suaraharianpagi

Latest Post


Ada Didugan Proyek Pavingisasi Dan Proyek Dibuat Bancaan
Jombang – suaraharianpagi.com
   Proyek pembangunan pavingisasi di Dusun Tanggungan Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, disoalkan warga setempat. Dikarenakan pyoyek tersebut dinilai, banyak terjadi penyimpangan. Proyek tersebut, diduga kuat dikerjakan asal –asalan dan diduga dibuat bancaan Kepala Desa Klitih Siti Ro’aini dan Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) Suyono.
Proyek pavingisasi ini menggunakan anggaran dari DIPA Derektorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta. Tahun anggaran 2018. Senilai Rp. 155.995.000; dikerjakan oleh Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) Desa Klitih, Suyono.
Dari pantauan dilapangan, dalam mengerjakan kegiatan banyak terjadi pratik kecurangan, misalnya untuk pavingnya diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknik yang ada dalam RAB. Bukan hanya itu saja, untuk pekerjaan pemasangan
Paving yang seharusnya menggunakan paving K 300, ternyata diduga yang dipasang berkualitas campuran, terlihat banyak paving yang pecah – pecah dan retak- retak.
Pemasangan pavingpun dilakukan asal jadi. Pada lapisan bawah atau fondasi harus diuruk tanah uruk dengan ketebalan 6 cm, terus dilapisi pasir pasangan 6 cm, baru dipasang paving, ternyata oleh TPK Suyono di duga hanya diuruk tanah uruk saja yang ketebalanyan tidak sampai 6 cm, lalu dipasang paving.
   Yang lebih terkesan ada dugaan anggaran Rp. 155.995.000; hanya mendapatkan pekerjaan pasangan paving kurang lebih panjang 156 meter dan lebar 2,5 meter. Ini merupakan bukti bahwa ada dugaan anggaran dibuat bancaan Kepala Desa Klitih dan Tem Pengelolah Kegiatan (TPK) Suyono.
Poniman (53th) bukan nama sebenarnya, warga Desa Klitih, yang berprofesi sebagai kuli bangunan, kepada Suaraharianpagi,com. (18/9). Dilokasi pekerjaan, mengatakan bahwa kalau benar anggaran tersebut Rp.155.995.000; kalau saya yang mengerjakan bisa dipastikan minimal panjang 700 meter dengan lebar bukan lagi 2,5 meter tapi 3 meter. Itupun saya sudah mendapatkan untung kurang lebih 15%.” Ujarnya.
   Ditambahkan, apa yang saya katakan diatas tersebut bukan pesan kosong, semua bisa dihitung diatas kertas, dan sudah termasuk material dan ongkos pekerja. Kalau Kepala Desa Klitih, Siti Ro’aini dan TPK Suyono, yang mengerjakan dapat volume pekerjaan hanya 156 meter X 2,5 meter, bisa dipastikan anggaran diduga dibuat bancaan.” Tegas Poniman dengan nada serius.
Kepala Desa Klitih, Siti Ro’aini dan TPK Suyono, diduga masih belum puas bancaan uang program Padat Karya Infrastruktur Tahun 2018, dari Pusat, Sebesar Rp.155.995.000;. Tapi anggaran untuk Pembangunan Jalan paving dan Plat Duiker di Dusun Tempuran dengan volume 150 meter dan 1 plat duiker yang menghabiskan biaya Rp.32.132,000; dari Dana Desa 2018. juga di kerjakan asal–asalan.
Plat Duiker yang mestinya dibongkar karena kondisi fondasinya sudah patah dan remek, oleh TPK Suyono hanya ditambal, jadi sampai sekarang kondisi plat duiker di dusun Tempuran yang sudah dianggarkan dari Dana Desa 2018 masih tetap seperti dulu, patah dan remek. lagi – lagi anggaranya diduga dibuat bancaan TPK dan Kades Klitih Siti Ro’aini.
Siti Ro’aini Kepala Desa Klitih, ketika dikonfirmasi di kantornya, (18/9). Tidak banyak memberikan informasi, untuk menjawab pertanyaan wartawan diserahkan ke TPK nya Suyono.
Suyono membenarkan kalau anggaran untuk 156 meter X 2,5 meter, sebesar Rp. 155.995.000; ia juga membenarkan untuk kualitas pavingnya K.300. semua saya kerjakan sesuai dengan RAB nya. Ketika dipertanyakan terkait Duiker yang di dusun Tempuran sampai hari ini kondisinya masih seperti dulu patah dan remek. beliunya lebih banyak diam dan tidak banyak bicara. Sesekali ia katakan kalau untuk deker saya hanya memperbarui leneng kanan dan kiri. Apa benar untuk pondasinya tidak dibongkar dan diperbarui, ia diam seribu Bahasa dan menarik napas panjang seakan menunjukan bahwa pekerjaan tersebut akan bermasalah. *Ryan


Tiga Pimpinan DPRD Kota Mojokerto Definitif, Resmi Dilantik
Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto, menggelar rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah atau janji pimpinan DPRD Kota Mojokerto masa jabatan 2019-2024 di ruang sidang Gedung DPRD Kota Mojokerto, Rabu (18/9) pagi. Pelantikan ini, sesuai dengan Surat Keputusan Gubenur Jawa Timur Nomor 171.417/1243/011.2/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto, masa jabatan 2019-2024.
   Pasca pelantikan anggota DPRD Kota Mojokerto pada 27 Agustus 2019 lalu, akhirnya tiga unsur pimpinan DPRD ditetapkan. Ketiga pimpinan tersebut adalah Ketua DPRD Sunarto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wakil Ketua I Sonny Basoeki Rahardjo dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan Wakil Ketua II Junaedi Malik dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
   Pembacaan sumpah atau janji pimpinan DPRD Kota Mojokerto, dipimpin oleh Ketua Pengadilan Mojokerto Muslim, serta melibatkan rohaniawan dari Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mojokerto. Prosesi pelantikan tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto tersebut, berjalan hikmat dan lancar, dengan disaksikan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta TNI-Polri.
   Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto dalam sambutannya mengatakan, dengan dilantiknya tiga pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024, dapat menjadi titik awal bagi kemajuan dan kesejahteraan Kota Mojokerto. "Marilah kita menjadikan momen ini sebagai titik awal bagi kita semua untuk menyelenggarakan pemerintah yang baik, bersih, berintegritas, dedikasi dan komitmen guna terselenggaranya pemerintah daerah yang sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, dan seadil-adilnya guna kesejahteraan warga kota Mojokerto," katanya.
   Sementara itu, Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria berharap kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto yang baru dilantik dapat menunaikan tugas, dan wewenang jabatan secara amanah, dan dapat melaksanakan tugas sesuai fungsi legislatif dan pengawasan dengan baik. "Dengan berbekal semangat, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, yang didukung dengan kemampuan dan pengalaman seluruh anggota DPRD, insya Allah dapat memenuhi harapan warga Kota Mojokerto," harapnya. *ry

Ning Ita Tinjau Rumah Warga Kemasan Yang Terbakar
Mojokerto – suaraharianpagi.com
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, meninjau rumah korban kebakaran di Lingkungan Kemasan, Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon. Kedatangan Ning Ita, sapaan akrabnya, disambut baik oleh Nur Hayati beserta keluarga, Senin (16/9) siang.
   Dengan didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto Sri Mudjiwati dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ning Ita melihat kondisi bangunan yang terbakar. Lokasi pertama, Ning Ita melihat kandang hewan yang telah rata oleh tanah.
   Besarnya api pada waktu kebakaran, turut menyambar sebagian rumah. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Untuk itu dalam kunjungan kali ini, Ning Ita menyampaikan kepeduliannya kepada keluarga Abdul Kholiq.
   Melalui Pemerintah Kota Mojokerto, Ning Ita akan memberikan bantuan berupa perbaikan rumah, kandang beserta hewannya. Untuk meringankan beban atas kejadian kebakaran pada Minggu (15/9) siang tersebut.
   "Ini merupakan bentuk rasa empati dan kepedulian kami terhadap warga yang terkena musibah. Dan alhamdulillah, selamat. Meskipun dapur dan kandangnya terkena," kata Ning Ita, di sela kunjungannya.
   Ning Ita pun mengucapkan rasa terimakasihnya, kepada petugas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Mojokerto, relawan dan warga atas kesigapannya dalam kejadian ini. Api pun cepat padam sehingga tidak menjalar ke seluruh rumah.
   "Ini artinya, kesiagaan PMK dan teman teman Mojokerto, perlu diapresiasi. Karena sigap, responsif, sehingga api tidak menjalar ke seluruh rumah korban," imbuh Ning Ita.
   Selain kesigapan dari petugas PMK, Pemerintah Kota Mojokerto berencana membuat hydrant di sejumlah titik. Hal ini tidak lain, untuk memudahkan petugas saat memadamkan api di area pemukiman padat penduduk.
  "Tahun depan, kami mengagendakan memasang hydrant. Kalau lokasi kebakaran seperti ini, itu kan kategori pemukiman desa yang aksesnya masih bisa dijangkau mobil PMK. Nah, kalau di pemukiman padat penduduk ini yang rawan, karena mobil PMK belum tentu bisa menjangkau. Jadi, hydrant bisa dimanfaatkan untuk pemukiman padat penduduk," harap Ning Ita.
   Selain di titik pemukiman padat penduduk, Pemerintah Kota berencana memasang hydrant di jalan arteri. Hanya saja, rencana tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai anggaran pengadaan. *ry
--


Terlaksannya Pilkades Serentak 2019, Gus Lukman Mengajak
Para Calon Kades Saling Menjaga Keamanan dan Kenyamanan
Pasuruan – suaraharianpagi.com
Sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) Desa dari 24 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, ada 242 ( dua ratus empat puluh dua) Desa yang akan melaksanakan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) serentak 2019. Diketahui Pilkades serentak 2019 di Kabupaten Pasuruan akan digelar pada 23 November 2019 mendatang, sesuai didalam surat keputusan (SK) Bupati Pasuruan nomor 141/123/HK/424.014/2019. Diketahui pula para Bakal Calon Kepala Desa saat ini akan menghadapi proses klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon kades hingga 5 oktober mendatang setelah menghadapi proses pengumuman dan pendaftaran bakal calon kades pada tanggal 3 hingga 12 September kemarin.
  Maka dari itu, guna untuk menghidari yang tidak diinginkan dan demi kelancaran dan suksesnya Pilkades serentak di kabupaten Pasuruan Ketua Umum LSM Garda Pantura Lukman Hakim / Gus Lukman panggilan akrabnya, mengajak kepada para Bakal Calon maupun Calon Kades saling menjaga keamanan, kenyamanan, dan kerukunan”. Calon Kepala Desa Ayo sing rukun. Sampaikan visi misi Anda, raih simpati masyarakat dengan cara yang baik. Selamat berjuang!", Pesan singkat Gus lukman saat memberikan stadment melalui pesan whatsApp kepada awak media SHP.
   Gus Lukman juga mengatakan, "Ingat...!!! Menyampaikan Visi dan Misi bagi calon kepala desa (Kades) itu adalah kemutlakan yang harus dilakukan. Hal ini disebabkan bagi kepala desa terpilih nanti harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang merupakan penjabaran atas Visi dan Misi yang disampaikan saat pencalonannya yang selanjutnya diuraikan dalam arah kebijakan dan kegiatan", terangnya.
   Menurut Gus Lukman Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
Dijelaskan lebih lanjut,  pada Permendagri 11/4/2014 di Pasal 6 menjelaskan, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
"Sementara itu, di Permendagri 112/2014 pada  Pasal 28 juga dijelaskan terkait visi-misi calon kepala desa, yaitu :
(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi, jelasnya”. Hal inilah yang mutlak harus dipunyai oleh seorang calon kepala desa" tambahnya. *Syah



Rayakan 1 Muharram dengan santuni Anak Yatim
Sampang – suaraharianpagi.com
   Dalam rangka memperingati 10 Muharram 1414 Hijriyah Pemerin tah Kabupaten Sampang menggelar acara Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 H. dengan agenda sentuanan anak yatim sebanyak 300 orang dengan di bagi secara kupon dan untuk masyarakat sekitar pen dopo Bupati di bebaskan membawa anak yatim di sekitarnya.
  Dalam sambutanya Bupati Sam pang H. Slamet Junaidi yang di wakili Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat menjelaskan pentingnya saling berbagi dan megasi antar sesama muslim terutamanya anak yatim mengingat Nabi Besar Muhamad SAW pernah bersabda sayangilah dan bahagiakan anak yatim.” Mari jadikan 10 muharom ini momen saling berbagi dengan anak yatim sesuai dangan sabda Rosululloh, dan sisihkan sebagin harta kita untuk mereka karena sebenar banarnya harta kita adalah harta yang telah kita sedekahkan, mari kita timngkatkan ukuweh islamiyeh sesama muslim”ungkapnya.
   Tak cukup sampai di acara santun pemerintak kabupaten sampang juga mengundang penceramah guru basar kampus AINSuanan Ampel Surabaya Prof Moh. Ali Azis, sedangkan unurk tamu undangan Forkopimda, Kepala SKPD, Kepala Bagian, camat seluruh lurah, dan tamu undangan yang lain. Acara di buka dengan pembacaan lantunan ayat ayat sucu Alquran yang di lanjutka dengan nota penjelasan dan dasar acara Oleh Kabag Kesra (kesejahteran rakyat) Tolkah, pemberian sacara simbolis uang santunan oleh Istri Bupati Hj Mimin Skamet Djunaidi dan istri wakil Bupat Vanny Dariany dan di tutup dengan ceramah oleh guru besar Prof. Moh. Ali Azis. *rn


Tujuh LSM yang Tergabung Di KP3R Dukung Alimudin
Ketua LSM Gempar Untuk Maju Di Pilkada 2020

Pasuruan – suaraharianpagi.com
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pasuruan masih akan digelar tahun depan ditahun 2020. Namun, Partai Politik (Parpol) sudah mulai melakukan penjaringan kandidat Bakal Calon (Bacalon) Wali Kota atau Wakil Wali Kota, Seperti yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Parpol ini sudah membuka pendaftaran bagi yang berminat untuk menjadi Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Pasuruan.
   Diketahui diawal pembukaan pendaftaran penyaringan kemarin, ada salah satu Aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang hadir untuk mendaftarkan diri sebagai Bacalon Kandidat yang akan maju dalam Pilkada tahun depan. Yang dimaksud salah Aktivis itu adalah Alimudin selaku Ketua LSM Gempar (Gerakan Masyarakat Pemuda Reformasi). Tak hanya sendiri, Alimudin juga didukung Oleh 7 (tujuh) LSM dan Komunitas - Komunitas di Kota Pasuruan yang tergabung di KP3R (Koalisi Pemantau Pembangunan Pasuruan Raya) diantara lain LSM Gempar yang diketuai oleh Alimudin sendiri, LSM M_Bara yang diketuai Saiful, LSM AMCD (Aliansi Masyarakat Cinta Damai) yang diketuai Hanan, LSM Penjara Indonesia yang diketuai Saiful Rizal, FRB (Forum Rembuk Bersama), Pemuda Pancasila dan Komunitas Pencaksilat yang diwakili oleh Haris.
     Alimudin memaparkan saat ditemui awak media SHP pada sabtu, 7 september (siang) di salah satu warung kopi dibelakang (eks) Giant",  saya memilih mendaftar ke PDIP karena melihat ada peluang menjadi pemimpin di Kota Pasuruan. Apalagi, proses penjaringan PDIP tanpa mahar. Ini, terlihat saat pendaftaran, tak ada beban apapun yang dikenakan panitia. Tak hanya itu, saya mengambil formulir pendaftaran dikantor DPC PDI Perjuangan juga didampingi oleh beberapa LSM dan Komunitas - komunitas yang ada di Pasuruan yang juga masuk didalam KP3R,  paparnya.
    Ditempat yang beda (dikantor PDI Perjuangan DPC Kota Pasuruan) Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Komunikasi Politik, Agus Budi Cahyono menjelaskan",  pendaftaran / pengambilan formulir pendaftaran dimulai pada kamis, 5 september (kemarin) sampai hari ini, sabtu , 7 september pukul 22.00 WIB nanti. Sementara ini hingga pukul 14.00 hari terakhir pengambilan formulir, sementara yang sudah mendaftar masih ada 6 Orang antara lain yang pertama H. Teddy Armanto,SH alamat Perum Istana Bestari dia selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan, yang kedua Moh. Alimudin alamat Jl. Sulawesi gg. 07/47 dia perwakilan dari Ativis (LSM Gempar), yang ketiga Boedi Widayat alamat Perum Istana Bestari AC 17 dia dari ( eks Birokrat ) juga selaku Anggota DPC PDI Perjuangan, yang keempat M. Soleh alamat Jl. Gajah Mada  no. 18 dia juga mewakili teman - teman Aktivis  (Anggota Pospera), untuk yang kelima Raharto Teno Prasetya alamat Jl. Balaikota no. 12 beliau selaku Ketua DPC PDI Perjuangan dan yang keenam M. Hasan alamat Jl. MT Hariono dia selaku Pengusaha, terang Agus. *syah



M. Hasan Pengusaha Muda Maju Di Pilkada 2020
 Pasuruan – suaraharianpagi.com
  pengambilan formulir untuk pendaftaran penyaringan Bacalon Walikota dan Wakil Walikota  dalam Pilkada tahun 2020 yang dilakukan oleh Partai Politik (Parpol) PDI Perjuangan sudah berjalan tiga hari, per hari sabtu, 7 September (hari terakhir pengambilan formulir) sekitar pukul 14.00 Wib sudah mencapai 6 (enam) orang dari bermacam baground berbeda - beda yang dimiliki oleh para pendaftar Bacalon Walikota dan Wakil Walikota. Dari 6 (enam) orang yang sudah mengambil Formulir dengan bermacam baground, salah satunya adalah M. Hasan yang bagroundnya selaku pengusaha.
    M. Hasan didampingi beberapa kelompok usaha dan IDR Low Firm (Indra Bayu) dengan menggunakan Mobil Mewah datang ke Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan pada Sabtu, 7 September (siang) untuk mengambil formulir pendaftaran Bacalon Walikota dan Wakil Walikota. M. Hasan mengatakan, " Saya mendaftarkan diri ini karena panggilan hati yang ikhlas, saya juga maju sebagai Bacalon Walikota melalui PDIP ini, dengan misi untuk memperbaiki kota pasuruan, agar lebih baik, maju, dan bermartabat sebagai kota santri ", jelas M. Hasan.
   "Saya siap jika harus memberikan mahar, Tiada seorangpun yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, terutama di kota pasuruan yang tak punyai modal, baik pengetahuan, baground politik, dan yang terpenting adalah dukungan dana yang mumpuni " tambahnya.
    Tak hanya itu, M. Hasan juga dapat dorongan dan dukungan penuh dari  Pengacara ternama yakni, Indra Bayu untuk menjadi Walikota Pasuruan. Indra Bayu juga menambahkan, " kita sebagai pendukung siap dengan segala hal untuk menjadikan M. Hasan menjadi Walikota, Jangankan tanpa mahar, dengan maharpun kami siap, tentunya dengan penjaringan calon walikota dan wakil walikota yang terbuka, transparan, dan tidak ada dusta diantara kita ", terang Indra Bayu. *syah



   suaraharianpagi.com Pada hari Rabu tanggal 04 September 201 pukul 10.30 WIB telah di temukan Mayat seorang laki laki bernama soehardi bertempat diPerum Puri Mojobaru Blok DC-09 RT/RW 09/04 Ds. Canggu Kec. Jetis Kab. Mojokerto yang di duga karena sakit. 
   Menurut penuturan saksi Pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 09.30 WIB saat saksi sedang mau mengambil plastik plastik yang biasa di setorkan kepadanya setiap harinya, karena korban lama tidak setor plastik maka beliau melihat korban ke rumahnya, karena lama tidak dibukakan kemudian meminta Saksi lainnya untuk melihat masuk rumah korban dan melihat korban sudah dalam keadaan tak bernyawa, dengan kulit sudah terkelupas. selanjutnya para saksi memberitahu aparat pemerintah Kec.Jetis Koramil Jetis dan Polsek Jetis Polres Mojokerto Kota guna Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut


   Penemuan mayat diPerum Puri Mojobaru Blok DC-09 RT/RW 09/04 Ds. Canggu Kec. Jetis Kab. Mojokerto menurut keterangan dari para saksi Sebelumnya korban sudah mempunyai penyakit Herni dan Diagnosa dari dokter meninggal karena penyakit Hernia dan sudah 3 hari kemarin sedang mendapat penyelidikan dari instansi terkait Polres Kota Mojokerto. *ril/ries



suaraharianpagi.com. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto Didiek Safiqo Hanim, mengumumkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 yang mencapai Rp 500 miliar lebih. Laporan ini Ia sampaikan pada malam gathering evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019, yang dihadiri Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Selasa (27/8) di Royal Hotel Trawas.
   “PAD tertinggi dihasilkan oleh BPKAD yang terealisasi sebesar Rp 7.255.700.00 dari target Rp 9.754.969.990. Juga ada dari kecamatan yakni Mojosari, yang terealisasi sebesar Rp 2.219.674.233 dari target Rp 3.841.864.990. Data perolehan ini tercatat sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019,” kata Didik.

   Sedangkan Wakil Bupati Pungkasiadi, dalam arahannya mengajak seluruh OPD untuk terus mengejar target PAD.
   “Target PAD kita untuk tahun 2019 adalah Rp 500 miliar lebih. Pada PAPBD 2019 ini, akan kita naikkan lagi targetnya menjadi Rp 515 miliar lebih. Kita masih bisa meningkatkannya dengan potensi yang ada. Namun terkait anggaran, kita masih tergantung dari Pusat,” kata wabup.
   Dirinya juga mengimbau agar kinerja pemungutan PBB-P2 lebih ditingkatkan. Mengingat realisasi penerimaan PBB-P2 buku I, II, dan III masih mencapai 43,69%.
   “Target PAD harus terpenuhi, minimal 100 persen. Sehingga bisa menopang pembiayaan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat,” semangat wabup.
   Kegiatan ini dihadiri Assisten Pemerintahan dan Kesra, kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Mojokerto. *ds/hms
Jalan Aspal Diduga Ada Suap
JOMBANG - suaraharianpagi.com
    Lagi-lagi pekerjaan pembangunan jalan lingkungan, berupa pembangunan Jalan aspal lapen di Dusun Ngares, Desa Kebondalem, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, diduga menyalahi aturan, dan ada indikasi suap.
   Pasalnya, pekerjaan jalan aspal lapen sepanjang 438 meter, dan lebar 3 meter, dengan anggaran Rp.106,816.000; dari Dana Desa 2019, tersebut diborongkan kepada pihak ketiga, yaitu orang bernama Mhj,warga  Desa Janti, Kecama tan Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa harus dikerjakan secara swakelola dan 30% dana desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat terdongkrak.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Kebondalem, Purwanto, diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 20% dari nilai proyek. Menurut KP (38) warga setempat, kabar yang beredar Kades Kebondalem, diduga mendapatkan uang fee dari pemborong.
Saya dengar-dengar dari salah seorang kontraktor, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Dusun Ngares, diduga memberikan uang fee, kepada Kades besarnya kisaran 20% dari nilai proyek”. Kata KP, Senin (26/08).
   Jalan di Dusun Ngares, yang dibangun aspal lapen tersebut, adalah jalan aspal yang relatif masih bagus, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah desa Kebondalem, diatasnya dibangun jalan aspal lapen. Jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang relatif masih bagus..
    Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dimainkan, karena jalan yang sebelumnya masih relatif bagus, selanjutnya bagian atas jalan hanya dipoles sedikit dengan aspal lapen. Jadi pemborong bisa mendapat untung besar. Tapi warga yang gigit jari atau warga yang rugi, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan”. Ucap KP.
   Kepala desa Kebondalem, Purwanto, saat dimintai konfirmasi via ponselnya dua kali hari Senin (26/08), jam 12.32 wib, tidak mau mengangkat, alias tidak mau menjawab. Sedangkan ketua Tim pengelola kegiatan (TPK) Dana Desa, Desa Kebondalem, lebih suka diam seribu bahasa, karena tidak merasa dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
Dari pantauan dilapangan, pembangunan jalan aspal lapen tersebut dikerjakan belum begitu lama, tenaga kerjanya diduga  bukan warga desa Kebondalem. Sementara material yang ada aspal curah, batu dan abu batu. 
Sedangkan proyek yang dibiayai dari DD tahun 2019 ini harus di laksanakan secara swakelola, atau dengan cara Program Padat Karya Tunai. Hal tersebut diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, dan Menteri Pelak sanaan pembangunan nasional/Kepala badan pembangunan nasional. No: 040-8698 Tahun 2017; Nomer: 954/KMK.07/2017;Nomer:116 Tahun 2017;No: 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang: Penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang No: 6 Tahun 2014 tentang desa.*ryan


Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah DPRD Kabupaten Sampang
Sampang – suaraharianpagi.com
   Sebanyak 45 orang calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang terpilih, resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sampang untuk periode masa jabatan tahun 2019-2024. Mereka diambil sumpah dan janjinya dalam Rapat Paripurna Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sampang, Minggu (25/8) di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Sampang.
   Pengambilan sumpah Anggota DPRD di lakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sampang, kemudian naskah sumpah tersebut ditandatangani oleh perwakilan anggota dewan dari seluruh anggota. Pelantikan pimpinan definitif DPRD kabupaten sampang akan dilakukan jika penyusunan tata tertib sudah rampung. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan pembentukan alat kelengkapan DPRD kabupaten sampang. “Setelah terbentuk pimpinan definitif baru nanti akan kita melangkah untuk pembentukan alat kelengkapan dewan”, ungkapnya.
   Pelantikan ini menandai sebagai sebuah titik tolak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. “Kini saatnya saudara-saudara Anggota DPRD Sampang masa jabatan 2019-2024 melangkah bersama untuk mewujudkan janji-janji untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah dengan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah, memegang peranan yang sangat strategis dalan menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah”, jelasnya.
   Adapun unsur pimpinan DPRD Sampang sementara langsung diumumkan, yakni menunjuk Fadhol dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Ketua. Hal ini sesuai usulan dari Partai masing-masing sebagai Parpol yang memperoleh Kursi terbanyak. “Ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan sebagai rangkaian dari pelaksanaan Pemilu 2019”, kata Fadhol saat menyampaikan sambutannya.
   Dirinya menambahkan bahwa dirinya mewakili seluruh anggota DPRD kabupaten sampang periode 2019-2024 mengucapkan terima kasih kepada jajaran penyelenggara pemilu, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan masyarakat. Pihaknya mengatakan bahwa anggota DPRD saat ini akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Sampang sebagai wujud tanggung jawab anggota dewan. “Kami tidak akan bisa melaksanakan tugas ini tanpa adanya dukungan dan kerja sama dari seluruh warga kabupaten sampan”, pungkasnya. *roni



Diduga Pj. Kades Kerjakan Proyek Dana Desa di Wilayah PUPR
Jombang - suaraharianpagi.com
   Nilai alokasi dana pemerintah untuk pembangunan setiap desa di Indonesia terus meningkat. Sayang nya alokasi yang diberikan tak dimanfaatkan Desa untuk pembangu nan proyek diinternal wilayah atau kewenangan desa, tapi justru desa mengerjakan proyek yang bukan wilayahnya. Sehingga, banyak pemanfaatan dana desa yang tidak terkoreksi.
   Hal tersebut ditemukan beberapa kasus proyek desa yang diduga seharusnya bukan wilayah desa, oleh pihak desa malah dikerjakan dengan menggunakan Dana Desa, hanya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari proyek tersebut, ini yang membuat tumpang tindih dengan proyek pemerintah daerah. Hal tersebut membuat proyek yang dikerjakan oleh desa justru sia-sia.
   Ini terjadi di Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, telah dibangun TPT (Tembok Penahan Tanah) dua titik, diwilayah Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), masing-masing di Dusun Bogorejo depan Masjid, dibangun TPT (Tembok Penahan Tanah) dengan volume pekerjaan 175 M X1,4 M, dengan anggaran Dana Desa sebesar Rp.110.000.000; dan didusun yang sama Dusun Bogorejo dengan volume pekerjaan 110 M x 1,7 M yang menghabiskan anggaran Rp. 80.000.000; semuanya dibiayai dari Dana Desa tahun anggaran 2019.
   Hal tersebut menjadikan proyek desa menjadi sia-sia. Apalagi, dana desa yang diterima mestinya untuk membangun wilayah desa, tapi oleh desa dibuat mengerjakan proyek wilayah PUPR yang bukan kewenanganya. Hal ini yang membuat masyarakat Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, kecewa karena tidak ada bermanfaat untuk masyarakat setempat.
Jelas ini kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa Kalangsemanding dan Dinas PUPR, sehingga dana desa di Desa Kalangsemanding tidak tepat sasaran.
   Pj. Kepala Desa Kalangsemanding, Fatkhur Rozi, ketika dikonfirmasi via ponselnya hari Senin tgl 12 Agustus 2019. terkait Proyek TPT tersebut, mengatakan, “bahwa proyek TPT yang lokasinya diwilayah PUPR tersebut sudah berdasarkan RPJMD, Kalangsemanding, disamping itu merupakan Visi dan Misi Kepala Desa yang lama, saya hanya merealisasikan saja, saya sekarang masih sakit mas” tegas Fatkhur Rozi, Pj. Kepala Desa Kalangsemanding sambil menutup ponselnya.
   Sementara Deddy dari LSM GADJAG MADA, hari Senin tanggal 12 ketika dimintai komentarnya terkait kengawuran Pj, Kepala Desa Kalangsemanding, yang mengerjakan proyek yang bukan wilayah desa, mengatakan “Desa seharusnya lebih hati-hati dalam menyalurkan dana desa, Desa mengerjakan kegiatan harus berdasarkan musyawarah desa, bukan berdasarkan visi dan misi, apalagi Kades yang lama sudah habis masa jabatannya, terus siapa yang bertanggung jawab”. Semua proyek harusnya di dokumentasikan untuk pertanggungjawabanya. Hal ini sekaligus bentuk tranparansi aparat desa terhadap masyarakat”. terangnya.
   Di sisi lain, ketidaktahuan pemerintah desa terhadap proyek desa juga menunjukkan kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan tim pendamping desa.
   Kedepan sinergitas antara pemangku kepentingan yang menangani program pembangunan desa perlu ditingkatkan. Agar tidak terjadi lagi tumpang tindih wilayah proyek yang menimbulkan kesalaha pahaman di tengah masyarakat, ujarnya
   Ditambahkan, apapun yang terjadi di Desa Kalangsemanding, Pj, Kepala Desa, Kalangsemanding dan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) harus bertanggung jawab penuh, karena nama dan tempat kegiatan proyek sudah salah besar dan ngawur. Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum tanggap dengan kejadian ini sebelum masyarakan desa Kalangsemanding meluapkan kekecewaanya”. Tegas Deddy.
“Dana Desa yang tahun lalu bernilai total Rp. 20,7 triliun telah meningkat menjadi Rp46,9 triliun. Dan hanya akan disalurkan dalam dua tahap. Saya harap masyarakat bisa memanfaatkan hal ini untuk proyek yang berdampak real terhadap masyarakat”. pungkas. *ryan


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget