Halloween Costume ideas 2015

suaraharianpagi

Latest Post

Forum Group Diskusi Bersama Dinas Kesehatan Mojokerto
 suaraharianpagi.com – Kabupaten Mojokerto
   Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menggelar  Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) ke 2 Kabupaten Mojokerto 2019 yang diikuti 200 Peserta dengan tema  “Penguatan Kolaborasi Kabupaten Mojokerto Menuju Cakupan Kesehatan Semesta” di Ayola Hotel (4/5). Acara dibuka oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kab.Mojokerto Agus M Anas Edi Santoso mewakil Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi.
   Agus M Anas Edi Santoso dalam sambutannya menghimbau agar seluruh unit kerja pelayanan public baik Puskesmas, Rumah Sakit, maupun OPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk terus berkomitmen dan memberikan kinerja terbaik pada masyarakat untuk mensukseskan Gerakan Mayarakat Hidup Sehat (GERMAS).
   “Unit unit kerja baik Puskesmas Kecamatan, maupun OPD harus terus berinovasi, Masyarakat tidak bisa berdiri sendiri, mereka juga butuh bantuan organisasi dan instansi untuk bersama mengsukseskan program GERMAS.” Tegas Anas.
   Kepala Dinas Kesehatan Didik Chusnul Yakin mengatakan dalam Laporanya bahwa rapat  ini merupakan pelaksanaan program Dinas Kesehatan untuk menjalin kolaborasi dan mensukseskan Program bersama, meliputi program bersama terkait Angka Penurunan AKI dan AKN, Pencegahan Stunting dan Mutu meningkatkan Imunisasi, pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Eliminasi TBC.
   Didik Chusnul Yakin menambahkan, bahwa saat ini banyak inovasi dibidang kesehatan yang di gagas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa seperti SAJADAH (Santri Jatim Sehat & Berkah), BUAIAN (Bunda Anak Impian), KOPIPU (Konseling dari Pintu ke Pintu).
   RAKERKESDA Kabupaten Mojokerto di Sesi terakhir  membedah permasalahan yang ada dimasyarakat Sesi terakhir di tutup dengan pembagian perkelas dan organisasi terkait dengan masalah kesehatan yang ada, para peserta juga harus merumuskan permasalahan yang ada dan solusi terbaik dari Forum Group Diskusi.
   Dalam rapat kali ini juga di hadiri oleh Yayuk Pungkasiadi Wakil Ketua TP PKK Kab.Mojokerto, Forkopimda, OPD terkait. Peserta RAKERKESDA di hadiri oleh perwakilan dari Puskesmas, Rumah Sakit, Organisasi Profesi, PONKESDES, Asosiasi Pengobatan Traditional yang ada di Wilayah Kabupaten Mojo kerto.  *hms/desy



Pilpres 2019 Winarti Gunakan Hak Pilih Di TPS 001 Kampung Astra Ksetra

suaraharianpagi.com - Lampung
   "Salurkan hak pilih kita sesuai hati nurani," demikian pesan yang disampaikan Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, saat menyapa warga yang antri, usai memberikan hak suara di TPS 001 Kampung Astra Ksetra Kecamatan Menggala, dalam Pemilu Pilpres dan Pileg Tahun 2019, Rabu (17/04/2019).
   Dalam kesempatan tersebut, Bunda Winarti, sapaan akrab Bupati Tulangbawang, juga menyampaikan bahwa Pilpres dan Pileg merupakan waktunya memilih pemimpin Bangsa Indonesia dan wakil-wakil di Parlemen untuk 5 tahun kedepan.
   "Ayo gunakan hak pilih kita semua, yakinlah yang kita pilih adalah putra-putri terbaik kita, baik untuk Presiden atau untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Anggota DPD," ujar Bunda Winarti.
   Melaksanakan pemberian hak pilih di TPS 001 Kampung Astra Ksetra ini, merupakan simbol yang dilakukan orang nomor satu di Kabupaten berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur, sebagai simbol berangkat dari pintu gerbang Tulangbawang, mengingat Kampung Astra Ksetra merupakan jalur perlintasan masuk awal memasuki Tulangbawang dari arah Kota Bandar Lampung.
   "TPS ini kan letaknya diperbataasan Tulangbawang dengan Lampung Tengah. Saya ingin berangkat dari pintu gerbang masuk Tulangbawang dan sampai ke ujung Tulangbawang. Kita jadikan momen ini untuk terus melakukan hal terbaik untuk Tulangbawang," semangat Bunda Winarti, seusai melakukan pencoblosan.
   Selesai melakukan pencoblosan, Bupati Winarti memantau jalannya pelaksanaan pemantauan Pemilu di Kantor Kesbangpol Tulangbawang. daat berada dilokasi Bupati didampingi Sekdakab Ir. Anthoni MM beserta sejumlah Kepala OPD dilingkup Pemkab Tulangbawang.
   Adapun dalam pelaksanaan hajat demokrasi ini, direncanakan juga akan dilakukan pemantauan, keliling disekitar Kecamatan Banjar Baru dan Banjar Agung oleh Bupati Winarti dan rombongan, guna memastikan Pemilu Pilpres dan Pileg dapat berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.



Pemkab Gelar Musrenbang RPJMD 2019-2020,
Bupati Siapkan 5 Misi Jadikan Sampang Hebat Bermartabat
Sampang suaraharianpagi.com
   Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Bappelitbangda Sampang menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musren- bang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019–2024, yang di gelar di Aula RSUD Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, pada Kamis (11/04).
  Kegiatan tersebut di hadiri langsung oleh Bupati Sampang H. Slamet Junaidi bersama Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, Perwakilan dari Bakorwil Madura, Wakil Ketua DPRD Sampang asal Ketapang, Forkopimda, Sekdakab, Pimpinan OPD, Camat dan Forkopimca Ketapang, Tokoh masyarakat setempat, serta ormas LSM dan segenap awak media.
   Dalam sambutannya, Bupati H. Selamet Junaidi menjelaskan target Pemerintah Kabupaten Sampang dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sampang pada lima (5) tahun kedepan, yaitu berorentasi kepada 5 misi Pemerintah Sampang saat ini, guna mewujudkan Sampang Hebat bermartabat.
 Dalam sambutannya Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan, “Perencanaan Pembangunan kedepan harus berorientasi kepada 5 misi Pemerintah untuk mewujudkan Sampang yang hebat dan bermartabat.
  Lima misi itu antara lain Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, Mewujudkan kemandirian ekonomi Daerah khususnya Pedesaan melalui pengembangan Agrobisnis, Pariwisata serta Ekonomi kreatif.”ucapnya
   Idi panggilan akrab Bupati Sampang menambahkan, “Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, Tata kelola Pemerintahan Daerah serta Desa secara transparan dan akuntabel yang berorientasi terhadap pelayanan publik serta Harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tèrtib, damai dan bersatu, dan lima misi inilah yang menjadi dasar program kegiatan di OPD,” imbuhnya
  Dengan itu semua diharapkan mewujudkan Program – program pembangunan Bupati Sampang agar seluruh OPD saling bersinergi serta menghilangkan ego sektoral agar tercapainya pembàngunan Sampang Hebat Bermartabat.
 “Kami sangat optimis terhadap lima program prioritas lima tahun ke depan supaya dapat diselesaikan satu persatu. Pada intinya, dasar program pemerintah dapat bermanfaat untuk masyarakat luas di Kabupaten Sampang.
  Perlu diketahui, “Pada tahun 2019 Pemkab Sampang menganggarkan sebesar 5 Milyar, untuk melanjutkan pembangunan RSUD Kecamatan Ketapang, semoga pada tahun 2020 pembangunannya selesai dan secepatnya bisa digunakan oleh masyarakat di wilayah Pantura, seperti Kecamatan Ketapang, Sokobanah, Banyuates dan Robatal," tutup Bupati. *rn



Paripurna Penandatanganan LKPJ Dan Rekomendasi DPRD
suaraharianpagi.com-Sampang
   Rapat paripurna penandatanganan keputusan DPRD kabupaten Sampang, tentang rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Sampang tahun 2018, rapat di pimpin langsung wakil ketua DPRD Sampang Fauzan Adima, Hadir Bupati Sampang Slamet Junaidi, Sekda, Forkompinda, dan jajaran OPD Sampang. Senin (8/5/19).
   Mewakili Panitia Khusus (pansus) LKPJ Bupati Sampang 2018 , H. Sahid menjelaskan ada 12 rekomendasi yang disampaikan pada Bupati Sampang, diantaranya masih belum ada kemajuan pembangunan jembatan Sreseh-Pengarengan (Srepang).
   “Bahkan pembebasan lahan untuk akses jembatan Srepang hingga saat ini belum maksimal yang dianggarkan di dinas PUPR kabupaten Sampang, tahun 2018 lalu anggaran Rp. 15 miliar pembebasan lahan, hanya terserap Rp. 5 miliar, oleh sebab itu, pansus meminta Bupati Sampang untuk mendorong keseriusan OPD untuk menyelesaikan pembangunan Srepang”.Tegas H. Sahid politisi partai Golkar.
   Sekedar diketahui, rencana pembangunan jembatan Srepang di sosialisasi kepada masyarakat, dilakukan sejak pada 2012 lalu, hingga saat ini 2019 masih belum ada pengerjaan pembangunan jembatan, baru tahapan pembebasan lahan.
   Adapun 12 item rekomendari DPRD Sampang terhadap LKPJ 2018 Bupati Sampang, diantaranya, Pemerintah daerah supaya membuat data base kemiskinan, yang membuat data perkembangan penduduk miskin, kantong kemiskinan dengan menyebut kecamatan dan desa untuk memudahkan intervensi penanggulangan kemiskinan berdasarkan lokasi yang dibutuhkan.
   Adanya upaya dari pemerintah daerah terhadap peningkatan PAD dari semua OPD penghasil.
   Mengingat kontribusi sektor pertanian yang masih mendominasi PDRB Kabupaten Sampang, maka perlu penekanan kepada pemerintah Daerah, untuk lebih memperhatikan dan memperkuat sektor ini diantaranya : pelatihan, akses permodalan, perbaikan pasar desa, penguatan unit usaha mandiri, padat karya produktif, ketersediaan pupuk, dan kewirausahaan untuk mendukung perluasan kesempatan kerja di kawasan perdesaan.
   Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja daerah yang lebih produktif, yang didukung peningkatan investasi daerah. Hal tersebut harus dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi, yang progresif dengan kebijakan yang mampu menstimulasi pertumbuhan.
   Pembentukan, penguatan tugas dan fungsi serta dukungan yang cukup bagi TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah).
   Pembangunan infrastruktur perdesaan, harus mendapat perhatian lebih besar lagi secara kuantitas dan kualitasnya guna memperlancar arus distribusi barang dan jasa, termasuk didalamnya optimalisasi sumber daya air.
   Terkait Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang yang masih dalam kategori rendah dan belum sesuai target, maka perlu diambil langkah – langkah konkrit diantaranya : pemenuhan guru dan penerimaan penempatan guru menjadi faktor utama, meningkatnya kualitas pendidikan di samping sarana dan prasarana, yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
   Pelaksanaan program kerja paket A, B dan C diharapkan bisa membantu meningkatkan nilai IPM dan harus semakin digalakkan khususnya untuk penduduk usia 25 Tahun ke atas.
   Terkait dengan capaian indeks Kepuasan Masyarakat yang masih pada kisaran 78,66 dan belum memenuhi target. 9. Diharapkan Bupati Sampang untuk meningkatkan fungsi koordinasi, pengawasan dan pengendalian seluruh program SKPD agar bersinergi dengan baik.
   Terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, agar Bupati memacu inovasi dan kinerja SKPD, untuk mengembangkan potensi daerah, memacu kinerja investasi daerah, meningkatkan kegiatan ekonomi, sektor sekunder terutama dalam pengelolaan hasil industri pertanian, serta dapat menginisiasi penumbuhan lapangan kerja baru, serta pelaksanaan pelatihan – pelatihan untuk menciptakan generasi siap kerja.
   Terhadap peningkatan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan, dengan indikator nilai keswadayaan Masyarakat, ada kecenderungan terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, namun demikian kami berharap keterlibatan Masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan harus didukung penuh sebagai fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah.
   Terhadap prestasi yang belum membanggakan pada kinerja pembangunan, dari aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat, hendaknya menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan kontrol seluruh kebijakan dan pendanaan program prioritas daerah guna menunjang mendukung pelaksanaan RPJMD 2019 – 2024.
   Terhadap pembangunan jembatan sreseh – pangarengan yang hingga saat ini belum menunjukkan kemajuan pekerjaan yang belum maksimal terkait pembebasan lahan walaupun sudah dianggarkan dalam DPA pada dinas PUPR, maka pansus meminta Bupati untuk mendorong keseriusan OPD untuk menyelesaikan pembangunan Srepang. *rony



Suaraharianpagi.com tubaba - lampung
   Kornelia Umar, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tulang Bawang Barat (Tubaba) akan optimalkan penanganan sampah plastik untuk kebersihan lingkungan masyarakat.
   Ungkapan ini dikatakan Kornelia, dalam acara rapat konsultasi (Rakon) tahun 2019 yang berlangsung di ruang aula bupati di Tiyuh (Desa) Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT) kabupaten setempat, Rabu (10/04/19) sekira pukul 08:30 WIB.
   Ketua TP-PKK menyampaikan, bahwa salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan program yang harus dilaksanakan di antaranya pengurangan penanganan sampah plastik dan stunting atau kekurangan gizi.
   Pemerintah telah menetapkan target dalam pengurangan sampah plastik mengacu pada Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yaitu jumlah pengurangan sampah plastik 30 persen pada 2025.
   “Produksi sampah plastik memang sulit dihentikan, namun sangat mungkin untuk dikurangi terutama dengan mengubah kebiasaan kecil di rumah,” kata Kornelia Umar.
   Ada delapan (8) upaya yang akan dilakukan oleh TP-PKK Tubaba untuk mengurangi sampah plastik yaitu;
1.       Manfaatkan kantong atau wadah dari plastik yang ada, seperti Kantong plastik yang dapatkan dari pasar sebaiknya tidak Iangsung dibuang sehingga kita bisa menggunakannya lagi di kemudian hari.
2.       Membatasi pemakaian kemasan plastik. Sisa kemasan adalah jenis sampah plastik yang paling banyak kita hasilkan sehari-hari. Contohnya shampo kemasan sachet.
3.       Membawa tas belanjaan sendiri, bawa selalu tas kanvas kemanapun kita pergi sehingga tidak perlu Iagi membungkus belanjaan dengan kantong plastik.
4.       Kurangi memesan makanan, masaklah makanan sendiri. Memasak makanan sendiri menghindari produksi sampah plastik.
5.       Gunakan peralatan makanan dan botol minuman sendiri.
6.       Kurangi penggunaan sedotan plastik.
7.       Simpan makanan dalam toples kaca.
8.   Olah sampah plastik jadi barang baru.
   “Upaya penanganan atau pengurangan sampah plastik ini sangat penting untuk kita sosialisasikan serta melaksanakan, dan hendaknya kita jadikan sebagai salah satu program kegiatan PKK Tulang Bawang Barat,” harapnya.
   Hal lain lanjut Kornelia, yang perlu mendapat perhatian adalah permasalahan stunting yaitu, sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya.
   Adapun penyebab anak terkena stunting adalah faktor gizi buruk dan faktor penyakit Iain seperti diare. Penyakit stunting memiliki dampak yang sangat buruk yaitu selain bentuk tubuh anak yang pendek, perkembangan otak anak stunting menurun sebanyak 3O persen dari anak yang normal.

   Kornelia mengingatkan bahayanya Stunting begitu berdampak besar pada pertumbuhan anak, maka perlu ada penanganan serius dengan memberikan asupan gizi pada ibu hamil dan balita serta menjaga lingkungan agar tetap bersih.
   “Program penanganan stunting ini pun perlu kita rancang untuk dilaksanakan, tentunya melalui kerjasama dan sinergi di antara unsur terkait yang ada di daerah ini,” pintanya.
Kabiro sandy/nopriwan/andi febri gunawan. 


Suaraharianpagi.com - Tulang Bawang Lampung
 Dalam upaya terus memperkuat rasa kebangsaan, pelaksaan peringatan Isra Mi'raj di Kampung Ringin Sari Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulangbawang, didahului dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Rabu (10/4). 
   Dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Anthoni MM dan sejumlah pejabat dilingkup Pemkab Tulangbawang.
   "Peringatan Isra Mi'raj di Ringin Sari tahun ini terasa spesial karena bisa dihadiri Ibu Bupati, dan ini kali pertama ibu datang ke Kampung kami, setelah Ibu menjabat Bupati," ungkap Kepala Kampung Ringin Sari, Supadi.
   Dalam peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan di Masjid Nurul Iman Kampung Ringin Sari ini, dihadiri sekitar 3000 an masyarakat, sehingga nampak sangat meriah, dengan penceramah Ustadz Hi Yantori.
   Banyaknya masyarakat yang hadir, merupakan sebagai ungkapan bahagia masyarakat dan juga sebagai ajang pulang Kampung oleh Bunda Winarti. "Sebagai Bupati saya berterimakasih, bertahap program kita laksanakan, Kampung Ringin Sari juga ada, perbaikan jalan jadi prioritas, tolong saling mengingatkan," ujar Bupati pesannya.
   Sementara sebelumnya, Bupati Winarti didampingi jajarannya, melakukan launching program bedah rumah Tahun 2019 di Kampung Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala.
   Dalam kesempatan itu, Bunda Winarti, sapaan akrab Bupati Tulangbawang, berpesan kepada semua pihak, agar turut mengawasi pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang digulirkan Pemerintah ini.
   Mengingat bantuan bedah rumah harus benar-benar menyasar warga yang rumahnya tidak layak huni, apalagi program bedah rumah merupakan program pro rakyat yang digulirkan Pemerintah untuk rakyat tidak mampu.
   "Program bedah rumah merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bentuk perhatian, bahwa Pemerintah akan selalu ada untuk rakyatnya," tutur Bunda Winarti.
   Adapun dijelaskan, pada tahun 2019 ini, sebanyak 400 warga yang masuk kategori tidak mampu di Tulangbawang mendapat bantuan bedah, dari jumlah itu, 100 unit rumah akan dibantu lewat APBD Tahun 2019, sementara 300 unit lainnya bersumber dari APBN.
   Para penerima program itu tersebar di Kecamatan Menggala, Menggala Timur, Banjar Baru, Banjar Agung, Merasa Aji, Dente Teladas, Gedung Meneng, Penawar aji, dan Meraksa Aji, Kegiatan Bupati Tulang Bawang Hj. Winarti
                                Advetorial

                                                             Kabiro, Sandy/wartawan/Nopriwan/Andi FEBRIGUNAWAN


 SuaraHarianpagi.com – Tubaba Pememerintah Kabupaten
   Tulangbawang Barat (Tubaba) terus berkomitmen menjalankan pemerintahan dengan pengalokasian APBD yang pro-rakyat guna kemajuan dan kesejahteraan masya rakat.
   “Komitmen ini bahkan terus kita tingkatkan untuk menghadirkan pemerintah ditengah-tengah masya rakat, sehingga keinginan masya rakat dapat terpenuhi yakni masyakarat sejahtera, dan daerah ini menjadi kabupaten Maju dan berdaya saing,” ungkap Bupati Tubaba Umar Ahmad, SP usai memimpin upacara HUT Kabupaten Tubaba ke-10 tahun di lapangan upacara kantor bupati, di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kamis (4/4).
   Umar Ahmad mengatakan, pada Dasawarsa Tubaba ini, pemerintah harus hadir ditengah-tengah masyarakat dan dirasakan, pemerintah bisa menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat.
   Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Tubaba, Umar mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Para Pejuang, Perintis, dan Pendiri Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian kemajuan pembangunan di kabupaten hingga seperti saat ini.
   “Sebagai daerah yang berusia 10 (sepuluh) tahun, Kabupaten Tubaba telah menapaki langkah-langkah awal dari perjalanan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dan, perjalanan waktu selama 10 (sepuluh) tahun ini dirasa cukup dinamis, serta mampu memunculkan semangat kebersamaan yang tinggi, yang pada akhirnya melahirkan pondasi-pondasi yang cukup kuat untuk menggapai kemajuan-kemajuan yang lebih pesat di masa yang akan datang,” terangnya yang kembali disampaikan dalam rapat paripurna istimewa HUT Tubaba di gedung DPRD.
   Bupati mengajak seluruh komponen pembangunan yang ada di Kabupaten Tubaba, untuk menjadikan Hari Ulang Tahun Ke-10 Kabupaten ini sebagai sarana instropeksi dan mawas diri terhadap apa yang telah dan akan terus dilakukan demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
   “Hal ini tidak mudah untuk diwujudkan, akan tetapi dengan dilandasi rasa memiliki, komitmen yang sungguh-sungguh dan semangat kebersamaan yang telah terjalin di antara kita, maka Insya Allah secara bertahap semua yang kita cita-citakan akan dapat kita gapai,” pintanya.
   Menurutnya, di usia yang ke-10 tahun, telah banyak capaian kemajuan pembangunan yang telah diraih. Namun demikian,  tentunya sangat banyak tugas dan tantangan yang masih harus diselesaikan.
   “Mari kita terus bekerja menyumbangkan kemampuan yang kita miliki untuk membangun daerah yang kita banggakan ini, agar cita-cita mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera sesegera mungkin dapat tercapai,” kata dia
   Dalam upacara tersebut, Umar Ahmad menjadi inspektur upacara dan Kapten Inf. Gus Amirul dari Koramil Tulang Bawang Udik menjadi komandan upacara. Upacara dihadiri Wakil Bupati Fauzi Hasan, anggota legislatif, Kepala Kajari Menggala Ansari, forkopimda Tubaba, tokoh adat, tokoh pemekaran, tokoh agama, perwakilan ormas dan LSM, para pejabat dan ASN di lingkup kabupaten setempat, dan dimeriahkan oleh penampilan Polisi Cilik anak-anak SD di Tubaba hasil bimbingan Polres Tuba, (Kegiatan pemkab Tubaba, Advetorial)
Kabiro: Sandy/wartawan Andipebrigunawan/Nopriwan. SP




 Suaraharianpagi - Tulang Bawang
   Bupati Tulangbawang Hj. Winarti, SE, MH selaku Bunda Pendidkan Anak Usia Dini (Paud) Kabupaten Tulangbawang, menghadiri sosialisasi dan harmonisasi Bunda Paud 2019 yang dilaksanakan di The Sultan Hotel dan Resort, Jakarta (02-04-2019)
   Dalam kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 1 sampai dengan 2 April 2019 ini, Bunda Hj. Winarti menuturkan, bahwa kerjasama yang baik antara pendidik Paud dan orang tua merupakan kunci bagi perkembangan peserta Didik Paud.
   "Sosialisasi ini sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman Bunda Paud  terkait kerangka kebijakan global dan Nasional dibidang Paud serta meningkatkan pemahaman peran serta Bunda Paud sebagai penggerak utama dalam pembinaan layanan Paud, semoga kita bisa menerapkan itu di kabupaten Tulangbawang," harap Bunda Winarti.
   Apalagi, keberadaan Bunda Paud memiliki peranan yang penting untuk menggerakkan segenap komponen dan sumber daya yang ada di kabupaten Tulangbawang, dalam mewujudkan layanan Paud yang berkualitas.
   "Saya percaya bahwa proses ini akan menjadi awal dari upaya strategis untuk bersama sama membangun generasi emas yang berkualitas mulai dari Anak Usia Dini," harap Bunda Winarti tegas bersemangat," publikasi.

 Suaraharianpagi.com - Tulang Bawang Lampung
   Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, membuka Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Versi 2.0 dalam tata kelola keuangan desa dengan Aplikasi SISKEUDES di Kabupaten Tulangbawang bersama Anggota Komisi XI DRP RI, bertempat di Menggala (01/04/2019).
   Pada workshop tersebut, hadir anggota Komisi XI DPR RI, Ir.  Ahmad Junaidi Auli,  Ditreskrimsus Polda Lampung Kombespol. Drs. Subakti dan Perwakilan  BPKP Lampung Kisyadi dan yang bertindak sebagai narasumber.
   Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, mengatakan bahwa Workshop ini merupakan sebagai sarana untuk belajar lebih baik lagi tentang sistem tatakelola keuangan Dana Desa. "Kita berharap pengelolaan Dana Desa semakin baik pengelolaannya. Dengan sistem seperti ini akan mempermudah kerja administrasi para Kepala Kampung," tutur Bunda Winarti, sapaan akrab Bupati Tulangbawang.
   "Kepala Kampung selama ini sudah cukup banyak bekerja dalam melengkapi administrasi pengelolaan Dana Desa, dengan adanya sistem ini, tentu kerja para Kepala Kampung (Kakam) akan terbantu," ujar Bunda Winarti menambahkan.
   Dalam kesempatan tersebut, Bunda Winarti juga berpesan, kepada para peserta Workshop, untuk dapat mengikuti kegiatan dengan menyimak dan mendengarkan paparan materi, agar semakin mengerti tentang tata kelola keuangan yang sesuai regulasi. 
   "Tulangbawang sangat terbuka terhadap investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Tulangbawang, kita akan sangat mendukung  setiap ada investor  yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Tulangbawang," kata Bupati Winarti.
   "Apalagi semua perizinan bisa dibuat di Mal Pelayanan Publik (MPP), hanya dengan melengkapi persyaratan izin- izin, pasti dilayani dengan cepat. Jangan persyaratan  belum lengkap lalu yang disalahkan pelayanan yang ada di MPP, lengkapi semuanya baru cepat selesai," tambahnya.
   Dalam kesempatan ini, Bunda Winarti hadir didampingi Inspektur Inspektorat Dr. Pahada Hidayat SH MH, Asisten III Dr. Untung Widodo dan Kabab Hukum dan Perundang-undangan Anuari SH MH, (KEGIATAN PEMKAB TUBA, ADVETORIAL). 
Kabiro Tulangbawang, Andi Febri Gunawan


 suaraharianpagi - Tuba Lampung
   Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH menyambut tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan, bulan bakti gotong royong masyarakat dan lomba badan usaha milik desa (Bumdes) Tahun 2019, tingkat Provinsi Lampung.
Ucapan selamat datang disampaikan Bunda Winarti, sapaan akrab Bupati Tulangbawang, saat menerima Tim Penilai di Halaman Kantor Kam pung Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo, Kamis (04/04/2019).
   Adapun dalam kegiatan ini, dengan didampingi sejumlah Kepala Dinas, Bunda Winarti nampak bersemangat menyambut Tim Penilai, antusias ini sebagai jawaban atas antusias warga dalam menyiapkan Kampung untuk mengikuti perlombaan.
   "Pak Yuda, pesan Ibu-ibu PKK kalau tidak dibantu mereka, tidak sukses acara pagi ini," ujar Bunda sambil mengajak bercanda Ketua Tim Penilai, yang mana pula merupakan Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung Drs. Yuda Setiawan, MM.
   "Selain itu, kami ucapkan selamat datang, mohon diajari kami supaya Kampung kami bisa berkembang baik sesuai harapan kita semua untuk kesejahteraan masyarakat," tambah Bunda Winarti.
   Masih menurut orang nomor satu di Kabupaten berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur ini, bahwa dengan 25 program unggulan pro rakyat Pemkab Tulangbawang, geliat ekonomi dan usaha di Kampung dapat semakin terlihat mandiri, hal ini karena disuport melalui Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang sangat bermanfaat.
   "Dalam penilai lomba Desa dan Kelurahan, bulan bakti gotong royong masyarakat dan lomba badan usaha milik desa (Bumdes) Tahun 2019, tingkat Provinsi Lampung ini, saya berharap kalau sesuai dengan hasil evaluasi, semoga bisa menjadi prestasi maksimal untuk masyarakat kami," tutup Bunda Winarti dalam sambutannya. 
   Sementara, Ketua Tim Penilai sekaligus Kepala dinas PMD Provinsi Lampung Drs. Yuda Setiawan, MM dalam sambutannya mengatakan bahwa, peran Kepala Kampung dalam mendorong peran serta dan partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan yang dilaksanakan di Desa/Kampung.
   Selanjutnya, dijelaskan bahwa evaluasi perkembangan Desa/Kampung telah diatur dalam permendagri nomor 81 tahun 2015, evaluasi bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa/Kampung, melalui instrumen ini dapat dinilai serta menentukan status tertentu dari capaian tingkat perkembangan Desa/Kampung.
   Salah satu tahapan dalam penilaian adalah lomba kampung dengan 3 bidang penilaian meliputi bidang pemerintahan, kewilayahan dan bidang kemasyarakatan dengan 69 indikator penilaian.
   Pada Tahun 2019 ini, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan lomba desa juga melaksanakan lomba bulan bakti gotong royong masyarakat dan lomba badan usaha milik desa. 
   "Dari lomba ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan peran aktif kemitraan masyarakat dengan pemerintah serta meningkatkan daya saing dan kreatifitas bagi pengelola badan usaha milik desa pada masing-masing desa," pesan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melalui Kadis PMD Yuda Setiawan. 
Kabiro: Sandy
Wartawan:  Andi Febri Gunawan/Nopriwan Sp. 




Pasuruan – suaraharianpagi.com
   Rabu, 6 Maret, Romi dan kuasa hukumnya Muhammad Nasrul, kembali mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan. Ia meminta kejelasan BPN terkait janji kesepakatan yang dilakukan untuk melakukan pengukuran tanah di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan. Nasrul mengungkapkan kedatangannya kali ini, mempertanyakan atas gagalnya pengukuran tanah yang rencananya akan dilakukan kemarin, Rabu (6/3/2019), Namun tiba-tiba pihak BPN tidak jadi melakukan pengukuran.
   ”Minggu kemarin kita sudah sepakat kalau hari ini akan dilakukan pengukuran. Tapi kita dipanggil kesini (kantor BPN) ", kata Nasrul. Setelah dilakukan pertemuan, pihak Nasrul, belum mendapatkan kepastian dari pihak BPN. Bahkan kedatangan Nasrul kali ini hanya diberi janji untuk menunggu terbitnya sertifikat baru. ” Katanya kita disuruh nunggu untuk penerbitan sertifikat baru. Setelah itu baru akan dilakukan pengukuran,” tambahnya.
   Padahal, sengketa tanah ini sudah berlangsung selama 3 tahun. Pihak BPN pun diduga sengaja mengulur-ulur permasalahan ini. ” Kami berharap agar BPN secepatnya melakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat yang baru. Sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut ", harap Nasrul.
   Sementara itu pihak BPN enggan memberi keterangan terkait permasalahan tersebut. Bahkan pihaknya hanya meminta Satpam untuk memberi tahu kepada awak media jika sudah ada kesepakatan dengan pihak Nasrul dan Bagiono. ” Maaf ya mas, saya disuruh menyampaikan ke teman-teman media kalau permasalahan ini sudah ada kesepakatan, ” tukas sang Satpam.
  Sebelumnya, Nasrul dan pemilik tanah datang ke BPN untuk menagih janji BPN pada Oktober 2016 silam. Sebab BPN sempat berjanji bakal melakuan pengukuran ulang dan pembatalan sertifikat pada sertifikat yang dimiliki oleh Bagiyono pada lahan seluas 675 meter persegi. Ia menyebut dirinya mendapatkan kuasa dari ahli waris Alifah pada 2016 silam untuk mengurus sertifikat pengganti pada lahan seluas 850 meter persegi. Dalam sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan pada 2001 diketahui jika luas tanah secara keseluruhan 1.425 meter persegi. Namun masalah muncul sebab sertifikat untuk sisa tanah seluas 675 meter persegi atas nama Bagiyono, warga Desa Warungdowo tidak melalui pemecahan sertifikat. Pada sertfikat yang diterbitkan 2013 lalu itu, diketahui jika sertifikat yang dimiliki oleh Bagiyono diterbitkan melalui prona oleh BPN setempat.
   Hal ini membuat penerbitan sertifikat pengganti terkendala. Sebab, BPN beranggapan sertifikat kepemilikan tanah bertumpuk dan penerbitan sertifikat pengganti hanya bisa dilakukan jika Bagiyono bersedia melakukan pencabutan. *Syah


Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget