suaraharianpagi

Latest Post

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Walikota Mojokerto Ika Puspitasari menekankan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Namun, harus mempunyai sikap, perilaku dan tindakan yang berpedoman pada nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN.
   Penekanan ini disampaikan Ning Ita saat memberikan workshop Peningkatan Kinerja dan Kedisiplinan ASN 2021, di Ballroom Hotel Lyn, Kamis (9/12).
   Pembinaan yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), diikuti oleh ratusan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
   Ning Ita menyampaikan bahwa, jabatan pengawas adalah sebuah jabatan administrasi ASN yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan dari pejabat pelaksana. Oleh karena itu, sebagai pengawas harus melek aturan-aturan atau regulasi serta paham teknologi.
   Dengan demikian, akan tercipta aparatur negara yang baik, bertanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, sebagai pengawas diperlukan kemampuan yang sigap dalam memutuskan sesuatu serta mampu meningkatkan output dalam memberikan pelayanan publik.
   Melalui kegiatan ini, Ning Ita berharap akan ada suatu perubahan kinerja yang baik pada ASN. Dengan kinerja yang optimal dalam pepaksanaan tugas sebagai abdi negara, ASN dapat bersama-sana maju melangkah dan berbenah meraih prestasi serta memberikan pelayanan terbaik masyarakat. *hms/adv

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Tempat pelayanan terpadu satu pintu yang sebelumnya bernama Graha Maja Servis City (GMSC) berganti nama Mall Pelayanan Publik Gajah Mada (MPP Gajah Mada) telah di resmikan oleh Walikota Mojokerto Ika Puspitasari pada Rabu (8/12).
   Pemerintah Kota Mojokerto juga menggelar Pawai mobil hias dari masing-masing OPD, untuk meramaikan pembukaan kembali tempat pelayanan publik ini yang beralamat di Jalan Gajah Mada 100 Kota Mojokerto setelah selesai direnovasi.
   Turut hadir dalam acara ini Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, Sekdakot Gaguk Tri Prasetyo, Kepala BPN Kota Mojokerto Dekasius Sulle, Direktur Keuangan Bank Jatim Eko Yudi Prastowo, Ketua Forum CSR Sugijanto serta jajaran OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto
   Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNAKER) Kota Mojokerto Heryana Dodik menjelaskan bahwa terdapat 149 jenis layanan telah terintegrasi dalam satu aplikasi yang pemanfaatannya tidak hanya Masyarakat Kota Mojokerto saja, karena di dalam MPP Gajah Mada Juga tersedia Pelayanan Imigrasi kelas I Surabaya, Pelayanan Pajak Pratama, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta Kantor Pos Indonesia
  Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. Ramliyant yang hadir menyampaikan apresiasi Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa atas didirikannya MPP Gajah Mada merupakan salah satu itikad dan komitmen tinggi Pemerintah Kota Mojokerto dalam menjawab keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang terintegrasi.
   Walikota Mojokerto yang akrab disapa Ning Ita menjelaskan,”pergantian nama ini menjadi satu semangat dari Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka menghadirkan berbagai jenis pelayanan di dalam satu gedung sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan tersebut dengan mudah juga cepat dan bisa di akses secara online.
   Sekarang eranya bukan lagi service city, tetapi daerah-daerah sudah di tuntut untuk menjadi smart city. Ini sudah kami upayakan melalui inovasi yang lahir dalam bentuk berbagai jenis pelayanan yang terintegrasi secara online yang bisa di akses kapan saja dan dimana saja”, jelas Ning Ita. *ds

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Sebuah prestasi kembali di ukir pada masa kepemimpinan Walikota Mojokerto yang akrab disapa Ning Ita. Kali ini adalah Anugerah Meritokrasi Kategori Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
   Anugerah Meritokrasi diberikan berdasarkan penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN pada Kementerian atau Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Penghargaan inj diterima oleh Ning Ita pada Selasa (7/12) di The Westin Grand Ballroom Surabaya.
   Dalam sambutan yang di sampaikan secara virtual oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa pemberian Penghargaan Meritokrasi akan mengakselerasi tercapainya transformasi ASN (aparatur sipil negara) Indonesia, yang merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai reformasi birokrasi.
   Pada kesempatan ini Wapres juga mengingatkan tiga fungsi ASN. Ketiga fungsi tersebut yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. *adv

Jombang – suaraharianpagi.com
   Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Jombang telah melaksanakan pencairan upah pekerja untuk kegiatan bantuan sosial RTLH tahun Anggaran 2021 (PAPBD).
   Dalam pembayaran upah pekerja peningkatan RTLH maupun bantuan korban bencana dilaksanakan Dinas Perkim, bersama–sama dengan pihak Kecamatan, Pihak Desa, Penerima Bantuan dan Bank Jatim.
   Mekanisme pembayaran upah dari rekening Bank Jatim langsung diserahterimakan ke penerima bantuan untuk pembayaran kepada pekerja yang melaksanakan rehab/ perbaikan peningkatan RTLH dan Korban bencana.
   Besaran nilai upah sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dan maksimal sebesar 15% dari nilai bantuan. Untuk penerima bantuan akibat bencana yang ada di Kecamatan Bareng masing – masing penerima bantuan nilainya bervariasi sesuai dengan tingkat kerusakan.
   Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Heru Widjayanto yang diwakili oleh Kabid Perumahan dan Pemukiman, Setiawan, menyampaikan pembayaran upah pekerja untuk Peningkatan Kualitas RTLH di Desa Seketi, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebanyak 5 penerima bantuan/unit rumah masing-masing sebesar Rp. 2.500.000; sehingga total upah yang dibayarkan sebesar Rp. 12.500.000;
   Sedangkan untuk upah pekerja penanganan rumah dampak bencana yang ada di Kecamatan Bareng dibagi dalam 3 desa dengan total pembayaran upah sebesar Rp. 28.250.000; terbagi dalam 1. Desa Bareng sebesar Rp. 18.250.000; untuk 11 penerima bantuan/unit rumah besarannya bervariasi antara Rp.750.000; s/d Rp. 2.500.000;
   2. Desa Ngampungan sebesar Rp. 5.000.000; untuk 4 penerima bantuan/unit rumah dengan upah antara Rp.500.000; s/d Rp. 1.500.000;.
   3. Desa Ngrimbi sebesar 5.000.000; untuk 4 penerima bantuan/unit rumah dengan upah antara Rp. 1.000.000; s/d Rp. 2.000.000;.
   Setiawan menyampaikan mudah-mudahan program Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, dalam hal ini peningkatan RTLH maupun penanganan rumah dampak bencana bisa membantu meringankan beban warga dan meningkatkan kualitas rumah lebih sehat dan lebih baik.
   Sementara Camat Bareng, Usman SE. M.Si, yang ikut mendampingi pembayaran upah pekerja mengatakan, agar ada manfaatnya, tolong dipergunankan sesuai kebutuhan jenengan, disamping itu saya juga berpesan dimusim penghujan ini pohon didekat rumah di paprasi agar ketika hujan turun dan angin lebat tidak merusak rumah, saya juga memohon sampah dibelakang rumah ditepi sungai dibersihkan, Ketika hujan turun air dari atas bisa mengalir lancar dan tidak lagi meluber menggenangi jalan dan rumah warga Bareng.
   Saya juga bersyukur pada saat itu tidak ada korban jiwa, hanya beberapa rumah warga yang mengalami kerusakan, pada saat itu sudah diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten, lewat Dinas Perumahan dan Pemukiman. Saat ini tinggal penyerahan upah pekerjanya.
   Acara penyerahan upah tukang dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman yang diwakili oleh Kabid Perumahan dan Pemukiman Setiawan, Camat Bareng, Usman SE.M.Si, Perwakilan Bank Jatim Nisa dan warga penerima manfaat. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com
   Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang telah mengirimkan bantuan peralatan dan sejumlah personil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang serta tenaga medis untuk membantu penanganan korban bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang yang terjadi pada Sabtu (04/12).
   Pengiriman personil dan peralatan dilaksanakan pada Sabtu (04/12) malam setelah terjadi erupsi Semeru. Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab mengatakan, dua hari yang lalu Pemkab Jombang langsung mengirimkan sejumlah personil BPBD Kabupaten dan beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk membantu penanganan evakuasi di lokasi bencana erupsi Semeru di Lumajang.
   “Alhamdulillah Tim dari BPBD Kabupaten Jombang sudah bergerak untuk membantu penanganan bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang.
   Selain menyerahkan bantuan dari Pemkab Jombang, kita juga mengirim personil dari BPBD Jombang yang terus aktif membantu penanganan di lokasi bencana.
   Adapun kegiatan Tim BPBD Jombang selama di lokasi bencana antara lain: Operasi PPE (Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi), Pengaktifasian Posko, Pemulihan Akses Jalan, Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi, dan Pendistribusian Air Bersih.
   Mari selalu kita doakan, mudah mudahan Allah SWT memberikan kesabaran dan kekuatan kepada masyarakat yang terdampak. Kepada petugas yang ada dilokasi tetap perhatikan kesehatan dan keselamatan, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT,” ungkap Bupati Jombang, Senin (06/12).
   Bupati Mundjidah Wahab menambahkan, hal tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan daerah-daerah di Jawa Timur (Jatim) untuk membantu para korban erupsi Semeru.
   “Sudah diawali oleh Ibu Gubernur, sehingga kebersamaan kita sangat luar biasa. Dan Jombang juga sudah mengirimkan,” tandasnya.
   Sementara itu, menurut penjelasan Kepala BPBD Kabupaten Jombang, Abdul Wahab, untuk membantu penanganan evakuasi akibat erupsi Semeru di Kabupaten Lumajang, Pemkab Jombang melalui BPBD Kabupaten Jombang telah mengirimkan 20 orang personil, juga truck rescue, ekskavator, tangki air, truck angkut personil, mobil ranger operasi medan, Jeep operasi medan masing-masing satu unit.
   “Dan dua ambulance beserta tenaga kesehatan paramedis. Sudah berangkat Sabtu malam, 4 Desember 2021 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan,” kata Abdul Wahab. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com
   Kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita, namun perlu disadari bahwa kesehatan akan sangat bergantung dengan kondisi lingkungan di sekitar kita. Lingkungan yang bersih dan sehat maka akan menciptakan kesehatan yang baik untuk semua orang.
   Pentingnya kebersihan lingkungan perlu di galangkan kembali karena kebersihan lingkungan di beberapa tempat masih kurang bahkan bisa dikatakan belum mencapai derajat kesehatan, seperti fasilitas sanitasi mandi, cuci, kakus (MCK) merupakan fasilitas yang dibutuhkan sebagian warga didaerah tertentu.
   Potret masyarakat yang rendah ekonomi memiliki tata ruang yang kumuh membuat mereka kurang menyadari arti penting dari fungsi MCK. MCK (mandi cuci kakus) adalah sarana yang menunjang kehidupan sosial, budaya serta kesehatan masyarakat, MCK sehat merupakan cerminan lingkungan yang sehat, bersih serta tertata dapat mempengaruhi pola pikir individu untuk lebih memperhatikan lingkungan, menekan polusi udara dan pencemaran ekosistem, dampak positif bagi masyarakat adalah perubahan prilaku, kebiasaan serta budaya manusia dilingkungan umum.
   Dengan adanya pembangunan MCK umum yang sesuai tata cara perencanaan umum serta menjaga kaidah-kaidah MCK sehat dapat berperan dalam pengendalian lingkungan.
   Mandi cuci kakus biasa disingkat MCK merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama untuk keperluan mandi, mencuci dan buang air oleh beberapa keluarga dilokasi pemukiman tertentu yang dinilai tingkat kemampuan ekonomi rendah dan berpenduduk cukup padat.
   Pemerintah kabupaten Jombang, Jawa Timur, berkolaborasi bersama pemerintah desa berkomitmen membangun 3000 sanitasi berupa sarana MCK (mandi, cuci, kakus) yang tersebar di desa seluruh Kabupaten Jombang melalui program padat karya infrastruktur untuk mendukung program Jombang ODF. Pada tahun anggaran 2021 di Kecamatan Gudo dibangun MCK Individual sebanyak 137 unit. Pembangunan ini dibungkus dalam program kegiatan BERKADANG. Dimana tujuan dari program BERKADANG adalah membantu desa melalui mekanisme bantuan keuangan, yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dengan bentuk pembangunan fisik/belanja fisik dan non Fisik. Diharapkan melalui program ini nantinya menjadikan desa desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, lebih sehat dan bebas ODF. *ryan



Jombang – suaraharianpagi.com
   Peningkatan Kualitas RTLH adalah sebuah upaya guna meningkatkan kualitas rumah agar sesuai dengan persyaratan dan standar rumah layak huni. Hakekat dari rumah layak huni adalah rumah yang menjamin keamanan dan ketenangan/kenyamanan bagi penghuninya khususnya terhadap kondisi sekitar (alam dan lingkungan), sehingga rumah tidak layak huni adalah rumah yang membuat penghuninya merasa tidak aman dan tidak nyaman.
   Ketidakamanan dan ketidaknyamanan ini biasanya disebabkan oleh lokasi yang rawan bencana atau adanya kondisi rawan bahaya dari bangunan itu sendiri, seperti adanya kerusakan konstruksi, penggunaan bahan bangunan yang tidak berkualitas dan berbahaya, luas ruang yang tidak cukup atau sistem sanitasi yang buruk. Peningkatan Kualitas RTLH adalah upaya untuk meningkatkan rasa aman, ketenangan dan kenyamanan penghuninya melalui perbaikan dan atau perluasan bangunan sesuai dengan kondisi bangunan yang ada.
   Sementara saat ini Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sedang mengadakan monitoring dan evaluasi pekerjaan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Korban Bencana sebanyak 24 unit dalam bentuk dana bantuan sosial.
   Dari beberapa desa yang menerima dana bantuan sosial adalah Desa Seketi, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, jumlah penerima bantuan sebanyak 5 unit rumah, sementara dana Peningkatan RTLH masing-masing rumah menerima bantuan sebesar Rp. 20,000,000; dengan total anggaran sebesar Rp. 100.000,000;.
   Sedangkan untuk Kecamatan Bareng, Dana Bantuan Sosial diperuntukan untuk peningkatan atau perbaikan rumah dampak bencana alam, dengan rincian masing-masing penerima bantuan bervarisai sesuai dengan tingkat kerusakan rumah. Dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 212.530.000;.
   Jumlah penerima bantuan masing-masing desa: 1. Desa Bareng sebanyak 11 unit rumah. 2. Desa Ngampungan sebanyak 4 unit rumah, dan 3. Desa Ngrimbi sebanyak 4 rumah. Sehingga total anggaran yang ditangani PAPBD 2021, sebanyak 24 unit rumah.
 Dana bantuan tersebut langsung di serahterimakan melalui rekening bank Jatim langsung ke penerima bantuan, yang di pergunakan untuk pembelian material bangunan dan upah pekerja.
   Harapan dari pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, agar bantuan tersebut dipergunakan semaksimal mungkin untuk perbaikan Kualitas rumah masing-masing. *ryan.




Sampang - suaraharianpagi.com
   Sampang menggelar sidang paripurna dengan agenda Laporan Badan Anggaran Atas Perubahan Raperda APBD TA 2022 dan Laporan Bepemperda Terhadap 2 Raperda Persetujuan Bersama atas Raperda APBD TA 2022 Serta Pengesahan 2 Raperda, bertempat di gedung Garaha Paripurna DPRD Kabupaten Sampang senin (29/11). Sidang di pimpin oleh Wakil Ketua Fauzan Adima, saat pembukaan sidang paripurna dirinya secara khusus berterima kasih kepada tim banmus DPRD Kabupaten Sampang yang telah bekerja keras merampungkan semua kajiannya hari ini ” saya ucapkan banyak terima kasih atas kerja kerasnya kepada tim banmus yang tak kenal lelah. “ ungkapnya.
   Dirinya juga menambahkan dua Reperda meliputi Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba yang kedua Raperda tentang pembentukan produk hukum desa. H Abdus Salam politisi Partai Demokrat di beri kesempatan menyampaikan lapoaran anggaran atas raperda apbd Ta 2022 dan Iwan Efendi Politis dari partai PDIP menyampaikan laporan bepemperda terhadap dua Raperda.
   Sementara Bupati Sampang H Slamet Junaidi dalam sambutanya menyampaikan terima kasih atas kerja keras anggota legeslatif khususnya tim banggar yang telah meluangkan waktu dan fikiranya demi kemajuan Kabupaten Sampang, kemajuan kabupaten sampang .” terima kasih atas kerja kerasnya tim Banmus DPRD yang selama ini telah bersama-sama secara sinergis memajukan Kabupaten Sampang butuh proses dan waktu untuk mewujudkan itu semua” ungkapnya.
   Acara di hadiri Bupati Sampang H Slamet Juniadi, Wakil Bupati Sampang H Abdullah Hidayat, Ketua DPRD Fadol, Wakil Ketua III Fauzan Adima, Wakil Ketua II Rudi Kurniawan, Anggota DPRD, Unsur Forkopimda, Sekretaris Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan, Kepala OPD , Camat Se Kabupaten Sampang.*rn

Sampang - suaraharianpagi.com
   Hari Kesehatan Nasional ke 57 yang selenggarakan di GOR Indoor tennis sampang, Acara di hadiri oleh Wakil bupati Sampang Abdullah Hidayat dan segenap Forkopinda, pejabat pemkab, dan seluruh peserta yang terdiri dari perwakilan tenaga kesehatan.
   Dalam sambutanya Kepala Dinkes KB Kabupaten Sampang dr. Abdullah Najich mengungkapkan acara peringatan hari kesehatan nasional (HKN) mampu untuk meningkatkan kedisiplinan kita dalam menjaga kesehatan yang dimasa pandemi covid-19 saat ini .
   Saat ini kami Dinas Kesehatan dan keluarga berencana terus berkomitmen melayani dengan semangat dan inovasi. "Kami melakukan Launching berbagai inovasi untuk selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, termasuk menyediakan ambulans air boat untuk masyarakat Pulau Mandangin,” ungkapnya
   Sementara Itu, Wakil bupati Sampang Abdullah Hidayat mengatakan melalui momentum HKN ke-57 ini dirinya memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tenaga kesehatan. "Mewakili Bupati Sampang, tentu saya berterimakasih atas dedikasi yang selama ini sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan kita yang sudah berkorban untuk melayani masyarakat," ungkapnya. *rn

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto dan Wakil Ketua DPRD menandatangani kesepatakan penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto yang berlangsung pada (29/11) di Ruang rapat DPRD Kota Mojokerto.
   Sebelum dilakukan penandatanganan keputusan DPRD berita acara bersama terlebih dahulu Jubir Badan Anggaran DPRD Kota Mojokerto Budiarto, menyampaikan laporannya terkait hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang berlangsung pada 24-28 November 2022.
   Dalam laporannya ia menyampaikan bahwa pada dasarnya semua anggota DPRD Kota Mojokerto menyetujui Raperda tentang APBD TA 2022 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Dengan beberapa catatan diantaranya: penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 semangat APBD untuk rakyat yang seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan pendidikan dan pemulihan serta peningkatan ekonomi. Disamping itu ia juga menyampaikan agar pemerintah Kota Mojokerto selain memgutamakan pembangunan fisik infrastruktur juga memperhatikan pembangunan non fisik yang meliputi bidang keagamaan kesenian kepemudaan dan olahraga.
   Dalam pendapat akhirnya atas penandatangan keputusan DPRD dan persetujuan bersama Ning Ita menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada anggota DPRD Kota Mojokerto khususnya Badan Anggaran yang telah bersinergi bersama TAPD Kota Mojokerto dalam rangka menuju kebaikan khususnya bagi kepentingan seluruh warga Kota Mojokerto sesuai dengan tema RKPD Tahun 2022 yang telah disepakati bersama yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi pelayanan dasar yang didukung penguatan SDM dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. * hms/ds

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Pemahaman tentang literasi digital bagi generasi muda terus diupayakan oleh Pemerintah Mojokerto, yang dilakukan dalam bentuk Dialog Walikota bersama anggota Karang Taruna Kecamatan Prajurit Kulon pada Minggu (28/11) di Pendopo Sabha Kridatama, Rumah Rakyat.
   Sebagaimana dialog bersama Walikota Mojokerto yang akrab di sapa Ning ita pada sesi sebelumnya. Forum ini juga menghadirkan pegiat sosial media Ulin Yusron sebagai narasumber.
   Ning Ita mengatakan bahwa selama tiga tahun masa kepemimpinannya telah dilakukan berbagai pembangunan infrastruktur di Kota Mojokerto yang bisa dinikmati dan dilanjutkan oleh para generasi muda.
   Oleh karena itu, Ning Ita berpesan agar para generasi muda harus muda menjaga apa yang sudah dibangun demi kemajuan Kota Mojokerto. Jangan sampai terpengaruh oleh kelompok tertentu yang berusaha membelokkan fakta positif pembangunan di Kota Mojokerto.
   Ning Ita juga mengapresiasi kehadiran pafa anggota karang taruna yang hadir. Hal ini menunjukkan kesiapan para generasi muda Kota Mojokertountuk menerima ilmu baru, guna menangkak hoax dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. *adv

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo Pantjoro Agoeng, melasanakan sidak peredaran rokok ilegal di kios-kios pedagang Pasar Tradisional Mojosari, Rabu (24/11) pagi. Selain sidak, bupati juga menyosialisasikan ciri-ciri rokok ilegal kepada para pedagang. Kegiatan tersebut merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Mojokerto, di bidang penegakan hukum cukai.
   Dari hasil sidak, tidak ditemukan satupun pelanggaran ciri-ciri rokok ilegal. Seperti rokok polos tanpa pita cukai pada kemasan, pita cukainya palsu (pita cukai asli cetakannya tajam, pita cukai asli kertasnya tidak berpendar jika disinari UV, hologram terlihat berdimensi jika dilihat dari sudut berbeda), rokok dengan pita cukai bekas (ada lipatan, sobekan, atau bekas lem tambahan), dan rokok dengan pita cukai berbeda/salah personalisasi/salah peruntukan (bandingkan nama produsen rokok di bagian bawah atau samping kemasan rokok, dengan kepemilikan pita cukai yang dapat dilihat dari kode personalisasi pada pita cukai).
    Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu hal yang harus dihentikan karena berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Apabila ditinjau dari segi perekonomian, rokok ilegal merugikan penerimaan pendapatan Negara karena berusaha mengakali untuk menghindari pungutan cukai resmi.
   Rokok ilegal juga tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan peringatan kesehatan bergambar, sehingga informasi bahaya merokok tidak tersampaikan kepada masyarakat. Jika peredaran rokok ilegal dapat dicegah, pendapatan Negara melalui cukai dapat meningkat. Sehingga, hasilnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan program kesehatan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengatasi dampak akibat merokok. Pesan-pesan tersebut juga disampaikan kembali oleh bupati, kepada para pedagang rokok yang disidak.
   “Rokok ilegal jelas merugikan Negara dari sisi penerimaan pendapatan, tentunya juga dari sisi kesehatan jika melihat faktor risikonya. Menggempur rokok ilegal adalah tugas kita bersama. Harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat, Pemerintah juga penegak hukum,” pesan bupati. *adv

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget