suaraharianpagi

Latest Post

Lamongan Suaraharianpagi.com

     Bulan Ramadan 1442 H tak lepas dari beberapa budaya yang ada di dalamnya, sebut saja seperti mencari jajanan atau takjil menjelang berbuka puasa.Nah, jika anda berada di kawasan Pantura tepatnya di Desa Banjarwati kecamatan Paciran Lamongan apa salahnya berkunjung ke Jalan Mawar atau sekitar Komplek Ponpes Sunan Drajat, Sebab disana banyak orang menjajakan jajanan mereka untuk takjil berbuka puasa.Ketika anda di sana, sudah berjajar pedagang kaki lima. Momen ini ternyata juga banyak ditunggu oleh pedagang.Salah satunya Ahmad Asrori Bapak satu Putri pedagang Pentol hits asal Padengan kecamatan Pucuk Lamongan.

   Lanjut Ahmad Asrori, yang akrab dipanggi Gus As menjual Pentol per porsinya dengan harga Rp.3.000 - 5.000."Jika bulan Ramadhan tahun ini seharinya bisa mencapai Rp 350 ribu", tuturnya kepada awak media Suaraharianpagi, senin (19/4) sore. Hal senada dengan Gus As, Hadi Pria lajang dari Desa Moropelang Babat Lamongan, mengatakan jika Ramadhan tahun ini membawa berkah. Lebih lanjut Hadi, megatakan bahwa selama pandemi tahun lalu penjualannya menurun, namun saat Ramadhan tahun ini perlahan mulai merangkak naik."Sekarang sudah berangsur normal. Seharinya bisa sampai Rp 250.000", tutur penjual Sosis telur.

   Dari pantuan awak media, kebanyakan yang mencari menu buka puasa ialah para Santri dan Santriwati yang menempuh studinya di Pondok pesantren Sunan Drajat dan warga sekitarnya. Ramadhan memang diyakini memberi kebahagiaan untuk semua, utamanya bagi mereka yang bisa meraup laba dan pahala. Oleh karena itu berkah Ramadhan memang bersifat universal dan semua berkepentingan untuk mendapatkan berkah Ramadhan. Jadi, sangat beralasan jika Ramadhan tidak pernah bisa terlepas dari pahala dan laba sehingga semua yang jeli melihat peluang ini menyebut Ramadhan sebagai market share yang prospektif. Dan Situasinya diperparah melalui kebijakan larangan mudik yang pastinya akan mengurangi potensi perputaran uang, baik di perkotaan atau di pedesaan.

   Meskipun demikian, semangat Ramadhan yang berlanjut lebaran meski tanpa mudik diharapkan tetap dapat memacu spirit berkah Ramadhan yang bersifat universal, bukan hanya bagi kaum muslim, melainkan juga untuk semua kalangan. * Ind

 

 

Jombang - suaraharianpagi.com

   Mengawali dialognya dr. Andri Catur Jatmiko, Sp.KK menyampaikan bahwa penyakit Varicella atau Chickenpox atau Cacar Air disebabkan oleh Virus Varicella zoster dengan gejala berupa flu-like symptom (kelelahan, pusing, demam, menggigil, dan nyeri sendi) diikuti dengan munculnya benjolan atau plenting-plenting berwarna merah berisi air seperti luka lepuh yang menyebar di seluruh bagian tubuh.

   "Varicella atau Chickenpox atau Cacar Air ini menyerang semua rentang usia namun anak- anak hanya 90%, sampai sekarang Indonesia belum ada data Nasional mengenai penyakit Varicella atau Chickenpox atau Cacar Air," ujarnya.

   Sebetulnya inveksi virus Variccela sejenis dengan Corona dan sudah lama didiskusikan, pelajari serta ditemukan dalam bentuk ekpresi infeksi virus pada kulit, karena ekpresi dikulit, sehingga orang bisa merasakan, melihat dan mungkin sudah ada ramuan untuk mengatasi inveksi virus tersebut.

   "Virus Variccela ekspresinya pada kulit sehingga tidak segawat virus Corona yang target utamanya adalah paru-paru. Penyebaran variccela virus sering terjadi saat musim hujan, faktor lingkungan menyebabkan munculnya infeksi ini. Secara umum semua orang sudah terpapar oleh variccela virus semua tergantung dari imun atau daya tahan tubuh sama halnya dengan Corona," ungkap dr. Andri.

   Sedangkan gejala awal variccela virus diantaranya demam, nyeri sendi, malaise, nyeri kepala, akan tetapi jika sudah stadium erupsi akan mengalami vesikel yang berisi cairan jernih dan mempunyai dasar eritematous, Unumbilicated, bentuk tetesan embun (tear drops). Tidak hanya itu, Variccela atau cacar air pada anak-anak tidak menimbulkan problem pada nafsu makan serta aktivitasnya, cuma bisa menjadi media penularan kepada orang lain walaupun baru di tahapan awal virus masuk hingga 21 hari.

   "Masuknya virus variccela atau cacar air ini melalui pernafasan kemudian bermanivestasi pada kulit, supaya tidak terjadi penularan kita harus memakai masker. Secara teori seseorang mengalami variccela atau cacar air sekali seumur hidup, hal ini tergantung imunitas tubuh sedang bagus atau tidak saat diserang virus. Jika imun sedang bagus maka antibody bisa maksimal. Virus variccela ini bisa meninggalkan bekas pada kulit, ada yang cekung serta ada yang berupa benjolan," terang dr. Andri.

   Sementara itu, diagnosa untuk variccela virus sebetulnya tidak ada yang spesifik, cukup mengandalkan penampakan klinis dari seseorang yang terpapar oleh inveksi variccela. Secara umum untuk menangani pasien yang terpapar virus sama yaitu dengan istirahat yang cukup, makan yang cukup, pemberian vitamin sesuai SOP penanganan agar daya tahan tubuh lebih kuat. Sedangkan banyak ramuan-ramuan yang dapat menangani variccela virus, akan tetapi lebih baik ditinggalkan karena dapat menimbulkan inveksinpada kulit. Makanya bekas cacar air jaman dahulu menjadi masalah karena dimanipulasi dengan ramuan-ramuan sehingga menimbulkan infeksi

   "Untuk itu, di RSUD Jombang melakukan pelayanan-pelayanan kasus penyakit dermatologi maupun kosmetik karena kita punya laser untuk perawatan kasus kelainan di wajah. Selain itu, kita juga melayani menghilangkan tahi lalat. Untuk tenaga medis yang melayani 1 dokter yakni Saya sendiri. Poli Kulit dan Kelamin RSUD Jombang siap memberikan pelayanan semaksimal mungkin terhadap masalah dermatologis kulit serta kelamin. Silahkan masyarakat Jombang memanfaatkan fasilitas ini, insyaallah kita bisa memberikan pelayanan paripurna yakni sampai sembuh. Pelayanan buka mulai hari Senin - Jumat," pungkas dr. Andri. *ryan

Sampang – suaraharianpagi.com

   Dalam  bulan suci ramadhan 1442 H pemerintah kabupaten sampang kembali menggelar kegiatan safari ramadhan secara bergiliran di tiap kecamatan. Dimana acara ini merupakan ajang silaturrahmi bupati bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan serta warga sekitar. Sehingga kebersamaan dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat tetap tercipta dan terjaga dengan baik.

   Salah satunya yang telah dilakukan kemarin (15/4). Pemkab Sampang menggelar Safari Ramadhan 1442 H di  Masjid “ Ar Rohmah“ Desa Temoran kecamatan omben sampang. Dimana acara tersebut di hadiri Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, perwakilan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), seluruh kepala dinas maupun SKPD, tokoh agama, tomas, dan warga sekitar. Diharapkan, safari ramadhan tersebut dijadikan sebagai sarana membangun kabupaten Sampang yang hebat dan bermartabat.

   Dalam sambutannya, H. Slamet Junaidi meminta untuk bersama menjaga hubungan antar sesama islam dalam ukhuwah islamiyah. Sebab, baginya hubungan ini sangat berperan penting dalam kemajuan membangun kabupaten sampang. "Kita minta dukungan dari program kita. Setelah ini bisa disampaikan keluhan atau aspirasi apa saja,” ujarnya kemarin.

   Dikatakan juga, pemerintah akan selalu memperhatikan masyarakatnya. Sehingga pihaknya juga mengharapkan kepada masyarakat bilamana ada inspirasi dan aspirasi untuk kemajuan sampang untuk aktif menyampaikan kepada pemerintah. Hal itu bisa disampaikan melalui kades maupun tomas setempat. “Silahkan nantinya disampaikan kepada kita” ungkapnya.

   Diketahui, acara tersebut dikemas dengan suasana santai dan sederhana. Meskipun demikian acara berjalan dengan khidmad dan khusuk. Acara ini pula diselaraskan dengan acara buka bersama dan tarawih bersama. Disela-sela acara Bupati Sampang H. Slamet Junaidi secara simbolis menyantuni anak yatim dan kaum dhuafa. “Semoga bantuan ini dapat digunakan secara maksimal agar berguna bagi masyarakat sekitar dalam menjalankan ibadah,” pungkas mantan anggota DPR RI ini. *rn

Jombang – suaraharianpagi.com

   Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, yang diwakili oleh sekretaris Daerah, Dr. H. Akh. Jazuli SH, M.Si membuka rapat koordinasi Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Ruang Swagata, Jumat 9 April 2021. Rapat dihadiri Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Jombang, unsur forkopimda dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Jombang.

    Dalam sambutannya Dr. H. Akh. Jazuli SH, M.Si mengatakan Reformasi agraria merupakan tugas pemerintah yang harus dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait. Sehingga harus ada sinergi antara badan pertanahan nasional dan pemerintah daerah serta instansi terkait dalam proses pelaksanaannya.

   Sebagai tindak lanjut pada tanggal 3 Maret 2021 telah ditetapkan SK Bupati Jombang Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Jombang (GTRA). Adapun tujuan pokok  dari rapat koordinasi Gugus Tugas Reformasi Agraria, adalah untuk menyatukan gerak percepatan Reformasi Agraria, sebagai sarana untuk koordinasi, menyamakan persepsi dan pemahaman pelaksanaan reformasi agrarian antara stakeholder terkait, baik didaerah maupun pusat, sehingga dalam menyelesaikan setiap persoalan kepemilikan tanah dapat berjalan dengan baik.

   Penyelenggara reformasi agraria merupakan program bersama namun pelaksana teknis dari reformasi ini adalah Dinas PUPR dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, Kresna Fitriansyah, ST,M.Si, menyampaikan bahwa maksud dari Reformasi Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan  disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia" Beliau juga mengatakan bahwa dalam rapat ini juga dibahas arah pelaksanaan GTRA, potensi tanah sebagai objek reformasi agraria, potensi akses  yang dapat diberikan serta tata cara kerja pelaksanaan reformasi agraria di Kabupaten Jombang, *ryan

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Pemerintah Kota Mojokerto kembali menorehkan prestasinya di tahun 2021. Kali ini, Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik III diserahkan langsung oleh Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Jawa Timur, di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (15/4).

   Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pada arahanya mengatakan bahwa pada dasarnya percepatan pembangunan daerah melalui digitalisasi di setiap pemerintahan telah dilakukan. Namun, ada pemerintah daerah yang merasa telah melakukan percepatan namun perlu perluasan, maka seyogianya dilakukan pembaharuan agar pemanfaatan digitalisasi dapat mencakup secara keseluruhan.

   "Kami sangat mengapresiasi daerah-daerah yang telah melakukan percepatan pembangunan. Dengan pembangunan yang baik tentunya diharapkan mampu membawa kebaikan pula dan kemanfaatan bagi semuanya. Karena, Jawa Timur merupakan daerah penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia, dengan kontribusi 14,57 persen," kata gubenur perempuan pertama di Jawa Timur ini.

   Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari sangat bersyukur atas Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik III yang diperoleh. Dimana, penghargaan yang diperoleh tersebut dapat menjadi tolak ukur bahwa Kota Mojokerto telah menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komperhensif, terukur dan dapat dilaksanakan.

   "Tidak hanya percepatan pengembangan perluasan digitalisasi yang saat ini menjadi konsen kami Pemerintah Kota Mojokerto. Melainkan, perubahan-perubahan dan pengembangan kota dari tahun ke tahun yang sangat signifikan menjadi nilai tersendiri. Seperti, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PDRB per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Jumlah Penganggur, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ketimpangan, Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Transparansi dan Akuntabilitas," jelas Ning Ita, sapaan akrabnya.

   Lebih rinci Ning Ita menjelaskan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mojokerto mengalami peningkatan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Dimana, tahun 2018 IPM mencapai 77,14 persen, tahun 2019 IPM mencapai 77,96 persen dan di tahun 2020 IPM mencapai 78,04 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi capaian di tahun 2019 sebesar 5,75 persen dan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto mengalami kontraksi sebesar minus 3,69 persen karena adanya pandemi Covid-19.

   "Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) ini berdasarkan atas dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan proses penyusunan RKPD. Selain itu, juga dinilai pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD serta inovasi yang dikembangkan masing-masing daerah," ungkap wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini.

   "Kita patut berbangga bahwa diraihnya Penghargaan Pembangunan Daerah merupakan pengakuan keberhasilan Kota Mojokerto dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan serta pencapaian pembangunan daerah dilakukan dengan baik. Selain itu, Kota Mojokerto dinilai mampu  melaksanakan keterpaduan pembangunan pusat dan daerah," ungkap Ning Ita. *adv





Jombang - suaraharianpagi.com

   Musyawarah Daerah Ke III Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Timur periode 2021-2026 yang diikuti oleh DPC Asosiasi Petani Tembakau Se Jawa Timur digelar di ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang, Sabtu (10/4).

   Hj. Mundjidah Wahab Bupati Jombang dan Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, hadir langsung pada agenda yang juga diikuti Ketua DPN APTI Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Soeseno. Dewan Pimpinan Daerah APTI  Jatim Mudi, Kepala Dinas Perkebunan Jatim diwakili Kabid. Produksi Tanaman Semusim Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Ir. Ambar Purwati, serta DPC APTI Se Jatim. Yakni dari 23 DPC APTI Se Jatim yang hadir sebanyak 17 DPC APTI.

   Bupati Jombang Hj.Mundjidah Wahab dalam sambutannya berharap para petani tembakau tetap semangat untuk terus meningkatkan kualitas tanaman tembakaunya. Apabila kualitas tembakau di Kabupaten Jombang semakin baik, menurutnya akan menarik pabrikan untuk bekerja sama atau membeli secara langsung di Jombang.

   Luas areal tanaman Tembakau di Kabupaten Jombang Tahun 2020 : Seluas 5.317 Ha yang tersebar di 6 Kecamatan (Kec. Ploso, Kec. Plandaan, Kec. Kabuh, Kec. Kudu, Kec, Ngusikan dan Kecamatan Bareng Jombang memiliki varietas tembakau unggul lokal. Tembakau Varietas Jinten Pakpie dan Tembakau Varietas Manilo. Tembakau Rajangan Jombang sudah memiliki karakterisasi dan sudah dikenal oleh Pabrikan/Pasar Tembakau Dengan Sebutan Pakpie (Rajangan Tembakau Jombang).

   Bupati berharap petani tembakau di Jombang dapat terus berjaya, tentunya hal ini tidak lepas dari dukungan para stakeholder didalamnya. Saya minta APTI yang ada di Jombang untuk melakukan konsolidasi petani supaya mekanisme kemitraannya tetap terjaga oleh Asosiasi Petani Tembakau (APTI).

   "Karena adanya Asosiasi sudah seharusnya harus saling bersinergi dengan baik, bersaing secara sehat yang muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya, terutama para petani tembakau",tutur Hj. Mundjidah Wahab, Bupati Jombang.

   APTI Jawa Timur diharapkan mampu mensinergikan semua stakeholder IHT (Industri Hasil Tembakau), untuk mensejahterakan petani tembakau, Buruh Tani Tembakau, Buruh Industri Rokok. Asosiasi Petani Tembakau (APTI) sebagai Advokasi untuk Petani Tembakau yang mengharapkan kebijakan di Bidang Cukai, DBHCHT, maupun regulasi komoditi tembakau, dana yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah/Provinsi/Nasional agar tertuju pada Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau, Produksi dan Produktivitas Tembakau dan Kesejahteraan   Petani Tembakau.

   Disampaikan,  Soeseno, DPN APTI bahwa tembakau di Jawa Timur (Jatim) masih menjadi primadona. Betapa tidak, Jatim merupakan penyuplai tembakau terbesar tingkat nasional. Harapannya Petani semakin bersemangat, produk tembakau semakin meningkat.

   "Produksi tembakau di Jatim sangat besar, mencapai 110 ribu ton per tahun. Jumlah tersebut merupakan 60 persen dari produksi tembakau nasional. Kalau petani tembakau Jatim mogok, maka industri rokok tidak ada atau tutup," kata Soeseno

   Tembakau merupakan salah satu komoditi unggulan di Indonesia, yang mampu menyerap tenaga kerja, menyumbangkan cukai dan pajak-pajak lain. Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia memiliki peran cukup besar terhadap penerimaan negara melalui pajak dan cukai. Selain itu, kehadiran IHT juga memberi dampak positif lain, seperti penyerapan tenaga kerja, penerimaan dan perlindungan terhadap petani tembakau dan dampak ganda yang lain.

   Soeseno mengatakan, ke depannya tantangan organisasi APTI dan sektor pertembakauan akan semakin berat. Untuk itu, ia meminta agar jajaran pengurus APTI, utamanya di Jatim bekerja lebih giat dan bersemangat, memperkuat organisasi dan memperkuat sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan.

   "Saya berharap, pengurus yang baru semakin baik dan solid. Organisasi ini perlu diperkuat oleh kepengurusan yang produktif dan berkesinambungan sehingga akan ada regenerasi dan sekaligus mewarisi kultur pertembakauan di Indonesia," katanya.

Dalam Musyawarah Daerah yang digelar di Kabupaten Jombang tersebut, Kamudi terpilih sebagai Ketua DPD APTI Jatim. Dalam forum tersebut juga dibacakan nama-nama struktur pengurus DPD APTI Jatim.

   Ketua DPD APTI Jatim Kamudi mengatakan, pihaknya siap memajukan petani tembakau di Jawa Timur. Namun demikian, pihaknya berharap ada perhatian dari pemerintah terkat nasib petani, terutama untuk peningkatan kualitas petani dan memajukan petani tembakau di Jatim. *ryan

 

 Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Guna membangun Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengajak seluruh Corporate Social Responsibility  (CSR) perusahaan untuk maju bersama melalui sebuah wadah. Hal ini disampaikannya pada saat pengukuhan pengurus Forum Komunikasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Senin (12/4).

   Bertempat di Pendopo Rumah Rakyat Hayam Wuruk, wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini mengukuhkan 49 orang anggota. Yang terbagi menjadi, 33 orang menjabat sebagai pengurus, 16 orang menjabat sebagai pembina dan pengawas Forum Komunikasi Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Kota Mojokerto periode 2021-2025. Melalui forum ini, Pemerintah Kota Mojokerto memberikan wadah khusus bagi perusahaan agar mampu bersinergi memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan di Kota Mojokerto.

   "Pada forum ini, ada enam bidang yang menjadi tanggung jawab mereka. Di antaranya bidang ekonomi atau UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup, bidang sosial dan bidang pembangunan sarana dan prasarana. Melalui bidang-bidang ini, diharapkan program-program CSR di Mojokerto bisa lebih terarah sehingga kemanfaatannya pun dapat dirasakan," jelasnya.

   Melalui Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini, wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini berharap kedepannya perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Mojokerto dapat memanfaatkan wadah tersebut sebagai sarana komunikasi yang menjembatani antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan perusahaan. "Untuk menjadi kota yang sejahtera masyarakatnya,  berdaya saing, maka dibutuhkan sinergitas dan partisipasi dari semua kalangan. Termasuk CSR perusahaan," imbuhnya.

   Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Agung Moeljono menambahkan, melalui Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan program-program prioritas pembangunan Kota Mojokerto yang sesuai dengan visi dan misi. "Wadah ini, merupakan tempat bagi CSR perusahaan untuk berkolaborasi dengan program pemerintah daerah dalam pembangunan kota," tandasnya. *hms

  

 Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Dalam rangka menjamin suasana yang kondusif untuk beribadah bagi umat Islam di Wilayah Kota Mojokerto pada bulan suci Ramadhan, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menerbitkan Instruksi Wali Kota Mojokerto Nomor : 188.55/3/417.101.3/2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Pada Bulan Suci Ramadhan Dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Tahun 2021 Masehi Di Wilayah Kota Mojokerto tertanggal 8 April 2021. Penerapan protokol kesehatan 5M secara ketat menjadi hal yang paling ditekankan dari tiga belas butir Instruksi kepala daerah terkait ibadah di bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri di tengah pandemi Covid-19 tersebut. “Semua kegiatan ibadah puasa dan rangkaian amalan ibadah agar menerapkan protokol kesehatan 5M. Ini dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi masyarakat dari risiko Covid-19," kata Wali Kota, Senin (12/4).

   Aturan yang diterapkan, ujar Wali Kota, mengacu Perwali No 55 / 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kota Mojokerto.
Ning Ita, sapaan karib Wali Kota Ika Puspitasari pun menegaskan, selama bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri, operasi justisi protokol kesehatan (prokes) diintensifkan. Penerapan protokol kesehatan 5M tersebut termaktub dalam butir pertama Instruksi. “Bagi umat Islam agar melaksanakan ibadah puasa dan rangkaian amalan ibadah sesuai syari'at Islam dengan penuh iman, ikhlas, dan khusyuk selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah I 2021 Masehi dengan menerapkan protokol kesehatan 5M (mencuci tangan dengan memakai sabun  dan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak , menjauhi kerumuman dan mengurangi mobilitas dan interaksi)”, bunyi butir pertama instruksi tersebut.

   Butir kedua, dihimbau agar warga masyarakat yang tidak berpuasa dan umat Non Muslim agar saling menghormati dengan tidak makan, minum, dan merokok di tempat terbuka  dan dianjurkan untuk menjaga toleransi, keamanan dan ketertiban dalam  rangka menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah I 2021 Masehi. Butir ketiga, menyangkut kewajiban memasang tabir atau penutup bagi  masyarakat yang melakukan kegiatan berjualan makanan dan minuman, seperti rumah makan, restoran, depot, warung, dan sejenisnya, apabila berjualan pada siang hari. Butir keempat, himbauan agar seluruh jajaran Pemkot Mojokerto hingga pengurus RW/RT, pemilik usaha serta masyarakat Kota Mojokerto menghormati bulan suci ramadhan 1442 Hijriah I 2021 Masehi dengan menjaga suasana kondusif guna mendukung pelaksanaan lbadah di bulan Ramadhan dan pengamalan amar ma'ruf dan nahi munkar.

   Dalam butir kelima, warga masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungannya terutama di rumah dan tempat ibadah. Butir keenam, menekankan agar kegiatan Tadarus yang dilakukan menggunakan pengeras suara luar dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB, dan selanjutnya agar menggunakan pengeras suara dalam di lokasi masjid atau musholla. Butir ketujuh, larangan membuat, membawa, memperdagangkan dan/atau menyalakan segala jenis dan bentuk petasan atau mercon serta kembang api sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Butir kedelapan, penyelenggara hiburan malam, karaoke, panti pijat , kafe, usaha bar, live musik, permainan billiar dan segala kegiatan yang sejenis wajib menghentikan kegiatannya selama bulan Ramadhan, sedangkan untuk jam tayang bioskop adalah Jam 18.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB dengan konten tayang yang sesuai aturan yang berlaku.
   Butir kesembilan, pedagang kaset / CD / VCD / DVD dan sejenisnya serta pedagang lainnya yang menggunakan bunyi-bunyian atau pengeras suara dilarang mengeraskan volumenya selama bulan Ramadhan. Butir kesepuluh, kegiatan takbir keliling dilarang menggunakan kendaraan bermotor, sedangkan pelaksanaan takbir dengan menggunakan pengeras suara luar dibatasi waktunya sampai dengan maksimal pukul 24.00 WIB. Butir kesebelas, instansi lembaga pemerintah dan swasta di wilayah Kota Mojokerto agar memasang banner dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dan hari raya ldul Fitri 1442 Hijriah. Butir keduabelas dan ketigabelas menegaskan, bahwa sesuai dengan mekanisme, instruksi diteruskan ke Bakesbangpol setempat untuk disosialisasikan dan disebarluaskan. Sedangkan pemantauan dan pelaksanaan instruksi dilaksanakan oleh Bakesbangpol dan Satpol PP Kota Mojokerto, Komando Distrik Militer 0815 Mojokerto, dan Kepolisian Resort Mojokerto Kota. *hms

Sampang – suaraharianpagi.com

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  Sampang  mengadakan rapat paripurna Penyampaian LKPJ Bupati tahun 2020, penandatangan persetujuan bersama substansi RTRW dan pengumuman nama nama pansus LKPJ Bupati tahun 2020 rabu (7/4),  rapat paripurna dilaksanakan dengan  penerapan prokes terhadap tamu undangan DPRD Sampang. Sidang paripurna di pimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Sampang Fadol. Hadir dalam rapat paripurna Bupati Sampang H Selamet Junaidi, wakil Bupati  H Abdullah Hidayat, sekretaris daerah Yuliadi Setiawan, Forkopimda, kepala OPD , dan Camat se Kabupaten Sampang

   Fadol selaku ketua DPRD Kabupaten Sampang Dalam sambutanya saat pembukaaan sidang peripurna menerangkan bahwasanya badan musyawarah (banmus) telah menggelar rapat terhitung satu april dangan TAPD dan OPD terkait dengan hal LKPJ 2020 secara bertahap hingga digelarlah sidang paripurna hari ini.” Banmus sudah menggelar rapat dengan TAPD dan OPD terkait secara bertahap dan poin demi poin telah telah di kaji oleh teman teman banmus ” tegasnya.

   Sementara Bupati Sampang H. Selamet Junaidi saat sambutannya menjelaskan bahwa  penyampain LKPJ oleh Kepala daerah kepada DPRD sudah di atur dalam undang-undang dan ini merupakan kewajiban pemerintah daerah, tidak hanya sebatas laporan saja LKPJ merupakan dorongan terhadap pemerintah daerah untuk melakukan motivasi dan koreksi, melalui kritik, saran dan coretan-coratan anggota legeslatif, coretan dan catatan yang diberik anggota legeslatif adalah bentuk motifasi pemerintah daerah untuk maju menjadi lebih baik. ” LKPJ adalah bukti nyata anggota legesatif sebagai kontrol terhadap pemerintah daerah, melalui coretan koreksi menjadikan dorongan terhadap pemerintah daerah untuk maju  menjadi baik dan semakin baik” ungkapnya.

   Usai panyampain laporan LKPJ Bupati Sampang tahun 2020 di lakukan penandatangan persetujuan bersama subtansi rencana tata ruang Kabupaten Sampang, oleh Bupati Sampang beserta ketua DPRD dan wakil DPRD, yang di lanjutkan dengan pengumuman nama-nama pansus LKPJ Bupati tahun 2020. *rn

Lamongan - suaraharianpagi.com

Kegiatan FGD Forum IDeA dalam rangka mengevaluasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tantang Pembiayaan Persiapan PTSL sejatinya mengundang pihak Bagian Hukum, DPRD, dan BPN Lamongan sebagai narasumber. Namun sayang sekali yang hadir hanya dari pihak BPN Lamongan. Sementara dari Bagian Hukum dan DPRD Lamongan mendadak izin untuk tidak hadir dalam kegiatan FGD tersebut.

Merespon hal tersebut, Pimpinan Umum Forum IDeA menyayangkan ketidakhadiran pihak-pihak terkait. Mengingat tema yang sedang dibahas adalah isu yang penting yang menjadi perhatian masyarakat. "Kami sebenarnya telah mengundang dan berkirim surat jauh-jauh hari ke DPRD dan Bagian Hukum Lamongan. Sampai H-1 kemaren kami mendapat konfirmasi akan ada perwakilan dari masing-masing instansi dan lembaga yang hadir di acara kami. Namun karena beberapa hal beliau-beliau berhalangan hadir hari ini,"tutur Totok.

Forum IDeA pada prinsipnya menghormati keputusan yang diambil oleh Bagian Hukum dan DPRD Lamongan meskipun sebenarnya turut disayangkan beliau-beliau tidak bisa hadir. Karena tema yang dibahas adalah tema yang sangat penting yakni tentang produk hukum Pemda. Hal tersebut berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaksana program PTSL di tingkat Desa. Disisi lain, Forum IDeA mengapresiasi kehadiran dari BPN selaku pelaksana teknis Program PTSL tersebut dan berkomitmen akan terus mengawal isu ini."Kita acungkan dua jempol untuk BPN Lamongan dan pada proses selanjutnya kita akan terus follow up isu ini sampai tuntas. Ini ikhtiar kami," pungkas Totok.

Untuk diketahui bahwa hari ini Jumat, 9 April 2021 Forum IDeA mengadakan FGD dengan tema Evaluasi Perbup Lamongan No 22 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL di Hotel Elresas Lamongan. Kegiatan tersebut mengundang pihak Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lamongan, DPRD Lamongan, dan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Lamongan sebagai narasumber. Selain itu turut diundang Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda di Lamongan Seperti HMI, GMNI, IMM, dan PMII serta perwakilan pokmas dan warga dari beberapa kecamatan. * Ind

 Lamongan - suaraharianpagi.com

   Statement tegas tersebut disampaikan oleh Darmawang dalam diskusi FGD yang diselenggarakan Forum IDeA. "Tolong dicatat, Ada LSM yang memanfaatkan situasi di Desa. Kalau kita merasa cinta negeri ini, ayo kita bersama-sama terlibat pada hal positif", tegas Darnawang.

   Sebelumnya Fauzin, peneliti Forum IDeA dalam kesempatan yang sama menyampaikan kajian bahwa produk hukum Perbup No 22 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL perlu dievaluasi. Dalam pemaparannya, terdapat pasal yang bertentangan dengan SKB 3 Menteri. "Pada pasal 6 perbup tersebut tidak jelas. Ini adalah pasal karet dan bias. Pasal ini dapat berpotensi di salah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab", tegas fauzin.

   Lebih lanjut Fauzin merekomendasikan agar Perbup ini segera dievaluasi bahkan jika perlu agar dicabut untuk diganti dengan yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaksana program PTSL khususnya di tingkat Desa. Untuk diketahui bahwa hari ini Jumat, 9 April 2021 Forum IDeA mengadakan FGD dengan tema Evaluasi Perbup Lamongan No 22 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL di Hotel Elresas Lamongan.

   Kegiatan tersebut mengundang pihak Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lamongan, DPRD Lamongan, dan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Lamongan sebagai narasumber. Selain itu turut diundang Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda di Lamongan Seperti HMI, GMNI, IMM, dan PMII serta perwakilan pokmas dan warga dari beberapa kecamatan. * Ind

Lamongan - suaraharianpagi.com

Forum Inisiasi Desa & Agraria (IDeA) merekomendasikan agar Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL di evaluasi. Hal ini didasarkan pada fakta terdapat pasal yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. "Hasil dari FGD ini kita rekomendasikan agar Perbup tersebut di evaluasi karena pada pasal 6 bertentangan dengan diktum ketujuh SKB 3 Menteri. Hal ini bertentangan dengan azas kepastian hukum", kata Fauzin selaku peneliti Forum IDeA.

Sementara itu, BPN Lamongan tidak bersedia mengomentari Perbup yang sedang di evaluasi tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Darmawang selaku narasumber yang mewakili BPN Lamongan mengatakan," kami ini pelaksana dari peraturan yang ada. Jadi bukan pada posisi kami untuk mengomentari perbup tersebut. Adapun saat ditanya tujuan dari kegiatan tersebut, Totok Setiawan selaku Pimpinan Umum Forum IDeA mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini untuk membahas produk hukum terkait program PTSL. Forum IDeA berharap melalui kegiatan ini dapat disimpulkan konsepsi yang ideal terkait produk hukum (Perbup no 22 tahun 2018) tersebut.

"Ini penting agar seluruh pelaksana program PTSL ditingkat desa mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Apalagi jika kita bandingkan dengan perbup sejenis di kabupaten terdekat seperti Bojonegoro misalnya itu sudah mencantumkan besaran biaya pembiayaan persiapan PTSL yakni 150.000 per bidang. Ini hanya sebagai perbandingan bahwa kondisi berbeda terjadi antara Lamongan dengan Kabupaten terdekat lainnya,"Pertegas Totok. Untuk diketahui bahwa hari ini Jumat, 9 April 2021 Forum IDeA mengadakan FGD dengan tema Evaluasi Perbup Lamongan No 22 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL di Hotel Elresas. Kegiatan tersebut mengundang pihak Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lamongan, DPRD Lamongan, dan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Lamongan sebagai narasumber. Selain itu turut diundang Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda di Lamongan Seperti HMI, GMNI, IMM, dan PMII serta perwakilan pokmas dan warga dari beberapa kecamatan. * Ind

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget