Halloween Costume ideas 2015

suaraharianpagi

Latest Post



Pasuruan – suaraharianpagi.com
   Rabu, 6 Maret, Romi dan kuasa hukumnya Muhammad Nasrul, kembali mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan. Ia meminta kejelasan BPN terkait janji kesepakatan yang dilakukan untuk melakukan pengukuran tanah di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan. Nasrul mengungkapkan kedatangannya kali ini, mempertanyakan atas gagalnya pengukuran tanah yang rencananya akan dilakukan kemarin, Rabu (6/3/2019), Namun tiba-tiba pihak BPN tidak jadi melakukan pengukuran.
   ”Minggu kemarin kita sudah sepakat kalau hari ini akan dilakukan pengukuran. Tapi kita dipanggil kesini (kantor BPN) ", kata Nasrul. Setelah dilakukan pertemuan, pihak Nasrul, belum mendapatkan kepastian dari pihak BPN. Bahkan kedatangan Nasrul kali ini hanya diberi janji untuk menunggu terbitnya sertifikat baru. ” Katanya kita disuruh nunggu untuk penerbitan sertifikat baru. Setelah itu baru akan dilakukan pengukuran,” tambahnya.
   Padahal, sengketa tanah ini sudah berlangsung selama 3 tahun. Pihak BPN pun diduga sengaja mengulur-ulur permasalahan ini. ” Kami berharap agar BPN secepatnya melakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat yang baru. Sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut ", harap Nasrul.
   Sementara itu pihak BPN enggan memberi keterangan terkait permasalahan tersebut. Bahkan pihaknya hanya meminta Satpam untuk memberi tahu kepada awak media jika sudah ada kesepakatan dengan pihak Nasrul dan Bagiono. ” Maaf ya mas, saya disuruh menyampaikan ke teman-teman media kalau permasalahan ini sudah ada kesepakatan, ” tukas sang Satpam.
  Sebelumnya, Nasrul dan pemilik tanah datang ke BPN untuk menagih janji BPN pada Oktober 2016 silam. Sebab BPN sempat berjanji bakal melakuan pengukuran ulang dan pembatalan sertifikat pada sertifikat yang dimiliki oleh Bagiyono pada lahan seluas 675 meter persegi. Ia menyebut dirinya mendapatkan kuasa dari ahli waris Alifah pada 2016 silam untuk mengurus sertifikat pengganti pada lahan seluas 850 meter persegi. Dalam sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan pada 2001 diketahui jika luas tanah secara keseluruhan 1.425 meter persegi. Namun masalah muncul sebab sertifikat untuk sisa tanah seluas 675 meter persegi atas nama Bagiyono, warga Desa Warungdowo tidak melalui pemecahan sertifikat. Pada sertfikat yang diterbitkan 2013 lalu itu, diketahui jika sertifikat yang dimiliki oleh Bagiyono diterbitkan melalui prona oleh BPN setempat.
   Hal ini membuat penerbitan sertifikat pengganti terkendala. Sebab, BPN beranggapan sertifikat kepemilikan tanah bertumpuk dan penerbitan sertifikat pengganti hanya bisa dilakukan jika Bagiyono bersedia melakukan pencabutan. *Syah



Rabad Beton Warga Minta Penegak Hukum Menindak Tegas
JOMBANG- suaraharianpagi.com
   Bangunan jalan rabad beton sepanjang 436 meter, dan lebar 4 meter, di Dusun Rawarayung-Bakalan dan Dusun Panemon Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, baru tujuh bulan selesai dibangun sudah rusak parah.
   Bangunan jalan rabad beton sepanjang 436 meter, dan lebar 4 meter, di Dusun Rawarayung–Bakalan menelan biaya sebesar Rp. 392.881.252.90 juta, sementara yang di Dusun Panemon yang Panjangnya 216 meter dan lebar 3 meter menelan biaya sebesar Rp.146.945.000, juta. Semuanya dibiayai dari Dana Desa tahun 2018.
   Jalan rabat beton tersebut dibangun mengunakan Dana Desa tahun 2018, kondisinya memprihatinkan, hancur, remek dan retak – retak dari ujung jalan ke ujung jalan. Menurut RK (46) warga setempat jalan rabad beton di Dusun Rawarayung – Bakalan dan Panemon, mulai dikerjakan sekitar Pertengahan bulan Agustus 2018, “Tapi aneh pada November 2018 jalan sudah rusak, jalan terjadi retak-retak, permukaan jalan sudah terkelupas, berlubang, dan beberapa titik jalan sudah ada yang pecah dan remuk”. Ujar RK kepada awak media.
   Selanjutnya oleh Pemerintah desa Bakalanrayung,  jalan tersebut sempat diperbaiki, tapi perbaikan hanya tambal sulam saja.“Sampai hari ini buktinya jalan tersebut kondisinya masih rusak parah. Masak usia bangunan hanya 7 bulan sudah rusak. Saya berharap aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas, agar Dana Desa ini betul-betul membawa manfaat buat warga Bakalanrayung”. tegasnya.
   Saya berharap bangunan jalan tersebut dibongkar total, karena kerusakan jalan tersebut, akibat buruknya mutu beton atau adonan semen yang digunakan untuk jalan tersebut. Perbaikan tambal sulam tidak akan mampu memulihkan kaulitas beton secara keseluruhan. “Menurut saya kalau diperbaiki harus dibongkar total, diganti dengan bangunan baru. Karena percuma diperbaki kalau hanya tambal sulam saja, nanti akan rusak lagi. Perbaikan tambal sulam itu hanya akal-akalan saja, karena tidak akan mampu memperbaiki mutu jalan secara keseluruhan”. Kata RK.
   Kepala desa Bakalanrayung Supadmi, saat dikonfirmasi di kantornya ia mengakui adanya kerusakan jalan tersebut, karena pada saat proses pengerjaan jalan belum selesai warga sudah memaksa menggunakan jalan tersebut, namun ia membantah kalau dikatakan jalan tersebut patah dan remuk.
   “Memang betul ada kerusakan, permukaan jalan aus dan terkelupas, tapi tidak benar kalau jalan tersebut terjadi patah dan remuk. Kami mohon kalau bisa jangan ditulis di media “ tegas Supadmi dengan nada memohon.
   Terkait hal tersebut menurut Deddy, dari LSM Gajahmada, ia mengatakan kerusakan jalan yang hanya hitungan bulan, harus ada tindakan tegas dari Pemkab Jombang, dan aparat penegak hukum.
   “Jalan hanya hitungan bulan sudah rusak, ini sangat tidak lazim. Kuat dugaan Pemerintah desa Bakalanrayung dan Tim pengelola kegiatan (TPK) desa Bakalan  rayong H.Sutrino bersekongkol untuk mengerjakan jalan rabad beton tersebut tidak sesuai dengan perencanaan atau spesifikasi teknis. Karena jalan tidak akan rusak dalam hitungan bulan, jika benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi teknis”.
Jadi harus ada pertangungjawaban hukum baik perdata maupun Pidana, oleh Pemerintah desa, dan TPK desa Bakalanrayung. “konflik ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, Karena kerusakan jalan tersebut berimplikasi luas, misalkan kerugian materiil, atau kerugian masyarakat dan keuangan Negara. Oleh karena itu Pemkab Jombang, dan penegak hukum harus bertindak tegas”. kata Deddy.
   Bahkan dapat berpengaruh kepada masyarakat Jombang terhadap nilai dan kualitas bangunan yang dibiayai Dana Desa itu sendiri, seperti bangunan draynase, jalan, gedung atau bangunan sipil lainya. tandasnya *us/ryan




Pasuruan - suaraharianpagi.com 
   Sebagai bentuk keseriusan dalam upayanya menindak tegas para pelaku tindak pidana kriminal, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Agus Sudaryatno di masa kerja pertama selama 100 harinya berhasil menangkap sebanyak 77 pelaku kriminal dari 131 kasus yang diungkap dan di selesaikan. Dari jumlah kasus yang ditanganinya yakni sebanyak 186 kasus, sebanyak 131 kasus atau 70% (persen) diantaranya sudah diungkap. Selebihnya dengan sisa sebanyak 55 kasus atau 30% (persen) yang belum terungkap akan menjadi pekerjaan rumah bagi pihak Kepolisian Resort Pasuruan Kota itu sendiri.
   Dalam acara press release turut dihadiri oleh pihak forkopimda beserta jajaran kepolisian, baik dari Polsek wilayah hukum Polres Pasuruan Kota maupun jajaran anggota lainnya.
Berdasarkan dari data yang dihimpun dalam ungkap kasus 100 hari kerja AKBP Agus Sudaryatno dalam acara jumpa pers atau press release di Mapolres Pasuruan Kota jalan Gajah Mada pada Rabu, 27 Februari. Pihak kepolisian menyebutkan, bahwa dari sebanyak 131 kasus yang diungkapnya itu didominasi pada kasus pencurian dengan pemberatan (curat) yakni mencapai sebanyak 16 kasus. Dan di susul pada kasus jenis penipuan yakni sebanyak 12 kasus, selanjutnya di susul pada kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yaitu sebanyak 10 kasus.
   "Ini semua berkat kerja keras dan upaya dari tim atau jajaran dilapangan, yang mana informasi dari masyarakat juga sangat dibutuhkan. Termasuk peran serta masyarakat dengan cara menghidupkan siskamling, yang pasti juga dapat meminimalisir atau menekan ruang gerak para pelaku", Kata Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Agus Sudaryatno S.I.K. Selain berhasil mengamankan puluhan pelaku tindak kejahatan jalanan, pihak kepolisian juga menyita 3 unit sepeda motor dan 1 buah kendaraan berupa truk colt diesel serta terdapat puluhan perkakas kendaraan sepeda motor lain yang sudah dalam kondisi tidak utuh (tinggal rangka saja) yang diduga dilakukan oleh pelaku untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Kaitannya dalam aksi pencurian yang terjadi ditengah lingkungan masyarakat, Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat khususnya yang ada diwilayah hukum Polres Pasuruan Kota agar segera memberikan laporan kepada pihak berwajib bila terjadi kehilangan maupun menjadi korban tindak kejahatan. "Bagi masyarakat yang menjadi korban dari pelaku kriminal atau tindak kejahatan segera melapor ke Polsek terdekat atau ke Polres, supaya kami bisa cepat melakukan tindakan dan upaya penangkapan pelaku", Pesannya.
   Bukan hanya itu, pihak Kepolisian juga telah berhasil mengungkap sebanyak 35 kasus dalam penyalahgunaan narkoba dengan jumlah 43 pelaku di yang diamankan. Dari sebanyak 35 kasus tersebut, 28 kasus diantranya adalah kasus narkotika jenis shabu dengan barang bukti seberat 32,22 gram.
   Sementara untuk kasus obat keras atau yang berbahaya, tercatat ada 7 kasus dengan 8 orang tersangka dari berbagai jenis yakni diantaranya jenis pil trihex (pil kucing), pil dextro dan pil double L. " Untuk penyebaran narkoba sudah masuk dalam dunia siswa pelajar, untuk itu kita akan berupaya terus memutus rantai peredaran dalam penyalahgunaannya. Bagi orang tua juga harus lebih ekstra untuk memberikan pengawasan penuh putri putrinya ", Tambahnya. *syah



 Pasuruan - suaraharianpagi.com
 Desa mangguan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan memiliki inovasi dalam penggunaan anggaran SiLPA DD 2018 yang dipergunakan untuk pengadaan Mobil Siaga ( Ambulans ). Yang mana Mobil Siaga tersebut adalah salah satu tranportasi darurat yang memang dibutuhkan masyarakat, khususnya di Desa Mangguan. Kepala Desa Mangguhan, Nasor saat ditemui awak media SHP dikantornya mengatakan, " Pengadaan Mobil Siaga ini bersumber dari anggaran SiLPA Dana Desa 2018. Kali ini saya manfaatkan untuk menganggarkan pengadaan Mobil Siaga, yang mana ini adalah salah satu alat transportasi darurat bagi warga yang membutuhkannya ", Ujar Nasor.
   Selain itu Nasor juga menambahkan, " dengan adanya Mobil Siaga ini masyarakat Desa Mangguan yang membutuhkan ambulans, sudah tidak usah sulit - sulit memanggail / telepon yang lebih jauh, kini sekarang cukup datang ke kantor desa / telepon salah satu perangkat desa dan kami siap untuk melayani kepentingan masyarakat sepenuhnya. Untuk warga desa mangguan yang membutuhkannya silahkan menghubungi perangkat desa yang terdekat, dan ini tidak ada biaya sama sekali ( Gratis ) bagi warga yang membuhkannya ", imbuhannya.
 Disisi lain Camat Pasrepan, Heru Fari-anto S.SOs.M.si mengapresiasi kepada Kepala Desa Mangguan, Nasor "yang mana anggaran SiLPA DD 2018 ini dipergunakan untuk pengadaan Mobil Siaga, Mobil Siaga ini juga adalah salah satu kepentingan darurat masyarakat. Selain itu Heru juga berpesan kepada seluruh kepala desa se - Kecamatan Pasrepan khususnya yang anggarannya dipergunakan untuk pengadaan Mobil Siaga / Ambulans, yang mana Mobil Siaga / Ambulans itu salah satu untuk keperluan masyarakat dalam hal ' Sakit ', jadi fungsikanlah dengan baik dan jangan lupa perawatannya. Dan saya menghimbau bagi masyarakat Desa Mangguhan / Aparatur Desa bahwa fasilitas yang disediakan (Mobil Siaga)  pergunakanlah sebaik - baiknya dan pergunakanlah yang semestinya",  jelasnya  *syah


 
 Pasuruan - suaraharianpagi.com
 Sebuah terobosan Baru yang dilakukan Satlantas Polres Pasuruan Kota dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dengan program Belusukan mengantar langsung Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang sudah selesai dicetak kepada pemiliknya. Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota AKP Kadek Ary Mahardika, S.H., S.I.K., Melalui Kanit Reg Ident Iptu. Zainul Imam Syafi'i S.H., M.H saat di temui, " Pelayanan pengantaran surat BPKB ini merupakan wujud pelayanan prima kami terhadap masyarakat. Dengan adanya pemberian surat BPKB langsung kepada masyrakat seperti ini, akan membikin pelayanan jadi lebih cepat, terangnya. 
    Selain bertujuan memberikan pelayanan prima, ada tujuan lain dengan program layanan antara BPKB secara langsung itu. Yakni, bisa sedikit mengurangi kepadatan wajib pajak yang berada di kantor KB Samsat Kota Pasuruan. Imam juga menambahkan, " untuk pelayanan BPKB ini pihaknya sudah membentuk tim delivery pada Februari 2018 yang lalu. Layanan ini diprioritaskan pada pemilik yang sudah cukup lama tidak mengambil BPKB karena lupa atau terbentur kesibukan. Selama ini banyak pemilik sampai lupa dan tidak mengambil BPKB yang sudah jadi hingga berbulan-bulan. Dari kondisi inilah akhirnya kita bentuk tim delivery BPKB. Inovasi layanan ini merupakan salah satu komitmen yang diberikan sebagai bentuk timbal balik atas kesediaan masyarakat melakukan kewajibanya membayar pajak dengan Tepat Waktu", jelasnya.
    Sementara itu, beberapa warga yang sudah didatangi anggota Satlantas yang mengantar BPKB mengaku sempat kaget sekaligus senang. Mereka tidak menyangka jika BPKB kendaraan miliknya akan diantarkan petugas ke rumah. "Saya tidak menyangka jika BPKB ini diantar petugas sendiri ke rumah secara gratis. Dengan program ini, saya tidak perlu repot untuk mengambil BPKB. Dan Ucapan terima kasih kepada bapa polisi yang bertugas di Satuan lalu lintas khusunya di bagian BPKB", Kata bebe rapa pemilik BPKB saat didatangi poli si di rumahnya. *Syah


 Pasuruan - suaraharianpagi.com
   Menindaklanjuti adanya surat himbauan terkait dengan hari libur nasional, yaitu dalam rangka tahun baru Imlek 2570 Kongzili yang jatuh pada Selasa, 5 Februari besok. Kantor pelayanan SIM dan pajak kendaraan  Kantor Bersama Samsat Pasuruan Kota induk dan unggulan (samsat keliling dan samsat payment point ngopak) libur 1 hari. Berdasarkan dengan surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 617 tahun 2018, nomor 262 tahun 2018 dan nomor 16 juga tahun 2018 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019.
   Seperti yang telah di terbitkan adanya pengumuman hari libur dari Pemerintah Provinsi Jatim melalui Badan Pendapatan Darah, pihak Samsat juga sudah menempelkan adanya pengumuman terkait layanan di tutup pada hari besar keagamaan yaitu tahun baru Imlek pada Selasa besok. Dalam hal ini, Kanit RegIdent (KRI) Iptu Zainul Imam SyafiiSH.MH bersama pihak Administrator Pelaksana (Adpel) yang akrab dipanggil Renny di KB Samsat Pasuruan Kota mengatakan. "Kita mengikuti hari libur nasional sekaligus untuk menghormati antar umat beragama, seperti pada hari hari besar pada umumnya. Karena itu sudah menjadi aturan dan ketetapan yang berlaku", Ujar Iptu Zainul Imam.
    Selanjutya layanan di KB Samsat Pasuruan Kota akan kembali dibuka normal pada keesokan harinya, yaitu Rabu 6 Februari 2019 seperti biasanya. Yang mana untuk jadwal pelayanan pada hari Senin hingga Kamis dibuka mulai pukul 08.00 - 13.00 wib dan untuk hari Jumat pukul 08.00 - 11.00 wib sementara untuk hari Sabtu pelayanan setengah hari yakni mulai pukul 08.00-12.00 wib. Untuk itu, perlu diketahui secara bersama khusunya bagi masyarakat pemilik kendaraan yang hendak memperpanjang wajib pajak kendaraannya agar segera di urus atau dibayarkan sebelum masa berlakunya habis pada tanggal hari libur tersebut.
  "Buat masyarakat, yang masa berlakunya jatuh pada tersebut supaya diajukan lebih awal sebelum hari libur" Tambahnya KRI Imam kepada awak SHP saat diruang kerjanya. *syah


Eksekutor Buru Tersangka Kapitasi
Malang – suaraharianpagi.com
   Terkait pemanggilan beberapa pejabat dari Dinas kesehatan oleh penyidik Kejari Kepanjen yang masih berlangsung hingga saat ini, guna permintaan keterangan atas diduganya bahwa telah terjadi dugaan pemotongan dana Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) juga masalah Dana Kapitasi mulai tahun 2015 sampai 2017 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
   Seperti dilansir oleh beberapa media siber di Kabupaten Malang terkait dana kapitasi di Dinkes tersebut banyak menuai kontroversi karena peruntukannya diduga kurang tepat sasaran dan disinyalir kuat ada pemotongan ditingkat jajaran pegawai baik yang PN ataupun yang Honor.
   Menurut beberapa sumber dari kalangan dokter yang minta disave identitasnya " kami merasa kasihan dengan kondisi saat ini yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, hanya karena kesalahan beberapa gelintir orang yang berakibat instansi Dinas jadi sorotan masyarakat banyak ".
   "Ya kalau sorotan baik, ini kita disorot karena harus mengembalikan insentif yang sudah kita terima beberapa tahun lalu sejak kepala Dinas Kesehatan dipegang dr.Abdurrahman dan semua harus dikembalikan ke Kas Negara melalui bagian keuangan Dinkes saudari Titin ".
"Adapun mengenai nominal antara pegawai satu dengan lainnya berfariasi tergantung status jabatan yang disandang, seperti contoh kalau seorang Kasie harus mengembalikan uang sekitar 6 juta, Kabid 9 juta, Pegawai kontrak atau honorer 2,1 juta, Pegawai biasa yang berstatus Pegawai Negeri 3 juta rupiah".
   "Yang bikin kami agak bingung, dimana letak kesalahan kalau seseorang yang bekerja mendapat insentif, kan wajar namanya orang kerja mendapat tambahan gaji atau istilah insentif, Tapi ini kok disuruh mengembalikan".tegasnya pada awak media (14/1).
   Kabag keuangan Dinkes Kabupaten Malang Yohan beberapa kali mau dimintai konfirmasi oleh wartawan, tapi selalu menghindar dan Plt Kepala Dinkes dr.Ratih Maharani juga cenderung tidak mau menemui awak media hingga surat permintaan konfirmasi yang dilayangkan beberapa awak media juga tidak dihiraukan oleh pihak Dinas terkait.
   Lebih jauh, menurut Kasie Intel Kejari Kepanjen Heri P saat dihubungi (28/1) "terkait masalah pemanggilan pejabat Dinas Kesehatan tersebut, tunggu saja sampai ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini proses pemanggilan masih berjalan". Ungkapnya.
   Sedangkan dari Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 ayat (2) pasal 4 sudah dijelaskan "Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. *ich/team



Jombang – suaraharianpagi.com
   Pemerintah desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, terus berupaya membangun infrastruktur di desanya secara merata, tujuannya untuk menunjang kegiatan masyarakat dengan mewujudkan bagunan yang layak bagi masyarakat.
   Kepala Desa Tejo, H.Untung Spd, mengatakan kami prihatin selama ini sekolah paud menggunakan gedung seadanya, oleh karena itu, Pemdes memanfaatkan dana Desa ( DD ) untuk membangun gedung PAUD. Agar anak–anak dari desa Tejo bisa menikmati sekolah yang layak, pembangunan PAUD tersebut dalam rangka untuk kontribusi memajukan dunia pendidikan untuk mempersiapkan generasi yang memiliki SDM yang berkualitas. Saya berharap sekali, sekolah PAUD ini nantinya bisa terus berkembang kata Kades Tejo.
Lebih lanjut ia menjelaskan disamping membangun PAUD, dan juga membangun jalan Aspal Lapen dan normalisasi saluran air di Desa Tejo.
   Menurutnya 3 sarana tersebut cukup vital karena menunjang kecerdasan anak didik dan menunjang akses perekonomian, sarana penunjang tersebut. Diharapkan bisa melancarkan akses perekonomian kami sangat berterimakasih pada pemerintah pusat mengeluarkan dana (DD), karena nilainya cukup besar dan bisa membantu pemerintah Desa untuk kesejahteraan rakyat yang telah di amanatkan oleh undang–undang.
   Untuk pembangunan sekolah PAUD dibangun dari titik Nol atau bangunan baru, menghabiskan dana 150 juta rupiah. Untuk normalisasi saluran menelan biaya 33 juta rupiah.
Pembangunan berupa jalan Aspal Lapen berlokasi di dusun Klampisan sebanyak 7 titik lokasi, yaitu : titik satu sepanjang 232 m x 3 m, anggaran Rp. 78.033.000, titik kedua sepanjang 230 m x 2,7 m dengan anggaran Rp. 47.934.000, titik ketiga sepanjang 195 m x 2,6 m dengan anggaran Rp. 39.401.000, titik keempat sepanjang 360 m x 3 m dengan anggaran Rp.82.292.000 , titik kelima sepanjang 295 m x 2,5 m, anggaran Rp.57.105.000, titik keenam panjang 380 m x 2,6 m, anggaran Rp. 79.406.000, titik ketujuh panjang 295 m x 2,5 m, dengan anggaran Rp.56.332.000.
Jadi untuk pemnagunan jalan aspal lapen ada tujuh titik lokasi semua juga di danai dari Dana Desa tahun 2018.
   Pemerintah desa Tejo selalu komitmen untuk membangun demi kemajuan Desa dan kesejahteraan warga di desa Tejo ini, masih banyak infrastruktur yang belum tersentuh pembangunan. Karena dana desa dari pemerintah pusat baru berjalan sejak tahun 2015 lalu.
   Kami berharap untuk pembangunan infrastruktur tidak hanya dari dana desa saja, tetapi dari progam lainnya, karena desa kami masih butuh banyak dana untuk pembangunan, oleh karena itu, kami berharap bisa mendapatkan bantuan selain dari dana desa utnuk mempercepat pembangunan di desa kami jelasnya.
  Ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) desa Tejo, Abdul Malik mengatakan, sesuai instruksi kepala desa dalam pekerjaan kami selalu harus mengutamakan kualitas hasil pekerjaan karena kami warga yang akan menikmati pembangunan nantinya, jika bangunan berkualitas baik kami sendiri yang akan menikmati bangunan sampai lama oleh karena itu, kami TPK memaksimalkan pembangunan yang dibiayai dari dana desa ini kata Abdul Malik.
   Untuk tenaga kerja diambilkan dari warga setempat ini sebagai wujud pemberdayaan pada warga masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarkat ia menambahkan, pekerjaan dimulai pada bulan juli 2018 lalu. Untuk pembangunan jalan sudah selesai semua dan untuk bangunan PAUD dan normalisasi saluran air sudah rampung 100% dengan pembangunan itu semua semoga masyarakat lebih sejahtera, harapnya. *usa



JOMBANG – suaraharianpagi.com
   Proyek pembangunan Tembok penahan tanah (TPT) di desa Jatiganggong dan Kepuhkajang, Kecamatan Perak, Jombang, Jawa timur. Diduga dikorupsi, pasalnya dilapangan diduga ada pengurangan volume pekerjaan, dan pekerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi.
   Proyek TPT tersebut dikerjakan oleh Badan kerja sama antar desa (BKAD) kecamatan Perak. Lokasi pekerjaan ada ditepi jalan Jatiganggong dan Kepuhkajang, sepanjang 517 meter, yang terbuat dari pasangan batu. Menghabiskan anggaran Rp 600 juta, yang bersumber dari Program infrastruktur sosial ekonomi wilayah (Pisew) tahun 2018 sebesar Rp 590 juta atau APBN 2018, dan dari Bantuan operasional desa (BOP) sebesar Rp 10 juta. Salah satu titik pemasangan tiang tross untuk menyambungkan TPT yang spot-spot
   Dari pantauan dilapangan pekerjaan tersebut diduga kuat ada pencurian atau pengurangan volume pekerjaan pasangan batu sepanjang 68 meter, tinggi 2 meter, dan ketebalan sekitar 30 – 35 Cm. Bukan hanya itu spesifikasi mortar pengikat pasangan batu kuat dugaan juga dikurangi, hal itu terlihat dari mortar pengikat pasangan batu mudah pretel atau mudah remuk.
Menurut, Harun warga Kecamatan Perak, ia mengatakan, pembangunan TPT tersebut seharusnya dibangun sepanjang 517 meter. Tapi kenyataan dilapangan pengerjaan TPT diduga dikurangi 68 meter. Bangunan TPT dibuat spot-spot.
   Salah satu titik pemasangan tiang tross untuk menyambungkan TPT yang spot-spot
“Sebanyak lima titik yang spot-spot yang tidak dibangun pasangan batu. Dari lima titik tersebut panjangnya semuanya 68 meter. Jadi ada dugaan pekerjaan sepanjang pasangan batu 68 meter tersebut diduga kuat dicuri, atau ada pengurangan volume pekerjaan.” Kata Harun.
   Menurut Harun, pada bagian yang tidak dibangun pasangan batu, atau TPT oleh BKAD Kecamatan Perak, disiasati dengan cara memasang tros atau tiang pancang yang terbuat dari beton cor. Diatas tiang pancang selanjutnya dipasang balok beton, yang menyambungkan permukaan (bagian atas) pasangan batu yang spot-spot.
   “Kalau dilihat dari atas jalan, TPT tersebut tidak spot-spot. Tapi jika dilihat dari samping, akan kelihatan TPT tersebut kroak atau bolong, karena tidak dibangun pasangan batu yang baru, hanya dipasang tiang pancang dari beton, diatasnya dipasang balok beton. Jadi seolah-olah TPT tersebut nyambung semua, padahal spot-spot.” Terang harun.a.
Salah satu titik bangunan TPT campur tiang tros. Nampak tros (tiang) beton yang dipasang untuk menyambungkan TPT yang spot-spot.
   Harun menduga pembangunan TPT tersebut sengaja dikerjakan akal-akalan, hal ini diduga disengaja, karena ada pihak-pihak yang diduga mencari keuntungan pribadi pada proyek itu.
“Jadi sepanjang 68 meter, tinggi 2 meter, dan ketebalan sekitar 30 – 35 Cm, pekerjaan pasangan batu yang tidak dikerjakan oleh BKAD Kecamatan Perak. Bukan hanya itu luluh atau mortar pengikat pasangan batu juga diduga kuat ada pengurangan spesifikasi. Kami berharap, aparat penegak hukum mengusut kasus ini. Agar segera memangil BKAD kecamatan Perak dan pihak dinas terkait lainya.” Tegas Harun. *ryan/usa



Pasuruan – suaraharianpagi.com
   Hati-hati menuliskan status di media sosial Anda. Jika tidak, berurusan dengan pihak berwajib. Seperti yang terjadi di Pasuruan, sebuah akun Facebook dilaporkan ke polisi karena unggahan statusnya dianggap penyinggung. Status yang tertera di sebuah akun FB dengan nama Matones Cortes, dianggap menyinggung LSM Pasuruan. Akibatnya, sejumlah LSM kota/ Kabupaten melaporkan ke Polres Pasuruan Kota. 
    "Kami melaporkan dan mengadukan akun Facebook ini dengan aduan pencemaran nama baik terhadap kami, para LSM ", terang Kusuma. Status Facebook yang diunggah pada Minggu, 20 Januari itu bertuliskan: "Lek Penggaweane LSM ojok ngarani wong liyo korupsi, amergo awak e Dewe tukang nyrampok duwek negoro ". Status ini, menurut Kusuma, mengundang keresahan karena memunculkan persepsi buruk di masyarakat tentang profesi seseorang, seolah-olah nama yang disebutkan dalam akun adalah "RAMPOK". "Tulisan ini sangat tidak etis, dan akan menimbulkan opini nrgatif dikalangan madayarakt", tambah Kusuma, si rambut panjang. 
    Lebih jauh, Kusuma menyebut, aduan yang dilakukannya ini semata-mata ingin memberikan pelajaran hukum kepada siapa saja agar bisa bertindak arif dan bijaksana dalam menggunakan media social”. Tindakan kami bertujuan mendidik masyarakat agar lebih bijak menggunakan sosial media", katanya.
    Dengan adanya kejadian ini, Lukman Hakim Ketua Umum LSM Garda Pantura juga menyampaikan”, dugaan penghinaan terhadap LSM ini kita sudah laporkan kepada penegak hukum Polresta Pasuruan. Dengan adanya kejadian ini kami secara kemanusiaan sudah mema'afkan terlapor, namun ini kami sudah serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum biarlah penegak hukum yang melanjutkan permasalahan ini sesuai dengan undang-undang yang ada".
    Selain itu Lukman juga menambahkan”, dengan adanya kejadian seperti ini biar menjadi pelajaran kepada masyarakat,  setidaknya menggunakan media sosial dengan sebijak mungkin, jika memang tidak diperlukan sikap - sikap yang tidak punya kepentingan ini tentu harus ditinggakan, apa lagi itu mengundang kontorfensi dan memicu konflik itu yang kita tegaskan ".
Hingga berita ini diterbitkan, Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pemilik akun”. * syah



Sidoarjo – suaraharianpagi.com
   Dalam Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan softlaunching Mal Pelayanan Publik  yang di buka oleh Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah, S.H., M.HUM di Gedung Sidoarjo Community Center (SCC) di Jl. Veteran Lingkar Timur hari ini, yang dihadiri oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN RB, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA. 
Softlaunching Mal Pelayanan Publik ini mendapat apresiasi yang bagus dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN RB. Kamis, (10/1/2019).
   Turut hadir pula dalam kegiatan softlaunching ini Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Sidoarjo, dan para pimpinan instansi yang membuka layanan di Mal Pelayanan Publik ini diantaranya, Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Kepala BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Pimpinan instansi vertikal BUMN maupun BUMD, Kepala Kementerian Agama Sidoarjo, para kepala OPD se-Kabupaten Sidoarjo Serta para UKM di Kabupaten Sidoarjo.
    Bupati Sidoarjo menjelaskan bahwa sejak penandatanganan komitmen Mal Pelayanan Publik di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2018 lalu telah dilakukan langkah – langkah konkrit untuk mewujudkan berdirinya Mal pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo ini. Dan pada hari ini telah dilakukan uji coba pelayanan – pelayanan yang ada di Mal Pelayanan publik ini untuk melihat kekurangan dari masing – masing pelayanan, agar pada saat peresmian Mal pelayanan Publik nantinya kekurangan – kekurangan tersebut segera dapat dilakukan penyempurnaannya. 
   “Kinerja Kabupaten Sidoarjo dari 540 Kabupaten seluruh Indonesia ada 10  Kabupaten / kota yang mendapat penghargaan kinerja terbaik. 
   Dari sepuluh Kabupaten Kota tersebut Kabupaten Sidoarjo mendapat nomor satu untuk penghargaan Kinerja terbaik,” jelas Abah Ipul
   Deputi Bidang Pelayanan Publik, mengatakan bahwa kunjungan ke Sidoarjo ini, tujuannya untuk melihat kondisi terkini mal pelayana publik yang ada di daerah, terutama di Kabupaten Sidoarjo. Dimana Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dari 14 Kabupaten / Kota yang telah melakukan penandatanganan komitmen mal pelayanan publik di Kemen PAN RB.
Kami sangat bersyukur karena komitmen pimpinan daerah, terutama di Kabupaten Sidoarjo telah merealisasikan komitmen tersebut dengan baik. Mal pelayanan publik ini merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam konteks nawacita presiden, untuk memberikan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat. 

“Pada kesempatan ini kami mengajak semua pihak untuk sama – sama menjaga dan menyelesaikan mal pelayanan publik, agar mal pelayanan publik ini dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sidoarjo,”pinta Diah
Selanjutnya dilaksanakan pemotongan tumpeng oleh Deputi KemenPAN RB sebagai tanda telah dilaksanakan softlaunching Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo yang diserahkan kepada Bupati Sidoarjo. *bag




Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget