suaraharianpagi

Latest Post

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Guna membangkitkan kreatifitas dan meningkatkan SDM masyarakat Kabupaten Mojokerto. Pemkab Mojokerto melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperka) Kabupaten Mojokerto berkaloborasi dengan paguyuban Eco print Mojokerto menggelar acara Ngeco print bareng Bupati Mojokerto. Acara yang bertajuk 'Ngeco Print Jejak Surya Majapahit' ini diikuti sebanyak 114 peserta yang diselenggarakan di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Sabtu (2/7) pagi. 
   Dihadiri langsung Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto Shofiya Hanak Al Barra. Eco print saat ini menjadi sebuah kreativitas kekinian yang sekarang sedang hits di kalangan fashion. Eco print sendiri terkenal dengan keunikannya dan ramah lingkungan. 
   Bupati Ikfina mengatakan, sangat mengapreasi kegiatan ini, menurutnya, kegiatan ini menjadi hal yang produktif dan memberikan peluang dalam meningkatkan kreativitas di tengah masyarakat.
   "Kita bisa melaksanakan kegiatan yang produktif dengan suasana yang luar biasa karna ada suasana kekeluargaan, ada kasih sayang, ada upaya membagi kebahagian, dan alhamdulillah kita bersama sama bisa disini," ucapnya.
   Lebih lanjut, dalam pengembangan Eco Print di Kabupaten Mojokerto, Ikfina menegaskan, perlu adanya sinergitas dengan stakeholder dan para pelaku UMKM, sehingga dapat memberikan Inovasi baru dalam mengembangkan produknya melalui Eco Print. "Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri buat kita semuanya, khusunya bagaimana produk asli mereka itu bisa dikolaborasikan dengan produk-produk dengan menggunakan teknik Eco print," ujarnya.
   Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto ini mengatakan, kegiatan ini tidak hanya bernilai sebagai kegiatan literasi, melainkan kegiatan yang produktif secara ekonomi maupun rekreatif. "Ini sekaligus bisa menjadi healing diri kita masing-masing, sehingga pulang dengan kebahagiaan," ujarnya.
   Selain itu, Ikfina berharap, para peserta dapat menularkan pengalaman Eco print ini kepada masyarakat lain, sehingga teknik Eco Print ini dapat dikenal oleh masyarakat luas. "Mudah-mudahan semua yang datang disini nanti, pulang bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sama, bagaimana kita menularkan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari satu tempat," harapnya.
   Sebagai informasi,dalam agenda kali ini, terdapat lima kegiatan yang diselenggarakan yakni Ngeco Print bersama Bupati Mojokerto, Lomba Desain Eco Print surya Majapahit, Fashion show, parade kain Eco Print, dan donor darah. *komf/ds

Jombang – suaraharianpagi.com
   Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Kepala Sekolah lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang digelar diruang Bung Tomo - Pemkab Jombang, pada Jum’at, (01/07) pagi.
   Pelantikan ini dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil, pemerintah Kabupaten Jombang untuk melakukan percepatan pengisian jabatan guna mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa pengembangan karier salah satunya adalah promosi atau mutasi. Dengan demikian jabatan bukanlah hak, akan tetapi merupakan amanah dari pemerintah yang berisi serangkaian tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan.
   Jumlah pejabat yang dilantik adalah sebanyak 158 pejabat, dengan rincian sebagai berikut Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama : 3 orang, Jabatan Pengawas Administrator : 60 orang, Kepala Sekolah : 95 orang
   Tiga orang yang mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diantaranya Bambang Sutomo SE, MSi sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Thonsom Pranggono, AP sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Drs. Bambang Sriyadi, MSi sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang.
   "Selamat kepada seluruh pejabat struktural yang dilantik hari ini. Momentum ini menandai meningkatnya tanggung jawab saudara dalam melaksanakan amanah, serta menjadi suntikan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi saudara untuk mampu menjalankan tugas dan wewenang secara proporsional, serta memastikan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal. Semoga amanah yang diberikan kepada saudara, menjadi Rahmat bagi masyarakat Kabupaten Jombang", tutur Bupati Mundjidah Wahab usai melantik 158 Pejabat dilingkup Pemkab Jombang.
   Terlaksananya pengangkatan dalam jabatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah Kabupaten Jombang, terutama dalam pembangunan dan pelayanan publik.
   "Dengan terisinya 4 Jabatan Kepala Sekolah TK, 89 Jabatan kepala SDN dan 2 Jabatan Kepala SMPN ini, saya harap selanjutnya akan ada peningkatan mutu pendidikan, kuantitas anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan, serta percepatan kinerja capaian pendidikan di kabupaten jombang", tutur Bupati Mundjidah Wahab.
   Kepala Sekolah diharapkan mampu memimpin dan mengelola sekolah, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kepala sekolah harus cermat memahami regulasi, tegas, dan disiplin, namun harus tetap humanis dan bisa momong para guru, peserta didik, komite sekolah dan masyarakat.
   "Dalam bekerja, para Kepala Sekolah harus menjaga diri untuk melaksanakan peraturan yang berlaku, namun dalam penerapannya harus luwes, dimana pemimpin yang baik harus menjadi “Kunci Inggris” yang fleksibel, tetapi selalu berjalan dalam koridor yang berlaku", tandas Bupati Mundjidah Wahab.
   Pesan Bupati kepada para pejabat yang dilantik hari ini, diantaranya yang pertama, meminta untuk segera mempelajari seluruh aturan perundangan yang merupakan dasar pelaksanaan tugas. Karena dengan dipahaminya aturan tersebut diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan tugas, dan menghindarkan dari permasalahan hukum.
   Kedua, segera melaksanakan konsolidasi terhadap pegawai yang ada di lingkungannya serta melaksanakan fungsi kepemimpinan, dengan tetap melakukan konsultasi ke atas, serta koordinasi ke samping sehingga terjadi sinergi terhadap pelaksanaan tugas kepemimpinan.
   Ketiga, senantiasa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas, disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab bersifat sensitif dan responsif terhadap tantangan dan permasalahan baru yang timbul, baik di dalam maupun diluar organisasi, mempunyai wawasan jauh ke depan dan mampu melakukan terobosan yang positif melalui pemikiran yang kreatif, inovatif dan sistemik untuk kepentingan organisasi. Mempunyai kemampuan untuk mengkombinasikan berbagai sumber dan memanfaatkan sumber daya secara optimal sehingga dapat menghasilkan produktivitas kerja secara maksimal.
   "Saya harap seluruh ASN Kabupaten Jombang dapat terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri agar dapat mewujudkan Budaya Kerja ASN “Berakhlak” (berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif), serta berjiwa “Bangga Melayani Bangsa” yang siap membangun jombang dalam rangka mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing", pungkasnya.
   Berikut 60 orang yang mengisi Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas dilingkup Pemkab Jombang:
1.IMRON, S.IP., M.Si. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
2. SUPADI, S.H., M.Si. Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. JOKO MUJI SUBAGYO, S.Sos., M.Si. Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah
4. NURSILA CAHYANINGRUM, S.H., M.Si. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perindustrian
5. Drs. YUSTINUS HARRIS EKO PRASETIJO. Kepala Bidang Sarana Perdagangan dan Barang Pokok Penting pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
6. MOCHAMAD HASAN, S.Sos., M.Si. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
7. MOH. NURDIN PURWOKO, S.Pt. Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. AGUS SUPRIANTO, S.H., M.Si. Sekretaris pada Kecamatan Perak
9. KHOIRUL HUDA, S.Sos. Sekretaris pada Kecamatan Plandaan
10. DOLLY HANDRI ASMOKO, S.E. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Jogoroto
11. KOMARIYAH, S.H. Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12. MUFATTICHATUL MA'RUFAH, S.H. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
13. Drs. MUHDLOR, M.Si. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
14. SUDIRO SETIONO, S.Sos., M.Si. Camat Jombang
15. AGUS SHOLIHUDIN, S.Ag., M.Si. Camat Diwek
16. WIWIK EKO RATNA S., S.STP., M.M. Camat Kudu
17. DADANG NURDYANTO, S.E., M.SE. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18. HERU CAHYONO, S.Sos., M.Si. Camat Ngusikan
19. HIDAYATULLAH, M.Si. Sekretaris pada Dinas Sosial
20. WAHYU TEGUH WICAKSONO, S.STP. Sekretaris pada Kecamatan Mojoagung
21. ARIES YUSWANTONO, S.S., M.Si. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22. MOHAMMAD ERYK ARIF, S.STP., M.M. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
23. NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M. Sekretaris pada Kecamatan Peterongan
24. drh. AZIS DARYANTO Kepala Bidang Budidaya pada Dinas Peternakan
25. VERYANTO SUYONO, S.H., M.Si. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26. SUDARMAWAN, S.T., M.T. Sekretaris pada Kecamatan Kudu
27. SRI HARNANIK, S.Sos. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset pada Dinas Tenaga Kerja
28. ABDUL ROZAK, S.Sos., M.Si. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja
29. GATOT SUYANTO, S.H. Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja
30. PURWANTO, S.IP., M.Si. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Jogoroto
31. AAN ANATA, S.H. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja
32. RINA INDRYANI, S.Sos. Kepala Seksi Perparkiran pada Dinas Perhubungan
33. ROFIUL AMIN, S.Kep.NS., M.M. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
34. IRAWAN CENDRA WANTO, S.KM. Kepala Seksi Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
35. MOH. SHAFUAN ISDIANTO, S.Sos. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Wonosalam
36. MUH. RIZAL, S.STP. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sumobito
40. MARDIAN NOOR, S.E., M.Si. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Kesamben
41. TEGUH INDARTO, S.E. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
42. AINE YUDHA PRASTIWI, S.H. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Peterongan
43. WAWAN PRIYO SUMBODO, S.Pd. Sekretaris pada Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang
44. TONI HANAFI, S.IP. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Jelakombo Kecamatan Jombang
45. LINA AGUSTIEN, S.E. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Plandaan
46. SUTATIK, S.E. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Plandaan
47. ANTIN SUKMA UTAMI, S.E. Lurah Jelakombo Kecamatan Jombang
48. DINI NURFIBRIANY, S.E., M.M. Kepala Seksi Sosial Budaya pada Kecamatan Perak
49. DINI PUSPITA DEWI, S.STP. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi pada Satuan Polisi Pamong Praja
50. AINURROFIQ, S.IP. Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan
Evaluasi pada Kecamatan Diwek
51. ANANG PUJIYOTO, S.T. Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Kesamben
52. NASTHON AZWIR BOUY, S.T. Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Ploso
53. SASMIASIH, S.E. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Ngusikan
54. MAYA ERMANINGSIH, S.Farm. Apt. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
55. Dr. dr. ENDAH PURTININGTYAS, M.KP. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
56. ERMA YAYUK Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Ploso
57. SUHARIANI, S.Sos. Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi pada Kecamatan Ploso
58. ALI ARIFIN, S.IP. Kepala Bidang Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata pada Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
59. MOCH. FATCHURRAHMAN, S.P., M.M. Sekretaris pada Kecamatan Ploso
60. LILIK YARKONI, S.H., M.E. Sekretaris pada Kecamatan Kabuh
*ryan

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari melantik pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto. Pengambilan sumpah jabatan berlangsung di pendopo Sabha Krida Tama Rumah Rakyat Kota Mojokerto, Jumat (01/7).
   Pasca mengambil sumpah para pejabat baru tersebut, Wali kota juga memberikan sejumlah pengarahan, yang menekankan pentingnya bersikap amanah dan adaptif. “Jabatan adalah amanah yang wajib dipertanggungjawabkan pada tiga pihak. Pertama, tentu kepada Allah, kemudian pimpinan, dan yang tidak kalah penting kepada masyarakat,” ungkap Wali kota Ika.
   Sementara terkait bersikap adaptif, para pejabat baru diharapakan dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan baru tempat mereka ditugaskan. “Segera berkoordinasi dengan rekan dan tugas-tugas di tempat baru. Agar produktivitas dan pelayanan bisa segera ditingkatkan secara progresif,” ujar sosok yang akrab disapa Ning Ita ini.
   Selain kedua hal tersebut, pihaknya juga menyebutkan pentingnya ASN “berakhlak”. Core values "berakhlak" adalah singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai tersebut merupakan amanat inti dari UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.
   Sebagai informasi, tujuh pejabat baru yang mengikuti pelantikan tersebut antara lain Acim Dartasim yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rachmi Widjajati sebagai Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Suharno menjadi Camat Kranggan, dan Aris Indah Ristanti sebagai Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukamperindag).
   Kemudian Ganesh Pressiatantra sebagai sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Heri Setiyawan sebagai Kepala Bidang Perdagangan (Diskopukamperindag), serta Nuning Purdiyanti menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Sekretariat Daerah. *komf/ds

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menerima kunjungan Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXII, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), di rumah Dinas Bupati Mojokerto Griya Wira Praja, (30/6) siang.
   Kunjungan Pasis ini dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Pembinaan Satuan (Binsat) di wilayah Kabupaten Mojokerto. Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut, Komandan Batalyon (Danyonif) Para Raider 503 Mayangkara Letnan Kolonel Infanteri Roliyanto, Dandim 0815 Letkol Beni Asman.
   Dalam sambutannya, Bupati Ikfina menjelaskan segudang sejarah kerajaan Majapahit yang menjadi kebanggan bangsa Indonesia khususnya Kabupaten Mojokerto. Pasis Dikreg LXII ini mendapatkan penjelasan bagaimana keindahan alam serta peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurutnya, Peninggalan Kerajaan Majapahit, banyak terdapat di wilayah Trowulan, karena di tempat itu merupakan bekas pusat pemerintahan kerajaan pada abad ke 15. "Diantara peninggalan tersebut adalah, Candi Bajang Ratu, Petilasan Siti Inggil ( Raden Wijaya), Candi Tikus, Candi Brahu Budha Tidur, Kolam Segaran dan banyak lagi tempat sejarah lainnya," jelasnya.
   Ikfina juga menjelaskan letak geografis Kabupaten Mojokerto yang memiliki 18 kecamatan dan di bagi menjadi dua oleh sungai brantas yakni wilayah utara sungai Brantas dan selatan Brantas. Letak kantor Kabupaten Mojokerto pun juga berada di tengah Kota Mojokerto, karena wilayah kota terletak di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto. "Daerah kami secara geografis daerah utara mirip dengan Gresik, Sidoarjo dan Lamongan. Kalau selatan daerah pegunungan dengan kota batu dan tretes Kabupaten Pasuruan. Jadi cukup lengkap mulai dari dataran rendah, dataran tinggi dan wilayah pegunungan. Hanya tidak memiliki pantai," ucapnya.
   Sementara itu, Danyonif Para Raider 503 Mayangkara, Letnan Kolonel Infanteri Roliyanto menyampaikan, kunjungan 28 Casis kali ini didampingi tiga orang pendamping. Seluruh satuan d jatim menjadi obyek sasaran pengambilan data baik kesatuan tempur di bawah Kodam 5 atau satu wilayah jatim dan satu naungan Kostrad.
   Roliyanto juga menjelaskan, kunjungan kali ini bertujuan memberikan gambaran mereka bagaimana sebagai seorang komandan batalyon dalam mengelola satuannya dalam berbagai hal khusunya ada 6 kategori, antara lain, Organisasi, Personil, Materil, Perangkat lunak, Latihannya dan Pangkalannya. "Dinamika dan situasi terkini yang perlu mereka mengerti, dan memang akan menjadi bahan untuk di diskusikan di sekolah," kata Roliyanto. *komf/ds

Jombang - suaraharianpagi.com
   Bukan hal baru, minimnya informasi keterbukaan publik yang dilakukan oleh Dinas atau Kontraktor terkait pengerjaan proyek yang didanai oleh negara dapat memicu terjadinya korupsi. Ini terbukti dengan banyaknya proyek di Kabupaten Jombang, Jawa Timur tidak memasang papan nama proyek.
   Padahal sesuai aturan, papan nama proyek wajib dipasang oleh Dinas atau Kontraktor yang mengerjakan, karena penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat, baik nilai proyek maupun volume pekerjaan.
   Diantara proyek yang saat ini banyak menuai sorotan dari masyarakat karena tidak memasang papan nama tersebut yaitu proyek rehabilitasi rumah Dinas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, yang lokasinya ada di dekat Rumah Dinas Bupati Jombang, H. Mundjidah Wahab, Sebelah Timur alon – alon Jombang.
   Proyek yang berada di sebelah Selatan Rumah Dinas Bupati Jombang, saat ini masih proses pengerjaan. Akan tetapi sampai saat ini pihak Dinas maupun rekanan yang mengerjakan belum juga memasang papan nama proyek. Sehingga proyek rehabilitasi Rumah Dinas Sekda Jombang, tidak jelas nilai kontrak dan volume proyek yang dikerjakan, karena tidak adanya papan nama proyek yang menjelaskan terkait proyek tersebut.
   Yang lebih parah lagi proyek yang berlokasi di lingkup Pendopo dan Rumah Dinas Bupati Jombang tersebut, dikerjakan asal jadi, karena untuk penyaduran semen untuk mengecor balok gantung teras joglo dilakukan secara manual, tidak memakai mesin penyadur seperti Molen, disamping itu juga tidak jelas komposisi campuran adonan semen dengan pasirnya, yang kualitas sadurannya sangat rendah sekali. Sehingga bangunan tersebut diperkirakan tidak akan bertahan lama dan akan cepat rusak.
   Hasil konfirmasi yang dilakukan oleh suaraharianpagi.com kepada salah satu pekerjanya yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa “pekerjaan tersebut milik Kabag Umum, Kabupaten Jombang, di kerjakan oleh Kontraktor Tohirin, Nilainya tidak tau apalagi volume pekerjaanya, saya hanya seorang pekerja biasa.” Tegas pekerja kepada suaraharianpagi.com.
   Sementara hasil pantauan dilapangan oleh suaraharianpagi.com, menunjukkan proyek rehabilitasi Rumah Dinas Sekretaris Daerah (Sekda) sudah berjalan sekitar 30%, sampai berita ini ditayangkan belum ada papan Nama Proyek yang menunjukan berapa besar anggarannya dan berapa banyak volume pekerjaannya, ada dugaan bahwa proyek tersebut proyek siluman.
   Warga yang biasa joging atau olahraga di alon–alon Jombang, mengaharapkan pihak APH (Aparat Penegak Hukum) segera mengusut pekerjaan rehabilitasi rumah Dinas Sekda yang berada di sekitar Pendopo Kabupaten Jombang, yang diduga proyek siluman, yang tidak memasang papan nama proyek yang menunjukkan besaran anggaran dan volume pekerjaan, disamping itu bukan hal baru di Kabupaten Jombang, setiap kali ada proyek rehabilitasi maupun proyek yang lainnya tidak keharusan memasang papan nama proyek.
   Sementara, Kabag Umum Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Tomson, yang di konfirmasi via ponselnya membenarkan, Kalau proyek Rehabilitasi Rumah Dinas Sekretaris Daerah (Sekda) milik Kabag Umum, Ketika ditanya berapa anggaran dan volume pekerjaan, ia katakan tanyakan langsung ke Kasubag Sarana dan Prasarana, Yuda, saya hari ini lagi repot akan mengantar anak saya kon trol ke rumah sakit Surabaya.
   Yuda, Kasubag Sarana dan Prasarana ketika dikonfirmasi dikantornya tidak ada di tempat, salah satu resepsionis mengatakan bahwa Yuda hari ini tugas luar ke Surabaya. *ryan

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Untuk menelusuri adanya dugaan mar'up anggaran, alokasi dana desa pada tahun anggaran 2019 dan 2020 Tim media ini mencoba untuk menemui kepala kampung Bakung Rahayu OR namun sangat disayangkan sesampai tim dari awak media ini di kantor kampung Bakung Rahayu, Pintu kantor tertutup rapat, dan semua aparatur kampung tidak ada yang masuk kerja/ngantor.
   Berdasarkan Informasi yang ada pada Laporan APBKM dan Fakta dilapangan, kuat dugaan Penyelewengan yang Terindikasi dilakukan oleh oknum Kakam Bakung Rahayu Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, yakni, mulai dari Pembangunan, Pemeliharaan Kantor dan sejumlah penyimpangan lainnya. Rabu 29 Juni 2022.
   Laporan APBKM ke kementerian ini banyak sekali perbedaan dan tidak sesuai apa yang ada dilapangan, hal ini disinyalir merupakan tindak tanduk oknum kepala Kampung Bakung Rahayu. Dimana hasil yang telah kami telusuri dengan menghimpun informasi dari warga masyarakat setempat, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan, dalam penyerapan penggunan anggaran DD. Yang diduga mark'up anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Drenase dan pembangunan rehabilitasi peningkatan sistem pembuangan air limbah, tahun 2019 dan 2020 disinyalir salah satunya diduga Mark'up anggaran dan diduga Adakan kegiatan rehabilitasi kuat dugaan tumpang tindih (fiktif).
  Hal terkait temuan atas dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) 2019/2020 yang terindikasi telah dilakukan Mark-Up dan kegiatan Fiktif pada Realisasi DD Bakung Rahayu Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten tulang bawang.
   Diduga Anggaran tersebut telah di Mark'up oleh kepala kampung Bakung Rahayu oleh karena itu tim media berharap kepada pihak yang berwenang agar kiranya dapat meneliti kembali kegiatan kampung Bakung Rahayu pada anggaran dana desa tahun 2019-2020.
   Pasalnya, pada beberapa aitem kegiatan dari dana desa, diatas disinyalir mar'up, sehingga perbuatan tersebut diduga telah merugikan keuangan negara, hal yang menguntungkan secara pribadi dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri.
   Dugaan penyalahgunaan, penyimpangan anggaran Dari Alokasi Dana Desa pada tahun 2019-2020, besar harapan kepada pihak yang berwajib, agarkiranya dapat menyikapi lebih lanjut untuk pembuktian hingga dapat memberikan sangsi hukum negara, sebagai mana yang tertuang dalam UU no 31 Pasal 2 ayat 1 tahun 1999:
   Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korosi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. *Tim 

Jombang - suaraharianpagi.com
   Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Ke 29 tahun 2022 menggelar agenda Pencanangan Zero Stunting di Kabupaten Jombang oleh Bupati Jombang, bertempat di ruang Bung Tomo, Rabu (29/6) pagi.
   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didampingi Kepala DPPKB-PPPA dr. Puji Umbaran, Kepala Bappeda Danang Praptoko, Kepala DLH Miftahul Ulum, dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mencanangkan Zero Stunting ditandai dengan pemukulan Kentongan, sebagai pertanda atau simbol membangunkan kita semua untuk segera berjibaku menurunkan Stunting.
   Dalam sambutannya, Bupati Mundjidah Wahab mengajak seluruh stakeholder untuk berkolaborasi termasuk PKK, jajaran Puskesmas, Ormas semuanya bersinergi berkolaborasi mendukung percepatan target Zero Stunting. "Target kita harus jelas, kapan kita harus Zero Stunting, yang tentu saja ditindaklanjuti dengan implementasi rencana aksi nyata", tandas Bupati Mundjidah Wahab.
   Bupati Mundjidah Wahab menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kepada seluruh jajaran dari Dinas PPKB dan PPPA, Dinas Kesehatan, dan OPD terkait lainnya, PKK Kabupaten dan Kecamatan serta seluruh sektor terkait lainnya, khususnya Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang kegiatannya langsung menyentuh masyarakat supaya lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasan, sehingga komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
   Melalui KIE yang berkualitas akan mempercepat diterimanya konsep keluarga kecil yang berketahanan/berkualitas. Jika setiap keluarga mempunyai ketahanan yang tangguh dan berkualitas, maka diharapkan akan lahir generasi-generasi yang sehat, cerdas, berkarakter dan berdaya saing.
   Terkait permasalahan stunting, Bupati Jombang mengatakan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Percepatan penurunan stunting memerlukan cara baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan, dari hulu hingga hilir. "Membekali para calon pengantin menjadi hal yang penting. Stunting bisa dicegah dengan cara menyiapkan calon keluarga secara tepat, keluarga diajak sadar stunting sejak dini ", tutur Bupati Mundjidah Wahab.
   Cara baru ini diharapkan menurunkan prevalensi stunting secara radikal dari 26,2 persen pada 2019 menjadi 14 persen pada 2024 mendatang dan benar-benar menghilangkan stunting baru (zero stunting) mulai tahun 2023.
   "Segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Jombang, saya harapkan memastikan diri siap berkolaborasi menjemput era baru tanpa stunting dengan bekerja tim secara efektif. Bappeda harus mengawal kondisi, perencanaan program, pelaksanaan, dan evaluasi penanganan stunting bersama belasan organisasi perangkat daerah yang membidangi 11 urusan terkait untuk bersama-sama bersinergi melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jombang", tandas Bupati Mundjidah Wahab.
   Dikatakan Bupati bahwa tuntutan percepatan yang diminta Presiden membutuhkan cara baru yang lebih menyeluruh dan kolaboratif. Hal yang perlu ditekankan adalah kesadaran orang tua dan perubahan perilaku masyarakat Jombang dalam menghadapi stunting.
   Disinilah pentingnya mempersiapkan kehidupan keluarga sejak pranikah. Selain itu penetapan Hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 Juni merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah yang konsisten dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui keluarga yang berkualitas yang dilaksanakan secara serentak hari ini, pungkas Bupati.
   Hadir pada pencanangan Zero Stunting diantaranya Kepala OPD terkait, dari PKK Kabupaten Jombang, PKK Kecamatan se-Kabupaten Jombang, Perwakilan Muslimat, Aisyiyah, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jombang, Koordinator Penyuluhan Keluarga berencana. *ryan

Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Paralympic Committe Indonesia (NPCI) Kota Mojokerto tahun 2022 resmi di tutup oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Mojokerto Novi Raharjdo di Gelanggang Olahraga (Gelora) Ahmad Yani Kecamatan Magersari. Rabu (29/6) siang.
   Event kejuaraan tingkat kota (kejurkot) National Kota Mojokerto di ikuti oleh 200 atlet difabel dan terdapat 7 cabor, diantaranya cabor bulutangkis, tenis meja carur, lari, lompat jauh, lempar lembing dan tolak peluru. Pelaksanaan pertandingan ini diadakan selama dua (2) hari di tiga tempat berbeda, yakni Gelora A.Yani, SDN Wates 3 dan Lapangan Indoor Magersari.
   Dalam sambutannya Kepala Disporapar Novi Rahardjo Mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Walikota yang telah menyelenggarakan acara ini, serta berharap acara ini akan menjadi event tahunan Kota Mojokerto.
   Lebih lanjut, Novi Rahardjo memberikan selamat kepada para atlet difabel yang telah berlaga dan berhasil memperoleh juara. “Selamat bagi semua atlet yang telah bertanding. Perlu digaris bawahi, ini bukan sekedar menentukan siapa yang menang, akan tetapi sebagai ajang untuk menjalin ukhuwah dan silaturahim antar teman-teman atlet difable se-Jawa Timur,” ucapnya.
   Sejumlah prestasi yang berhasil didapat oleh atlet Difabel Kota Mojokerto ini merupakan Hadiah HUT Kota Mojokerto yang ke 104. Juara yang di dapat antaralain juara 2 lari putra, juara 1 dan 3 lari putri, juara 2 dan 3 lompat jauh putra, juara 1 lari putri upper, juara 1 catur, juara 2 bulu tangkis putra, juara 1 bulu tangkis putri, dan juara 2 tenis meja kursi roda.
   Acara penutupan Paralympic Committe Indonesia (NPCI) di hadiri oleh Bapak Supriadi, NPCI Jawa Timur, NPCI Kota Mojokerto, Perwakilan dari Ketua Koni, Dinas Sosial serta Kolega Disporapar Kota Mojokerto. *adv/ds

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget