aksi dari para pelaku kejahatan, baik tindakan kejahatan kriminal maupun tindakan aksi teror bom seperti yang terjadi di daerah lain akhir akhir ini.
   Hal senada juga disampaikan oleh Sumadi anggota Koramil 0819 Kejayan yang juga seabagai Babinsa desa setempat. " Bahwasanya demi menjaga keutuhan NKRI dari para tangan pengganggu dan pelaku teror, yang tujuannya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita jangan pernah takut pada pelaku aksi kejahatan, mari kita lawan bersama sama ". Tegasnya Sumadi. Dengan begitu, warga dan juga masyarakat secara luas nantinya dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman tanpa diselimuti ancaman tindak kriminal dan juga kejahatan. Baik dilingkungan rumah, jalan maupun di tempat umum lainnya. *Ko/Syah

Blitar Kabupaten - suaraharianpagi.com
   Upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang terutama terkait penerangan jalan mengusulkan system aplikasi yang mempermudah adanya laporan gangguan.
   Hal ini disampaikan Kepala Bidang Jembatan dan Peralatan Sugeng Winarno melalui kepala seksi Drainase dan PJU Arwis M. Toputiri diruangannya bahwa untuk mempermudah pelayanan gangguan penerangan jalan diusulkan satu system aplikasi yang mudah dan praktis, sehingga masyarakat dengan mudah bisa melaporkan gangguan PJU di daerahnya. Rabu, 16/5
   "Untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan gangguan PJU di daerah akan diusulkan adanya system aplikasi gangguan PJU  yang mudah dan praktis," Jelasnya
   Arwis menambahkan usulan system aplikasi gangguan PJU ini dimasukkan pada tahun anggaran 2019. Dengan system ini keluhan masyarakat terkait gangguan penerangan jalan umum bisa dilapirkan dengan mudah dan secepatnya bisa dibenahi.
   Dijelaskan Arwis , selama ini masyarakat melaporkan kerusakan dan gangguan penerangan jalan umum. (PJU) melalui telepon, surat dan radio dirasakan  masih kurang efektif. Sehingga diharapkan lewat aplikasi gangguan PJU yang baru akan lebih efektif dan efisien. Dia juga bercerita bahkan anak buahnya pernah dikerjai ada telepon gangguan ternyata setelah dicek tidak sesuai alias laporan palsu.
   "Nantinya kalau system aplikasi gangguan PJU sudah direalisasikan tahun depan, masyarakat yang melaporkan adanya gangguan PJU cukup melaporkan kejadian tersebut ke kecamatan dengan menunjukkan ktp saja," jelas Arwis.
   Arwis melanjutkan untuk penanganan laporan gangguan penerangan jalan umum dibagi menjadi 4 rayon yakni Blitar Srengat, Sutojayan, dan Wlingi. Untuk awal tahun 2018 hingga saat ini sudah dilakukan perbaikan sebanyak 200 titik PJU. "Kerusakannya bervariasi mulai mati lampu, jaringan rusak atau putus bahkan tiang yang rusak seperti yang terjadi di daerah Kecamatan Nglegok karena bencana puting beliung," jelasnya. *atk 


Pasuruan  suaraharianpagi.com 
   Antusias warga dan masyarakat khususnya siswa pelajar se Kota dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk menyambut kedatangan rombongan presiden RI Jokowidodo memenuhi sepanjang jalan Kota dan Kabupaten Pasuruan di sejumlah titik jalur yang dilaluinya. Dalam Kunjungan Kerja (Kunker) ke daerah Pasuruan Kota dan Kabupaten, rencananya presiden Jokowi akan mengahdiri langsung pada acara peresmian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Pondok Pesantren (Ponpes) Bayt Al Hikmah yang ada di jalan Patiunus, kelurahan Krampyangan, kecamatan Bugul Kidul, kota Pasuruan pada Sabtu 12 Mei sekira pukul 11.30 wib.
   Selain menghadiri acara peresmian HIPMI yang akan dihadiri sebanyak 4 ribu tamu undangan penting dari berbagai daerah, rencananya Jokowi secara simbolis juga akan menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Kota dan Kabupaten Pasuruan di GOR Sasana Krida Kabupaten Pasuruan. " Kita ingin menyambut dan menyapa langsung pak presiden dijalan Pak...!, dan katanya mau lewat sini. Dan yang jelas kita merasa senang, karena pak presiden sudah mau hadir ke kota kami ", ungkap Andri salah satu siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Kota Pasuruan, seraya dengan sabar sambil menunggu rombongan presiden lewat di jalan Balai Kota, Kota Pasuruan.
   Meskipun sudah melewati dari jadwal jam yang sudah dijadwalkan yakni sekira pukul 10.30 wib, sejumlah siswa pelajar dengan semangat dan penuh kegembiraan terlihat antusias menanti kedatangan rombongan presiden Jokowi ke Ponpes Bayt Al Hikmah hingga pukul 12.45 wib siang. Sementara Leo seorang guru Pendidikan Jasmani (Penjas) kelas Vll dan Vlll di SMP Negeri 1 Kota Pasuruan pada kesempatan dan momen kedatangan presiden RI ke Kota Pasuruan mendapat kebanggan tersendiri, khususnya bagi para siswanya. " Hari ini tadi sebetulnya ada tiga acara kegiatan, yakni wisuda kelas 9, pameran seni dan penyambutan kedatangan presiden RI 1 ke Bayt Al Hikmah. Dengan begitu nantinya siswa juga lebih mengenal dan mengetahui secara langsung pada sosok presidennya. Sehingga memberi kebanggaan tersendiri, karena daerah kami sudah menjadi perhatian presiden ", kata Leo saat dikonfirmasi awak SHP sambil memandu siswanya di pinggir jalan depan sekolah SMP Negeri 1.
   Diperkirakan, setelah dari Ponpes Al Hikmah dan ke GOR Sasana Krida. Selanjutnya Jokowi akan meninjau langsung ke proyek TOL Nasional Pasuruan-Probolinggo (Paspro) yang ada di wilayah Grati, Kabupaten Pasuruan pada pukul 16.25 wib nantiya. Dan setelah itu langsung akan bertolak ke Jakarta melalui bandara Juanda 8 Surabaya sekira pukul 17.00 wib selanjutnya menuju ke bandara Halim Perdana Kusuma Tanggerang. *ko/syah

 Pasuruan - suaraharianpagi.com 
   Selama giat Operasi Patuh (Proaktif Amanah Tegas Unggul Humanis) Semeru 2018, Kepolisian Lalu Lintas Polres Pasuruan Kota telah menilang sebanyak 2.609 pelanggar selama 14 hari, pelanggar lalulintas tersebut berdominasi pengendara motor yang tidak memakai helm SNI, tidak melengkapi surat-surat kendaraan, pengendara yang melawan arus dan tidak memakai sabuk pengamanan (khusus mobil). 
   Operasi yang dimulai pada tanggal 26 April hingga 09 Mei 2018 tersebut, banyak pengendara melanggar tata tertib dan peraturan lalu lintas. Diantaranya tidak membawa surat kendaraan, tidak memiliki SIM serta melanggar perlengkapan pada kendaraan yang digunakan pengendara tidak sesuai standartnya. Kanit Patroli, Satlantas Polres Pasuruan Kota  Ipda Sukrisno.SH menjelaskan, "bahwa giat Ops Patuh dan jelang Ops Ketupat tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah pelanggaran serta menekan angka kecelakaan saat dijalan, Intinya kita ingin mengurangi pelanggaran dan menekan angka kecelakaan lalu lintas.
   Tak Bawa Surat Kendaraan Seorang Pelajar Terkena Razia Ops Patuh Semeru, saat ditanyai awak media SHP selain tidak membawa surat-surat dia juga tidak memiliki SIM ( Surat Ijin Mengemudi ), " saya tidak tahu mas kalau STNKnya sudah diambil dari jok sama orang tua dan setiap harinya ditaruh jok motor mas, saya juga belum memiliki SIM karena saya masih belum cukup umur untuk memiki SIM, jelas si pelajar tersebut. 
   Dengan itu, Ipda Sukrisno, SH menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih hati - hati lagi untuk mengawasi anak-anaknya, "kami harap orang tua lebih hati-hati lagi untuk mengawasi anaknya apa lagi dia ini masih belum cukup untuk mengemudi kendaraan bermotor sendiri dan masih belum bisa memiliki SIM ". 
   Selain itu Sukrisno juga menambahkan, " kami berharap kepada seluruh masyarakat, patuhilah undang-undang lalu lintas yang ada dan jangan melanggar, karena kecelakaan bermula dari sebuah pelanggaran itu sendiri ", imbuhannya. *ko/syah



Pasuruan - suaraharianpagi.com 
   Keberadaan bangunan stan los pasar Gadingrejo, kota Pasuruan, mendapat sorotan ketua DPRD kota Pasuruan Ismail Muhammad Hasan SE. Lantaran, stan yang sudah dibangun pada tahun 2016 silam itu hingga saat ini belum juga difungsikan atau ditempati pedagang. Hal itu dikarenakan, desain ukuran stan dan juga akses jalan yang disiapkan oleh Pemerintah Kota ( Pemkot ) itu dinilai oleh sejumlah pedagang terlalu kecil dan tidak memadai. Sehingga para pedagang enggan untuk menempati stan tersebut dan lebih memilih berjualan di setiap akses jalan pasar Gadingrejo itu sendiri.
   Diketahui, bahwa bangunan stan los yang dikerjakan pada APBD tahun 2016 silam tersebut terdapat 72 stan dan kondisinya pun masih terlihat kosong. Karena para pedagang sendiri, hingga saat ini lebih memilih berjualan dilokasi lain yakni disepanjang akses jalan dalam pasar, dibanding di stan baru yang sudah disediakan oleh Pemerintah itu. " Sekarang mau menempati gimana Mas...!. Bayangkan dengan kondisi stan yang terlalu kecil, pasti gak muat dagangan kita dan pedagang lain termasuk akses jalannya pun juga agak sempit. Jadi saat ini pedagang lebih memilih berjualan dilokasi lain", ujar salah satu penjual bumbu dapur kepada awak SHP,  yang enggan untuk disebutkan namanya tersebut.
   Sementara dalam hal ini, ketua DPRD kota Pasuruan Ismail Muhammad Hasan SE meminta supaya Pemerintah segera melakukan kajian dan juga penataan ulang terhadap kondisi yang ada. Baik mengenai ukuran stan dan akses jalan, maupun terhadap jumlah pedagang yang hendak direlokasi nantinya. " Setidaknya pemerintah harus melakukan kajian antara jumlah pedagang dengan luas stan yang dibutuhkan terlebih dahulu, sebelum melakukan proses pekerjaan bangunan. Dan apa yang sudah direncanakan menurutnya lebih matang, selanjutnya juga harus dilaksanakan dilapangan ", kata Ismail saat ditemui awak SHP di kantor DPRD pada Jum'at, 11 Mei siang.
   Ismail juga mengkhawatirkan, bila kondisi tersebut dibiarkan berlanjut dan tidak ada tindakan dari pihak Pemerintah untuk melakukan pembenahan. Maka tidak menutup kemungkinan, bangunan stan yang sudah dibangun dan disiapkan oleh Pemerintah itu menjadi mangkrak dan tatanan pasar tetap terlihat semrawut. " Pada saat itu mungkin kurang ada kesinergian antara pemerintahan yang sekarang dengan pemerintahan sebelumnya. Terus mengenai program yang ada, setidaknya dilakukan secara berkesinambungan. Bila hal itu tidak dilakukan, maka yang terjadi bangunan itu akan jadi mangkrak ", pungkasnya Ismail dari politisi PKB tersebut. Guna menyikapi kaitannya bangunan stan los yang belum juga dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang tersebut, selanjutnya pihak DPRD kota Pasuruan dalam hal ini komisi lll akan meninjau langsung ke lokasi pasar Gadingrejo. Agar nantinya bangunan itu dapat difungsikan dengan baik. *ko/syah


Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget