suaraharianpagi

Latest Post


Jombang - suaraharianpagi.com
   Kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2020 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendapat respon dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
   Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Agus Purnomo SH. M. Si, mengeluarkan surat nomer 422.1/1366/415.16/2020, perihal Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan yang ditujukan ke Koewilker Pend Kecamatan, SMP N/S, SKB dan PKBM se Kabupaten Jombang.
   Isi dari surat tersebut, menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 4 Tanggal 24 Maret Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus ( Covid-19 ) dan surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 420/1950/101.1/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Pelaksanaan Kebijakan
   Pendidikan dalam masa darurat Penyebaran Corona Virus di Jawa Timur, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.
   Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pendidikan Kesetaraan ( Kejar Paket B/C ) di Kabupaten Jombang Tahun 2020 Dibatalkan. Dengan dibatalkanya UN Tahun 2020 maka proses penyertaan bagi lulusan program paket A, B, dan C, akan ditentukan kemudian.
   Sementara untuk Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam bentuk penugasan dengan tidak mengumpulkan peserta didik. Ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktifitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Kelulusan pada satuan Pendidikan berlaku ketentuan sebagai berikut: (1). Kelulusan Sekolah Dasar (SD) Paket A ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA) (2). Nilai Akhir (NA) diperoleh dari gabungan Nilai ujian sekolah dan rata-rata nilai 5 semester akhir ( Kelas 4,5 dan 6 semester gasal ). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. (3). Kelulusan sekolah menengah pertama (SMP) Paket B/C ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA). (4). Nilai Akhir (NA) diperoleh dari gabungan Nilai Ujian Sekolah dan rata-rata Nilai Lima Semester terakhir. Nilai semester genap kelas Sembilan dan kelas duabelas dapat digunakan sebagai nilai tambahan bagi kelulusan. (5). Pembobotan Nilai Akhir (NA) ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing.
   Untuk Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (A). Satuan pendidikan melaksanakan Penilaian Akhir Tahun (PAT) dalam bentuk penugasan dengan tidak mengumpulkan peserta didik. (B). Penilaian Akhir Tahun (PAT) dirancang untuk mendorong aktifitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara mengyeluruh. (C). Kenaikan kelas ditentukan berdasarkan kriteria Kenaikan kelas yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.
   Dengan surat edaran tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Agus Purnomo SH. M. Si, mengaharapkan para pendidik atau guru-guru di Jombang bisa menyesuaikan apa yang menjadi keputusan Mendikbud. Karena
   Para guru selama ini sudah dibekali dengan pelatihan. Bahkan mereka juga yang membuatkan soal untuk siswanya. *ryan


Surabaya - suaraharianpagi.com
   Kodim Tipe A 0831/Surabaya Timur menabuh genderang terhadap penanggulangan coronavirus disease 2019 (Covid-19) di wilayahnya. Sebagai buktinya, pada Kamis (26/3) pagi institusi militer besutan Letkol Inf Agus Faridianto ini menggelar apel kesiapan di halaman markasnya.
   Gelaran apel bersama kali ini melibatkan lintas sektoral mulai dari kecamatan, polsek, puskesmas, linmas kelurahan dan pemadam kebakaran. Personel gabungan ini mengikuti apel bersama yang dipimpin langsung Dandim Tipe A 0831/Surabaya Timur.
   Diutarakan oleh Dandim, apel kesiapan bertujuan menyinergikan lintas instansi dalam mencegah penyebaran virus yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China itu.
   “Semua pihak harus bersatu menanggulangi penyebaran virus Covid-19,” ujar perwira TNI AD asal Pacitan, Jatim itu ketika menyampaikan arahan.
   Salah satunya tandas Dandim, dengan berupaya maksimal menangkal penyebaran Covid-19. “Seperti penyemprotan desinfektan yang hari ini kami lakukan serentak,” imbuhnya.
   Adapun tempat-tempat yang disasar antara lain, mulai dari lingkungan makodim, sekolah, masjid, hingga di perkampungan masyarakat. Dandim ingin dengan cara itu mampu mengeliminir penyebaran Covid-19.
   “Tidak lupa kami juga berikan imbauan kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah sosialisasi itu dilakukan oleh jajaran kami secara menyeluruh,” ungkap perwira dengan dua melati dipundaknya itu.
   Diketahui, Kodim Tipe A 0831/Surabaya Timur dan Koramil dengan menggandeng jajaran samping getol memberikan imbauan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19. Bahkan, disejumlah wilayah juga telah dilakukan penyemprotan desinfektan di perkampungan warga. *mrt


 Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria, menerima kunjungan anggota Komisi A dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, dalam rangka pengecekan kesiapan di setiap daerah untuk melakukan pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19, Kamis (25/3/2020).
   Peninjauan posko Covid-19 yang berpusat di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Hadi Dediansyah. Pada kesempatan ini, Ning Ita dan Cak Rizal, sapaan akrab wali kota dan wakil wali kota, menjelaskan kesiapan dan upaya pemerintah daerah selama ini dalam pencegahan penyebaran virus Corona.
   Mulai dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, yang dibagi menjadi tujuh kategori. Mendirikan pudat komando (Posko) Covid-19, penyemprotan cairan disinfektan di seluruh area publik dan jalan protokol, meliburkan sementara waktu kegiatan belajar mengajar, menutup tempat hiburan/kafe dan menghentikan semua kegiatan yang bersifat mengundang massa. Serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara door to door.
   "Semua upaya ini, merupakan bagian dari pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19. Setiap hari, secara bertahap kami lakukan penyemprotan disinfektan di jalan dan area publik. Dan kami, berharap kepada semua masyarakat agar turut bekerjasama untuk penyemprotan secara mandiri," jelasnya.
   Selama ini, lanjut Ning Ita, berbagai upaya pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) atau protokol kesehatan. Penerapan ini, tidak hanya diberlakukan untuk lingkungan instansi pemerintah saja. Tetapi diseluruh sektor hingga elemen masyarakat telah menerapkan protokol kesehatan.
   Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Hadi Dediansyah mengatakan kunjungan anggota Komis A kali ini Kota Mojokerto tidak lain untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menangani dan menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Salah satunya mengecek kesiapan Posko Covid-19 yang berpusat di Kantor Pemkot Mojokerto.
   "Kami ingin melihat secara langsung bagaimana keadaan di posko utama ini. Apakah ada kelengkapan yang kurang, bagaimana respon saat menemukan kasus baru. Kami lihat, semua yang diterapkan oleh Pemkot Mojokerto telah sesuai dengan Protokol Kesehatan dalam penanganan pencegahan Covid-19. Mulai dari cuci tangan dengan sabun, penggunaan masker dan Hand sanitizer, sampai penyemprotan cairan disinfektan," jelasnya.
   Perlu diketahui, berbagai upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam pencegahan penyebaran virus Corona selama ini, terus dilakukan. Mulai dari penyemprotan disinfektan di pasar tradisional, tempat ibadah, jalan protokol, area publik, serta himbauan kepada masyarakat agar tidak panik dan belanja berlebihan. Dan yang terakhir, sosialisasi sekaligus edukasi kepada masyarakat secara door to door bersama kader motivator. *ADV


Gresik - suaraharianpagi.com
   Antisipasi penyebaran virus Corona atau Covid-19. Petugas gabungan memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang mewabahnya Covid-19 dan sekaligus memberikan himbauan dan agar masyarakat  membubarkan diri dari kerumunan  di wilayah Kecamatan. Cerme Kabupaten Gresik. Rabu (25/03/2020) Pukul 15.00 Wib.
   Kapolsek Cerme AKP Moh. Nur Amin bersama Danramil Kapten Inf Mujiyanto dan Camat Cerme Suyono, Sh. Dan pukesmas sidayu melaksanakan Patroli dengan menggunakan pengeras suara guna mengantisipasi mewabahnya virus Corona (Covid-19).
   Dalam giat tersebut Polsek Cerme menyelusuri ke warung kopi serta Cafe yang menjadi tempat nongkrong atau tempat berkerumunan massa, Kapolsek Cerme AKP Moh. Nur Amin memberikan himbauan suapaya membubarkan diri.
   "Warga masyarakat Cerme diharapkan untuk melaksanakan pola hidup sehat, jangan melaksanakan kumpul - kumpul bersama, kurangi aktifitas keluar rumah jika tidak emergensi karena semua itu adalah faktor penyebab cepat menyebarnya Covid-19." Kata Kapolsek Cerme
   Dilakukan penyemprotan cairan Disinfektan di tempat - tempat fasilitas umum pasar Ds. Cerme lor dan tempat nongkrong anak - anak muda di wilayah Kecamatan Cerme. Kabupaten Gresik.
   "Kami himbaukan untuk pulang kerumah masing - masing dan menghindari diri dari kerumunan agar mencegah mewabahnya virus Corona atau Covid-19 di wilayah Kecamatan Cerme." Imbuh AKP Moh. Nur Amin. *mrt


suaraharianpagi.com
   Pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19, terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dengan penyemprotan cairan disinfektan. Tak terkecuali di area - area publik, jalan protokol dan tempat ibadah. Dan hari ini (25/3) Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memimpin secara langsung penyemprotan disinfektan di tempat - tempat ibadah sekaligus memberikan edukasi serta himbauan kepada masyarakat di pasar tradisional.
   Dengan didampingi suami, Supriyadi Karimah Saiful, Kepala Disperindag Ruby Hartoyo, Kepala Satpol PP Heryana Dodik Murtono, Kepala DLH Ikromul Yasak, Kabag Humas dan Protokol Hatta Amrullah, Plt Bagian Perekonomian Sekdakot Ani Wijaya, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan dr Farida Mariana, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Ganesh Pressiatantra dan OPD, Ning Ita, sapaan akrab wali kota, tak henti - hentinya memberikan himbauan kepada masyarakat. 
   Selain penyemprotan di Klenteng Hok Sian Kiong, Ning Ita tak lupa memberikan himbauan kepada para pengurus untuk tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19. Untuk itu, selain penyemprotan yang dimotori oleh pemerintah daerah, ia berharap warga mampu melakukan penyemprotan secara mandiri di lingkungan masing - masing. "Kami terus lakukan penyemprotan secara bertahap di seluruh area publik. Dan kami mohon kerjasamanya kepada masyarakat agar melakukan penyemprotan secara mandiri," jelasnya.
   Usai penyemprotan di tempat ibadah, Ning Ita juga memberikan sosialisasi dan himbaun kepada para pedagang sekaligus pengunjung pasar tradisional, agar tidak panik dan tetap waspada. Kendati penyebaran virus Corona telah masuk ke Indonesia, Ning Ita berharap masyarakat tidak membeli barang - barang dengan jumlah yang berlebihan. "Saat ini, harga - harga kebutuhan pokok masih stabil ya. Mungkin, yang harganya melonjak tinggi cuma cabai saja. Selebihnya masih normal. Untuk itu, saya berpesan kepada masyarakat agar tidak panik dan belanja berlebihan," tegasnya.
   Tak berhenti di Pasar Tradisional Tanjung Anyar, Ning Ita juga meninjau beberapa pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Di antaranya Puskesmas Kedundung, Puskesmas Blooto dan RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo. Di sini, Ning Ita melihat kondisi dan fasilitas penunjang sekaligus persiapan para tenaga medis dalam menangani pencegahan penyebaran Covid-19. "Kami mau membuat beberapa unit tempat screening untuk sterilisasi, selain cuci tangan dengan sabun dan penggunaan hand sanitizer. Semoga, ikhtiar kami semua ini dapat mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Mojokerto," tandasnya. *ADV


   Mengantisipasi penyebaran covid - 19 (corona), Petugas gabungan dari Polres Gresik, Kodim 0817/Gresik dan Pemda Gresik melakukan penyemprotan disinfektan terhadap seluruh kendaraan yang masuk ke wilayah Gresik, Selasa (24/3/2020).
   Kegiatan tersebut diawali apel gelar pasukan bertempat di halaman pemkab Gresik, dipimpin Bupati Gresik Ir. H. Smbari Hali Radianto, ST., MSi, Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., Danndim 0817/Gresik Letkol Inf. Budi Handoko, S.Sos.
   Dihadiri Wakil Bupati Gresik Drs. H. M. Qosim, Plg. Sekda Gresik  Drs. Nadlif dan sebagai peserta gelar pasukan Anggota TNI-Polri, Dinas kesehatan kabupaten Gresik dan BPBD Kabupaten Gresik.
   Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan didua tempat yaitu depan kantor kantor Bupati Gresik jalan Ddr. Wahidin Shd terhadap kendaraan dari arah Lamongan dan sekitarnya yang hendak menuju ke arah Gresik dan disimpang Empat Nippont Paint yaitu arah perbatasan Surabaya-Gresik.
   Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan, penyemprotan disinfektan berlaku kepada seluruh kendaraan yang melintas, baik roda, roda empat maupun MPU. 
   "Ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pembersihan lingkungan dan permukiman warga di beberapa wilayah di Kabupaten Gresik dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 (Corona)" jelas Kapolres Gresik.
   Selain itu Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat,"biasakan pola hidup sehat dan bersih dengan manjaga pola makan, cuci tangan dengan sabun, banyak makan buah, dan memakai masker saat keluar rumah," imbuhnya. *mrt



Jombang – suaraharianpagi.com
   Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tebel Diduga ada dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang telah ditanggapi beragam oleh tokoh masyarakat desa Tebel dan Camat Bareng. Usman SE.MSi.
Camat Bareng, Usman SE.MSi, lewat Whatsappnya mengatakan “Pendapat saya terkait isu program PTSL, di desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebelum benar – benar jelas ada sosialisasi program PTSL dari BPN, maka jangan melakukan kegiatan yang nantinya menimbulkan persoalan, Terkecuali diluar program PTSL, yang sifatnya mandiri itu sah”. Tegas Camat bareng Usman SE.MSi.
   Apa yang dikatakan oleh Camat Bareng, bisa dimaknai kalau sosialisasi pendampingan program PTSL oleh salah satu Lembaga yang di fasilitasi Kepala Desa Tebel, Khoiman diduga illegal dan menimbulkan keresahan.
   Sementara, Solekan, bukan nama sebenarnya, Tokoh warga dusun Tebel, mengatakan, pada saat sosialisasi didusun kami, warga sudah menolak dengan adanya pendampingan, karena selain akan membayar dua kali, Rp.175.000; dan nanti pada saat pengukuran membayar lagi Rp.150.000; warga keberatan dan terbebani, tapi warga tidak bisa berbuat apa – apa, didesa lain yang sudah mendapat program PTSL hanya membayar Rp.150.000; tanpa ada pendampingan dari lembaga apapun, kenapa kita harus medatangkan pendampingan dan membayar dua kali.” Tegas Solekekan dengan nada kecewa.
   Lain lagi dengan Mursid warga dusun Kupang yang juga bukan nama sebenarnya, “ ini akal – akalan Kepala Desa Khoiman saja, mencari pulihan karena pada saat Pilihan Kepala desa kemarin habis banyak untuk mengondisikan suaranya, cuman memakai bendera Lembaga orang lain, diluar sana pasti diduga ada deal-dealan yang tidak diketahui oleh masyarakat desa Tebel.” Tegas Mursid kepada suaraharianpagi.com. (13/3).
   Hal senada juga di katakan oleh tokoh warga dusun Larangan, Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Tukiman, nama samaran, warga masyarakat desa Tebel itu mudah dikibuli oleh Kepala Desa, Kepala desa ngomong apa saja pasti di angguki atau di-iyakan, ketika ada yang tidak sepaham dengan Kepala Desa akan di sudutkan oleh perangkat yang lain. Apa yang terjadi di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, itu diduga benar –benar Pungli, cuman Kades Khoiman pandai memakai tangan lembaga untuk meraup keuntungan pribadi, warga dihadap-hadapkan dengan lembaga, dengan istilah pendampingan, di belakang layar Khoiman sangat berperan. “Ya tinggal waga Desa Tebel saja, kompak gak, kalau kompak ya ayo kita rame - rame minta dibatalkan pendampingan dan kita minta dikembalikan uang kita yang Rp.175.000; Kalau Desa Mundosewu , Kecamatan Ngoro, bisa minta kembali uang pendapinganya kenapa kita tidak,” tegas Tukiman dengan nada menghimbau masyarakat yang sudah daptar lewat lembaga.
   Program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya ditujukan untuk memudahkan warga mengurus sertifikat tanah, justru diduga menjadi lahan pungutan liar (pungli) bagi segelintir oknum Kepala Desa di Kabupaten Jombang.
Fakta itu disampaikan oleh beberapa masyarakat desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kepada wartawan suaraharianpagi.com, beberapa hari yang lalu. Menurut SN ( 43 th ) warga dusun Kupang RT.03, RW.01, bahwa dia sudah membayar Rp. 870.000; kepada panitia, sementara pada saat pengukuran nanti saya masih harus membayar lagi Rp.150.000; sebenarnya berapa sih biaya untuk ikut program PTSL? keluhnya dengan nada bertanya.
Hal senada juga disampaikan ST warga RT.02, RW.01. dusun Kupang, desa Tebel, Kecamatan Bareng. “Pertama saya membayar Rp.700.000; ke panita, terus dikemudian hari saya menambah lagi Rp. 100.000; jadi kalau kita total semuanya sudah Rp.800.000; itupun sampai hari ini belum ada tanda-tanda ada pengukuran,” tegas St kepada suaraharianpagi.com.
Sementara SW yang tinggal di RT.01, RW.01 dusun yang sama mempunyai cerita yang tak jauh berbeda dengan SN maupun ST. Ia juga sudah membayar Rp.800.000; kepada panitia, setelah pengukuran nanti saya juga masih harus membayar lagi Rp.150.000; dengan alasan untuk mengurus surat- surat didesa membeli patok, materai, foto copy dan transport panitia. Saya tidak habis pikir berapa sebenarnya biaya PTSL yang sebenarnya”.
“Bukan saya saja yang dipungut biaya selangit, tapi hampir semua warga Desa Tebel yang ikut program pra PTSL di pungli Rp.600.000; lebih persertifikat. Pungutan tersebut ditarik lewat panitia,” tegas SW dengan nada geram.
   Jika mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, biaya PTSL hanya Rp 150 ribu perbidang. Namun fakta di lapangan, di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, masyarakat masih dibebani biaya administrasi sampai Rp 600-Rp 800 ribu. Bahkan di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, untuk
mengelabuhi petugas Kepala Desa Tebel, Khoiman, diduga bekerjasama dengan salah satu Lembaga di Kabupaten Jombang.
   Kepala Desa Tebel, Khoiman, ketika di konfirmasi di kantornya (26/2/), mengatakan,” setelah saya terpilih menjadi Kepala Desa, banyak masyarakat Desa Tebel mengharapkan segera ada program PTSL. Harapan itu saya komunikasikan dengan sekdes dan perangkat yang lain, kami mendapat kesimpulan bahwa SDM di desa Tebel tidak Mumpuni.
   Kita tau sendiri PTSL tidak jatuh dari langit meskipun itu program Pak Jokowi, tanpa ada pengajuan dari desa PTSL tidak akan turun di desa Tebel. Terus tanggal 10 November 2019 saya dapat surat dari salah satu lembaga yang mengajukan permohonan sosialisasi pendampingan di Desa Tebel. Setelah itu saya fasilitasi, dalam pertemuan itu ada kesepakatan antara warga desa Tebel dengan lembaga menggunakan pendampingan. Sampai saat ini desa Tebel juga belum di tetapkan sebagai desa PTSL, baru kemarin saya mengajuka ke BPN,” kelit Khoiman.
   Ketika ditanya bukti bentuk kerjasama antara desa dengan lembaga, Khoiman tidak bisa menunjukan, tapi untuk biaya pendampingan Rp.175.000; perbidang setau saya, itupun pembayaranya langsung ke panitia pendamping. Perangkat desa Tebel saya pesan jangan sekali-kali menerima uang Rp. 175.000; dari warga yang mengajukan progam PTSL.
   Khoiman juga mengatakan “bahwa sampai hari ini Desa Tebel belum membentuk panitia karena desa Tebel belum ditetapkan menjadi desa PTSL. Jadi kerjasama antara desa dengan Lembaga tidak ada, yang ada kerjasama adalah masyarakat desa Tebel dengan Lembaga, karena disitu ada kuwitansi dan ada surat kuasa. Desa sifatnya hanya memfasilitasi, dengan adanya pendampingan secara otomatis panitia desa kelak akan diringankan.” Kilah Khoiman dengan suaraharianpagi.com.
Kepala desa Tebel Khoiman juga membenarkan bahwa Rp. 175.000; murni biaya pendampingan, sementara bila desa Tebel sudah ditetapkan menjadi desa PTSL, panitia desa akan memungut biaya lagi sebesar Rp.150.000; untuk biaya sertifikat.
   Khoiman juga mengatakan, “sebelum desa Tebel di tetapkan sebagai desa PTSL, sah – sah saja melakukan pendampingan, tapi apabila desa Tebel sudah ditetapkan sebagai desa PTSL oleh BPN, memungut biaya melebihi Rp. 150.000; itu salah besar.” Tegas Kepala Desa Tebel, Khoiman, dengan nada yakin bahwa dugaan pungli di desanya tidak ada.
Sementara salah satu panitia dari Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen Nasional, Heni, membenarkan bahwa untuk biaya pendapingan sebesar Rp.175.000; perbidang, jumlah pemohon per tanggal 24/2/2020. “Sebanyak 1400 pemohon, untuk ketua pendamping adalah Bu Siti,” tegas Heni ketika dikonfirmasi suaraharianpagi,com di pendopo Balai desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur,24/2.
   Warga masyarakat Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengharapkan agar pendampingan program PTSL dibatalkan dan dikembalikan uang Rp. 175.000;. Selanjutnya desa Tebel menunggu sosialisasi dari BPN dan membentuk kepanitiaan di desa agar biaya PTSL tidak membayar dua kali tapi hanya sekali Rp.150.000; warga tidak dibebani dan tidak ada keresahan di Desa Tebel. *ryan.




Tuba Lampung - suaraharianpagi.com
   Kegiatan penyemprotan pemerintah kabupaten tulang, disinfektan dan sosialisasi wabah virus covid-19 Corona oleh Bupati Tulangbawang Hj Winarti SE MH di pasar putri Agung menggala, pasar unit 2 dan perempatan simpang penawar.
   Bupati Tulang Bawang Hj Winarti SE MH, Kapolres Tulangbawang AKBP Andi Siswantoro, unsur kodim 0426 Tulangbawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, opd terkait (satpol pp, bpbd Tulangbawang, dinas kesehatan Tulangbawang)
   Bupati Tulangbawang Hj Winarti SE MH mengajak semua unsur masyarakat khususnya masyarakat Tulangbawang untuk ikuti   ptotokol kesehatan penanganan wabah virus covid-19 corona.
   Jangan main-main, ini wabah serius, telah banyak korban di negara lain, juga di indonesia, untuk itu ditulangbawang saya minta kita semua bahu membahu memberikan informasi yang benar yang jelas dan memberi contoh untuk hidup sehat.
   Melalui sosialisasi ini dengan media brosur, famplet mari kita terus lakukan sosialisasi agar semua masyarakat mengatahui bagai mana wabah ini, bagaimana menanganinya.
Kegiatan dilaksanakan di pasar putri Agung menggala pasar unit 2 dan simpang Penawar.
   Salah satu warga rina (23th), yang sedang berbelanja di pasar unit 2 mengatakan sangat berbetimakasih atas sosialisasi ini bisa membantu menberi penjelasan ke warga, apa lagi ibu bupati membawa rempah - rempah berupa temu lawak, jahe, kunyit kencur sebagai bahan membuat jamu yang juga dibagikan. Ibu bupati mengajak kita untuk hidup sehat dan menggalakkan minun jamu tradisional, " Kegiatan Bupati Tulang Bawang Hj. Winarti S.E. M.H Advetorial. ADV *Kabiro.



Jombang- suaraharianoagi.com
   Sebagai upaya meningkatkan pelayanan perizinan, khususnya rekomendasi pemanfaatan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang selaku sekretariat tim Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) melakukan rapat koordinasi yang secara rutin dilaksanakan setiap hari Rabu. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha mendapatkan kepastian bahwa lokasi yang dimohonkan diperkenankan atau tidak untuk rencana usahanya.
   Rapat koordinasi ini dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait antara lain Satpol PP, Dinas PMPTSP, Bappeda, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Kantor Pertanahan/ BPN serta OPD teknis lain yang berkaitan dengan kegiatan yang dimohonkan pemanfaatan ruangnya, misalnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Peternakan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Selain itu, rapat koordinasi juga menghadirkan pelaku usaha agar mereka dapat menjelaskan rencana kegiatan secara gamblang, sehingga anggota tim dapat memberikan rambu-rambu yang harus dipenuhi agar kegiatan beroperasi sesuai dengan ketentuan.
   Dalam rapat koordinasi ini juga mejadi kesempatan bagi Tim Pokja untuk menyamakan persepsi antar tim teknis yang berada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Dinas PMPTSP sebagai instansi atau unit penyelenggaraan perizinan agar tercapai keselarasan pemahaman antara DPMPTSP dengan dinas teknis, sehingga pengurusan perizinan dapat berjalan dengan lancar. Semua ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. *ryan


suaraharianpagi.com
   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria, meresmikan Angkutan Pemandu Moda Kota Mojokerto - Bandara Juanda, di Halaman Graha Mojokerto Service City (GMSC) Sabtu (21/3/2020). Bus Bandara yang mulai beroperasi pada hari ini, merupakan bagian aksesibilitas layanan angkutan umum yang selaras dengan program Kota Mojokerto sebagai Kota Pariwisata.
   Ning Ita, sapaan akrab wali kota, dengan didampingi suami Supriyadi Karima Saiful, Kapolres Mojokerto AKBP Bogiek Sugiyarto, Dandim 0815 Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, Wakil Ketua I DPRD Kota Sonny Basoeki Rahardjo, General Manager (GM) Perum DAMRI Cabang Surabaya Totok Budi Susanto, Kasi Pengendalian dan Operasional UPT LLAJ Mojokerto Dishub Provinsi Jatim, Yoyok Kristyowahono, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, Sekretaris Daerah Kota Harlistyati dan OPD, mencoba pertama kalinya trayek Bus Bandara Juanda.
   Angkutan umum yang baru pertama kalinya beroperasi di Kota Mojokerto dengan tujuan Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo tersebut, hanya dipatok harga sebesar Rp 55 ribu perorang. Biaya tersebut, jauh lebih murah dibandingkan jika menggunakan transportasi pribadi. Bus dengan kapasitas 16 orang ini, akan beroperasi mulai pukul 04.00 wib melalui Terminal Kertajaya menuju Jalan Jayanegara - Jalan Pahlawan dan berhenti di GMSC. Bus akan berhenti sekitar lima sampai 10 menit, kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju Jalan Empunala dan masuk ke Tol Surabaya - Mojokerto. Pun sebaliknya dengan rute kepulangan.
   "Di tengah isu virus Corona, kita harus sepakat dan bersinergi, dimana kegiatan - kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa, sebisa mungkin kita hindari. Tetapi, karena ini adalah salah satu program pemerintah daerah yang mendukung dalam percepatan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Timur, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019, tidak mungkin diselenggarakan dengan telekonferensi. Untuk itu, kami tetap melaksanakan peresmian ini dengan prosedur protokol kesehatan yang berlaku, seperti cuci tangan, memakai hand sanitizer dan sosial distancing," tegas Ning Ita.
   Pengembangan moda angkutan umum Bus Bandara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tidak lepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 2019 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek serta Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
   "Bidang transportasi memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan nasional termasuk di Kota Mojokerto, sehingga perencanaan dan pengembangannya perlu dilakukan melalui penataan dalam suatu system yang terpadu. Dengan memanfaatkan bus bandara, maka dapat memberikan pelayanan angkutan umum yang lebih mudah, cepat, murah, aman, nyaman serta efektif dan efisien. Sekaligus sebagai langkah awal dalam mempersiapkan pengembangan pariwisata di Kota Mojokerto," harap wali kota perempuan pertama Kota Mojokerto ini. *ADV


 Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Pemerintah Kota Mojokerto, tengah gencar melakukan penyemprotan disinfektan secara massal di area publik dan jalan protokol sekaligus mensosialisasikan protokol kesehatan/standar operasional prosedur dalam mencegah virus Corona. Sedikitnya sepuluh tangki kendaraan berkeliling melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan diberbagai sudut Kota Mojokerto, sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona atau Covid - 19. 
   Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Wali Kota Mojokerto terkait penutupan area publik yang tertuang pada nomor 443.33/2857/417.302/2020, Pemerintah Kota Mojokerto mulai melakukan penyemprotan diberbagai sudut kota sekaligus menerapkan SOP kesehatan pencegahan Covid-19. "Saat ini, pasar modern, swalayan, mall dan perkantoran sudah menerapkan SOP kesehatan atau protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19," kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.
   Untuk pasar modern atau swalayan, pengunjung yang datang diharuskan mencuci tangan dengan sabun, kemudian suhu tubuh akan diperiksa menggunakan Digital Temperature Thermometer Gun. Jika hasilnya normal, selanjutnya pengunjung dipersilakan masuk usai memakai hand sanitizer yang disediakan oleh petugas. Pun sebaliknya ketika pengunjung keluar meninggalkan pasar modern atau mall. Hal serupa juga diterapkan di seluruh jajaran kantor organisasi perangkat daerah (OPD).
   "Sejak hari Jumat (20/3) kemarin, semua ruangan di kantor OPD, sudah dilakukan penyemprotan disinfektan. Termasuk juga di GMSC (Graha Mojokerto Service City) yang merupakan pusat pelayanan warga Kota Mojokerto. Penerapan SOP tersebut merupakan upaya kami dalam mencegah penyebaran Covid-19. Untuk itu  kami mohon kerjasama dan bantuan dari masyarakat untuk sama - sama menerapkan SOP kesehatan dalam mencegah Covid-19," kata Ning Ita, sapaan akrab wali kota.
   Selain penyemprotan di area perkantoran, Pemerintah Kota Mojokerto juga menyemprot seluruh jalan protokol dan area publik. Mulai dari Alun - alun Kota Mojokerto, Taman Hutan Kota, Taman Benteng Pancasila dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lainnya. Tak hanya itu, penyemprotan di sepanjang jalan protokol dilakukan secara bertahap setiap harinya. "Kami kerahkan semua mobil dari DLH, PMK dan PU untuk berkeliling menyemprotkan cairan disinfektan di jalan dan area publik," imbuhnya. 
   Tak hanya penyemprotan, sosialisasi pencegahan penanganan Covid-19 juga dilakukan oleh tim Satuan Tugas (Satgas) yang dikomandani Sekretaris Daerah Kota Harlistyati. Setiap harinya, tujuh Satgas yang dibentuk sesuai kategori masing - masing, menyebar ke pelosok wilayah untuk memberikan edukasi dan pemahaman terkait Covid-19, agar warga tidak panik dan dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam menanggulanginya. "Setiap hari, Satgas ini memberikan pemahaman kepada warga. Waspada boleh, asal jangan panic”, tegasnya. *Hms/Ds



Surabaya - suaraharianpagi.com
   40 prajurit Korem 084/Bhaskara Jaya yang terdiri dari prajurit pria dan wanita (Kowad), kali ini diminta untuk meningkatkan kemampuan menembaknya di lapangan tembak Korem.
Beberapa materi latihan pun, digelar oleh pihak Korem guna mengetahui kemampuan menembak prajuritnya.
   “Itu terdiri dari Perwira dan Bintara. Materi menembak ada 2, membak laras panjang dan menembak pistol” ujar Pasi Ops Korem, Mayor Arm Imam. Selasa, 17 Maret 2020. “Untuk materi sekarang kita menembak senjata laras pendek pistol jenis TT33 dan P1,” imbuhnya.
Latihan itu, diawali dengan menembakkan tiga butir peluru sebagai tembak koreksi dan tembak penilaian 10 butir dengan jarak 20 meter. “Hasil latihannya, nanti kita laporkan langsung ke Komando Atas,” bebernya. *mrt


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget