suaraharianpagi

Latest Post


Lamongan - Suaraharianpagi. Com
   Pemerintah kabupaten Lamongan mengapresiasi usulan DPRD Lamongan terkait Raperda pendidikan karakter anak, karena dinilai selaras dengan komitmen mereka untuk mewujudkan insan yang cerdas, berakhlak, profesional, dan berbudaya. "Saya mengapresiasi raperda pendidikan karakter anak, karena selaras dengan komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan insan yang cerdas, berakhlak, profesional, dan berbudaya,” terang Hj. Kartika Hidayati Wakil Bupati Lamongan, saat Rapat Paripurna membahas Raperda, Senin (13/7). Lanjut Kartika juga menilai bahwa mendidik dan mengajar anak tidak hanya terbatas pada materi pendidikan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Namun perlu diiringi dengan pendidikan karakter sehingga kecerdasan anak diimbangi pribadi yang baik. Dan terkait usulan Raperda dari DPRD Lamongan tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dalam realitanya masih belum sepenuhnya mendapatkan kedudukan dan hak yang setara, Pemkab Lamongan memandang bahwa diperlukan adanya regulasi yang mengatur tentang hal itu, sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Sedangkan Raperda tentang keterbukaan informasi publik dalam pembahasan lebih lanjut di tingkat panitia khusus perlu dilakukan pengkajian dan penyesuaian kembali terhadap regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya agar tidak terjadi tumpang tindih. Demikian juga Raperda terkait penyelenggaraan kabupaten sehat yang diusulkan legislatif. Sementara itu, pihak legislatif juga menyambut baik enam raperda usulan eksekutif. Sedangkan Menurut Imam Fadli juru bicara Fraksi Gerindra. 
   Pihaknya berharap agar Raperda pengelolaan air limbah domestik dapat membawa perubahan yang signifikan. Adapun tantangan terbesar di sektor sanitasi ini, antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesadaran lingkungan. Untuk itu kami berharap semua pihak yang terlibat benar - benar cermat, bertujuan untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik serta melindungi kualitas air tanah, meningkatkan pelestarian lingkungan dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat," katanya. Sedangkan Noor Fatonah Jubir Fraksi Demokrat dan Moch Dachlan Jubir Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (FPNRI). Dia menyebut bahwa perlindungan terhadap kondisi lingkungan hidup dan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk penetapan Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik yang diusulkan Pemkab Lamongan. "Selain itu juga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air limbah domestik secara benar,” tutur Moch Dachlan. Sementara itu, Rayke Ria, jubir Fraksi Amanat Nasional, mengatakan bahwa rencana perwujudan tata ruang wilayah kabupaten Lamongan yang tercantum dalam indikasi program utama diharapkan dapat diwujudkan. Indikasi program seyogyanya sesuai dengan tujuan penataan ruang daerah serta visi dan misi daerah. Sedangkan Raperda tentang rencana detail tata ruang bagian wilayah perencanaan Paciran, menurut Sholihin dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menilai bahwa perlu adanya pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat Paciran khususnya. Dan masyarakat Lamongan pada umunya, agar meniminimalisir adanya kesalahpahaman nantinya. Adapun Fraksi Golongan Karya (Golkar) sependapat dengan Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui Jubirnya, Nurul Huda, Golkar berharap Pemkab Lamongan lebih selektif dalam penentuan lokasi tempat industri dengan tetap memperhatikan sumberdaya alam sekitarnya."Berdasarkan pengematan kami, Raperda ini layak untuk dilanjutkan dalam proses pembahasan selanjutnya. Selain itu kami juga meminta Pemkab untuk benar - benar lebih selektif dalam menentukan lokasi tempat industri," Pungkas Huda. * abi


Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, meresmikan Becak Tangguh Semeru bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Mapolres Kota Mojokerto. Ada sedikitnya sepuluh becak tangguh yang diresmikan secara simbolik sebagai pelopor transportasi umum yang memenuhi standar aman dari Covid-19 bagi masyarakat, Senin (13/7).
   Becak Tangguh Semeru, merupakan inovasi yang dipelopori oleh Polri untuk memutus mata rantai penyebaran virus di masa pandemi saat ini. Bersama Pemerintah Kota Mojokerto keberadaan Becak Tangguh Semeru diharapkan mampu melindungi para konsumen atau pelanggan saat memanfaatkan transportasi umum selama kondisi Covid-19. Tentunya, Becak Tangguh Semeru telah dilengkapi standar kelayakan protokol kesehatan.
 "Kami Pemerintah Kota Mojokerto sangat mengapresiasi keberadaan Becak Tangguh Semeru yang diinisiasi oleh Polri. Kami berharap, melalui paguyuban Becak Tangguh Semeru yang saat ini telah diresmikan, dapat menjadi contoh dan pelopor bagi 1.200 tukang becak lainnya yang ada di Kota Mojokerto. Semoga, dengan adanya Becak Tangguh Semeru dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna transportasi umum ini," harap Ning Ita, sapaan akrab wali kota.
   Usai meresmikan Becak Tangguh Semeru, wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini, menjajal menaiki becak yang dilengkapi dengan hand sanitizer dan alat pembatas (partisi), bersama Forkopimda. Rute yang diambil mulai dari Mapolres Kota Mojokerto menuju Jalan Bhayangkara - Jalan Panglima Besar Sudirman - Jalan Jaksa Agung Suprapto - Jalan Majapahit kemudian kembali ke Jalan Bhayangkara (Mapolres Kota).
  Pada kesempatan ini, Ning Ita juga menyam paikan pesan kepada seluruh tukang becak agar terus mematuhi protokol kesehatan. Serta, selalu mengingatkan kepada orang lain yang masih kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, termasuk kepada pelanggan atau konsumen. Hal ini tidak lepas dari Perwali Kota Mojokerto Nomor 55 yang merupakan perubahan dari Perwali Nomor 47 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona virus disease 2019.
   "Jangan lupa, selalu menggunakan masker saat keluar rumah, sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Jangan sampai tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Karena, setiap hari jumlah teman-teman kita, saudara kita, terus bertambah karena terpapar virus korona. Untuk itu, mari bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus ini dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, dimanapun," tegasnya. *adv


 Lamongan - Suaraharianpagi. com
   Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kalitengah mengadakan Bimbingan Teknis Coklit & Pemutakhiran Data Pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada hari minggu (12/7). Kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Kecamatan ini diikuti oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di seluruh wilayah Kecamatan Kalitengah. Selain itu juga turut hadir ketua dan seluruh anggota PPK, Kesekretariatan PPK, dan Panwascam Kecamatan Kalitengah.    
   Menurut Totok Setiawan selaku anggota PPK devisi data, kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan penyelenggara untuk melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih di masing-masing wilayah. "Dalam kegiatan ini kami memberikan pembekalan  kapada seluruh PPS perihal tugas PPS dan PPDP selama proses Coklit. Harapannya adalah agar proses kegiatan Coklit ini kemudian dapat berjalan dengan lancar dan benar," kata Totok  Lebih lanjut, pria asal Desa Pucangtelu ini juga mengapresiasi kerja sama dari semua pihak, baik pihak Kesekretariatan dan juga Panwascam serta soliditas seluruh PPS di Kecamatan Kalitengah sehingga acara Bimbingan Teknis (Bimtek) kali ini dapat berjalan dengan lancar. Setelah mendapatkan Bimtek ini, seluruh PPS akan memberikan bimtek juga kepada seluruh PPDP di masing-masing wilayah desanya. "Kita agendakan tanggal 13 dan 14 Juli ini sudah tuntas bimtek kepada PPDP oleh masing-masing PPS karena batas akhir persiapan Coklit & Pemutakhiran Data Pemilih adalah tanggal 14, untuk selanjutnya akan dilakukan Coklit serentak," terang Totok. Untuk diketahui bahwa Pilkada Serentak Lanjutan 2020 akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Sementara salah satu agenda terdekat KPU adalah kegiatan Coklit & Pemutakhiran Data Pemilih yang berlangsung mulai 15 Juli s/d 13 Agustus. Segala persiapan telah dilakukan KPU temasuk memberikan Bimbingan Teknis Coklit & Pemutakhiran Data Pemilih kepada seluruh penyelenggara baik PPK, PPS, maupun PPDP. * abi


Lamongan - Suaraharianpagi.Com
   Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lamongan mengungkapkan bahwa jumlah pasien positif yang sembuh saat ini lebih banyak daripada pasien positif yang dirawat. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan dr.Taufik Hidayat, Senin (13/7). “Secara akumulasi kemarin tercatat jumlah pasien positif yang sembuh lebih banyak daripada yang dirawat. Meskipun ada penambahan jumlah 4 pasien positif, namun penambahan jumlah pasien sembuh jauh lebih banyak yakni 10 orang”, terang dr.Taufik Hidayat.“Jadi total pasien positif di Lamongan sebanyak 269 orang, 107 pasien masih dirawat dan 124 lainnya alhamdulillah sudah sembuh”, Tambahnya. 
   Tak hanya kabar baik tersebut saja yang diungkap oleh dr. Taufik Hidayat. Dia juga menyebutkan bahwa berdasarkan data epidemiologi dari Pusat Aplikasi Bersatu Lawan Covid yang dirilis tiap minggunya, Kabupaten Lamongan yang sebelumnya berada pada daerah resiko tinggi telah bergeser menjadi daerah resiko sedang. Namun dr. Taufik Hidayat tetap mengingatkan kepada masyarakat agar tetap mentaati protokoler kesehatan. “Kepada masyarakat Lamongan agar tetap selalu mentatati protokoler kesehatan yakni tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan untuk memutus mata rantai penularan covid-19”, pungkasnya. * abi

Mojokerto – suaraharianpagi.com
Ditengah gencarnya sosialisasi dan evaluasi penerapan protokol  kesehatan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas, pada Sabtu (11/7) Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriadi dan Dandim 0815 Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto meninjau penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan ibadah dan sekaligus meresmikan klenteng Hok Sian Kiong sebagai klenteng tangguh, Masjid Al Fatah sebagai masjid tangguh dan GBI Rock sebagai Gereja Tangguh. Peresmian ini ditandai dengan penyerahan Sertifikasi Layak Operasi (SLO) kepada pengurus rumah ibadah.
   Beberapa tempat ibadah yang diresmikan hari ini dinilai telah memenuhi protokol kesehatan seperti penandaan tempat ibadah, penyediaan desinfektan, hand sanitizer tempat cuci tangan dan thermogun serta pemisahan pintu masuk dan keluar.
   Dalam sambutannya Ning Ita menyampaikan bahwa selama hampir 4 bulan beribadah di rumah masing-masing dengan tatanan normal baru, mulai sekarang jamaah bisa beribadah lagi di rumah rumah ibadah. "Di dalam pelaksanaan ibadah di rumah ibadah bisa seperti sedia kala tetapi harus sesuai protokol kesehatan salah satunya, jamaah yang hadir 30% dari kapasitas maksimal."tegas Ning Ita.
   Ditengah pandemi covid-19, warga kota mojokerto harus terus menjalin kerukunan antar umat beragama, semangat kebersamaan gotong royong, tetap terjalin tidak pandang siapa, semua saling membantu."kata Ning Ita. Kalau sebelum pandemi, ini bisa terlihat ketika ada pawai budaya lintas agama, namun ditengah pandemi saya harap kepedulian antar umat beragama bisa tetap terjalin dengan saling memberi empati kepada sesama.
   Lebih lanjut Ning Ita menegaskan meski sudah diberi sertifikat tetap ada pengawasan dari tim gugus tugas, ketika dinilai tidak melaksanakannya protokol kesehatan SLO bisa dicabut.
   Dengan diberikan SLO kepada tiga rumah ibadah tersebut semoga bisa menjadi contoh untuk rumah-rumah ibadah yang lain. Ning Ita juga berpesan agar para pemuka agama terus mensosialisasikan protokol kesehatan kepada pada jamah masing-masing, karena taat dan disiplin adalah kunci untuk menekan peningkatan Covid-19. *adv



Jombang - suaraharianpagi.com
   Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Untuk mendapatkannya, pemohon harus mengikuti serangkaian tes, mulai dari kesehatan, teori hingga praktik yang harus dilaluinya.
Tak hanya sekedar itu, pemohon juga harus rela antri yang panjang agar bisa praktek, itu pun, SIM belum bisa dipastikan terbit, jika salah satu tes ada yang gagal. Sehingga, pemohon wajib datang dan mengulanginya agar lulus dan mendapatkan SIM. Namun, ada hal yang berbeda dalam pengurusan SIM yang ada di Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi) Polres Jombang.
   Begitu pemohon datang langsung disambutnya para calo yang menawarkan jasa layanan pengurusan SIM bagi pemohon baru, akan mempermudah pemohon dalam mendapatkan SIM yang diinginkan. Otomatis, praktik percaloan dalam pengurusan SIM di Satpas Polres Jombang diduga masih marak kembali.
Buktinya para calo menawarkan jasa pengurusan SIM dengan harga yang bervariatif dan tampak secara terang-terangan menawarkan jasanya untuk mengurus SIM cepat dan tidak ribet. "Untuk SIM A, Rp. 1juta, untuk SIM C Rp. 875ribu, itu lengkap. Ayo, yang penting SIM nya jadi, nanti kalau sudah jadi, saya WA. Mending begitu mas, saya tembakkan langsung jadi, kamu tinggal test, besok langsung ambil, "ungkap salah satu calo pengurusan SIM saat dikonfirmasi di area Satpas Polres Jombang dengan inisial K.D, Kamis (09/07).
   Selain itu, K.D mengaku dari hasil tersebut dirinya hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25ribu. "Saya hanya dapat Rp. 25 ribu mas, selebihnya ke dalam, "tandasnya. Sementara itu, Bunga (bukan nama sebenarnya, red) saat dikonfirmasi saat mengantarkan anaknya dalam pengurusan SIM C mengatakan bahwa dirinya mengurus SIM melalui jasa calo. "Kena Rp. 750ribu. Dari kemarin saya cari-cari mas, kemarin dapat Rp. 850ribu, tapi gak jadi. Dan sekarang saya dapat Rp. 750ribu, untuk anak saya, "jelasnya. Hal senada juga diungkapkan oleh inisial D.K, bahwa untuk mendapatkan SIM yang mudah, pengurusannya lewat calo. "Cari calo di depan, nanti kamu tawar Rp. 600ribu. Tapi kesehatan dan tes psikolog kamu bayar sendiri, mas. Karena saya dapat Rp. 600ribu dan Rp. 650ribu sudah mentok. Satu dua hari sudah selesai, lulus gak lulus pasti lulus saja, sudah gak bolak balik lagi, mas. Dan di luar itu banyak calo nya, mas, nanti tinggal calonya yang menghubunginya. Menyingkat waktu, mas, "pungkasnya.
   Perlu diketahui, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri, pembuatan SIM A baru hanya sebesar Rp120.000 dan SIM C baru Rp100.000. Sementara untuk perpanjangan hanya dikenakan biaya Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C. *ryan



Lamongan - Suaraharianpagi.com
   Tingkat produktivitas dan pemanfaatan teknologi yang masih rendah mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk melakukan inovasi guna mendukung swasembada jagung di Indonesia. Pemanfaatan teknologi terbaru sesuai dengan agroekologi dan sosial ekonomi petani dianggap dapat meningkatkan provitas jagung, dampaknya pendapatan petani jagung dapat meningkat.
   Hal tersebut diungkapkan Bupati Fadeli, pada presentasi dan wawancara kompetisi inovasi pelayanan publik dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara virtual, Jum’at (10/7). Menurut Bupati Lamongan, Fadeli, ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk merubah petani dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Hal tersebut dimulai dengan membuat kawasan percontohan budidaya jagung modern dengan 15 titik di beberapa kecamatan, melakukan sosialisasi, pelatihan, publikasi, dan pendampingan kelompok tani, pengembangan kawasan percontohan, menfasilitasi penyediaan sarana produksi, menguatkan kelembagaan petani, menumbuhkan koperasi petani, membangun kemitraan dengan sumber teknologi, keuangan, sarana produksi dan produsen pakan ternak, serta melakukan monitoring dan evaluasi.
   Pertanian modern, kata Fadeli dilakukan dengan menggunakan teknologi terbaru, tanam-panen menggunakan mesin, penggunaan pupuk insektisida dan herbisida yang tepat dosis, serta penggunaan bibit unggul hibrida seperti pioneer 27, bisi 18, bisi 321dianggap lebih efisien dalam meningkatkan keuntungan petani. Lebih lanjut Fadeli menambahkan, jika dilihat dengan analisis usaha, biaya produksi pertanian modern untuk sarana produksi, tenaga kerja/sewa alat memang relatif lebih mahal yakni Rp 15.385.000 dibanding pertanian tradisional Rp 13.450.000, namun hasil yang diperoleh juga cenderung lebih besar yakni 10.850 kg/ha untuk pertanian modern dan 6.700 kg/ha untuk pertanian tradisional.
    Jika dihitung pendapatan dengan harga jual Rp 3.900 per-kg, maka hasil yang diterima adalah Rp 42.315.000 untuk pertanian modern dan Rp 26.130.000 untuk tradisional. Dengan demikian pendapatan bersih yang diperoleh petani adalah Rp 26.957.000/ha pada petani modern dan Rp 12.680.000 pada petani tradisional, jika dirasio yakni 2,7 banding 1,9. “Biaya produksi memang naik 12.4 persen, namun hasil panen juga naik 38.2 persen, begitu juga pendapatan petani yang naik sebesar 52.9 persen,” tutur Bupati Fadeli. Lanjut Bupati Fadeli, bahwa capaian produktivitas jagung meningkat setiap tahunnya setelah menggunakan pertanian secara modern, yakni mulai dari 5.8 ton/ha pada tahun 2016, 8.4 ton/ha pada tahun 2017, tahun 2018 sebesar 9.4 ton/ha, tahun 2019 9.5 ton/ha, dan meningkat menjadi 9,7 ton/ha pada tahun 2020 tepatnya Bulan Juni, posisi Pungkasnya. *abi



Lamongan - suaraharianpagi.com
   Dalam rangka menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Lamongan terutama di masa pandemic covid-19 agar ketahanan pangan tidak terganggu, Bupati Fadeli bersama dengan Kapolres Lamongan AKBP Harun dan Dandim 0812 Letkol Infantri Sidik Wiyono melakukan kegiatan panen padi, dan tebar benih ikan di sawah ketua Poktan Desa Jotosanur Kecamatan Tikung serta penanaman pohon produktif di UPPO Kodim 0812 Lamongan, Jumat (10/7).

   Sebelumnya di tahun 2019, produksi padi sebesar 1.106.878 ton dengan produktivitas 7,46 ton per hektar. Sampai dengan Mei 2020 luasan lahan padi yang sudah dipanen seluas 71.554 hektar dengan produksi 538.461 ton dan produktivitas mencapai 7,44 ton per hektar. Sedangkan untuk produksi ikan di tahun 2019 mencapai 136.225,56 ton dengan rincian 79.315,10 ton produksi ikan tangkap dan 56.910,46 ton produksi ikan budidaya. *abi


Lamongan - suaraharianpagi.com
   Kabupaten Lamongan menjadi salah satu multicenter study uji klinis obat covid-19 yang ditemukan oleh Universitas Airlangga yang bekerjasama dengan Badan Intelegen Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga Dr. Purwati, dr., Sp.PD, K-PTI, FINASIM di Ruang Kerja Bupati Lamongan, Kamis (9/7).
 “RS di Kabupaten Lamongan menjadi prioritas bersama RS di Kediri, Pemkot Surabaya dan RSPAD “, Tambahnya. Dr. Purwati menjelaskan bahwa hasilnya telah dilaporkan pada BIN selanjutnya ditindaklanjuti oleh BPOM dan Kementrian Kesehatan dan surat persetujuan pelaksanaan uji klinis secara nasional sudah turun dari Kepala BPOM ke Rektor UNAIR pada Jumat minggu lalu.
   “Di masa pandemi seperti ini yang dapat kami lakukan yakni membuat pintasan untuk mencari obat, karena kalau membuat obat baru memerlukan proses yang panjang oleh karena itu Kami meneliti obat yang sudah beredar, yang selama ini belum diketahui efek antivirusnya melalui serangkaian uji laboratorium. Kami menggunakan sampel virus covid-19 yang menjangkit di Indonesia dan 14 regimen obat atau 6 senyawa tunggal dan 8 kombinasi”, terang Dr. Purwati. Lanjut Dr. Purwati menjelaskan bahwa uji pertama yakni uji toksisitas apakah obat yang akan dipakai itu toksis atau tidak untuk sel tubuh kita.
   Kedua yakni meneliti potensi obat yang digunakan tersebut seberapa besar daya bunuhnya terhadap virus dan yang ketiga meneliti efektivitas obat sebesarapa besar dan berapa lama berefek terhadap penghambatan dan penurunan jumlah virus. “Dari 14 regimen obat tersebut ditemukan 5 kombinasi regimen obat yang mempunyai potensi dan efektivitas yang cukup bagus untuk menghambat virus masuk ke dalam sel dan membantu menurunkan perkembangbiakannya di dalam sel. Hasilnya dapat diikuti bertahap dari 24 jam, 48 jam dan 72 jam jumlah virus berkurang hingga tidak terdeteksi (undetected)”, terangnya.
   Saat ini Tim Dr. Purwati telah membawa 100 obat yang akan di uji di Kabupaten Lamongan yang nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Sementara itu, Bupati Fadeli menyambut baik hal tersebut dan berharap hal ini akan memberi kabar baik yang selama ini ditunggu oleh masyarakat.
 “Terimakasih atas upaya yang telah dilakukan oleh UNAIR, BIN, BPOM dan Kementrian Kesehatan. Karena sudah diketahui bahwa Covid-19 ini masih belum ada obatnya. Semakin hari jumlah pasien masih bertambah. Semoga dengan adanya uji klinis ini segera ditetapkan obatnya dan dapat diproduksi massal sehingga dapat memutus mata rantai penularan covid-19 di Indonesia”, pungkas Bupati Fadeli. *abi



Lamongan - suaraharianpagi.com
   Bupati Lamongan Fadeli sampaikan rencana tata ruang wilayah kabupaten Lamongan Tahun 2020-2040 dalam rapat paripurna Nota Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lamongan, Kamis (9/7). Dari sepuluh Raperda yang dibahas, enam diantaranya usulan dari Pemkab Lamongan.
   Bupati Fadeli membeberkan enam raperda tersebut meliputi. “Enam Raperda tersebut yakni rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2040, rencana induk pembangunan industri kabupaten Lamongan Tahun 2020-2040, dan rencana peraturan daerah tentang pengelolan air limbah domestic”, katanya.
   Rancangan kelima, lanjut Fadeli yakni peraturan tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 23 tahun 2010 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta peraturan tentang penyidik pegawai negeri sipil.
Sedangkan enam Raperda lainnya merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Lamongan meliputi, pendidikan karakter bagi anak, penyelenggaraan kabupaten sehat, keterbukaan informasi publik, serta penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
   Fraksi-fraksi juga menyampaikan pandangan umum, mereka mengapresiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pajak dinilai mengalami kenaikan. Kasdono juru bicara Partai Kebangkitan Bangsa dihadapan Bupati Fadeli mengungkapkan PAD tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. “Nampaknya besaran nominal dari pendapatan pajak kini mulai naik. Kenaikan tersebut menunjukkan suatu prestasi pendapatan pajak daerah yang lumayan bagus, namun pihaknya juga berharap kenaikan ini sebagai bahan acuan untuk mencapai target” tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Jubir Partai Demokrat Nahdliyah Kartika Agustin bahwa pendapatan PAD dari sektor pajak cenderung mengalami kenaikan dari sisi target dibandingkan tahun 2018. Meski demikian perlu usaha khusus dalam rangka peningkatan pendapatan di bidang pajak, sehingga target yang diharapkan terpenuhi. Pada PAD tercapai 91,27 persen dari target sebelumnya, Lanjut Naim jubir FPNRI berkaitan dengan pajak daerah, pihaknya berharap kepada eksekutif agar dalam menjalankan sistem pungutan atas setiap objek pajak dengan tetap meningkatkan pelayanan sehingga hasilnya maksimal.
   Selain itu Partai Amanat Nasional serta Gerindra sependapat terkait menyampaikan apresiasinya atas kerja keras dan komitmen serta sinergitas semua pihak di Kabupaten Lamongan. Terkait dengan PAD fraksinya menyarankan agar dilakukan upaya efesiensi dan efektifitas dalam sistem pemungutan pendapatan daeran. sedangkan Jubir Partai Demokrasi Indonesi perjuangan Abdul Shomad menuturkan meski realisai belanja dinilai sudah maksimal, perlu evaluasi kembali terhadap belanja - belanja yang realisasinya masih kecil terkhusus belanja yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu Partai Golongan Karya mengapresiasi realisasi atas belanja daerah yang penyerapannya sudah maksimal. “realisasi belanja tahun anggaran 2019 mencapai Rp 2.875.512.218.177,6 dari target Rp 3.38.634.831.480,51. Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi dengan melihat realisasi belanja daerah secara nominal cukup maksimal dibanding tahun lalu,”Pungkas Abdul Aziz. *abi



Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Menindaklanjuti penanganan Covid-19 di Kota Mojokerto, Tim Gugus Tugas mengadakan Rapat Analisa dan Evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bertempat di ruang rapat Nusantara pada Jumat (10/7) pagi. Rapat dipimpin secara langsung oleh Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto, dengan didampingi oleh Kapolresta Mojokerto Deddy Supriadi, Dandim yang diwakili Kasdim Mayor INF MJ Arifin, Ketua DPRD Sunarto, Wakil Walikota Achmad Rizal Zakaria dan Sekdakot Harlistyati.  
   Dalam rapat evaluasi ini, membahas tentang Perwali Nomor 55 yang merupakan perubahan dari Perwali nomor 47  diantaranya penambahan pada pasal 13 yaitu tentang pembatasan kapasitas ruangan yaitu maksimal 30 % dari kapasitas ruangan. Pada perwali nomor 55 juga disampaikan tentang kunjungan dari luar daerah yang harus disertai dengan hasil negatif tes PCR atau hasil non reaktif Rapid Test.
   Sebagaimana dijelaskan oleh Kasatpol PP Kota Mojokerto, Heryana Dodik Murtono, pada Perwali nomor 47 yang dinilai kurang tegas dalam memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, maka dalam perwali 55 dipertegas dengan pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, seperti bagi yang tidak bermasker akan dikenai sanksi berupa kerja sosial atau denda sebesar Rp. 200.000,-. “Sedangkan bagi para pelaku usaha bila melanggar, sanksi yang diberikan berupa tindakan paksa seperti pembatasan kegiatan usaha, penutupan sementara dan pembubaran kegiatan. Penyitaan KTP, Pencabutan izin usaha, denda administratif dan kerja sosial.” tegasnya.
   Dalam pengarahan nya, Ning Ita, menyampaikan akan memperpanjang masa sosialisasi terkait tatanan normal baru di Kota Mojokerto hingga 2 minggu ke depan. Lebih lanjut Ning Ita menyampaikan dalam sosialisasi dan evaluasi tatanan normal baru, Tim Gugus Tugas bisa bersinergi dengan Kampung Tangguh. “Tim Gugus Tugas bisa memanfaatkan Kampung Tangguh dengan Camat sebagai koordinatornya.”kata Ning Ita.
   Terkait sosialisasi terhadap pelaku ekonomi Kreatif, Ning Ita, menyampaikan agar dikumpulkan untuk sosialisasi. “Jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kota Mojokerto sangat banyak, tidak mungkin sosialisasi dilakukan dengan door to door, jadi mereka bisa dikumpulkan bersama-sama dan dibagi dalam beberapa lokasi sehingga sosialisasi dapat selesai, tidak membutuhkan waktu yang lama.”tegasnya.
   Menutup pengarahan nya, Ning Ita menyampaikan bahwa untuk tempat-tempat yang padat seperti pasar tanjung akan dilakukan kajian lebih lanjut dalam penerapan tatanan normal baru. “Sosialisasi juga akan terus dilakukan seperti pemasangan baliho dengan dengan konten yang singkat dan menarik, serta himbauan dalam bentuk rekaman. *hms/ds


Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Inovasi Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi (Gayatri) yang dikembangkan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, masuk dalam Top 99 Pelayanan Publik Tingkat Nasional. Inovasi berbasis pelayanan kepada masyarakat tersebut, dipaparkan langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, dihadapan Tim Panel Independen (TPI) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara virtual, hari ini (9/7).
   Inovasi Gayatri milik Kota Mojokerto, sebelumnya harus bersaing dengan 2.250 inovasi dari kementerian, lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-Indonesia. Melalui seleksi ketat, Kota Mojokerto berhasil masuk menjadi salah satu nominasi dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan kelompok KIPP bersama 11 kabupaten/kota di Jawa Timur. Seperti, Kabupaten Banyuwangi, Gresik, Jombang, Kediri, Lamongan, Nganjuk, Pacitan dan Pamekasan. Serta dari Kota Surabaya dan Kota Malang. 
   Pada kesempatan tersebut, wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini menjelaskan permasalahan utama di daerah yang menyangkut masyarakat dalam bidang kesehatan. Dimana, pada mulanya masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan, sehingga tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Hal tersebut pun, berdampak pada pemerintah daerah dalam melakukan pendataan karena kurangnya data sosial, ekonomi, kesehatan serta sumber daya manusia (SDM) belum valid dan tidak terinventarisir dengan baik. Sehingga potensi masyarakat tidak dapat termonitor. 
   "Untuk itu, kami menciptakan inovasi Gayatri agar masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Dalam hal ini, kami memberdayakan para kader kesehatan sebanyak 1.625 orang untuk mendata setiap harinya. Satu orang kader kesehatan, mampu membawahi 20 sampai 30 orang sekaligus. Nah, kader cukup melaporkan dengan menggunakan NIK dan KK warga pada aplikasi Gayatri beserta keluhannya. Misalnya warga tersebut butuh petugas medis, kader cukup melaporkan melalui Gayatri, nanti akan ada tim dari pukesmas yang akan mendatangi rumah warga tersebut," jelas Ning Ita, sapaan akrab wali kota.
   Tidak hanya kader, lanjut Ning Ita, masyarakat Kota Mojokerto pun dapat mengakses aplikasi Gayatri secara mudah melalui smartphone masing-masing. Karena, dalam satu aplikasi Gayatri masyarakat dapat memanfaatkan berbagai keunggulan fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto. Mulai dari, mendapatkan antrean pemeriksaan di rumah sakit atau puskesmas, terdapat fitur layanan pengingat waktu kontrol bagi pasien yang menderita penyakit, dan masih banyak layanan pendukung lainnya dalam bidang kesehatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. "Di era pandemi seperti saat ini, sangat efektif sekali memantau komunikasi dua arah antara tenaga kesehatan dengan ODR, OTG, ODP dan confirm yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah, karena Geotagging memuat nama, alamat dan status Covid-19," imbuhnya.
   Ning Ita pun berharap, nantinya inovasi Gayatri dapat lolos ke tahap selanjutnya atau masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tingkat nasional, sehingga inovasi Gayatri milik Kota Mojokerto dapat didaposi atau dikembangkan oleh daerah-daerah lain dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kedepan, inovasi Gayatri akan terus dikembangkan dengan penambahan berbagai fitur unggulan lainnya. Seperti, pengembangan fitur aplikasi untuk sarana pelayanan kesehatan dan meningkatakn kapasitas server, keamanan data dan enkrips data. "Ini merupakan fondasi pembangunan Pemerintah Kota Mojokerto dari masyarakat untuk masyarakat, mari berkarya, maju melangkah ayo berbenah untuk Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat," tegasnya.
   Sementara itu, inovasi Gayatri pun mendapatkan banyak apresiasi dari para Tim Panel Independen (TPI) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2020. Tak sedikit, para panelis memberikan masukan untuk penambahan fitur pada aplikasi Gayatri akan lebih menarik dan maksimal dalam pemanfaatanya. Salah satunya adalah fitur pemantauan pendidikan pra-nikah yang dapat mencegah laju terjadinya stunting. Sehingga ketika aplikasi Gayatri diajukan ke tingkatan yang lebih tinggi, maka telah mencakup secara keseluruhan dari keunggulan aplikasi Gayatri, salah satunya terkait stunting. Masukan ini pun, ditanggapi baik oleh Ning Ita. "Terimakasih atas masukkanya, akan segera kami tindaklanjuti," imbuhnya. *hms/ds


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget